Semenjak bank perkreditan rakyat berganti nama menjadi bank perekonomian rakyat pada Mei 2023, angin perubahan ke arah bisnis yang lebih baik justru tak kunjung berembus. BPR/BPRS justru terus menemui tantangan cukup berat. Masalah yang melilit bisnis ini tiada habisnya.Masalah yang paling disorot oleh Harian ini adalah BPR di Indonesia sebagian besar tak memiliki standar tata kelola bisnis yang baik, kompetensi SDM yang kurang, dan aspek pengembangan digitalisasi yang minim investasi serta inovasi. Harus disadari bahwa mengelola BPR/BPRS, alias bank yang fokus pada pelayanan kepada segmen ekonomi masyarakat menengah ke bawah, membawa sejumlah tantangan yang wajib diatasi untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan operasional.Masalah tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) di BPR adalah kunci untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional. Beberapa aspek utama tata kelola yang baik di BPR melibatkan struktur organisasi, transparansi, manajemen risiko, dan perlindungan hak pemegang saham. Ada pula kita jumpai di salah satu BPR yang dirutnya juga memasukkan anaknya bekerja di kantor yang sama. Hal ini rentan memicu kecemburuan di antara karyawan lainnya karena anak sang dirut akan mendapat privilese lebih besar daripada karyawan yang merintis karier dari bawah.

Tak jarang anak petinggi di BPR memperoleh lompatan karier yang cemerlang dan tak jarang menggunakan kekuasaan orang tuanya melakukan tindakan tangan besi kepada bawahannya. Peraturan ketenagakerjaan terkait anggota keluarga yang bekerja di BPR yang sama, tidak diatur secara tegas berdasarkan merit system. Malah ada di salah satu BPR yang jajaran direksinya hanya ada tiga posisi, yaitu seorang dirut dan dua orang direktur. Saat seorang direktur meninggal, tidak ada penggantian posisi sehingga BPR tersebut berjalan hanya tinggal dua direksi. Tidak ada direktur kepatuhan atau pengawasan, sehingga jajaran pimpinan BPR rentan menyalahgunakan kewenangan mereka. Dengan dinamika yang terjadi BPR belakangan ini, tak ayal membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi perhatian sangat istimewa di industri ini, lebih-lebih BPR yang dirundung masalah berat. OJK mencatat hingga Oktober 2023, jumlah BPR di Indonesia tinggal 1.410 entitas. Angka itu sudah berkurang cukup banyak dibandingkan dengan posisi pada 2015 yang masih mencapai 1.636 entitas. Harian ini berpandangan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan revitalisasi BPR dan BPRS, setelah berganti jubah perekonomian pada Mei 2023, harus lebih serius dan presisi. Sebab, di pundak BPR tersemat tugas suci sebagai penggerak roda perekonomian rakyat. Jangan berhenti sebatas konsolidasi dan merger. Semua pihak harus saling memberikan dukungan dan bantuan konkret.

Vital tetapi tidak viral. Peranannya sangat penting tetapi jarang dibicarakan. Itulah Central Bank Digital Currency (CBDC). Setelah UU P2SK diterbitkan, penambahan pasal menarik mengenai kebijakan sistem pembayaran adalah Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola Rupiah Digital, yaitu artinya CBDC Indonesia sudah disahkan dengan nama “Rupiah Digital” oleh pemerintah Indonesia dan rencananya akan mulai diimplementasikan di tahun 2024. Sampai saat ini, sepertinya konsep CBDC masih belum banyak dikenal di kalangan masyarakat umum di Indonesia. CBDC adalah uang resmi yang berbentuk digital yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank Sentral, sejenis crypto currency, tetapi legal karena dikeluarkan oleh otoritas negara terkait. Simpelnya, uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. Mungkin pemikiran simpel inilah yang membuatnya tidak viral, padahal dibalik itu semua, teknologi rupiah digital jauh lebih rumit dan sangat canggih, sehingga menjadi game changer untuk pemerintah dari sisi kebijakan Indonesia dan masyarakat sebagai penggunanya. Berdasarkan laporan IMF, baru sedikit negara yang telah menggunakan CBDC, yaitu The Bahamas dengan Sand Dollars, Jamaica dengan Jam Dex, Nigeria dengan eNaira, dan China yang masih dalam tahap adopsi dengan e-CNY. Sisanya masih banyak negara yang sedang dalam tahap eksplorasi. Mari kita pelajari sedikit kasus yang ada di negara yang telah mengimplementasikan uang digital mereka. Keuntungan dari transaksi menggunakan CBDC adalah bisa mempunyai alat pembayaran cashless yang tidak bergantung pada pihak ketiga seperti bank ataupun e-wallet sehingga cukup dengan aplikasi CBDC. Dalam kasus pilot e-CNY, transaksi dilakukan langsung dari aplikasi CBDC mereka ke penjual. Top up CBDC tidak dikenai biaya karena hanya mengubah uang cash menjadi digital dengan cara seperti top up, tidak ada biaya-biaya lain yang dikenakan oleh transaksi ini.

