Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 akan membayarkan klaim yang tertunda  dari sejumlah pemegang polis senilai Rp113,9 miliar hingga Juni 2024. Sekretaris Task Force AJB Bumiputera 1912 Auditomo mengatakan, pihak AJB Bumiputera  akan tetap memprioritaskan  pembayaran klaim yang tertunda dari pemegang polis. "AJB Bumiputera 1912 menargetkan pembayaran klaim kepada 33.884 polis dengan nominal mencapai Rp113,98 miliar sampai dengan Juni 2024," ungkap Sekretaris Takes Force AJB Bumiputera 1912, Auditomo. Adapun selama 10 bulan terakhir ini AJB Bumiputera terus berupaya melakukan penjualan  dan optimalisasi beberapa  aset yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan dana dalam rangka menyelesaikan klaim yang tertunda. (Yetede)

Potensi risiko kejahatan siber masih menjadi ancaman yang mengintai sektor jasa keuangan Tanah Air pada 2024. Berkaca dari tahun sebelumnya, kapasitas sumber daya internal perusahaan dinilai perlu diperhatikan guna mengantisipasi atau meminimalkan risiko terkait ancaman kejahatan siber. Indonesian Financial Group (IFG) Progress, dalam Economic Bulletin Issue 43 bertajuk ”Potret Risiko pada Sektor Jasa Keuangan dan Sektor Riil Tahun 2023” yang dirilis akhir tahun 2023, menemukan, aspek keamanan data dan informasi atau kejahatan siber menjadi risiko tertinggi pada  sektor jasa keuangan, baik dilihat dari potensi maupun dampaknya terhadap bisnis. Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Kholilul Rohman menyampaikan, survei tersebut dilakukan jauh sebelum terjadi gejolak global, seperti konflik di Timur Tengah dan gejolak menjelang tahun politik. Namun, berbagai risiko selama tahun 2023 juga berpotensi terjadi pada 2024 dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi.

”Secara struktural, risiko 2024 dimungkinkan akan sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan kompleksitas yang lebih tajam, baik dari aspek internal maupun eksternal. Risiko tersebut diharapkan dapat termoderasi dengan adanya regulasi terkait keamanan siber, seperti implementasi UU PDP (UU Pelindungan Data Pribadi),” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (8/1/2024). Berdasarkan National Cybersecurity Index (NCSI) 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-49 di dunia dengan indeks 63,64 atau terpaut 31,17 basis poin dari Belgia yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat keamanan siber terbaik. Terkait dengan keamanan siber sektor jasa keuangan, kajian IFG Progress juga menemukan, keterbatasan kompetensi menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kapasitas internal.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Persadha menyebutkan, sektor jasa keuangan menjadi salah satu target utama para aktivis sekaligus peretas (hacktivist) untuk mendapatkan akses pribadi, keuntungan finansial, prestise, tujuan politis, dan spionase. Ancaman tersebut akan menimbulkan kegaduhan dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi serta keuangan global mengingat sektor jasa keuangan tergolong dalam Infrastruktur Informasi Vital (IIV). ”Selain kerugian finansial, serangan siber memengaruhi kepercayaan public terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Hilangnya kepercayaan masyarakat dapat mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, dan politik,” lanjutnya. (Yoga)

Jeli melihat perubahan zaman dan tren konsumsi masyarakat menjadi salah satu kunci perusahaan agar bisa bertahan dan tumbuh berkelanjutan. Menjawab kebutuhan masyarakat dan menggali potensi pasar juga menjadi bagian integralnya. Demikian, pesan yang dibagikan Dirut PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi dan Wakil Presiden Direktur Asia Pulp Paper (APP) Suhendra Wiriadinata pada acara CEO Talks Kompas100 CEO Forum 2023 Powered by PLN. Masing-masing membagikan pengalamannya pada 1 Desember 2023 dan 17 November 2023. Ari menjelaskan, PT PLN Icon Plus adalah anak usaha PT PLN yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi digital bagi pelanggan. ”Jadi, kami punya major concern jadi value leverage ke publik dari layanan digitalisasi kelistrikan,” ujar Ari. PLN Icon Plus sudah memiliki 45 juta dari 85 juta pelanggan listrik yang telah mengunduh dan menggunakan aplikasi PLN Mobile untuk menikmati layanan ini. Digitalisasi, menurut Ari, sudah menjadi tren global.

