Pemerintah sudah menyalurkan anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 443,4 triliun sepanjang tahun 2023. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk  penyaluran bantuan dalam rangka  menjaga daya beli masyarakat. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir khususnya saat terjadi pandemi Covid- 19 pemerintah meningkatkan alokasi dana bantuan sosial. Bila dilihat pada 2019, alokasi perlindungan sosial sebesar Rp308 triliun. Namun, karena terjadi pandemi Covid-19 pada 2020, maka alokasi perlinsos melonjak 61,5% menjadi Rp498 triliun. Kemudian pada 2021 terkontraksi 6% menjadi Rp 468,2 triliun, kontraksi berlanjut pada 2022 menjadi Rp460,6 triliun, dan pada 2023 jadi Rp443,4 triliun. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergerakan jumlah penumpang pesawat udara selama liburan Natal 2023 dan tahun Baru 2024 (Nataru) mencapai 3,27 juta penumpang naik 9,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M Kristi Endah Murni menjelaskan, berdasarkan monitoring angkutan udara selama masa Nataru atau  sejak 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024, tercatat total penerbangan rute domestik mencapai  26.942. Monitoring dilakukan di 51 bandar udara. Menurut Kristi, tiga masakapai dengan total penerbangan domestik  terbanyak selama periode libur Nataru adalah Lion Air, Citilink dan Batik Air. Sementara itu, tiga masakapai dengan  persentase OTP tertinggi adalah Citilink, Trigana Air, dan Pelita Air. (Yetede)

Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia sepanjang 2023 sebesar 2,61% atau yang terendah selama 20 tahun terakhir. Hal ini menandai keberhasilan duet Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin jelang berakhirnya Kabinet Indonesia Maju jilid kedua. Jokowi sendiri memang sejak awal fokus dalam upaya mengendalikan inflasi dengan menitikberatkan arah pembangunan pada pemerataan pendapatan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat saat mulai bekerja secara efektif pada 2015, Jokowi dibayang-bayangi laju inflasi masa-masa akhir Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setinggi 8,38% pada 2013 dan 8,36% pada 2014. Hasilnya, laju inflasi sepanjang 2015 melambat menjadi hanya 3,35% dan bahkan pada 2016 hanya 3,02%. Ibarat mesin mobil, ketika pedal gas diinjak terus, maka kecepatan meningkat dan lebih cepat sampai ke tujuan, tetapi mesin akan kepanasan dan bukan tak mungkin harus turun mesin. Sebaliknya, jika pedal gas diinjak secukupnya, seperti halnya pepatah Jawa alon-alon asal kelakon, maka butuh waktu agak lama mencapai tujuan, tetapi panas mesin masih cukup terjaga demi menambah umur mesin itu sendiri. Bonusnya, pengendara dan penumpangnya masih bisa menikmati pemandangan saat berkendara. Artinya, tingkat inflasi, baik tinggi, sedang maupun rendah selalu bisa dimaknai dari dua sisi. Dalam hal ini, dengan rata-rata tingkat inflasi relatif rendah, Pemerintahan Jokowi lebih menekankan pada pembangunan ekonomi melalui pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Melalui laju inflasi yang terkendali dan relatif rendah, Pemerintahan Jokowi berharap dapat menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga yang ketat di bawah kendali dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Pusat.   Pertanyaan sederhananya, apakah efek positif dari kestabilan harga, yang tecermin pada rendahnya inflasi, lebih besar atau lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi yang moderat?. Hal ini hanya bisa dijawab dari delapan ukuran dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan BPS, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya.

Rudiansyah (29) dan Ridho Alfandi (22) sudah tak mandi dua hari pertama setelah tiba di situs megaproyek nasional, Ibu Kota Nusantara atau IKN pada September 2023., di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Di sana, 22 gedung modular Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) sudah dibangun sejak Agustus 2022 dan rampung pada April 2023. Dengan kapasitas tampung 14.736 orang, fasilitasnya lengkap meski semuanya bersifat komunal, dari kamar tidur yang dihuni belasan orang hingga kamar mandi umum yang dilengkapi wastafel. Namun, dua hari itu, air tak mengucur dari keran. ”Mau buang air besar pun akhirnya ditahan,” kata Ridho, asal Kalianda, Lampung Selatan, Sabtu (31/12/2023).

