Sejumlah inisiatif masyarakat sipil bermunculan untuk bersama-sama warga menjaga Pemilihan Umum 2024 agar berjalan secara jujur dan adil. Keterlibatan masyarakat secara langsung diyakini dapat menekan potensi kecurangan sehingga integritas pemilu terjaga. Gerakan ini muncul ditengah dugaan pelanggaran pemilu, termasuk terkait netralitas ASN. Pada Jumat (5/1/2024), di Jakarta, sukarelawan pemantau pemilu meluncurkan https://jagapemilu.com. Situs ini didesain sebagai wadah pelaporan warga terkait pelanggaran yang mungkin terjadi selama pemilu ataupun tangkapan visual formulir C-Hasil, yaitu hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Inisiatif yang relatif mirip juga dikembangkan Netgrit bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Indonesia Corruption Watch, Koalisi Perempuan Indonesia, Pusat Kajian Politik UI, Kalyanamitra, Transparency International Indonesia, Jaringan Demokrasi Indonesia, serta Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Padang. Mereka sedang menguji aplikasi Jaga Suara 2024 yang sudah bisa diunduh di Google Playstore. ”Kami mengajak masyarakat menjaga hasil penghitungan suara Pemilu 2024 dari setiap TPS. Suara pilihan kita yang diberikan di TPS nanti perlu tetap terjaga kemurniannya. Artinya, tidak boleh ada manipulasi atau yang curang mengubahnya,” kata Hadar Nafis Gumay, pendiri Netgrit.

Inisiator jagapemilu.com, Luky Djani, mengatakan, ”Melalui jagapemilu.com, rangkaian pemilu dari masa kampanye sampai proses penghitungan suara dapat diawasi bersama sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.” Pakar hukum tata negara serta pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti menilai, Pemilu 2024 perlu diwaspadai. Dia menyebut ada indikasi upaya terselubung pemimpin negara petahana mempertahankan jabatan. Dia mencontohkan, beberapa peristiwa sudah menunjukkan indikasi kecurangan dalam pemilu. Misalnya, terkait sikap tidak netral ASN, video pernyataan dukungan anggota Satpol PP Kabupaten Garut terhadap cawapres Gibran, perusakan dan pembakaran baliho serta alat peraga kampanye. (Yoga)

Pengangkatan guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) menjadi guru ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diproyeksikan selesai pada 2024. Dengan begitu, pengangkatan 1 juta guru ASN PPPK akan tuntas. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, tahun ini formasi guru PPPK yang dibuka sebanyak 419.146. Sementara sisa guru non-ASN di sekolah negeri sekitar 200.000 guru. Untuk tenaga kependidikan di sekolah, seperti pustakawan, laboran, atau tenaga administrasi, masuk dalam rekrutmen tenaga teknis.

Kemendikbudristek mengajukan formasi 87.000 tenaga kependidikan berstatus ASN PPPK dari formasi 457.000 orang yang dibuka Kementerian PAN dan RB tahun ini. ”Ini tahun terakhir, tidak boleh ada guru honorer di satuan pendidikan negeri. Seharusnya, November tahun 2023, tetapi diperpanjang. Beban untuk menjadikan guru non-ASN sebagai PPPK kami harap lunas tahun ini. Jadi, kami terus berupaya melakukan seleksi secara maksimal sesuai formasi,” kata Nunuk, lewat kanal Live IG bertajuk ”Ngopi Bareng Bu Nunuk tentang ASN PPPK Guru”, Jumat (5/1/2024).

Nunuk optimistis formasi tahun 2024 bisa dipenuhi, terutama untuk daerah yang memang masih membutuhkan banyak guru PPPK. Menurut Nunuk, pemerintah berkomitmen menyelesaikan pengangkatan guru PPPK untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membuat profesi guru bermartabat dan membanggakan. ”Jadi, tidak ada lagi guru non-ASN, mereka mendapatkan gaji layak. Kalau sudah menjadi ASN PPPK, ada akselerasi bagi pendidikan profesi guru dalam jabatan sehingga guru mendapat gaji dan tunjangan sertifikasi guru. Peningkatan kesejahteraan dan kejelasan jenjang karier ini agar guru semakin fokus pada kualitas pembelajaran,” ujar Nunuk. (Yoga)

