Selain ketidakpastian ekonomi global hingga tren suku bunga tinggi, industri perbankan di Tanah Air masih menghadapi tantangan dalam upaya memacu fungsi intermediasi. Bank tak akan lagi menerima relaksasi restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Sebelumnya, melalui relaksasi ini, bank-bank dizinkan untuk memperhitungkan kredit debitur yang direstrukturisasi akibat Covid-19 sebagai kredit dalam kategori lancar. Dampaknya memang baik bagi industri perbankan. Bank jadi lebih leluasa untuk memberikan fasilitas restrukturisasi karena bebas dari persyaratan administratif kredit berisiko. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah beberapa kali memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama masa pandemi Covid-19. Terakhir, kebijakan stimulus ini kembali diperpanjang dari yang semestinya berakhir pada 31 Maret 2023, menjadi 31 Maret 2024. Bagi OJK, industri perbankan sudah siap untuk beroperasi tanpa insentif ini, meskipun risiko kredit bakal membesar. Selama ini, bank-bank memang sudah teruji dengan berbagai krisis ekonomi. Risiko kredit bermasalah hingga kredit macet memang berhasil dimitigasi melalui kebijakan otoritas maupun instrumen seperti pencadangan/CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai).

Berdasarkan data OJK, rata-rata rasio CKPN perbankan ber ada di atas 56%. Bahkan, banyak bank yang mencatatkan CKPN di atas 60%. Data kredit restrukturisasi yang terus turun ini menunjukkan kemampuan membayar debitur yang membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan mobilitas masyarakat. Tentu kita mendukung kebijakan OJK ini sebagai upaya untuk memperkuat confidence para bankir untuk tetap mengedepankan aspek kehatihatian dan tak hanya sekadar mengandalkan insentif untuk mengoptimalkan fungsi intermediasinya. Secara umum, bisnis bank pun tumbuh subur, terlihat dari nilai penyaluran kredit yang terus meningkat. Per November 2023, laju penyaluran kredit tumbuh 9,74% YoY, terus membaik sejak Juni 2023 yang tumbuh 7,76% Yo Y. Bank-bank yang belum memiliki permodalan yang kuat tentu harus segera menerapkan langkah antisipasi ketika tak akan menerima lagi stimulus dari otoritas. Bank dengan modal kecil itu dikhawatirkan terdampak berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 dari OJK, karena memiliki pencadangan minim dalam mengantisipasi peningkatan kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Apalagi pencadangan puluhan bank dalam Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) I yang bermodal inti antara Rp3 triliun—Rp6 triliun, belumlah kuat-kuat benar.

Pemerintah membuka peluang untuk memperpanjang  pemberian bantuan sosial (bansos) El Nino pada tahun ini, sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemberian bantuan ini akan diberlakukan hingga Juni mendatang. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi terbesar. Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% dan memberikan kontribusi 52,62% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III-2023. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, upaya memperpanjang bansos sudah disampaikan dalam gelaran Sidang Kabinet pada Selasa (9/1/2024). Dia mengatakan rencana tersebut sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. "Kemarin dalam kabinet paripurna sudah diputuskan, untuk jaga daya beli masyarakat yang namanya bantuan pangan beras dan dulu namanya bantuan El Nino, kita sudah sepakat kemarin lapor bapak Presiden setuju untuk dilanjutkan kembali," kata Susiwijono (Yetede)

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 12 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 9 Januari 2024. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (9/1/2024), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  menjelaskan jumlah penawaran yang masuk untuk ketujuh seri tersebut yaitu Rp 28,30 triliun. Tujuh seri yang dilelang adalah SPNS09072024 (penerbitan baru), SPNS07102024 (penerbitan baru), PBS030 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), PBS039 (penerbitan baru), dan PBS038 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Pada lelang tersebut, penyerapan terbesar berasal dari seri PBS032 dengan jumlah nominal yang dimenangkan senilai Rp7,19 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,53797%. (Yetede)

Tantangan dalam menjaga soliditas konsumsi masyarakat seolah tak pernah hilang meski pemangku kebijakan telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan stabilitas. Misalnya dengan menebar bantuan sosial (bansos) melalui instrumen fiskal, atau intervensi dan operasi pasar yang dilakukan otoritas moneter dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi. Siasat itu pun dilakukan sepanjang tahun lalu dan tahun ini, sehingga reduksi daya beli akibat kenaikan harga pangan dan inflasi bisa lebih terkendali. Buktinya, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) mencatat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2023 yang berada pada level 123,8, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya di angka 123,6. Membaca data tersebut, sekilas situasi konsumsi di dalam negeri telah berada di jalur ekspansi. Namun jika dicermati, ada problematika yang perlu segera direspons pemangku kebijakan. Musababnya, kenaikan IKK hanya terjadi pada konsumen dengan pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta per bulan atau kelas terbawah, sedangkan keyakinan konsumen kelas lain terjun bebas. Begitu pula dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terhadap situasi enam bulan ke depan, yang menunjukkan adanya ketimpangan. Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha terpantau turun, sementara Indeks Ekspektasi Penghasilan tercatat naik. Akan tetapi, nihilnya stimulus untuk kelas menengah hingga atas menjadi biang kerok lebih. Artinya, terjadi ketidakseimbangan dalam konteks keyakinan konsumen. Hanya saja, skema insentif itu tidak berlaku umum. Properti misalnya, hanya mencakup kelas harga tertentu, sementara otomotif hanya mengakomodasi mobil listrik.