Dari sisi masyarakat atau konsumen, hal ini sangat menguntungkan karena kita tidak dikenai biaya-biaya yang biasanya kita keluarkan untuk transaksi melalui pihak ketiga. Pada tahap selanjutnya, CBDC tidak hanya bisa dipakai pada saat online saja, tetapi dapat dipakai juga dalam keadaan offline. Dengan kata lain, transaksi serupa dengan memakai cash, selama anda mempunyai HP sehingga tidak akan ada masalah jika tidak mempunyai koneksi internet pada saat membayar. Kemudahan pembayaran dengan cashless inilah yang akan dinikmati oleh masyarakat jika pemerintah sudah mempunyai CBDC. Transparansi transaksi inilah yang menguntungkan karena dapat mendeteksi dan menjadi bukti kecurangan, penipuan, money laundry dan tindak kriminal lainnya. Namun, hal ini juga dikhawatirkan oleh sebagian pengguna di China, apakah privasi transaksi keuangan mereka akan tetap terjaga? Pencatatan transaksi ini sebenarnya dipegang penuh dan langsung oleh pemerintah, tanpa ada pihak lain. Ini dapat mengurangi resiko kebocoran data sehingga justru lebih aman daripada penggunakan e-banking atau e-wallet.

Dari sisi analisis, tentunya data yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Hal inilah yang menjadi kendala karena data yang tersedia saat ini umumnya tahunan, maka kita hanya bisa mendapat maksimal 76 tahun semenjak kemerdekaan Indonesia, itu pun biasanya tidak lengkap karena data yang terlalu lampau tidak tersedia. Jika rupiah digital sudah diimplementasikan, maka data dari rupiah digital ini bisa digunakan untuk memproyeksi lebih akurat, karena data dicatat real-time, tidak hanya harian, melainkan di setiap transaksi, jutaan data akan terkumpul.  Data rupiah digital juga nantinya bisa digunakan untuk menelusuri guncangan ekonomi dan mendeteksi sumber permasalahannya. Namun, di balik kegunaannya, kita juga harus mewaspadai kejahatan siber. Kebijakan atas teknologi harus dapat dibuat seimbang mungkin untuk memaksimalkan fungsinya dengan tetap meminimalisir resiko dari peluang kejahatan siber. Vital untuk pemerintah memiliki data yang akurat, karena strategi kebijakan nantinya akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Jika pemerintah bisa mengurai masalah yang sebenarnya, maka solusi yang dibuat pun diharapkan akan tepat sasaran.

Pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan industri perlu diperkuat untuk menyiapkan keterampilan dan masa depan talenta yang lebih terbuka, relevan, dan inovatif. Budaya industri dalam pendidikan vokasi membuat siswa lebih siap masuk dunia kerja. Pendidikan vokasi di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi vokasi menyiapkan talenta-talenta masa depan Indonesia di berbagai bidang, seperti teknologi, industri manufaktur, musik, dan animasi. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, kolaborasi pendidikan vokasi dengan industri tak boleh lagi berhenti di penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Hal ini mesti dilanjutkan dengan penerapan kurikulum, praktisi pengajar, dan kolaborasi usaha. Direktur SMK Kemendikbudristek Wardani Sugiyanto, di Jakarta, Minggu (14/1/2024) menyatakan, kolaborasi SMK-industri diwujudkan dalam program SMK Pusat Keunggulan.

