Pemerintah Indonesia menargetkan net zero emissions pada 2060. Pilar utama untuk mencapai ini dalam jangka panjang adalah pemanfaatan energi terbarukan yang lebih tinggi dan penggunaan energi fosil yang lebih rendah. Menurut Kementerian ESDM, kapasitas terpasang pembangkit Listrik di Indonesia hingga semester I/ 2023 adalah 84,8 GW (gigawatt) dengan kontribusi energi terbarukan (EBT) 12,7 GW atau 15% dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai kontributor terbesar yaitu 6,7 GW. Bauran EBT ini ditargetkan mencapai 23% di 2025 dan 29% di 2030. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030 juga dinyatakan, dalam periode 10 tahun (2021—2030) akan terdapat tambahan 20,9 GW kapasitas baru EBT. Dalam rangka pengembangan ini, sektor swasta diharapkan memberikan kontribusi sebesar 11,8 GW atau 56,3% dari kapasitas baru EBT. Tahun depan kita akan memasuki tahun 2025 dan tahun 2030 tinggal 6 tahun lagi. Dari berbagai jenis pembangkit EBT, yang dapat dibangun dan dioperasikan dalam waktu singkat adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun, kedua jenis pembangkit ini memiliki karakteristik intermittent yaitu hanya dapat beroperasi pada waktu tertentu, kecuali bila menggunakan baterai. Sedangkan PLTA dan Pembangkit Listrik Panas Bumi/geotermal (PLTP) membutuhkan waktu yang lebih panjang yaitu sekitar 5 tahun untuk predevelopment dan konstruksi sampai dapat beroperasi secara komersial. Dari target EBT 20,9 GW, sebesar 3,3 GW direncanakan berasal dari PLTP dan 9,3 GW dari PLTA. Hingga saat ini, banyak pihak tetap bersikeras sektor kelistrikan Indonesia masih menghadapi excess supply. Ini khususnya terjadi karena perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid tahun 2020-2022. Karena itu pemerintah sempat menghentikan penerbitan Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (IUPTL). Nyatanya excess supply tenaga listrik itu hanya untuk energi fosil.

Sedangkan untuk tenaga Listrik EBT terjadi sebaliknya yaitu pasokan masih kurang alias shortage of supply. Mengacu pada target pengembangan dan pemanfaatan EBT yang telah ditetapkan, angka dan data yang diterbitkan pemerintah sendiri menunjukkan akan segera terjadi kegagalan pencapaian target EBT. Studi Asian Development Bank pernah mengupas mengapa Indonesia akan gagal memenuhi target pengembangan EBT tersebut. Dari berbagai temuan dan analisa yang dilakukan, faktor-faktor utama yang menghambat pengembangan EBT di Indonesia mencakup (i) penetapan harga tertinggi pembelian listrik yang lebih rendah dari biaya proyek EBT, (ii) ketidakmampuan untuk mengintegrasikan EBT dan tidak memadainya panduan perencanaan mengenai lokasi dengan jumlah EBT yang dibutuhkan, dan (iii) biaya dan risiko EBT yang lebih tinggi di Indonesia. Belum lagi pertimbangan posisi PLN yang monopoli sekaligus monopsoni (pembeli tunggal) dan pada saat yang sama juga produsen 70% listrik di Indonesia. Isu lain, sebagai BUMN, PLN wajib tunduk pada UU BUMN yang mengamanatkannya untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan sekaligus ditugaskan untuk berperan sebagai penyelenggara public service obligation (PSO). Agar dapat untung, perusahaan perlu meningkatkan penerimaan dan menurunkan biaya, baik biaya operasi maupun biaya produksi (harga beli input). Untuk meningkatkan penerimaan, PLN dibatasi Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan pemerintah dan besaran subsidi listrik yang diberikan APBN. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang di dalamnya mengatur Harga Patokan Tertinggi (HPT) bagi setiap jenis pembangkit EBT menurut kapasitas tertentu.