Sehingga mereka terpaksa mandi di kali belakang HPK. ”Jauh tempatnya, nanjak-nanjak, airnya keruh,tapi kami tetap mandi,” lanjutnya. Masalah air di HPK tak selesai sampai sekarang, air yang keluar dari keran tetap keruh. Tentu saja sulit menemukan air jernih di kawasan itu yang merupakan lokasi hutan tanaman industri, yang kemudian dikonversi jadi situs konstruksi mahabesar dengan anggaran Rp 466 triliun. Menghirup udara bersih saja mustahil gara-gara tebalnya kabut debu proyek. Buruknya kualitas air di HPK bikin Dimas A Pratama (23) mengalami gangguan kulit. Gatalnya bikin tidak nyaman pekerja las besi sekaligus petugas kebersihan di proyek kantor presiden itu.

Dimas bisa saja membeli obat kulit dari apotek atau toko di luar lokasi proyek. Namun, dari Istana Presiden IKN yang jadi tempatnya bekerja berjarak 4 km dari jalan raya. Untuk keluar lokasi proyek, ia mesti menumpang bus   proyek, dengan membayar Rp 30.000 untuk pergi-pulang. Selain fasilitas dasar yang tak memadai, kata dia, kontraktor tempat kerjanya tak memberi hari libur untuk pekerja kontrak sepertinya, termasuk hari perayaan pergantian tahun. Selama tiga bulan kerja, ia masuk setiap hari tanpa jeda libur. Ia baru bisa berhenti bekerja saat sakit dan dirawat di klinik proyek. Dengan kondisi kerja seperti itu, ditambah lokasi proyek yang berdebu dan panas, ia terserang tifus dan tak kerja selama seminggu. (Yoga)

Selama 2023, dana pensiun atau dapen BUMN kerap diberitakan bermasalah. Diduga ada puluhan dapen dengan rasio kecukupan dana di bawah 100 %. Kementerian BUMN mengungkapkan bahwa 70 % dari 48 dapen pelat merah punya masalah terkait penyimpangan investasi, transparansi pengelolaan dana, serta minimnya akuntabilitas (Kompas, 2 Januari 2024). Sayangnya masih minim solusi  terhadap persoalan yang menimpa sejumlah dapen BUMN. Padahal, solusi terhadap dapen-dapen BUMN tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi industri dana pensiun secara keseluruhan. Untuk mengatasi persoalan dapen BUMN; pertama harus ada adalah komitmen. Initerutama bagi dapen BUMN dengan skema program pensiun manfaat pasti. Pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan BUMN terkait, harus memenuhi pendanaan baik secara langsung maupun dicicil (Pasal 154 UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).

Setelah komitmen dipenuhi, maka pengawas dan pengurus dapen idealnya segera menjalankan tata kelola. Walau sebaik apa pun tata kelola, pengelola dapen idealnya berpegang pada integritas pribadi karena pengelolaan dapen demi menjamin hari tua peserta yang semakin uzur semakin tidak mampu untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika komitmen dan tata kelola sudah dijalankan dengan baik, dapen perlu merencanakan pengembangan investasi secara jangka panjang dengan lebih realistis, untuk menekan risiko dengan menghindari investasi yang spekulatif, bahkan menyimpang. Dalam kondisi seperti sekarang ini, keberlanjutan program dapen lebih utama daripada kinerja sesaat dapen. Demi keberlanjutan dapen, tata kelola yang baik harus dijalankan seiring dengan keberpihakan lebih dari pendiri atau pemberi kerja. (Yoga)

Tingkat inflasi selama tahun 2023 tercatat 2,61 % secara tahunan atau terendah dalam dua dekade terakhir di luar periode pandemi Covid-19. Capaian inflasi 2023 tersebut berada di batas bawah dari target sebesar 2-4 %. BPS melaporkan, inflasi Desember 2023 mencapai 0,41 % secara bulanan dan 2,61 %  secara tahunan. Meski lebih tinggi dibandingkan inflasi bulanan November 2023 di 0,38 %, tingkat inflasi bulanan Desember 2023 tidak setinggi inflasi bulanan Desember 2022 sebesar 0,66 %. Secara bulanan, Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 116,08 pada November 2023 menjadi 116,56 pada Desember 2023. Sementara IHK secara tahunan juga naikan dari 113,59 pada Desember 2022 menjadi 116,56 pada Desember 2023.