Pemerintah juga mendorong SMK menerapkan Merdeka Belajar yang memberi kemerdekaan guru menyajikan materi sesuai bakat anak. Guru perlu memakai pembelajaran berdiferensiasi yang menghasilkan produk dari proyek yang dikerjakan para siswa. Penguatan budaya industri di SMK juga dilakukan dengan mendorong SMK negeri mendirikan badan layanan umum daerah (BLUD) di satuan pendidikan. Pada 2023 lebih dari 300 SMK negeri mendirikan BLUD dan masih berproses. Sementara SMK swasta diharapkan mendirikan CV atau perseroan terbatas untuk menyalurkan produk-produk karya siswa. Selain itu, SMK-SMK didorong berkolaborasi dengan UMKM untuk memasarkan hasil karya siswa. ”Jika sekolah bermitra dengan UMKM, produk-produk Teaching Factory bisa dipasarkan, ide UMKM ditangkap sekolah. Jadi, produk bisa dijual bersama,” kata Wardani. (Yoga)

Capaian program reforma agraria dinilai masih jauh dari harapan meski pemerintah berupaya menjalankannya. Program reforma agraria masih bertumpu pada legalisasi aset tanah sehingga belum benar-benar mengurai ketimpangan untuk mencapai keadilan agraria. Realisasi program reforma agraria yang digulirkan selama 2015-2023 juga masih timpang. Reforma berskema legalisasi aset dan redistribusi tanah eks hak guna usaha (HGU), tanah telantar, dan tanah negara jauh lebih dominan capaiannya ketimbang redistribusi tanah di kawasan hutan. Reforma agraria merupakan agenda Nawacita ke-5 Presiden Jokowi, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 yang kemudian dilanjutkan dalam RPJMN 2020-2024. Terkait itu, pemerintah merencanakan reforma agraria seluas 9 juta hektar, meliputi legalisasi aset dengan target 4,5 juta ha dan redistribusi tanah 4,5 juta ha. Legalisasi aset itu mencakup 3,9 juta ha tanah warga dan 0,6 juta ha tanah transmigrasi.

Adapun redistribusi tanah terdiri dari pelepasan 4,1 juta ha kawasan hutan serta 0,4 juta ha lahan eks HGU, tanah telantar, dan tanah negara lainnya. Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Rabu (10/1/2024) mengatakan, hingga akhir 2023, realisasi legalisasi aset mencapai 110,5 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang. Sertifikasi aset itu mencakup tanah warga dan transmigran yang belum bersertifikat. Adapun redistribusi tanah di kawasan hutan baru terealisasi 379.621,85 ha atau 9,26 % dari target 4,1 juta ha. Sedang redistribusi tanah eks HGU, tanah telantar, dan tanah negara yang terealisasi 1,43 juta ha atau 358,23 % dari target 0,4 juta ha. ”Legalisasi aset sudah sesuai rencana. Begitu juga dengan redistribusitanah eks HGU,tanah telantar, dan tanah negara yang jauh melampaui target. Namun, untuk redistribusi tanah di kawasan hutan masih belum maksimal,” kata Hadi saat ditemui Kompas di Kementerian ATR/BPN. (Yoga)

Tahun ini tidak mudah bagi banyak negara. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global 2024 turun menjadi 2,4 % dari 2,6 % pada 2023, lebih rendah satu poin dibandingkan rata-rata pertumbuhan pada 2010-an. Bank Dunia juga memperkirakan, negara-negara berkembang hanya tumbuh 3,9 %n tahun ini, lebih dari satu poin di bawah rata-rata pertumbuhan pada dekade sebelumnya. Turut merefleksikan pelemahan perekonomian dunia, pertumbuhan perdagangan global tahun 2024 diperkirakan hanya setengah rata-rata pertumbuhan perdagangan global pada dekade lalu (The World Bank, ”Global Economy Set for Weakest Half-Decade Performance in 30 Years”, 9/1/2024).