Media massa ramai memberitakan tentang permasalahan antara pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan konsumen beberapa waktu terakhir, yang disebabkan adanya ketidak sepahaman antara PUJK dan konsumen atas perjanjian yang telah disepakati. Asuransi unitlink merupakan produk asuransi yang memiliki manfaat investasi, tetapi sering kali dipahami secara berbeda oleh masyarakat dan pemegang polis. Perlu diingat, asuransi unitlink adalah produk asuransi, bukan produk investasi. Oleh karena itu, manfaat, risiko, biaya, dan ketentuan lainnya lebih ditekankan pada ketentuan asuransi. Manfaat investasi di asuransi unitlink adalah manfaat tambahan. Dengan memahami konsep ini, masyarakat dan pemegang polis dapat menyesuaikan penggunaan produk dengan tujuan keuangan dan profil risiko yang dimiliki. PUJK berkewajiban untuk menjelaskan secara detail kepada masyarakat dan pemegang polis tentang hal ini.

Permasalahan antara PUJK dan konsumen terekam dari jumlah pengaduan yang diterima OJK. Sejak awal Januari hingga 24 November 2023, OJK telah menerima 284.469 permintaan layanan, termasuk 20.622 pengaduan, 103 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.271 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sebanyak 18.120 pengaduan (87,87 %) terselesaikan penanganannya melalui proses Internal Dispute Resolution oleh PUJK. Sebanyak 2.502 pengaduan (12,13 %) sedang dalam proses penyelesaian. Guna mewujudkan perlindungan konsumen dengan tetap memperhatikan ruang tumbuh bagi lembaga jasa keuangan (LJK), dibutuhkan penguatan berbagai aspek. Pertama, peningkatan literasi masyarakat sebagai konsumen tentang produk dan layanan jasa keuangan, di antaranya berkaitan dengan manfaat, risiko, dan biaya. Kedua, menyediakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan profil risiko konsumen.

Ketiga, peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen di sektor jasa keuangan. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya, konsumen akan dapat memaksimalkan manfaat dari produk dan jasa keuangan yang dimiliki dan jika terjadi permasalahan di masa depan, konsumen mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagi PUJK, hal ini membantu mengurangi permasalahan yang timbul di kemudian hari dan mendorong kinerja PUJK. Dengan mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki, akan mendukung konsumen untuk cerdas berinvestasi dan meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan di masa yang akan datang. Konsumen diimbau untuk memahami klausul dari perjanjian sebelum menandatanganinya. Jika ada hal yang masih belum dipahami, konsumen dapat bertanya kepada petugas pemasaran lembaga jasa keuangan. (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin menyatakan, penyaluran bantuan sosial alias bansos bisa membantu masyarakat miskin. Namun, bansos bukan solusi jangka panjang. Untuk itu, perlu ada pemberdayaan supaya masyarakat bisa menjadi pengusaha dan semakin mandiri. Wapres Amin tidak berharap anggaran bansos terus-menerus ditambah. ”Kalau bansos ditambah dan diberikan terus, kan namanya melestarikan kemiskinan. Jadi, bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit,” tuturnya seusai menunaikan ibadah shalat Jumat dan makan siang bersama staf, perangkat, dan wartawan peliput di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (5/1/2024). Ke depan, anggaran pemberdayaan masyarakatlah yang perlu lebih diperkuat. Dengan demikian, masyarakat bisa semakin mandiri dan menjadi pengusaha, mulai dari UMKM sampai menjadi pengusaha besar.

Guna mengatasi kemiskinan, Wapres Amin berpendapat, pelaku UMKM harus naik kelas jadi pengusaha menengah dan kemudian menjadi pengusaha besar. Selama ini, ada yang stagnan, tetapi tak sedikit yang bisa terus berkembang menjadi pengusaha menengah dan pengusaha besar. ”Tergantung daripada upaya-upaya kita, dalam rangka pemberdayaannya. Itu nanti kita dorong supaya mempercepat pemberdayaan UMKM,” ujarnya. Setiap tahun politik, anggaran bansos selalu menggelembung. Alokasi anggaran perlindungan sosial pada 2023, sebesar Rp 433 triliun. Pada 2024, sebagaimana disampaikan Menkeu Sri Mulyani pada penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan dana transfer ke daerah di Istana Negara, Jakarta, 29 November 2023, alokasinya mencapai Rp 496,8 triliun. Artinya, anggaran perlindungan sosial melonjak lebih dari Rp 63 triliun atau naik 14,7 % ketimbang 2023. Alokasi ini juga lebih tinggi ketimbang anggaran perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19 pada 2021 dan 2022. (Yoga)

Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengungkapkan, banyak keuntungan akan didapat oleh bangsa Indonesia jika Pemilihan Presiden  (Pilpres) 2024 dapat berlangsung hanya satu putaran. Keuntungan yang diperoleh tersebut akan datang baik dari segi fiskal maupun stabilitas politik yang lebih terjaga. "Tentunyanya keuntungan dari pelaksanaan Pilpres satu putaran. Pemerintah dapat menghemat anggaran negara sebanyak Rp 17 triliun untuk KPU dan Rp 10 triliun untuk mendukung keamanan serta biaya-biaya lainnya," ungkap Anggawira. Selain itu, kata Anggarwira, pilpres satu putaran dapat mencegah instabilitas politik dan kemandekan ekonomi, terutama dalam hal investasi karena investor akan  lebih bersikap menunggu (Wait and see). "Selain aspek finansial, manfaat lainnya adalah menghindari ketegasan idelogis yang dapat memolitisasi agama," papar dia. (Yetede)

Komitmen perusahaan peer-to-peer (P2) lending Gandengtangan untuk mendukung pertumbuhan UMKM lewat pembiayaan yang lebih mudah dan cepat terus terwujud. Hal ini dibuktikan dengan capaian positif GandengTangan yang mampu menyalurkan  pendanaan hingga Rp174 miliar kepada 25.792 penerima dana sepanjang 2023. CEO GandnegTangan Jezie Setiawan mengatakan, tahun lalu GandengTangan mencetak rekor baru pendanaan besar tahunan sejak awal berdiri. Sementara hingga penyaluran pinjaman total sudah mencapai Rp 270 miliar. "Sementara dari laporan laba rugi, pertumbuhan pendapatan di 2023 meningkat sebesar 33% dibandingkan 2022," kata Jezzie. Pada 2024, GandengTangan berencana untuk terus tumbuh melalui prinsip cepat, nyaman, mudah yang siap diberikan baik kepada para lender maupun borrower. (Yetede)

Rumah ataupun bangunan tua di tepian Sungai Musi, Palembang, bukan sekadar benda usang. Kalau dikelola dengan serius, jejak perdagangan masa lampau itu bisa menjadi tempat wisata yang mengalirkan rezeki. Keberkahan tersebut dirasakan pasangan Budiman (56) dan Ani Srimayanti (50) serta tiga anak mereka yang menghuni Rumah Baba Ong Boen Tjit, rumah peninggalan saudagar rempah asal China, Ong Eng Twan, di tepian Sungai Musi di Kelurahan 3-4 Ulu, Palembang, Sumsel. Budiman adalah generasi keenam dari Ong Eng Twan. ”Rumah ini didirikan Ong Eng Twan lebih kurang 300 tahun lalu. Namun, kami memilih menamakan rumah ini dengan Ong Boen Tjit, salah satu dari tiga anak Ong Eng Twan yang sukses meneruskan usaha tersebut,” ujar Ani saat dijumpai, Rabu (20/12/2023). Rumah Baba Ong Boen Tjit tetap menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi keluarga Budiman. Rumah itu terus berdiri kokoh dan bentuknya tidak pernah berubah karena terbuat dari kayu unglen atau kayu besi berkualitas tinggi.

Rumah yang memadukan arsitektur Palembang dan China itu turut memberikan manfaat lebih untuk kebutuhan hidup keluarga Budiman. Enam tahun terakhir, mereka mendapat tambahan rezeki setelah rumah itu sukses menyedot turis sebagai salah satu destinasi wisata Palembang. ”Mungkin ini berkat harapan leluhur yang tertulis di rumah ini. Tulisan beraksara China di pintu depan artinya masa berjaya dan sepanjang tahun, sedangkan tulisan beraksara China di pintu tengah artinya paviliun panjang usia dan hutan rezeki,” kata Ani, perempuan asal Pacitan, Jatim, yang ikut bermukim di rumah tersebut sejak 1999. Ani mengisahkan pada November 2017, Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Sumsel mengajak berkolaborasi untuk membentuk Pasar Baba Boen Tjit sebagai ruang diskusi komunitas dan berjualan penganan khas Palembang yang memberdayakan masyarakat sekitar. Setelah sembilan bulan atau pada Agustus 2018,