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, inflasi tahunan 2023 merupakan inflasi terendah sejak 1999 sebesar 2,01 % di luar periode pandemi Covid-19 pada 2020-2021. Selama periode tersebut, inflasi tertinggi pernah terjadi pada 2005 sebesar 17,11 %. Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti menjelaskan, salah satu faktor yang menjadikan inflasi tahunan 2023 sebagai inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir ialah efek basis (base effect). Pola tersebut juga terjadi pada periode-periode sebelumnya yang dimulai dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang memicu inflasi sangat tinggi, katanya dalam rilis Inflasi 2023 secara hibrida, Selasa (2/1/2024).

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Akhmad Akbar Susamto, menjelaskan, tingginya basis harga pada 2022 mengakibatkan kenaikan harga-harga selama 2023 tidak signifikan. Dengan demikian, tingkat inflasi tahunan 2023 menjadi lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Kenaikan harga BBM per September 2022 tidak berulang di 2023 sehingga inflasi tidak melonjak signifikan. Selain itu, naiknya harga-harga komoditas global akibat perang Rusia-Ukraina pada 2022 tidak kembali terjadi secara signifikan pada 2023. ”Efek basis yang sudah tinggi pada 2022 membuat situasi 2023 lebih terkendali dan tingkat inflasinya tidak tinggi. Di luar itu, terdapat fenomena peningkatan produksi dalam negeri, terutama produk pertanian dan industri setelah pandemi Covid-19., yang menjaga harga-harga tidak naik,” katanya. (Yoga)

Keuangan negara akhirnya kembali mencatat surplus keseimbangan primer sejak 11 tahun terakhir serta mencapai defisit fiskal terendah sejak 12 tahun terakhir. Penerimaan negara sepanjang 2023 tumbuh kuat sehingga pemerintah tidak lagi harus berutang untuk membayar utang. Kemenkeu mencatat, APBN 2023 membukukan keseimbangan primer positif atau surplus Rp 92,2 triliun. Capaian itu jauh di atas target awal. Semula, pemerintah menargetkan keseimbangan primer di APBN 2023 defisit Rp 156,8 triliun. Ini pertama kalinya APBN kembali mengalami surplus keseimbangan primer sejak 2012. Selama 11 tahun terakhir, Indonesia selalu mengalami defisit keseimbangan primer.

”Ini pertama kalinya keseimbangan primer kita kembali surplus sejak 2012. Awalnya kita targetkan bakal defisit,  tetapi ternyata kita berakhir dengan surplus yang sangat tinggi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (2/1/2024). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan, keseimbangan primer yang kembali surplus menunjukkan kinerja penerimaan negara sepanjang tahun tumbuh kuat. Dengan demikian, penerimaan negara mampu membiayai kebutuhan belanja negara, termasuk beban pembayaran bunga utang pemerintah yang pada 2023 diproyeksikan Rp 436,4 triliun atau 14 % dari APBN. Kemenkeu mencatat, penerimaan APBN mencapai Rp 2.774,3 triliun atau 112,6 % melampaui target APBN, tumbuh 5,3 % dibandingkan tahun 2022. Sementara, belanja pemerintah mencapai Rp 3.121,9 triliun atau 102 % dari target APBN, tumbuh 0,8 % secara tahunan. (Yoga)

Deretan rumah di kawasan Ecovillage Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Jumat (24/11/2023) terlihat rapi dengan warna pastel nan teduh. Rumah di permukiman itu ternyata bukan dibangun dari bahan material seperti batako atau batu bata merah. Bangunan dan jalan di kompleks itu seluruhnya dibangun dari slag nikel atau sisa produksi dari peleburan nikel yang menggunakan teknologi atau proses pirometalurgi. Wujudnya berbentuk butiran kasar menyerupai pasir dengan massa jenis lebih besar daripada pasir biasa. Kompleks perumahan Ecovillage Kawasi dibangun oleh Harita Nickel, salah satu pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Obi. Kawasan seluas 102 hektar itu diperuntukkan bagi warga Desa Kawasi yang akan direlokasi dalam waktu dekat.

Ada 259 rumah di kompleks Ecovillage Kawasi yang jika dilihat dari atas membentuk formasi angka delapan, sebagian besar memanfaatkan limbah hasil produksi nikel. Bata yang digunakan terbuat dari slag nikel. Slag nikel terlebih dahulu dicampur semen, bottom ash (abu sisa hasil pembakaran batubara), mortar, dan sampah anorganik. Onny Mulyono, Supervisor Project Tempat Pengolahan SampahTerpadu (TPST) Harita Nickel, mengatakan,”Bata dari slag ini lebih kuat dari batako atau bata biasa karena materialnya memang lebih bagus. Untuk bangunan jadi lebih kuat,” ujarnya. Pembuatan bata dari slag nikel juga mengurangi sampah atau limbah dari hasil produksi nikel. Sejumlah jalan menuju lokasi tambang dan smelter Harita Nickel di Pulau Obi kini juga dibangun menggunakan slag nikel.

