Beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata dengan kapasitas 192 megawatt-peak pada akhir tahun lalu tidak mampu menggairahkan investasi energi terbarukan yang banyak tersedia di Tanah Air. Kebijakan mengenai tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN selama ini dinilai telah menjerat investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di dalam negeri. Terlebih, Indonesia hingga kini disebut belum memiliki industri yang mampu menopang pemenuhan TKDN di PLTS. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 5/2017 disebutkan bahwa nilai TKDN minimal untuk modul surya sebesar 60% sejak 1 Januari 2019. Padahal, di Indonesia baru ada satu pabrikan yang mampu memproduksi modul surya berkapasitas 560 watt-peak per modul surya. Adapun, pabrikan lainnya mayoritas hanya mampu memproduksi modul surya dengan kapasitas mencapai 450 watt-peak per modul surya. Sementara itu, 21 pabrikan lainnya hanya sebagai perusahaan perakitan yang mendatangkan sel surya dari luar negeri. Problem tersebut ditambah dengan harga modul surya buatan dalam negeri yang lebih mahal sekitar 30%—45% ketimbang produk impor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengusulkan agar ketentuan TKDN modul surya untuk PLTS dipangkas menjadi 40%. Dengan begitu, investor bisa lebih leluasa dalam membangun fasilitas tersebut di dalam negeri. “Jadi penerapan TKDN ada peta jalannya. Sekarang berapa, tahun depan berapa, hingga nanti sampai ke angka yang ditargetkan oleh Kementerian Perindustrian,” kata Sekretaris Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Kamis (11/1). Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah untuk memoratorium kebijakan TKDN untuk proyek-proyek PLTS hingga akhir 2025. Fabby berpendapat, ketentuan TKDN modul surya untuk PLTS yang sebesar 60% justru menghambat investasi dan kepastian pembiayaan dari lembaga keuangan internasional.

Ketentuan TKDN, kata dia, juga membuat akses pembiayaan dari lembaga keuangan internasional seret. Musababnya, lembaga keuangan internasional sulit untuk mengucurkan pendanaan pada proyek dengan kebijakan eksklusif pada produsen domestik, seperti TKDN. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyarankan agar pemerintah untuk tidak gegabah dalam merevisi aturan terkait dengan TKDN modul surya untuk PLTS. Eddy berpendapat, TKDN menjadi isu krusial untuk menjaga ketahanan industri domestik di tengah masifnya investasi untuk pembangkit dan infrastruktur EBT. Ketua Asosiasi Pabrik­an Modul Surya Indonesia Linus Andor Mulana Sijabat menyarankan agar pemerintah memisahkan pengembangan EBT dari PT PLN (Persero) agar bisa meningkatkan kapasitas terpasangnya di dalam negeri. Pengembang energi hijau, kata dia, harus diberi ruang yang lebih luas untuk memasarkan listrik yang diproduksinya ke masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi hambatan yang terkait dengan tarif dan jaringan kelistrikan nasional. Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan, kebijakan TKDN yang terlalu agresif bisa berimbas kepada standar peralatan yang tersedia, biaya proyek, dan kelayakan pengembangan proyek di Indonesia. Peningkatan kapasitas produksi modul surya di dalam negeri, menurutnya, memerlukan kepastian pasar yang memadai. Alasannya, pasar domestik yang belum stabil justru akan membuat industri modul surya menghadapi kesulitan di masa mendatang.

