Sejak berlakunya UU Jaminan Produk Halal No. 33/2014, maka seluruh produk yang masuk ke Indonesia dan beredar wajib bersertifikasi halal atau melampirkan keterangan non-halal bagi produk atau bahan baku yang diharamkan. Implementasi jaminan halal untuk industri kesehatan produk kesehatan diatur melalui Perpres No.6/2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi dan alat kesehatan (alkes). Proses sertifikasi halal dilakukan melalui tiga tahap dimulai dari 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2034 yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu obat-obatan berdasarkan jenisnya dan alkes berdasarkan tingkat risikonya. Industri kesehatan perlu mempersiapkan ekosistem halal dari hulu ke hilir yang terintegrasi untuk melaksanakan jaminan halal dan perlindungan konsumen terutama umat muslim dari penggunaan produk dan bahan baku non-halal. Perkembangan industri farmasi dan alkes nasional mulai membaik seiring dengan transformasi sistem ketahanan kesehatan nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Jumlah produsen alkes lokal meningkat dari 193 (2015) menjadi 891 perusahaan (2021). Neraca perdagangan alkes Indonesia masih mengalami defisit dalam 5 tahun terakhir, tetapi pertumbuhan ekspor alkes positif setiap tahunnya tercatat sebesar 0,76% dengan nilai ekspor US$207,7 juta di tahun 2022 (PPIE Kemendag, 2023). Sedangkan potensi pasar alkes di kawasan Asia Pasifik tahun 2023 mencapai US$112 miliar dengan tingkat pertumbuhan 6,8% dan diprediksi mencapai US$157 miliar di tahun 2028 (Market Data Forecast, 2023). Produk alkes yang masih bergantung pada impor adalah produk untuk cangkok tulang (bone graft), yang digunakan untuk operasi kelainan tulang seperti patah tulang, operasi tulang belakang dan operasi implan gigi. Produk bone graft dapat membantu penyembuhan lebih cepat pasca-operasi.

Produk bone graft yang telah dikembangkan di dalam negeri adalah berbahan baku dari dengkul/bonggol sapi yang diklaim memiliki kandungan kalsium lebih tinggi dari sisik ikan dan cangkang telur ayam, sehingga menjadi produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 50%. Pasar bone graft global di tahun 2022 senilai US$696,6 juta dimana 75% produknya diserap oleh klinik dibanding rumah sakit (www.grandviewresearch.com). Hal ini tentunya dapat dijadikan peluang bisnis bagi pelaku usaha alkes. Terkait bahan baku, Kementerian Pertanian RI mencatat rata-rata kebutuhan daging sapi untuk industri dan konsumsi rumah tangga tiap tahunnya sekitar 700.000 ton. Produksi daging dari sapi lokal mampu memasok sekitar 60% atau setara dengan 2,5 juta sapi dari kebutuhan nasional. Namun, tantangan saat ini adalah sedikitnya jumlah Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) yang telah bersertifikasi halal dan memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk jaminan higienis dan sanitasi, sehingga pasokan bahan baku seperti bonggol sapi untuk bone graft menjadi terbatas. Maka percepatan sertifikasi halal RPHR sangat penting untuk menghasilkan bahan baku bonggol sapi yang halal. Tantangan lainnya adalah industri kesehatan masih diasosiasikan dengan kebutuhan darurat oleh pengguna, sehingga ketersediaan produk dan harga masih menjadi kekhawatiran dibandingkan dengan status halal produk. Tingkat literasi pengelola layanan kesehatan, pelaku usaha farmasi/alkes dan tenaga medis juga perlu ditingkatkan terkait jaminan produk halal seiring dengan pentahapan kewajiban sertifikasi halal sektor farmasi dan alkes.

Memasuki tahun 2024, semua dana pensiun di bawah payung BUMN didorong untuk memperbaiki tata kelola investasi dan operasional. Masalah utama dana pensiun BUMN terletak pada rendahnya nilai pengembangan investasi dengan tingginya bunga dari program pensiun manfaat pasti. Di akhir tahun 2023, Kementerian BUMN mengungkapkan, 70 % dari 48 dana pensiun pelat merah punya masalah terkait penyimpangan investasi, transparansi pengelolaan dana, serta minimnya akuntabilitas. Akibatnya, 22 dana pensiun BUMN diminta untuk mengajukan skema penyehatan karena memiliki rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100 %. Ini menjadi sinyal rendahnya kemampuan dana pensiun BUMN untuk membayar kewajiban. Melihat kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Budi Sulistijo mengatakan, setiap dana pensiun yang punya masalah perlu segera memperbaiki arus kas (cash flow). Pembenahan tata kelola mendesak dilakukan baik di bidang investasi maupun bidang operasional.