Namun, isu pemerataan akses internet masih belum dirasakan di sejumlah daerah di Tanah Air. Berbekal infrastruktur kelistrikan dari PLN, PLN Icon Plus hadir menyambung koneksi digital di daerah-daerah itu. ”Kami menjangkau masyarakat suburban dan rural,” ujar Ari. Selain memperluas akses internet ke daerah-daerah, pihaknya menggali potensi bisnis dengan mengakomodasi perubahan tren konsumsi masyarakat akan internet yang tak sekadar konten atau bermain gim, tetapi bagaimana masyarakat melihat seberapa jauh konsumsi listrik dari solar panelnya atau CCTV-nya melalui jaringan internet. Pihaknya juga bekerja sama dengan banyak perusahaan rintisan teknologi untuk menciptakan permintaan akan layanan internet.

Suhendra menyatakan, perkembangan zaman, teknologi, dan tren gaya hidup digital makin mengurangi penggunaan kertas. Ini adalah keniscayaan. ”Kita tidak bisa lari dari era digitalisasi, otomasi, dan sebagainya. Maka, kami harus merespons segala perubahan itu,” ujar Suhendra. APP memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan otomasi mesin dari industri hulu hingga hilir. Ini meningkatkan efisiensi dan daya saing produksi. Digitalisasi menciptakan peluang baru yang dimanfaatkan perusahaan. Misalnya, seiring maraknya perdagangan digital, meningkat pula kebutuhan kertas kemasan untuk membungkus barang e-dagang. Pihaknya juga terus berinovasi menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat, misalnya, tisu untuk lap tangan, yang juga untuk tisu dapur dengan spesifikasi ramah lingkungan. (Yoga)

Pekerja usia muda semakin enggan bergabung menjadi anggota serikat pekerja. Disrupsi industri digital dan tren hubungan kerja yang fleksibel menjadi factor yang melatarbelakanginya. ”Semua pekerja, sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berhak memiliki serikat pekerja/serikat buruh. Masalahnya, sistem bekerja saat ini berbeda dengan kerja konvensional. Metode perekrutan ataupun penilaian kinerja karyawan sekarang mulai dipengaruhi oleh teknologi digital,” ujar analisis Indonesia Labor Institute, Rekson Silaban, di Jakarta, Senin (8/1/2024). Penduduk bekerja usia muda yang sekarang semakin mendominasi pasar kerja, menurut Rekson, lebih menyukai hubungan kerja yang tidak mengikat. Padahal, berjalannya serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) membutuhkan pekerja yang memiliki majikan tetap agar dapat diajak berunding.

Oleh karena itu, Rekson berpendapat, SP/SB perlu mereformasi diri agar relevan dengan pasar tenaga kerja yang semakin didominasi pekerja sektor jasa dan teknologi informasi. Pertama, federasi memerlukan SP/SB khusus pekerja jasa dan teknologi informasi. Kedua, cara rekrutmen dan advokasi anggota SP/SB diubah menjadi lebih menggunakan media digital. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Indrasari Tjandraningsih, menyatakan, kaderisasi dari SP/SB yang ada saat ini masih lemah. ”Faktor seperti itu membuat bergabung menjadi anggota serikat kurang populer di kalangan pekerja usia muda. Hubungan kerja yang semakin fleksibel juga menuntut pekerja mementingkan terus bekerja dan mengutamakan memperoleh pendapatan (dibandingkan berserikat),” tuturnya. (Yoga)

Bantuan sosial dikucurkan guna membantu masyarakat miskin dan mempercepat pengentasan rakyat dari kemiskinan. Bantuan ini perlu dipadukan dengan program lain. Bank Dunia mencontohkan, bansos bisa dipadukan dengan penciptaan peluang yang lebih baik, dan memfokuskan sumber daya fiskal pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin. Atau, dipadukan dengan inklusi keuangan yang membantu rumah tangga bertahan dari guncangan ekonomi. Mengutip Wapres Ma’ruf Amin, program itu bertujuan memberdayakan masyarakat agar semakin mandiri. ”Kalau bansos ditambah dan diberikan terus, namanya melestarikan kemiskinan. Jadi, bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit,” kata Wapres (Kompas, 6/1/2024).