Perpres itu juga menyebutkan HPT PLTA dari tahun 11—30 akan turun 37,5% dari HPT tahun 1—10, HPT PLTS akan turun 40%, PLTB juga turun 40%, PLTBm (Biomassa) diturunkan 20%, dan PLTP (geotermal) diturunkan 15%. Mungkin saja pemerintah beranggapan bahwa dalam 10 tahun pertama, IPP telah mendapatkan biaya pengembalian investasi sehingga mulai tahun ke-11 tarif bisa diturunkan. Padahal dengan pendanaan dari bank, IPP harus menanggung bunga bank sehingga baru dapat menikmati hasil investasi setelah pinjaman lunas. Sayangnya ketika itu tiba, tarif diturunkan secara signifikan. Sementara biaya operasi terus meningkat. Dengan asumsi inflasi 4% p.a., dalam 10 tahun biaya operasi akan naik 48% secara compounding dan menjadi 3 kali lipat lebih (324%) dalam 30 tahun. Namun, tarif per kwh yang diterima di tahun 30 oleh IPP PLTA dengan kapasitas 20 MW misalnya, hanya 5,68 sen dolar AS. Nilai sekarang dari 5,68 sen dolar AS dalam 30 tahun ini cuma 0,19 sen dolar AS. Ironi lainnya dari Perpres No. 112/2022 itu HPT tarif dari PLTA Ekspansi ditetapkan 30% lebih rendah daripada tarif untuk PLTA baru. Ini tentunya menjadi pertanyaan mengingat tenaga listrik yang dihasilkan PLTA Ekspansi tidak berbeda kualitasnya dengan tenaga listrik yang dihasilkan PLTA Baru. Global warming dan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang dihadapi dunia. Peran EBT dalam menjaga sustainable development adalah mutlak dan tidak dapat dinafikan.

Pada November 2023, ada 185.783 kunjungan wisatawan asing di DKI Jakarta, meningkat 2,24 % dibanding Oktober 2023 dan naik 61,31 % dibanding November 2022. Turis asing terbanyak di Jakarta, yaitu wisatawan asal China. ”Secara umum, pola kedatangan wisatawan asing ke Jakarta pada November selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif seiring pulihnya pandemi Covid-19. Jumlah kunjungan pada November 2023 merupakan jumlah kunjungan wisatawan asing tertinggi ke DKI Jakarta pada November dalam kurun periode tiga tahun terakhir,” kata Plt Kepala Badan Pusat Statistik DKI Dwi Paramita Dewi, Rabu (3/1/2024). Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jakarta sepanjang Januari hingga November 2023 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Total ada 1.784.359 kunjungan atau naik 119,41 % dibandingkan periode sama tahun 2022, yaitu 813.255 kunjungan.

Kedatangan wisman asal China ke Jakarta mendominasi dengan kontribusi 18,06 %, diikuti wisatawan asal Malaysia 13,68 %, Singapura 8,82 %, Arab Saudi 6,32 %. Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Jakarta pada November 2023 mencapai 61,37 % atau naik 4,95 % dibandingkan bulan sebelumnya. TPK hotel bintang empat 65,64 % tertinggi dibandingkan TPK hotel berbintang lainnya. Banyaknya jumlah turis asing turut mendongkrak TPK. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus memproyeksi pendapatan sektor pariwisata Jakarta akan tetap kuat meskipun tidak lagi menyandang status Ibu Kota. Menurut Heri, Jakarta memiliki modal pariwisata unggulan, mulai dari wisata bahari, sejarah, hingga kuliner yang didukung ekosistem pariwisata serta infrastruktur yang lengkap dan memadai. Meskipun begitu, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan perbaikan dalam sektor pariwisata, termasuk mengembalikan keseimbangan lingkungan. (Yoga)

Kasus dugaan pelanggaran pemilu terus bermunculan dan memantik atensi publik. Jika hal ini terus dibiarkan, pelanggaran bisa semakin masif ke depan, apalagi dengan persaingan di pemilu yang diprediksi semakin sengit. Pembiaran pelanggaran ini dikhawatirkan bakal menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, di antaranya video dugaan dukungan dari sejumlah personel Satpol PP Garut bagi cawapres Gibran Rakabuming Raka sehingga terindikasi melanggar netralitas ASN. Lalu foto sejumlah ASN Pemkot Bekasi yang memamerkan jersei bernomor punggung 2 sehingga dinilai bentuk dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran. Dikutip dari Kompas.com, foto ini telah diadukan ke Bawaslu Bekasi, meski Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad membantah jersei itu merupakan bentuk dukungan.