Artinya, perlu ada stimulus lebih konkret sehingga memberikan daya rangsang terhadap konsumsi di seluruh kelas. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang, mengatakan menilai pemerintah perlu memberikan dukungan fiskal kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Baik dalam kaitan kemudahan berusaha maupun skema lain yang meringankan beban masyarakat. "Sehingga setelah pemilu, gairah ekonomi makin baik, industri produktif, investor juga masuk," sehingga mampu membuka lapangan kerja, katanya kepada Bisnis, Selasa (9/1). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, menambahkan ada risiko lebih tinggi terhadap stabilitas sosial politik sepanjang proses transisi yang dapat memengaruhi kegiatan ekonomi. Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan pemerintah untuk mengubah strategi dalam rangka menjaga laju konsumsi dan pertumbuhan ekonomi dengan berfokus pada kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan bansos yang diterima oleh 40% masyarakat kalangan bawah hanya berkontribusi 17% terhadap konsumsi nasional. Adapun, 40% masyarakat menengah dan 20% kelas atas yang tidak mendapatkan dukungan langsung berkontribusi masing-masing 38% dan 45%. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, menambahkan insentif perlu lebih difokuskan kepada masyarakat rentan dan pengusaha sehingga mampu menghadirkan efek ke kelas menengah.

Upaya mencegah perluasan perang di Timur Tengah semakin sulit. Pada Selasa (9/1/2024), serangan udara di Ghandouriyeh, Lebanon selatan, menewaskan tiga anggota Hezbollah. Nama dan jabatan mereka tidak diungkap. Hezbollah malah mengumumkan serangan ke markas militer Israel di Safed, yang disebut pembalasan atas pembunuhan komandan Hezbollah, Wisam Hassan al-Tawil, dan petinggi Hamas, Saleh Mohammed al-Arouri. Arouri tewas akibat serangan pada 2 Januari 2024 di Beirut. Sementara Tawil tewas akibat serangan pada Senin di Khirbet Silem, Lebanon selatan. Pembunuhan Tawil terjadi di tengah tur lawatan Menlu AS Antony Blinken ke sejumlah negara Timur Tengah, yang menurut Deplu AS, untuk mengurangi ketegangan kawasan akibat perang Hamas-Israel, juga mencegah eskalasi perang ke Lebanon.

Menlu Israel, Israel Katz, mengonfirmasi Israel di balik pembunuhan Tawil. ”Terkait serangan di Lebanon selatan,  kami bertanggung jawab atas pembunuhan Komandan Pasukan Radwan,” ujar Katz kepada televisi Israel, Channel 14, seperti dikutip The Jerusalem Post. Pembunuhan Tawil merupakan rangkaian lanjutan bibit-bibit eskalasi meluasnya perang Hamas-Israel ke Lebanon. Selama beberapa pekan terakhir, pejabat Israel mendesak agar Pasukan Radwan ditarik menjauh dari area perbatasan. Tujuannya, Israel ingin me- ngembalikan lagi puluhan ribu warga Israel di sekitar perbatasan yang diungsikan karena intensifnya pertempuran lintas perbatasan menyusul perang Hamas-Israel di Gaza. Dalam kunjungan ke Israel, Desember 2023, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menyatakan hasil negosiasi merupakan cara terbaik guna memastikan kembalinya warga Israel utara di wilayah perbatasan dengan Lebanon, yang tengah diungsikan, ke permukiman masing-masing. Saran itu hanya indah diucapkan, tetapi sulit dijalankan, setidaknya saat ini.

Menlu Lebanon Abdallah Bou Habib, seperti dikutip harian Israel, Haaretz, menyatakan siap mengimplementasikan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB, yang berisi pasukan Hezbollah tidak akan dikerahkan ke selatan Sungai Litani. Di sisi lain, tentara Lebanon akan mengontrol seluruh wilayah negeri hingga wilayah perbatasan dengan Israel. Namun, Israel ”harus mundur sepenuhnya dari seluruh teritorial Lebanon dan tidak lagi melanggar wilayah darat, laut, dan udara (Lebanon)”. Salah satu pelanggaran itu adalah serangan yang menewaskan Arouri. Beirut mengadukan serangan itu ke DK PBB. Sementara Hezbollah menetapkan syarat penghentian agresi Israel ke Gaza jika situasi keamanan di perbatasan Lebanon-Israel akan dinegosiasikan. Hal ini ditegaskan Sheikh Ali Damoush, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hezbollah, seperti dikutip Al Jazeera. (Yoga)

Investasi dan pengoperasian smelter hilirisasi mineral nikel belum memberi dampak ekonomi yang merata bagi perekonomian warga lokal di daerah terkait. Investasi dan pertumbuhan ekonomi memang meroket, tetapi belum menyelesaikan persoalan kemiskinan. Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi dua provinsi yang banyak mendapat investasi pembangunan smelter hilirisasi nikel, yaitu Maluku Utara dan Sulteng, meroket berlipat ganda dibandingkan dengan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan ketiga 2023 mencapai 25,13 % secara tahunan dan pertumbuhan ekonomi Sulteng pada triwulan ketiga 2023 mencapai 13,06 % secara tahunan, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ketiga 2023 yang sebesar 4,9 %.