Seperti ditulis dalam Kompas.id edisi 12 Januari 2024, perlambatan ekonomi dunia itu adalah dampak dari kebijakan moneter ketat yang diambil negara maju guna mengelola inflasi. Suku bunga tinggi membuat investasi global terhambat. Kenaikan harga bahan pokok akibat kekeringan yang dipicu El Nino dan konflik berlarut-larut, terutama di Timur Tengah, mengganggu suplai di pasar komoditas sehingga turut mendorong inflasi. Dalam situasi itu, negara-negara berkembang perlu memberi perhatian khusus pada upaya menarik investasi agar dapat menjaga pertumbuhan mereka.

Laporan Bank Dunia, ”Global Economic Prospects”, menyebut pentingnya peningkatan kualitas institusi agar investasi mengalir masuk lebih cepat. Disebutkan, di negara dengan kualitas institusi yang baik, ada peluang lebih besar tercipta percepatan investasi setelah perbaikan kebijakan fiskal dan reformasi perdagangan. Institusi yang dibangun secara politik menentukan distribusi kekayaan dan sumber daya. Institusi yang tak berkeadilan menyebabkan hanya segelintir elite yang menikmati kue pembangunan. Kita berharap pemilu Februari mendatang membantu kita memiliki pemerintahan yang mampu membangun institusi yang baik: berkeadilan, tidak korup, hukumnya tak memihak, dan penegakannya obyektif. (Yoga)

Pekan lalu, media sosial gempar membahas PHK yang diam-diam terjadi di sejumlah perusahaan rintisan bidang teknologi atau start up. Warganet memberikan deretan nama start up yang melakukan PHK, di antaranya Flip (start up teknologi finansial untuk pembayaran) dan Lazada (lokapasar tingkat Asia Tenggara). Dalam keterangan resminya, Flip menyatakan keputusan memangkas karyawan ditempuh perusahaan demi menjamin keberlangsungan bisnis. Kondisi perekonomian global yang tak menentu juga jadi alasan. Lazada dikabarkan mengurangi 30 % pekerjanya di wilayah Asia Tenggara. Beberapa pos eksekutif di kawasan pun dipangkas. Keputusan Lazada itu dilakukan mendadak. The South China Morning Post pada Jumat (5/1/2024) menurunkan pernyataan The National Trades Union Congress (NTUC).

Isinya, NTUC dan serikat afiliasinya, Food Drinks and Allied Workers Union (FDAWU), kecewa karena Lazada tidak memberi tahu dan berkonsultasi dengan FDAWU. Apalagi, pekerja Lazada tergabung dalam serikat pekerja di bawah FDAWU. Mengutip CNA, PHK masih berlangsung. Jubir Lazada mengatakan, perusahaan membuat penyesuaian untuk mentransformasi tenaga kerja. Koordinator Divisi Advokasi dan Pendampingan Hukum Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Jabodetabek Setyo A Saputro, Minggu (14/1) di Jakarta mengatakan, selain start up dan perusahaan teknologi besar, beberapa perusahaan yang bergerak di sektor media juga melakukan PHK beberapa minggu terakhir.

Aksi tersebut tidak banyak terdengar di masyarakat luas. Pekerja yang menjadi korban sempat berdiskusi mengenai hak-hak setelah terkena PHK, tetapi jarang berlanjut ke pengadilan hubungan industrial. Pada Pemilu 2024 para capres-cawapres juga menyertakan gagasan tentang ekonomi digital, seperti digitalisasi dalam UMKM dan start up, ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan, seperti meratakan literasi digital. Setyo khawatir, industri digital cuma jadi komoditas politik. ”Belum ada kejelasan program untuk mendorong ekonomi digital. Digitalisasi industri dilepas begitu saja. Kalaupun terjadi PHK, PHK terjadi dalam suasana silent yang kami duga karena kesadaran hak pekerja di antara karyawan belum masif,” kata Setyo. Di sisi lain, omnibus law Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan PHK. Dulu PHK karena rugi sehingga operasionalisasi harus tutup permanen. Kini, perusahaan tidak perlu tutup permanen. (Yoga)