Sebelumnya, ada pula kasus dugaan bagi-bagi uang oleh pendukung Prabowo-Gibran, Gus Miftah, di Pamekasan, Jatim. Kasusnya kini tengah diusut Bawaslu Pamekasan. Rentetan kasus ini menyeruak ke publik saat kasus dugaan pelanggaran sebelumnya, seperti bagi-bagi susu oleh Gibran di kawasan hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta belum tuntas diusut Bawaslu meski hal itu terjadi sebulan lalu. Imbas dari kasus-kasus dugaan pelanggaran itu, kata ”Bawaslu” sempat menjadi tren  perbincangan di media sosial X, Rabu (3/1/2024) sore. Tak sedikit warganet mendesak Bawaslu untuk tegas dan menindak para pelaku pelanggaran aturan pemilu. Data terakhir Bawaslu menunjukkan, dari 28 November hingga 19 Desember 2023, Bawaslu melakukan 90.716 upaya pencegahan, 70 penanganan dugaan pelanggaran, 126 dugaan pelanggaran konten internet terkait pemilu, dan 13 sengketa peserta pemilu.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai, fungsi pengawasan oleh Bawaslu masih jauh dari harapan publik. Begitu pula fungsi penindakan.Tak hanya yang viral di publik, KIPP pun menemukan sejumlah indikasi pelanggaran pemilu oleh sejumlah peserta pemilu, seperti politik uang yang disebutnya sudah mulai sporadis. Imbas dari pengawasan dan penindakan yang lemah, pelanggaran terus dilakukan peserta pemilu. Dengan waktu yang kian dekat pada pemungutan suara di 14 Februari mendatang dan persaingan yang sengit, KIPP memprediksi pelanggaran bakal kian marak. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut lebih aktif mengawasi dan lebih tegas dalam menindak pelanggaran. Jika tidak, peserta pemilu akan semakin masif melakukan kecurangan. Tak sebatas itu, ia khawatir akan berimbas pada hilangnya kepercayaan publik kepada Bawaslu dan penyelenggaraan pemilu. (Yoga)

Memasuki 2024 ini, Kejaksaan Agung menyatakan akan melanjutkan penyidikan kasus korupsi dugaan manipulasi dalam pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS tahun 2015-2022. Kasus ini diduga turut menyebabkan mahalnya harga minyak goreng di masyarakat sementara industri diduga menikmati keuntungan melalui ekspor minyak sawit mentah. Kepastian kelanjutan penyidikan kasus itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Kuntadi, ketika dikonfirmasi, Rabu (3/1/2024). Ia menyatakan bahwa kasus tersebut statusnya masih tetap berjalan dan tidak dihentikan oleh penyidik. ”Masih jalan,” ujarnya. Dalam penyidikan ini Kejagung telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Namun, untuk pemanggilan saksi, tercatat terakhir dilakukan pada November 2023. Hingga kini, Kejagung juga belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Dugaan korupsi pada pengelolaan dana sawit oleh BPDPKS tahun 2015-2022 naik ke tahap penyidikan pada 7 September 2023. Penyidikan dilakukan untuk mendalami pengembangan biodiesel dengan menggunakan dana yang dihimpun dari penerimaan pungutan ekspor kelapa sawit. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mengatakan, kasus ini harus disidik lebih lanjut karena ada yang tak sesuai pada perencanaan dengan kenyataan dalam penggunaan dana sawit. Akibatnya, diduga terjadi kerugian negara terkait pengembangan biodiesel. Di sisi lain, dugaan manipulasi minyak sawit mentah tersebut berakibat pada mahalnya harga minyak goreng di masyarakat. Sementara, industri diduga menikmati keuntungan melalui ekspor minyak sawit mentah (CPO). ”Ini yang harus diutamakan sehingga nanti iuran yang digunakan dalam memproduksi biodiesel dapat tersalurkan dengan baik karena iuran dana sawit itu sudah menjadi uang negara,” kata Boyamin. (Yoga)