Wajah penegakan hukum Indonesia sedang karut marut. Kabar teranyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dana proyek strategis nasional (PSN) yang bocor alias digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat negara hingga mengalir ke kegiatan politik. PPATK mencatat sebesar 36,67% dana PSN mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) dan pihak-pihak yang memiliki profil sebagai politikus. Ini adalah temuan PPATK di sepanjang tahun 2023. "Sekitar 36,67% dana PSN diduga digunakan di luar pembangunan proyek itu, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Ivan Yustiavandana,  Ketua PPATK di acara Rekfleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024, Rabu (10/1). Pegiat Antikorupsi Herdiansyah Hamzah menegaskan,  temuan PPATK mengonfirmasi bahwa proyek-proyek strategis nasional cenderung hanya jadi bancakan para elit politik dan kekuasaan. "Mereka berebut pembiayaan politik dari PSN," ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (11/1). Menurut Herdiansyah, temuan PPATK bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu terkait pendanaan kampanye Pemilu 2024. Urusan ini seharusan juga tanggungjawab aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap, aparat penegak hukum diminta segera masuk menelusuri informasi PPATK tersebut. "Bisa jadi ini berasal dari hasil korupsi dan kejahatan di sektor sumber daya alam (green financial crime) lainnya," ujar Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyatakan,  PPATK bisa meneruskan kepada instansi terkait dan penegak hukum untuk mendalami langsung apakah transaksi itu ilegal alias hasil tindak pidana ataukah transaksi yang legal. "Ini bukan saja moral hazard, tapi sudah masuk ranah tindak pidana yang harus diusut dan ditindak tegas," kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat  itu, kemarin. DPR mendorong agar aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti dan mendalami secara serius dan saksama temuan PPATK. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih, maka temuan itu sebagai sebuah kejahatan serius atau tindak pidana. Hingga kini, pemerintah terus menggenjot PSN. Di luar 190 PSN, saat ini terdapat 30 proyek dan sembilan program dalam status beroperasi sebagian. Kemudian, 50 proyek masuk dalam tahap kontruksi. "Sebanyak 4 program dalam tahap transaksi, serta 37 proyek dan empat program dalam tahap persiapan," kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Rabu (10/1).

Pemerintah telah menetapkan nominal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi untuk setiap embarkasi atau tempat pemberangkatan. Penetapan biaya haji 2024 tertuang dalam Keppres No 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024 yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat yang ditetapkan pada 9 Januari 2024. Ketentuan biaya ini berlaku bagi Jemaah haji, petugas haji daerah (PHD), serta pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU). Dalam keppres tersebut tercantum besaran nominal BPIH dan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) di 14 embarkasi.

Nominal biaya haji tertinggi tercatat di embarkasi Surabaya dengan Bipih sebesar Rp 60,5 juta. Sementara nominal biaya haji terendah tercatat di embarkasi Aceh dengan Bipih sebesar Rp 49,9 juta. Adapun biaya di embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) masing-masing ditetapkan Rp 58,4 juta. Besaran Bipih di semua embarkasi tahun ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat penyesuaian biaya. Bipih ini digunakan untuk biaya berbagai keperluan jemaah, seperti penerbangan haji, akomodasi di Mekkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah, biaya hidup, dan visa. Sementara nominal Bipih PHD dan pembimbing KBIHU tertinggi juga tercatat di embarkasi Surabaya sebesar Rp 97,8 juta dan terendah di Aceh, yakni Rp 87,3 juta. Biaya di embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) ditetapkan sebesar Rp 95,8 juta.

Jubir Kemenag Anna Hasbie dalam rilis, Kamis (11/1/2024) mengatakan, jemaah regular yang namanya tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) agar menyiapkan proses pelunasan biaya haji melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH). Pelunasan Bipih jemaah haji reguler tahap pertama dibuka mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. Menag Yaqut Cholil Qoumas merinci dana nilai manfaat keuangan jemaah haji reguler 219.463 orang mencapai Rp 8,2 triliun. Sementara dana nilai manfaat bagi haji khusus 19.280 orang tercatat Rp 14,5 miliar. Dengan jumlah tersebut, pembebanan nilai manfaat untuk jemaah haji khusus yakni senilai Rp 755.000 per orang. (Yoga)