Genpi Sumsel menganggap Budiman dan Ani mampu berdikari dalam mengelola potensi wisata. Dengan beragam inovasi, Budiman dan Ani mengembangkan usaha wisatanya dari sekadar menjual rumah sebagai tempat berfoto hingga menjadi wisma tamu (guest house). Seusai itu, Budiman dan Ani mencoba usaha kuliner. Mereka menerima pesanan makanan khas Palembang dan bisa makan di tempat dengan minimal pesanan 20 porsi per kelompok. Pelan tetapi pasti, konsep yang melibatkan para tetangga itu diterima wisatawan dalam dan luar Sumsel. Kini, dalam sebulan, mereka bisa menerima 12 kelompok. Harga kuliner itu beragam, seperti ragit Rp 15.000 per porsi, pindang Rp 35.000-Rp 80.000, serta nasi hainan dan fuyunghai Rp 35.000-Rp 40.000. Ada pula paket ngidang atau tradisi makan bersama khas Palembang dengan menu nasi ayam kecap seharga Rp 250.000 untuk empat orang. Usaha itu menambah pemasukan yang telah stabil dari kunjungan wisatawan dengan rata-rata 25 orang per hari. Adapun tarif karcis kunjungan Rp 10.000 per orang. ”Sejak ada tambahan penghasilan dari pariwisata, gaji suami sebagai wiraswasta bisa disisihkan untuk ditabung,” ujar Ani. (Yoga)

Sudah tiga tahun berturut-turut, setoran pajak selalu melampaui target alias mencetak hattrick. ”Penerimaan pajak ini istilahnya hattrick. Tiga kali gol berturut-turut sejak 2021 sampai 2023, semuanya di atas 100 % (dari target). Ini akhir perjalanan sejak pandemi yang ditutup dengan husnul khatimah (akhir yang baik),” kata Menkeu Sri Mulyani pada konferensi pers APBN Kita, di Jakarta, Selasa (2/1/2024). Pada 2020, setoran pajak jeblok akibat pandemi. Saat itu, pajak tumbuh minus 19,6 % atau hanya 89,4 % target. Rasio perpajakan (tax ratio) pun anjlok ke 8,33 % dari 9,77 % pada 2019, jauh di bawah level ideal negara berkembang sebesar 15 %. Pada 2021, setoran pajak kembali tumbuh positif 19,3 %, terbantu oleh efek basis pertumbuhan yang rendah di tahun sebelumnya. Bahkan, pertama kalinya dalam 12 tahun, capaian pajak berhasil melampaui target, yaitu 104 % di atas target APBN 2021. Pada 2022, penerimaan pajak kembali tembus target untuk kedua kalinya, yakni 115,6 % berkat harga komoditas dunia yang naik tinggi, hingga tumbuh dua digit sebesar 34,3 %.

Kinerja pajak juga terbantu oleh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Program Pengampunan Pajak jilid II dan kenaikan tarif PPN yang menambah setoran pajak. Pada 2023, penerimaan pajak kembali melampaui target untuk ketiga kalinya. Setoran pajak mampu melampaui batas konservatif dan tumbuh 8,9 % sebesar Rp 1.869,2 triliun, alias 102,8 % di atas target. Target penerimaan berhasil dilampaui tanpa berkah momentum musiman, seperti ledakan harga komoditas, pengampunan pajak, dan kenaikan tarif PPN, seperti tahun 2022. Tak ada pula efek basis pertumbuhan rendah yang mendongkrak kinerja pajak seperti pada 2021. Menurut Sri Mulyani, kinerja pajak 2023 didorong oleh peningkatan pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap wajib pajak terdaftar. Pemerintah juga mengoptimalkan perluasan basis pajak, terutama di sektor ekonomi digital, serta membenahi pelayanan pajak bagi masyarakat. (Yoga)

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, memasuki hari ke-13 pada Kamis (4/1/2024). Demi keselamatan warga, perkampungan di dekat puncak gunung berketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut itu diminta agar dikosongkan sementara. Jumlah pengungsi lebih dari 3.000 orang tersebar di sejumlah titik. Pemerintah menjamin ketersediaan makanan bagi para pengungsi. Bantuan dari berbagai pihak juga terus berdatangan. Ketua Pos Pemantauan Gunung Lewotobi Laki-laki Herman Yosef mengatakan, asap masih terlihat keluar dari kawah gunung. ”Asap condong ke barat dan barat daya,” katanya, kemarin. Dibandingkan erupsi pertama pada 23 Desember 2023 dan 2 Januari 2024, sebaran abu semakin berkurang.