Ditengah tahun politik yang memunculkan kegamangan, sentimen pasar modal Indonesia justru sangat positif, dengan prospek kinerja bursa di 2024 diprediksi terus membaik. Wapres Ma’ruf Amin saat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2024, Selasa (2/1/2024), mengungkapkan optimismenya terhadap prospek pasar saham di Indonesia di 2024. Membaiknya stabilitas perekonomian di tingkat global ikut memicu optimisme tersebut. Optimisme di 2024 melanjutkan kinerja cemerlang di 2023. Pasar modal Indonesia mencatat rekor dalam penghimpunan dana, kapitalisasi pasar, dan penawaran umum perdana. Menjadikannya salah satu bursa dengan kinerja terbaik di dunia (Kompas, 3/1/2024). Apa yang terjadi di bursa pada dasarnya cerminan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Resiliensi bursa di tengah krisis ekonomi global tiga tahun terakhir juga terjadi pada perekonomian.

Pemerintah dan BI meyakini, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5 % di 2024 kendati Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, sejalan dengan potensi perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas dunia. Pemilu diyakini akan menggenjot perekonomian. Pencairan subsidi sosial masif selama pemilu diharap membantu memulihkan daya beli masyarakat bawah. Kita diingatkan untuk tetap waspada mengingat masih tingginya ketidakpastian.

Krisis global belum sepenuhnya berlalu. Walau tekanan inflasi global mulai terkendali dan era suku bunga tinggi segera berakhir. Penyebab disrupsi rantai pasok global yang memicu krisis energi dan pangan serta melambungkan inflasi dunia juga sudah mereda. Surplus neraca perdagangan dua tahun terakhir terbukti menjadi penopang penting ketahanan eksternal perekonomian kita. Namun, dengan melambatnya ekonomi dunia yang berakibat pada penurunan harga komoditas dan pelemahan ekspor, ekonomi kita juga tertekan. Semua itu harus diantisipasi guna meminimalkan potensi dampak di dalam negeri. (Yoga)

Serapan anggaran subsidi sepeda motor listrik pada 2023 hanya mencapai 5 %, jauh di bawah pagu yang ditetapkan. Persyaratan awal penerima subsidi yang terlalu rumit tidak merangsang orang membeli sepeda motor listrik. Kendati persyaratan sudah dilonggarkan, belum ada percepatan penyerapan anggaran subsidi. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, anggaran subsidi motor listrik pada 2023 adalah Rp 1,4 triliun untuk 200.000 sepeda motor listrik. Realisasinya, anggaran subsidi itu hanya terserap Rp 78 miliar untuk 10.000 sepeda motor listrik. ”Jauh sekali dari pagu anggaran yang disiapkan,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Agus mengatakan, penyebab rendahnya serapan anggaran adalah persyaratan awal penerima anggaran subsidi motor listrik terlalu banyak. Awal program ini bergulir pada Maret 2023, syarat penerima subsidi diutamakan adalah pelaku UMKM, khususnya penerima kredit usaha rakyat (KUR). Penerima juga harus menjadi penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro dan pelanggan listrik dengan daya 450 volt ampere (VA) sampai 900VA. Nilai subsidi Rp 7 juta per unit. Artinya, setiap pembelian satu motor listrik akan mendapatkan potongan Rp 7 juta per unit.