Publikasi Bank Dunia pada Mei 2023 menyebutkan, separuh penduduk Indonesia yang tak miskin rentan jatuh miskin saat kena guncangan. Guncangan cukup besar terjadi pada 2020, yakni pandemi Covid-19. Saat itu, banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau waktu kerja berkurang sehingga pendapatan merosot atau bahkan nol. Di sisi lain, dari 139,85 juta orang penduduk bekerja di Indonesia pada Agustus 2023, sebanyak 59,11 % bekerja di sektor informal. Umumnya, mereka tidak memiliki akses jaminan, kecuali mengupayakannya sendiri Di Indonesia, per Maret 2023, ada 25,9 juta penduduk miskin atau 9,36 % dari jumlah penduduk negeri ini. Jumlah penduduk miskin berkurang dibandingkan dengan September 2020 atau enam bulan pascapandemi Covid-19 dimulai, yang sebanyak 27,55 juta orang. BPS memberi catatan, penyaluran bansos mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Alokasi anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, lebih besar dibandingkan 2023 yang Rp 439,1 triliun. Dalam APBN 2024, target prioritas perlindungan sosial berupa program keluarga harapan, program bansos sembako, asistensi rehabilitasi sosial, dan penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Ada pula program Indonesia pintar, penyaluran subsidi bahan bakar minyak, subsidi bunga kredit usaha rakyat, dan bantuan langsung tunai (BLT) desa. Bansos berperan penting meringankan beban masyarakat miskin. Di masa pandemi, bansos sembako membantu mengurangi pengeluaran masyarakat miskin untuk membeli sembako. Adapun BLT, misalnya, bisa digunakan untuk menambah belanja makanan bergizi bagi rumah tangga miskin penerima bantuan. (Yoga)

Tahun 2023 yang baru saja berlalu akan dikenang sebagai tahun di mana prediksi resesi meleset (Economist, Desember [2023]). Di AS, suku bunga acuan naik, inflasi berangsur turun, tanpa perekonomian harus mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2023 bahkan tercatat 4,9 %, didorong pengeluaran untuk jasa. Pertumbuhan ini adalah yang tertinggi sejak triwulan III dan IV-2022. Pertumbuhan berbasis sektor jasa ini didukung data Indeks PMI (Purchasing Manager Index) sektor jasa yang tetap dalam zona ekspansi, naik ke 51,3 pada Desember dari 50,8 di bulan sebelumnya. Sementara PMI sektor manufaktur tetap dalam zona kontraksi, turun dari 49,4 ke 47,9. Inflasi AS turun dari 3,2 % pada November ke 3,1 % di Desember, terendah dalam lima bulan terakhir pada 2023. Inflasi ini adalah imbas dari krisis energi dan pangan akibat konflik Rusia-Ukraina.

Hal yang menarik, adaptasi di sisi permintaan masyarakat ala Hicksian compensated demand function (Mas-Collel et.al [1995]) atau HCDF turut meminimalkan dampak inflasi. Dengan anggaran yang lebih lapang, kelas menengah dapat merealokasi porsi konsumsi dari yang inflasi relatifnya tinggi ke yang lebih rendah sehingga secara agregat momentum pertumbuhan tetap terjaga. Bank Dunia pada 2020 memperkirakan 114,7 juta orang penduduk Indonesia menuju kelas menengah, yang selama 2002 sampai dengan 2016 bertambah 7 sampai 10 % per tahun. Kelas menengah adalah warga dengan pengeluaran Rp 1,2 juta-Rp 6 juta per bulan. Semua ini turut berperan dalam perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) publikasi BI yang secara konsisten di atas 120 sejak Mei 2022.

Pengamatan pada beberapa tujuan wisata saat liburan Natal dan Tahun Baru lalu menunjukkan aktivitas konsumsi dengan mobilitas tinggi tetap tidak terlalu terganggu. Untuk konsumsi simultan barang tahan lama dan nontahan lama, adalah kombinasi pembiayaan cicilan dan mengurangi porsi pengeluaran bulanan yang biasanya disisihkan untuk ditabung (average propensity to save/APS). Perilaku ini membantu pertumbuhan manufaktur, perdagangan, transportasi, hotel-restoran, dan informasi-komunikasi, terkointegrasi dengan multiplier lintas sektor. Kelas menengah dengan adaptasi melalui HCDF membuat perekonomian lebih berdaya tahan. (Yoga)