Dilansir dari Reuters, Kamis (11/1/2024) Deputy Chief Economist Bank Dunia Ayhan Kose menyebutkan, fokus laporan Prospek Ekonomi Global 2024 adalah China yang diperkirakan akan mengalami perlambatan ekspansi ekonomi daripada 2023. ”Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi China, termasuk penurunan belanja konsumen, masalah struktural seperti populasi yang menua, dan tingginya tingkat utang,” ujarnya. Kose menilai, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, membutuhkan ”ledakan” investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA). Sebab, negara-negara yang mengalami percepatan investasi sering kali memperoleh keuntungan ekonomi tak terduga. Di tengah perlambatan ekonomi global, negara-negara berkembang perlu menerapkan paket kebijakan komprehensif dalam kerangka fiskal dan moneter, untuk memperluas perdagangan lintas batas dan arus keuangan, meningkatkan iklim investasi, dan memperkuat kualitas institusi.

Dalam laporan bertajuk ”Prospek Ekonomi Global”, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat ke angka 2,4 % pada 2024. Artinya, pertumbuhan ekonomi dunia melambat selama tiga tahun beruntun. Bank Dunia menyebutkan, perlambatan ekonomi dunia 2024 merupakan akibat kebijakan moneter ketat yang ditempuh negara-negara maju untuk mengendalikan inflasi. Imbasnya, aktivitas investasi global akan ikut terhambat. Proyeksi perekonomian global pada 2024 ini menjadi alarm bagi Indonesia yang mengejar realisasi investasi langsung senilai Rp 1.650 triliun. Investasi penting demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,1-5,7 %. Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia selama lima tahun mendatang butuh investasi langsung senilai Rp 45.500 triliun. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan, kebutuhan investasi senilai itu untuk merealisasikan target rata-rata pertumbuhan ekonomi 2025-2029 sebesar 5,6-6,1 %. Target pertumbuhan investasinya 7,2 % - 7,9 %. (Yoga)

Program bantuan pangan beras yang disalurkan pemerintah sepanjang tahun 2023 belum mampu menurunkan harga beras di pasaran meski berhasil mengontrol gejolak inflasi beras. Ada beberapa faktor yang membuat harga beras tetap tinggi sampai awal tahun, seperti turunnya produksi di dalam negeri dan dampak ketidakpastian ekonomi dunia. Berdasarkan catatan Perum Bulog, sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari-Maret 2023, inflasi beras turun dari 2,63 % pada Februari 2023 menjadi 0,70 % pada Maret 2023, 0,50 % pada April 2023, dan 0,02 % pada Mei 2023. Demikian pula, penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap kedua pada September-Desember 2023 mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi.

Inflasi beras saat itu turun cukup signifikan dari 5,61 %pada September 2023 menjadi 0,43 % pada Desember 2023. Bantuan pangan beras pada tahun 2023 diberikan sebanyak 10 kg kepada 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan berturut-turut. Pada tahun 2024, bantuan tersebut dilanjutkan dengan jumlah penerima manfaat bertambah menjadi 22 juta keluarga. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, bantuan pangan yang pada tahun 2023 telah disalurkan hingga 1,72 juta ton mampu menahan gejolak dan menahan harga beras agar tetap terkendali. Meski demikian, bantuan pangan itu belum berhasil menurunkan harga beras. (Yoga)

Pemerintah menyediakan kuota 82.717 tenaga kependidikan untuk direkrut menjadi aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) pada 2024. Saat ini mayoritas tenaga kependidikan di sekolah berstatus honorer yang diangkat dan dibayar sekolah atau komite. Kepala SMK Negeri 5 Kupang Safirah Cornelia Abineno, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (11/1/2024) menyambut positif pengangkatan tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah dan tenaga administrasi menjadi ASN PPPK. Pengangkatan tenaga kependidikan (tendik) membantu sekolah.