Persyaratan awal yang rumit itu, tidak merangsang orang membeli sepeda motor listrik. Mulai Oktober 2023, pemerintah melonggarkan syarat penerima subsidi sepeda motor listrik. Kini syarat utamanya adalah warga negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Dalam proses pembelian motor listrik subsidi, pihak  dealer perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian data pembeli berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Perubahan itu, Agus menambahkan, langsung meningkatkan serapan anggaran subsidi motor listrik. Namun karena waktu sangat terbatas, realisasinya tetap tidak mampu mengejar target pagu. Untuk 2024, jumlah sepeda motor listrik yang akan disubsidi turun menjadi 50.000 unit saja, berubah dari sebelumnya 600.000 unit. (Yoga)

Seirama degan melandainya harga minyak mentah global, pemerintah mencatat realisasi subsidi energi di sepanjang 2023 ikut menyusut. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi subsidi energi pada 2023 hanya mencapai Rp 164,3 triliun. Angka ini hanya terserap 72,25% dari pagu APBN 2023 yang sebesar Rp 209,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi belanja subsidi ini lebih rendah dari anggaran lantaran harga bahan bakar minyak (BBM) menurun. "Realisasi subsidi di 2023 mengalami penurunan karena harga BBM turun," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (2/1). Perinciannya, subsidi BBM dan elpiji (LPG) 3 kilogram terealisasi Rp 95,6 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 115,6 triliun. Sri Mulyani menyampaikan dari realisasi tersebut disalurkan sebanyak 16,5 juta kiloliter (kl) untuk BBM (solar dan minyak tanah) dan elpiji 3 kg dengan volume 7,7 juta metrik ton. "Untuk solar ada 16,5 juta kl dan elpiji 7,7 juta metrik ton. Ini persis sama dengan UU APBN 2023, jadi kita menyesuaikan yang sudah ditetapkan," ungkap dia. Sri Mulyani menyampaikan, agar penggunaan dana subsidi energi lebih tepat sasaran, pemerintah menempuh berbagai upaya, di antaranya pendistribusian elpiji 3 kg melalui proses pendataan pengguna di sub penyalur/pangkalan berbasis teknologi, yang dimulai pada 1 Maret 2023. Kemudian, registrasi konsumen pengguna BBM melalui aplikasi MyPertamina serta pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dengan berbagai dinamika global yang terjadi, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menegaskan, jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pada tahun ini. Hanya saja, pemerintah akan tetap terus memantau untuk memastikan keyakinan tersebut. "Saat ini kita nilai cukup," terang Isa kepada KONTAN, Rabu (3/1). Pemerintah dan DPR sepakat terkait angka tersebut dalam Laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan bersama Badan Anggaran DPR. Alokasi subsidi ini meningkat 1,73%, dibandingkan usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang sebesar Rp 185,9 triliun. Kala itu, Anggota Banggar DPR RI Nurul Arifin mengungkapkan, kenaikan nilai kesepakatan subsidi energi sejalan dengan kenaikan asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Pemerintah mesti bergerak lebih cepat untuk menata distribusi liquefied petroleum gas alias LPG 3 kilogram agar lebih baik. ‘Penyakit menahun’, yakni distribusi yang tidak tepat sasaran, tidak boleh berlarut-larut agar tak membuat masyarakat yang berhak menerima kelimpungan. Jika merujuk pada Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 jo Perpres 70 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2019 jo Perpres 71 Tahun 2021, maka mereka yang berhak menggunakan LPG 3 kg yakni rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dan tidak memiliki kompor gas. Gas melon itu juga diperuntukkan bagi nelayan yang menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari yang memiliki kapal paling besar 5 gros ton bermesin tak lebih dari 13 horse power. Pengguna lain yang juga berhak adalah petani yang memiliki lahan di bawah 0,5 hektare untuk usaha tani tanaman pangan atau hortikultura yang dikerjakan sendiri, serta menggunakan pompa air berdaya maksimal 6,5 horse power. Namun, rupanya masih jamak laporan bahwa LPG 3 kg justru digunakan oleh pihak-pihak di luar kategori tersebut. Padahal, pemerintah menggelontorkan subsidi yang tak sedikit untuk komoditas ini. Bahkan nilainya makin hari makin membengkak. Artinya, jika penyaluran LPG 3 kg tak tepat sasaran, maka gelontoran subsidi yang menggelayuti keuangan negara itu pun, tak efektif sebagaimana tujuannya.