Para perempuan di Desa Mangkit, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut, menjadi aktor aktif dalam redistribusi lahan di desa mereka. Mereka berjuang memvalidasi setiap jengkal tanah dan lahan yang dimiliki oleh warga. Perjuangan mereka pun berbuah manis. Tak pernah terpikir oleh Nova Kalompo (45) bahwa ia dapat mendirikan warung kelontong di halaman rumah. Sebab, hari-harinya selalu dihantui kekhawatiran akan pengusiran dari rumah ataupun kebunnya di Desa Mangkit. Semua berbalik sejak 29 Oktober 2018 ketika Gubernur, bupati, serta jajaran pejabat lain hadir dalam acara seremonial untuk membagikan 515 sertifikat lahan perkebunan eks hak guna usaha (HGU) kepada Nova dan ratusan warga lainnya dalam rangka reforma agraria.

Pada awal 2019, warga kembali menerima sertifikat lahan, untuk tanah tempat rumah mereka berdiri sejumlah 535 buah sehingga secara keseluruhan ada 1.050 sertifikat yang diterbitkan untuk meredistribusi tanah negara seluas 444,46 hektar. ”Kehidupan berubah 180 derajat dari sebelum torang dapat sertifikat. Torang dulu cuma mengandalkan suami. Sekarang, sudah. So merdeka,” kata Nova dengan mata berbinar-binar di teras rumahnya, Selasa (9/1/2024) siang. Tak lama setelah itu, Nova membawa sertifikat tanah rumahnya yang berukuran 10 x 20 meter ke sebuah bank di Ratahan, ibu kota Minahasa Tenggara, sebagai agunan demi mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 50 juta.

Berkat pinjaman tersebut, selama empat tahun terakhir, ibu dua anak tersebut dapat menyebut dirinya wirausahawati. Warga desa pun silih berganti singgah di warungnya untuk membeli segala macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, air mineral, telur, makanan ringan, sampai sabun cuci.  Penghasilan bersihnya sebulan, selalu melampaui Rp 1 juta. Nova juga menjadi pemilik sah lahan garapan seluas 0,49 hektar, hasil bagi rata dengan suaminya. Baru-baru ini, mereka panen cengkeh dari 100 pohon. Nilai penjualan nantinya diperkirakan mencapai Rp 20 juta. (Yoga)

Perang antara Israel dan Hamas  di jalur gaza memasuki hari ke 100 pada Mingu (14/1/2024) dan belum menujukkan tanda-tanda akan berakhir. Perang antara Palestina dan Isarel ini telah menjadi  yang terpanjang dan paling banyak memakan korban sejak berdirinya Israel pada 1948.  Isarel menyatakan perang sebagai respons atas serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil dan menyandera 250 lainnya. Ini adalah serangan paling mematikan dalan sejarah Israel dan paling mematikan sejak Holocaust.  Israel merespon dengan serangan udara intensif selama berminggu-minggu ke Gaza sebelum memperluas operasi tersebut menjadi serangan darat  dan telah memakan korban lebih dari 23.000 warga Palestina, sekitar 1% dari penduduk Gaza. (Yetede)

Pemerintah melanjutkan kembali penyaluran bantuan pangan berupa beras yang menjadi salah satu 'bantalan' bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan. Selain dapat membantu meringankan beban masyarakat, bantuan tersebut diharapkan dapat memitigasi kenaikan tingkat kemiskinan. "Dalam rapat kabinet yang lalu saya meminta kepada Bapak Presiden, karena saya juga  sudah muter ke beberapa daerah,  hampir seluruhnya minta dilanjutkan BLT (bantuan langsung tunai). Alhamdulillah, Bapak Presiden setuju untuk dilanjutkan sampai bulan juni 2024. Teknisnya sedang kami bahas lagi," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Minggu (14/1/2024). Penyaluran bantuan pangan juga turut membantu menekan kenaikan harga beras di masyarakat, di mana pada September 2023 inflasi beras tercatat mencapai 5,61% dan turun menjadi 0,48% di Desember  2023. (Yetede)