Mengutip hasil riset lembaga penelitian dan advokasi kebijakan The Prakarsa, yang mengolah data dari Bloomberg, pada 2017-2022, Maluku Utara memperoleh investasi smelter nikel 11,31 miliar USD dan Sulteng memperoleh investasi 16,06 miliar USD. Meski demikian, data BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Maluku Utara pada September 2022 mencapai 82.130 orang, bertambah 2.260 orang dibandingkan Maret 2022 dan bertambah 950 orang dibandingkan dengan September 2021. Jumlah penduduk miskin itu mencapai 6,37 % total penduduk. Sedang angka kemiskinan di Sulteng pada September 2022 mencapai 389.710 orang, bertambah 1.360 orang dibandingkan dengan Maret 2022 dan bertambah 8.500 orang ketimbang September 2021.

Jumlah penduduk miskin itu setara 12,30 % dari total penduduk. Kepala Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia Abdul Haris mengatakan, berbagai data ini menunjukkan bahwa investasi pembangunan smelter bernilai triliunan rupiah itu tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagian besar penduduk disana masih menggantungkan hidup mereka dari hasil pertanian dan melaut. ”Ada persoalan distribusi kemakmuran yang tidak menetes hingga penduduk di akar rumput dari berbagai investasi triliunan itu,” ujar Abdul dalam diskusi bertajuk ”Menakar Masa Depan Transisi Energi yang Berkeadilan di Kawasan Industri Berbasis Nikel”, di Jakarta, Selasa (9/1/2024). (Yoga)

Operator telekomunikasi seluler ramai-ramai melepas aset fasilitas pusat data. Aksi korporasi ini tidak membuat industri pusat data meredup, tetapi justru bisa lebih optimal. Operator telekomunikasi seluler yang memutuskan melepas aset fasilitas pusat data yaitu PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison) dan PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren). Pada Desember 2023, melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Indosat Ooredoo Hutchison melepas sisa aset fasilitas pusat data pada PT Starone Mitra Telekomunikasi atauBDx Indonesia. Total nilai transaksi yang diperoleh oleh Indosat Rp 2,625 triliun. BDx Indonesia yang bergerak di pusat data adalah perusahaan joint venture antara PT Aplikanusa Lintasarta, anak usaha Indosat Ooredoo Hutchison, dan BDx Asia Data Center Holdings Pte Ltd. Keputusan manajemen Indosat Ooredoo Hutchison melepas sisa aset pusat data mempertimbangkan agar BDx Indo-nesia dapat lebih optimal mengembangkan bisnis pusat data di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) Hendra Suryakusuma, saat dihubungi terpisah, berpendapat, rata-rata operator telekomunikasi seluler tengah fokus ke bisnis solusi teknologi. Jika bisnis ini mau dikuatkan agar mampu melayani konsumen, bisnis hulu berupa infrastruktur dilepas ke pihak lain. ”Mengembangkan bisnis pusat data perlu keahlian yang berbeda dengan bisnis telekomunikasi,” ujarnya. Menurut Hendra, bisnis pusat data di Indonesia tetap akan kemilau. Sebab, penetrasi peng-guna internet di Indonesia sudah menyentuh 70 % dari total populasi penduduk. Pada akhir Desember 2023, kapasitas pusat data di antara perusahaan pusat data anggota Idpro sudah mencapai 300 MW.

Kapasitas ini diyakini lebih tinggi karena ada perusahaan teknologi bangun sendiri, seperti AWS dan Microsoft. Pada 2024, di antara perusahaan anggota Idpro masih akan menambah 300 MW lagi. Hendra memperkirakan tahun 2030 kapasitas pusat data di Indonesia bisa menyentuh di atas 2 gigawatt (GW). ”Keputusan Pemerintah Singapura untuk melarang pembangunan fasilitas pusat data berkapasitas besar di negaranya akan mendorong investasi di negara-negara sekitar. Tantangan Indonesia cuma perizinan yang masih dianggap investor kalah mudah dengan negara ASEAN lainnya,” ucapnya. Menurut laporan ”2023 Global Data Center Market Comparison” yang dirilis oleh Cushman and Wakefield, pasar pusat data di kawasan Asia Pasifik meningkat, seperti di Bangkok, Johor, Ho Chi Minh, dan Manila. (Yoga)