”Hal yang tidak kalah penting, perlu adanya dukungan dari pendiri dana pensiun dalam bentuk pemenuhan kewajiban (top up) serta adanya panduan berupa arahan investasi dan strategic asset allocation (alokasi aset strategis),” ujarnya saat dihubungi, Senin (1/1/2024), di Jakarta. Kementerian BUMN telah mengungkap bahwa dana pensiun pelat merah dengan RKD di bawah 100 % membutuhkan suntikan modal tambahan totalRp 12 triliun. Proses penyuntikan modal bisa memakan waktu lebih dari tiga tahun, bergantung dari kemampuan tiap-tiap dana pensiun. ”Secara ketentuan, top up atau pemenuhan atas kewajiban merupakan opsi yang harus dilakukan karena erat kaitannya dengan pemenuhan manfaat pensiun yang menjadi hak peserta,” kata Budi. (Yoga)

Kepulauan Seribu di DKI Jakarta menjadi destinasi wisata para pengunjung saat libur Tahun Baru 2024. Selain cuaca yang mendukung, pasir pantai juga mengundang mereka. Siang itu, Senin (1/1/2024), ribuan warga hilir mudik di Dermaga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, menikmati biru laut serta pasir pantai. Para wisatawan ini berangkat dari Muara Angke, Jakut, menuju Pulau Pari menumpang kapal kayu dengan waktu tempuh dua jam. Ada juga yang datang memakai kapal cepat dari Dermaga Marina Ancol. Setelah sampai di Pulau Pari, pengunjung menuju Pantai Pasir Perawan untuk mandi di air jernih nan tenang, bermain di pasir putih, hingga mendayung kano. Ada pula yang bersantai menikmati angin sepoi-sepoi dengan pemandangan pantai dan hutan bakau di bibir pantai. Tenda-tenda perkemahan juga berdiri di sekitarnya.

Indah Tri Muktiana (20), wisatawan asal Jakut, berkunjung ke Pulau Pari bersama 14 rekan kerjanya sejak Minggu (31/12/2023) dan akan balik Senin ini. Selama di Pulau Pari, Indah dan rekannya bermain di pantai, snorkeling, dan bakar-bakar ikan. ”Tempatnya bagus, masih asri, dan sejuk. Biaya ke sini juga relatif terjangkau,” kata karyawan toko ini. Ia dan rekannya membeli paket wisata Rp 390.000 per orang. Itu sudah termasuk ongkos kapal, makan, sarapan, dan penginapan. Haris (43), wisatawan lainnya, juga datang ke Pulau Pari bersama tujuh anggota keluarganya, seperti istri, anak-anak, dan adiknya. Mereka sampai Senin siang dan akan kembali Selasa (2/1/2024). ”Kami berwisata ke pulau karena menghindari macet. Kalau ke Puncak (Bogor), misalnya,  udah  pasti macet saat libur panjang. Selain itu, wisata ke pulau juga murah meriah. Kami beli paket wisata Rp 520.000 per orang,” kata Haris. Kedatangan Haris, Indah, dan wisatawan lain saat libur tahunbaru telahmemberikanmanfaat bagiwarga setempat. Ai Sumarni (34), meraup omzet lebih banyak dari jualan telur gulung.

”Cuaca beberapa hari ini bagus. Kalau tahun lalu, (wisatawan) sepi karena cuaca buruk. Ada angin kencang dan ombak besar,” kata ibu satu anak ini. Ribuan pengunjung Kepulauan Seribu memang menjadi salah satu destinasi unggulan wisatawan. Data Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kepulauan Seribu mencatat, jumlah penumpang kapal yang menuju enam pulau di daerah ini meningkat. Antara lain, Pulau Pari, Kelapa, Pramuka, Untung Jawa, Tidung, dan Pulau Lancang. Secara keseluruhan jumlah penumpang pada Natal dan Tahun Baru (30-31 Desember 2023) mencapai 20.919 orang. Pada periode yang sama di 2022 hanya 5.528 orang. ”Jumlah wisatawan meningkat signifikan karena factor cuaca yang sangat mendukung dibandingkan tahun lalu. Selain itu, ada juga informasi dari pelaku wisata bahwa wisata Kepulauan Seribu sangat berkembang dan layak dikunjungi,” kata Capt Mu’min, Kepala KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu. (Yoga)

Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN niscaya mengubah kehidupan warga lokal di sekitarnya. Minggu (31/12/2023) siang, Jatmiko (50) memamerkan keramik hitam di penginapan atau wismanya seharg Rp 1 juta per dua lempeng. Pria gempal asal Banjar Patroman, Jabar, itu punya dua penginapan di sekitar lokasi Titik Nol IKN, di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Sejak ada IKN, bisnisnya berkembang. Ia mengaku pernah dapat Rp 90 juta dari katering dan sewa kamar. Kementerian PUPR menyewa kamarnya setahun dengan nilai Rp 350 juta. Hidup Jatmiko berubah total. Padahal, sebelumnya ia bekerja sebagai bendahara desa dengan gaji hanya Rp 300.000 per bulan. ”Sekarang mumpung masih bisa kita kebut (usaha), ya, sekarang ini waktunya. Kalau nanti, pasti ada saingan,” katanya.