Namun, gempa vulkanik yang terus terjadi membuka peluang erupsi masih akan berlanjut. Gempa vulkanik juga terjadi di Gunung Lewotobi Perempuan yang disebut kembaran dari Gunung Lewotobi Laki-laki, yang terpaut jarak kurang dari satu kilometer.” Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi mengatakan, “Jumlah pengungsi lebih dari 3.000 orang,” mereka berasal dari dua kecamatan, yakni Wulanggitang dan Ile Bura. Mereka mengungsi ke sejumlah kantor pemerintah dan gedung sekolah. Tim penanggulangan bencana, lanjut Doris, mendirikan dapur umum untuk para pengungsi. Sebanyak 100 ton beras milik pemerintah tersedia untuk kebutuhan makanan. ”Untuk bahan makanan, tidak perlu khawatir. Pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan pengungsi. Mari mengungsi ke tempat yang aman,” ucapnya. (Yoga)

Remitansi pekerja migran secara global sepanjang 2023 meningkat 3 % dibanding tahun sebelumnya, menjadi 860 miliar USD. Capaian ini merupakan yang tertinggi selama tiga tahun berturut-turut. Dengan catatan, biaya transfer masih tinggi. Demikian laporan Bank Dunia mengenai Migration and Development Brief 39 per Desember 2023. Peningkatan keseluruhan remitansi amat dipengaruhi oleh jumlah pengiriman menuju negara Asia bagian selatan, terutama India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal. Pengiriman uang ke India, disebut oleh Bank Dunia, adalah yang terbesar di Asia selatan, dengan total 125 miliar USD dan berkontribusi 60 % terhadap total pengiriman di Asia selatan.

Kenaikan nilai remitansi ke India berkaitan dengan warga negara India berketerampilan tinggi yang bekerja di AS, Inggris, dan Singapura. Salah satu keterampilan tinggi yang dimaksud adalah pemrograman teknologi informasi. Remitansi menuju negara-negara Asia timur dan Pasifik, kecuali China, naik 7 % pada 2023 dibanding 2022. Pengiriman uang ke Filipina, khususnya, masih berada di jalur pemulihan sejak 2021. Bank Dunia menyebut, mengurangi biaya transfer masih menjadi isu bagi negara berkembang. Padahal, PBB dalam sasaran pembangunan berkelanjutannya menargetkan pengurangan biaya transfer oleh pekerja migran menjadi kurang dari 3 % pada 2030. Mengutip Nikkei Asia, Bank Dunia mengatakan, biaya remitansi untuk nominal 200 USD mencapai 6,2 % pada triwulan II-2023. Angka ini naik tipis dari periode yang sama pada 2022, yaitu 6 %. Pada triwulan II-2023, biaya remitansi uang dari Jepang ke luar negeri 7,1 %. Ini menjadi biaya transfer tertinggi di antara negara G7.

Negara-negara yang tergabung dalam G20 mempunyai target menurunkan biaya remitansi menjadi 5 persen. Namun, hanya pengiriman uang dari Korsel dan Arab Saudi yang sudah melampaui target itu. Biaya transfer dari Korsel turun menjadi 3,6 % dan Arab Saudi menjadi 4,7 %. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Kamis (4/1/2023), di Jakarta, mengatakan, rata-rata biaya remitansi secara internasional dalam satu dekade relatif belum turun. Kisarannya mencapai 10-12 %. Kalangan aktivis dan pegiat hak pekerja migran sering mengatakan bahwa salah satu pengisap upah pekerja adalah lembaga keuangan yang memfasilitasi pengiriman uang internasional. ”Biaya remitansi ke Indonesia mungkin masih tergolong moderat. Di wilayah lain, seperti pekerja migran asal Etiopia yang bekerja di Arab Saudi, terbebani dengan tingginya biaya pengiriman uang internasional yang mencapai 30 %,” ujarnya. (Yoga)