Tidak lama lagi fasilitas di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang bertambah setelah lancarnya uji coba pengaktifan kembali jalur kereta api menuju pelabuhan terbesar di Jawa Tengah tersebut. Rencananya, jalur kereta api yang memiliki rute Stasiun Semarang Tawang—Pelabuhan Tanjung Emas sepanjang 2,1 kilometer beroperasi penuh mulai awal 2024. Jalur kereta api itu juga dinilai efisien digunakan mengangkut peti kemas. Pada awal September 2023, uji coba lintasan rel dengan mengoperasikan Multi Tie Tamper (MTT) yang berfungsi memadatkan balast landasan jalur kereta api juga sudah sukses digelar. Setelah itu, uji coba pengoperasian lokomotif melalui lintasan rel Stasiun Semarang Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Emas dan sebaliknya juga sukses dilaksanakan. Kesuksesan pengaktifan kembali jalur kereta api itu bakal menambah moda transportasi barang dan peti kemas di pelabuhan internasional (ocean going). Selama ini, pengangkutan barang dan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hanya bergantung kepada moda transportasi berbasis jalan raya (trucking). Padahal, throughput kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas termasuk sangat padat. Untuk throughput peti kemas Terminal Peti Kemas Semarang sampai dengan Oktober 2023 sudah tercapai 642.007 TEUs, atau turun sedikit dibandingkan dengan periode yang sama 2022 sebanyak 642.642 TEUs. Akan tetapi, arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas berpotensi terus tumbuh seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian di Jawa Tengah. Sejauh ini, Pelabuhan Tanjung Emas dibangun dengan kapasitas di atas 4,4 juta TEUs per tahun dan kapasitas curah kering mencapai 2,2 juta ton per tahun. Kita tahu, Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pintu gerbang aktivitas logistik daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan di pelabuhan untuk meningkatkan arus logistik berupa pelaksanaan pengaktifan kembali jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Emas.

Program pengaktifan kembali jalur kereta api di Pelabuhan Tanjung Emas sejatinya sudah berjalan sejak lama. Program itu melibatkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Bea Cukai Tanjung Emas, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Demi mendukung fungsi trade facilitator, Bea Cukai Tanjung Emas mendukung reaktivasi jalur kereta api di Pelabuhan Tanjung Emas karena dengan adanya fasilitas ini diyakini dapat menunjang efisiensi proses logistik. Data Kementerian Perdagangam Republik Indoneaia baru-baru ini mencatat 90 persen distribusi barang di Tanah Air menggunakan moda truk, sekitar 8 persen menggunakan kapal, sedangkan 1 persen menggunakan kereta api dan kurang dari 1 persen memakai pesawat udara. Ketimpangan distribusi barang tersebut menyebabkan terjadi inefisiensi logistik yang pada akhirnya memicu biaya mahal dalam angkutan barang. Khusus dalam mengurangi inefisiensi logistik di Jawa Tengah, peran operator Pelabuhan Tanjung Emas yaitu Pelindo diuji. Dalam pengamatan penulis, peran operator Pelabuhan Tanjung Emas cenderung meningkat dalam program pengaktifan kembali jalur kereta api barang di pelabuhan itu. Peran tersebut makin meningkat setelah penggabungan empat BUMN pelabuhan yaitu Pelindo I, II, III, dan IV menjadi satu BUMN pelabuhan nasional yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Ada beberapa tantangan bila pengaktifan kembali jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Emas. Pertama, tantangan persaingan tarif kereta barang dengam moda angkutan barang lain. Sampai saat ini, pemilik barang cenderung menggunakan jalur darat dengan truk dibandingkan dengan kereta api.  Kedua, pengangkutan barang dengan kereta api juga masih berlaku penanganan ganda (double handling) yang masih membutuhkan pengangkutan lanjutan dengan moda truk untuk sampai ke tujuan.

Pembangunan jalan tol sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah berperan penting dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Untuk itu, kehadiran proyek tersebut harus disebar merata di seluruh penjuru Tanah Air. Langkah pemerintah menambah ruas jalan tol harus terus dilakukan dengan tetap memperhitungkan skala ekonomi, manfaat, dan kebutuhan dari wilayah tersebut. Tidak terburu-buru dalam memutuskan proyek baru, karena ongkos yang dikeluarkan terbilang besar. Proyek yang memiliki nilai strategis dan belum terselesaikan pada tahun lalu dapat dilanjutkan kembali. Sebagaimana yang diketahui, salah satu proyek yang belum dijalankan pembangunannya adalah Jalan Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap atau Tol Getaci. Tol ini menjadi salah satu yang terpanjang, yaitu mencapai 108,3 kilometer. Penyelesaiannya molor karena terkendala masalah biaya yang diperkirakan menghabiskan sekitar Rp56,20 triliun. Selain masalah biaya, pembangunan jalan tol juga kerap terhambat dari pembebasan lahan. Konflik pertanahan masih kerap terjadi dan butuh solusi cepat. Tak kalah pentingnya dan butuh penyelesaian adalah upaya menghidupkan ruas jalan yang sepi pengguna, seperti yang terjadi di beberapa ruas di Sumatra.