Sejak Maret 2023 dilakukan pendataan pengguna yang berhak melalui sistem berbasis web dan aplikasi. Adapun, mulai 1 Januari 2024 pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Mereka yang belum terdata, wajib melaksanakan pendataan sebelum membeli LPG 3 kg. Sayangnya, upaya tersebut juga bukannya tanpa kendala. Pendataan yang mensyaratkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) itu pun tak sepenuhnya lancar. Bahkan hingga tahun ini pun pendataan masih dilakukan, meski sedianya tenggat ditetapkan pada akhir Desember 2023. Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 s.d 7 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mencapai 189 juta NIK. Adapun per 31 Desember 2023, jumlah pengguna yang tercatat telah melakukan transaksi LPG 3 kg sebesar 31,5 juta NIK. Sebanyak 24,4 juta NIK di antaranya merupakan konsumen data P3KE, sedangkan dan 7,1 juta NIK terdaftar secara mandiri lewat pangkalan atau sub penyalur. Dus, masih dibutuhkan upaya ekstra untuk melakukan sosialisasi menyeluruh baik kepada masyarakat, agen maupun pangkalan. Hal itu demi tetap menjaga agar mereka yang berhak menggunakan LPG 3 kg karena status ekonominya, tetap terpenuhi haknya. Langkah tersebut juga perlu dijalankan selaras dengan upaya untuk meningkatkan keandalan penyaluran.

Mengawali 2024, publik disuguhi data inflasi yang kontradiktif. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Desember 2023 ‘hanya’ 2,61% secara tahunan. Kinerja inflasi 2023 itu merupakan level terendah dalam 20 tahun terakhir, di luar episode pandemi 2020 hingga 2022. Di sisi lain, BPS juga melaporkan inflasi bulanan Desember 2023 mencapai 0,41%. Inflasi di pengujung tahun itu sekaligus menobatkannya yang tertinggi sepanjang 2023. Kekontrasan inflasi tahunan tertinggi versus inflasi bulanan terendah menimbulkan polemik perihal performa riil inflasi Indonesia. Rendahnya inflasi tahunan tersebut boleh jadi karena keberhasilan otoritas ekonomi dalam mengendalikan inflasi. Ruang gerak Bank Indonesia yang terbatas di area permintaan terimbangi oleh bauran kebijakan kementerian/lembaga terkait dari sisi pasokan sehingga inflasi terjaga sesuai interval target. Kesuksesan menjinakkan inflasi tidaklah mengada-ada. Selama 2023, ketidakpastian global masih tinggi. Persaingan hegemoni antara Amerika-China, konflik di Eropa Timur, dan perang di Timur Tengah mengancam eskalasi global. Imbas faktor eksternal itu bermuara pada kenaikan harga komoditas impor. Inflasi impor berpadu dengan fenomena El Niño yang berada di luar kendali. Kedua faktor eksogen tersebut berpotensi memicu gejolak inflasi domestik lebih liar lagi. Dengan demikian, rendahnya inflasi tahunan bisa dipandang sebagai buah sinergi kebijakan pengendalian inflasi lintas sektor. Sementara, tingginya inflasi bulanan pada Desember 2023 didorong oleh harga pangan bergejolak (volatile foods). Harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah terus menanjak dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga itu menyusul harga beras yang sudah lebih dahulu melejit. 