Gorong-gorong atau box culvert di kawasan tambang juga dibuat dari slag nikel. Harita Nickel mampu memproduksi sampai 1 juta bata slag nikel per bulan. Bahkan, belum lama ini mereka menerima pesanan bata dari pemda setempat untuk membangun jalur pedestrian di Bacan. ”Kami kirim setengah juta  bata ke Bacan dengan kapal. Di sana, bata dari slag nikel ini dipakai untuk membangun tempat pelelangan ikan (TPI) dan jalur pedestrian,” tutur Onny. Bata slag nikel dijual Rp 3.000 per biji, lebih murah daripada batako yang dihargai Rp 3.500 per biji. Namun, kata Onny, sulit untuk memasarkan bata slag nikel ke luar daerah, bahkan keluar pulau, karena mahalnya biaya pengiriman. (Yoga)

Secara historis, pertumbuhan sektor properti cenderung tertahan di masa Pemilu, karena sejumlah investor bersikap menunggu dan melihat (wait and see) hasil pemilu. Selain itu, faktor kenaikan tingkat suku bunga, melemahnya konsumsi, dan ketidak pastian ekonomi global turut memengaruhi sentimen pasar. Laporan Colliers Market Insights Research mengenai dampak Pemilu 2024 terhadap sektor properti, yang dirilis awal Desember 2023, memproyeksikan hasil pemilu memengaruhi sentimen pasar properti secara keseluruhan. Kekhawatiran atas ketidakpastian menjelang pemilihan hingga rencana kebijakan dan komitmen ke depan dari masing-masing calon presiden berdampak terhadap pasar properti. Proyeksi perlambatan properti pada tahun 2024 berlangsung saat sektor properti belum sepenuhnya pulih pascapandemi Covid-19. Beberapa subsektor properti masih tergerus dalam, seperti perkantoran dan apartemen. Sebaliknya, sektor perumahan tapak, ritel, pusat perbelanjaan, pergudangan, dan kawasan industri telah menunjukkan tren pemulihan.

Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi mengemukakan, perusahaan itu menargetkan proyek-proyek rumah tapak tetap tumbuh tahun depan jika tidak ada kenaikan bunga kredit. Saat ini, terdapat 80 proyek CTRA di seluruh Indonesia. Ia memprediksi, suku bunga dan kenaikan inflasi masih akan terkendali, kecuali ada pelemahan signi fikan atas nilai tukar rupiah. Namun, ekspor Indonesia masih cukup stabil. ”Tahun 2024 (pertumbuhan) akan kurang lebih sama dengan tahun 2023, kecuali pemilu tidak aman. Untuk properti, security atau merasa aman itu penting,” ujar Harun, beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar mengemukakan, periode pemilu membawa pengaruh bagi pelaku industri dalam negeri untuk lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi bisnis. Namun, peluang tetap terbuka bagi kawasan industri karena investor asing terus melakukan ekspansi industri ke Indonesia, seperti investor asal China. Ini, antara lain, dipicu kebijakan pemerintah untuk hilirisasi industri tambang di wilayah luar Jawa. Pengembangan infrastruktur jalan tol yang mendorong koneksi antarkota di Pulau Jawa juga dinilai memudahkan penyebaran kegiatan industri manufaktur dan kawasan industri. Saat ini pembangunan industri baru mulai menyasar Karawang, Purwakarta, Subang, Majalengka, Sumedang, Cirebon (Jabar), Batang, Kendal (Jateng), hingga Jatim. Daerah dengan tingkat upah relatif lebih rendah di bidik, industri yang padat karya. (Yoga)

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono yang akrab disapa Dave laksono mengatakan, industri pertahanan nasional baik BUMN pertahanan, maupun BUMN swasta (BUMS) berperan sangat strategis dalam ikut mewujudkan pertahanan negara. Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi negara lain. "Industri pertahanan punya peran strategis untuk mewujudkan pertahanan negara. Luas Indonesia yang kurang lebih seperti 16 negara di Eropa, dengan panjang pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada membutuhkan pertahanan yang kuat," kata dave. (Yetede)