Dari data yang dihimpun Bisnis, hingga Oktober 2023, total panjang jalan tol di Indonesia yang telah beroperasi sepanjang 2.816,7 kilometer. Ruas tol tersebut tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Jalan tol itu dikelola oleh 52 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan 73 ruas jalan tol, dan 132 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Pekerjaan rumah pemerintah tentunya tak sekadar melaksanakan pembangunan dan menggunting pita peresmian, tetapi sekaligus ikut memikirkan langkah menghidupkan ruas jalan yang ada alias meningkatkan traffic pengendara. Meski tak banyak, jalan tol yang sepi peminat harus dihidupkan agar tujuan pembangunan tercapai, yaitu mempersempit jarak transportasi masyarakat, memangkas biaya logistik, dan berujung pada peningkatan perekonomian daerah. Kerja sama pemerintah pusat dan daerah harus terus ditingkatkan, termasuk juga melibatkan pengelola jalan tol. Langkah seperti menyambungkan ruas jalan dengan kota dan ruas jalan tol dengan ruas-ruas lain yang strategis harus dilakukan. Pembangunan jalan tol tidak bisa setengah-setengah agar goal yang hendak dicapai dapat teraih. Pembangunan jalan tol sebaiknya juga ikut menghitung dampak ekonomi yang ditimbulkan. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga nyala ekonomi agar kehadiran jalan tol berdampak positif terhadap kemajuan ekonomi.

Debat ketiga antar calon presiden berjalan cukup dinamis. Meningkatnya tensi dalam diskusi ini berefek positif sehingga tema hubungan internasional, pertahanan, keamanan, dan geopolitik dibahas dengan makin tajam. Keseruan debat kali ini pun dibarengi dengan tingkat antusiasme publik yang masih cukup tinggi. Satu hal yang tampak menonjol dalam ajang debat ketiga yang dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) ialah diskusi yang berlangsung sengit. Menariknya, ketegangan antar capres yang terkulminasi dalam debat kali ini justru bersifat produktif. Semangat para capres untuk baku gagasan pun dibarengi dengan tingkat antusiasme masyarakat dalam menyaksikan debat ketiga. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas saat debat berlangsung menunjukkan bahwa 63,3 % responden survei menonton acara debat, baik sendiri, bersama keluarga, maupun dalam acara menonton bersama dengan kawan atau komunitas.

Dibandingkan dengan debat capres dan cawapres sebelumnya, tingkat antusiasme kali ini sedikit menurun. Pada debat cawapres lalu, 66,5 % responden yang menyatakan menonton. Dibandingkan dengan debat perdana, tingkat antusiasme ini mengalami kenaikan. Antusiasme publik pada debat perdana di bawah 60 %. Dari setiap segmen yang dijalani setiap capres, analisis diksi menunjukkan adanya benang merah pendekatan dari setiap calon dalam mendekati tema debat. Dari 2.959 kata yang diucapkan capres Anies Baswedan dalam 25 menit 9 detik, kata yang tampak paling dominan diucapkan adalah ”Indonesia”, ”Pertahanan”, dan ”Negara”. Kata ”Rakyat”, ”Pertahanan”, dan ”Negara” muncul sebagai kata tertinggi yang diucapkan capres Prabowo Subianto dari total 2.441 kata yang diucapkan dalam durasi 25 menit 23 detik.

Kata ”Pertahanan” pun menjadi yang paling sering diucapkan capres Ganjar Pranowo di samping kata ”Data” dan ”Negeri”. Ketiga kata ini menjadi bagian paling dominan dari 3.174 kata selama 25 menit 48 detik durasi berbicara. Meskipun memiliki pendekatan yang beragam, ketiga capres sama-sama menyatakan komitmennya dalam beberapa hal. Pertama, segala upaya diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia akan dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Kedua, selaras dengan salah satu tujuan negara Indonesia, ketiga capres juga menyatakan komitmennya untuk mendorong kebebasan bangsa Palestina dari penjajahan. Terakhir, ketiganya sepakat akan pentingnya agenda untuk memperkuat pertahanan negara. (Yoga)