Alhasil, inflasi sejatinya masih menyimpan ‘bom waktu’. Ledakan inflasi pangan yang sebelumnya berpola siklikal, musiman, dan temporer bergeser ke mode permanen yang menuntut solusi ekstra. Jelasnya, klaim keberhasilan pengendalian inflasi masih bisa diperdebatkan. Kinerja inflasi juga sensitif dengan tonggak indeks harga konsumen (IHK). Inflasi toh dikalkulasi dari persentase kenaikan IHK. Tahun dasar IHK yang digunakan dalam penghitungan inflasi 2023 adalah 2018. Basis 2018 merujuk pada Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun yang sama. SBH direvisi setiap lima tahun sekali. BPS telah mempublikasikan SBH terbaru, yakni SBH 2022. Artinya, IHK 2022 pun akan menggunakan bobot nilai konsumsi yang dipotret dari hasil SBH 2022. Urgensinya, penghitungan inflasi IHK 2022 mulai berlaku untuk periode Januari 2024. Kontradiksi inflasi 2024 pun, lagi-lagi, bakal timbul. SBH 2022 toh masih dalam masa pandemi. Status page­bluk Covid-19 di Indonesia adalah kejadian yang fundamental, luar biasa, dan belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) sehingga memukul seluruh sendi kehidupan. Perbedaan karakter bobot nilai konsumsi SBH 2022 berakibat inflasi tahunan akan bias ke atas (upward bias). Bias ke atas inflasi niscaya membawa implikasi yang tidak ringan, terutama pada efektivitas kebijakan. Bagaimanapun, mayoritas kebijakan ekonomi makro diturunkan dari indikator inflasi tahunan.   Perubahan gaya hidup yang berpatokan pada kondisi ekonomi yang lemah mengarahkan inflasi cenderung bias ke bawah (downward bias). Rendahnya inflasi inti pascapandemi lantas diyakini sebagai titik balik pemulihan daya beli sehingga subsidi bisa segera dialihkan pada belanja produktif. Asumsi semacam itu niscaya memantik kegaduhan. Apalagi, 2024 adalah tahun politik. Isu pemotongan subsidi menjadi ‘komoditas’ politik yang akan ‘digoreng’ untuk pamrih politis. Perang narasi pun akan riuh, yang justru menjauh dari literasi musabab rendahnya inflasi itu sendiri. Padahal, inflasi adalah output perhitungan statistik.

Perpanjangan masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI memberi harapan baru soal pemulihan dana negara dari megakorupsi itu. Namun, berburu aset senilai lebih dari Rp75 triliun dalam waktu setahun bukan perkara mudah. Presiden Joko Widodo, telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 6/2021 tentang Satuan Tugas Penangana Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Satgas BLBI pun mendapatkan napas tambahan hingga pengujung tahun ini, lebih lama dibandingkan dengan permintaan perpanjangan sebelumnya yang hanya sampai akhir Oktober 2024. Musababnya, nilai aset yang belum tertagih masih amat besar. Dari total aset bekas BLBI yang mencapai Rp110,45 triliun, per akhir tahun lalu satgas hanya berhasil mengambil alih Rp35,19 triliun. Artinya, masih ada aset senilai Rp75,26 triliun yang wajib diburu sepanjang tahun ini. Kalangan ekonom dan legislator di Senayan pun menyarankan pemerintah agar berpacu memburu sisa aset tersebut sembari membangun komunikasi dengan pemimpin baru agar transisi berjalan mulus. 

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puteri Komarudin, mengatakan perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang diperlukan untuk memaksimalkan upaya penagihan piutang negara. Puteri menambahkan, pemerintah wajib memaksimalkan waktu tersebut sebaik mungkin dengan menyiapkan strategi yang efektif dan komprehensif. Termasuk memaksimalkan tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga negara bisa mendapatkan kembali hak-haknya supaya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan upaya untuk mengambil alih sisa aset eks BLBI cukup sulit apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi instrumen lain. Bhima menambahkan, perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang mendesak sehingga tidak ada pekerjaan rumah ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Namun demikian, Satgas BLBI juga wajib menyiapkan skenario apabila sampai pergantian pemerintahan seluruh aset belum berhasil dikuasai. Sementara itu, Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, mengatakan hingga akhir 2023 tim khusus tersebut telah mengamankan hak tagih dalam bentuk aset dan penerimaan negara bukan bukan pajak (PNBP). Jumlah aset yang masuk kembali ke pangkuan negara yakni seluas 43,5 juta meter persegi dengan estimasi nilai Rp35,19 triliun. Nilai perolehan aset dan PNBP itu meliputi Rp1,3 triliun dalam bentuk uang yang masuk ke kas negara, Rp17,3 triliun berupa penyitaan dan penyerahan barang jaminan/harta kekayaan lain, serta Rp9,5 triliun dalam bentuk penguasaam fisik aset. “Dengan memperhitungakn target Satgas BLBI sebesar Rp110,45 triliun, perolehan Satgas ini mencapai 31,87%,” ujarnya.