Sebab, keberadaan mereka sama pentingnya seperti guru. Sekolah memenuhi kebutuhan tendik dengan mengangkat dan menggaji sesuai kebijakan sekolah. ”Sayangnya, yang kami dengar, tendik di dinas pendidikan diprioritaskan untuk menjadi PPPK. Padahal, di sekolah-sekolah, banyak honorer tendik yang sudah mengabdi belasan tahun dan sudah sepuh. Kami berharap ada kebijakan dalam prioritas pengangkatan,” ujar Safirah.

Sekolah kejuruan dengan status SMK Pusat Keunggulan itu memiliki 11 pegawai honorer, terdiri dari penjaga sekolah, penjaga malam, dan petugas administrasi. Gaji awal sekitar Rp 1 juta dari dana komite sekolah. Ada juga tenaga kependidikan yang dibantu pemda dengan gaji sesuai upah minimum daerah sekitar Rp 2 juta. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengutarakan, formasi tendik ASN PPPK di sekolah-sekolah masuk ke usulan tenaga teknis 2024. Pada tahun ini, selain penuntasan guru non-ASN dengan dibukanya formasi guru PPPK sebanyak 419.146 formasi, juga untuk tendik. ”Semoga guru dan tendik semuanya beruntung dan bersiap lebih baik lagi untuk menyiapkan diri dalam seleksi ASN PPPK yang akan datang,” kata Nunuk. (Yoga)

Biaya manfaat yang dibayarkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat, sedangkan iuran yang diterima stagnan. Akibatnya, selisih biaya JKN makin besar dengan proyeksi Rp 19 triliun pada 2024. Jika tidak diantisipasi, potensi defisit pada dana jaminan sosial kesehatan bisa terjadi. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, biaya manfaat JKN, termasuk biaya promotif dan preventif, pada 2024 diproyeksikan Rp 176,8 triliun. Di sisi lain, biaya iuran yang diterima pada 2024 sebesar Rp 157,8 triliun, diperkirakan selisih biaya manfaat dan iuran Rp 19 triliun. ”Defisit tahun berjalan ini akan menggerus aset neto dari DJS (dana jaminan sosial) kesehatan,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir dalam acara ”Kaleidoskop Jaminan Sosial: Refleksi 1 Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia”, di Jakarta, Kamis (11/1/2024). Untuk itu, semua pemangku kepentingan harus memperhatikan dan memikirkan kondisi ini.

Keuangan BPJS Kesehatan bisa defisit dan terjadi gagal bayar kembali. Potensi defisit membayangi kondisi keuangan DJS kesehatan, karena biaya manfaat yang dibayarkan BPJS Kesehatan terus meningkat, sementara biaya iuran yang diterima tidak bertambah. BPJS Kesehatan melaporkan, biaya jaminan kesehatan yang dibayarkan pada 2023 sekitar Rp 158,8 triliun, meningkat Rp 45,4 triliun dari 2022. Sementara realisasi pendapatan iuran tahun 2023 tercatat Rp 151,4 triliun yang hanya bertambah Rp 7,4 triliun dari tahun sebelumnya. Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memaparkan, biaya manfaat yang naik bisa disebabkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap JKN. Jumlah warga yang memakai layanan kesehatan JKN membesar, dimana pada 2023 sebesar 606,6 juta pemanfaatan.

Ghufron menambahkan, kondisi keuangan DJS kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan cukup baik. Keuangan DJS kesehatan dari besaran aset neto atau aset bersih per 31 Desember 2024 ialah Rp 57,7 triliun. ”Sesuai ketentuan, besaran aset neto saat ini mencukupi untuk 4,36 bulan dari estimasi pembayaran klaim ke depan. Meski begitu, kendali biaya tetap kita pikirkan tanpa mengurangi akses manfaat di masyarakat,” ujarnya. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai, antisipasi harus dipikirkan terhadap potensi defisit DJS kesehatan. Aset neto yang dikelola BPJS Kesehatan tak bisa mengatasi selisih biaya manfaat dan iuran dalam jangka panjang. Kenaikan iuran perlu dipertimbangkan untuk mengatasi defisit. (Yoga)