Sahbudin (54), warga Kelurahan Sepaku. Harapannya di tahun 2024 masih sama dengan sebelumnya, yakni memiliki sepetak tanah dan rumah untuk penerusnya. ”Ndak ada kami mau ganggu IKN. Kayak apa kita mau stop,” ujarnya. Sahbudin keturunan Balik, etnis asli sekitar proyek IKN. Ia tinggal di rumah panggung sederhana dari kayu dengan cat biru kusam yang didirikan di atas lahan milik pamannya di tepi aliran Sungai Sepaku. Bersama istrinya, Dalisah (45), ia punya delapan anak, tetapi dua meninggal. Sahbudin dan keluarganya kehilangan tanah sejak tiga dasawarsa lalu.

Lahan seluas 20 hektar hilang saat perusahaan kayu dan yang terakhir perusahaan hutan tanaman industri (HTI) hadir. ”Sudah ditebang, ndak ada bukti sudah,” timpal Dalisah. Hanya berbekal surat tanah garapan tanpa sertifikat, perjuangan Sahbudin merebut kembali tanah hampir mustahil. Saat protes, dirinya dan warga langsung berhadapan dengan aparat. ”Begitu caranya mereka dari dulu kalau perusahaan. Apalagi nanti IKN, negara yang punya,” ujarnya. Sahbudin hampir pasrah, sambil berharap ia focus menggarap lahan satu hektar miliknya yang ditanami kelapa sawit dan pisang. Sayang, sejak ada IKN pisangnya ludes diserbu monyet. Kini, Sahbudin bekerja di gerbang lokasi proyek sumber air baku di IKN., dekat dari rumah, tetapi gajinya hanya Rp 80.000 per hari. (Yoga)

Sepanjang 2021-2023, berdasarkan temuan aplikasi media sosial untuk jaringan profesional LinkedIn, lowongan pekerjaan di Asia Tenggara yang menyebutkan syarat keterampilan teknologi kecerdasan buatan ataupun spesifik kecerdasan buatan generatif meningkat 2,4 kali lipat. Fenomena ini menandakan teknologi kecerdasan buatan sudah berada di garis depan transformasi pasar tenaga kerja. Country Lead LinkedIn for Indonesia Rohit Kalsy, Senin (1/1/2024), di Jakarta, mengatakan, sudah banyak pekerja di Indonesia meyakini akan terjadi perubahan signifikan pada pekerjaan mereka seiring dengan rilis teknologi kecerdasan buatan. Di antara profesional Indonesia, ada yang optimistis mengenai manfaat menggunakan kecerdasan buatan untuk bekerja dan ada pula pekerja yang merasa terbebani dengan tren teknologi tersebut.

”Untuk tahun 2024 dan seterusnya, kami semakin jelas melihat bahwa dunia kerja semakin beralih menjadi lebih memprioritaskan keterampilan, termasuk keterampilan dibidang teknologi kecerdasan buatan. Kami pun melihat momentum ini sudah mulai terbangun. Para pengusaha sedang mengubah pola pikir mereka dengan menempatkan keterampilan sebagai inti perekrutan dan pengembangan talenta di dalam perusahaan,” ujar Rohit. Ia mengatakan, sesuai data LinkedIn, di pasar Asia Tenggara yang di dalamnya ada Indonesia, filter keterampilan yang menjadi bagian dari fitur pencarian perekrutan di aplikasi LinkedIn telah tumbuh 25 %. Saat ini 50 % perekrut cenderung mencari kandidat berdasarkan keterampilan daripada lamanya pengalaman kerja. Pengguna LinkedIn secara global menambahkan lebih dari 595 juta keterampilan ke profil mereka per September 2023 atau meningkat 69 % dari tahun sebelumnya.

Keterampilan teknis (hard skill) di bidang teknologi, terutama kecerdasan buatan yang sifatnya disruptif, sangat dicari oleh perusahaan. Data LinkedIn menunjukkan, kesenjangan keterampilan terbesar di Indonesia masih menyangkut keterampilan ilmu data, pengembangan laman, dan desain grafis. Menurut Rohit, keterampilan nonteknis (soft skill) tetap tidak bisa diabaikan meskipun lingkungan bisnis semakin kompleks dan otomatisasi tugas oleh kecerdasan buatan semakin marak. Mentransfer soft skill pun lebih mudah dilakukan baik antar bidang pekerjaan maupun lintas industri. Sejumlah pengguna LinkedIn di Indonesia diketahui menggemari belajar soft skill yang berupa berpikir strategis, berbicara dengan percaya diri dan efektif, serta kemampuan menganalisis data. (Yoga)

Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global, Minggu (31/12/2023) menutup tahun terakhir Jakarta sebagai ibu kota negara. Pemerintah berencana menggelar upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kaltim, sebagai titik awal perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Saat malam muda mudi itu, warga larut dalam euforia. Ada berbagai hiburan, seperti karnaval, konser, atraksi drone, dan pesta kembang api, yang dipusatkan di Bundaran HI. Seiring euforia itu, warga berharap kota ini tetap eksis dan tumbuh jadi tempat yang nyaman untuk berkarya serta mampu menuntaskan problemnya, seperti kemacetan, banjir, dan polusi udara. Aldila Damayanti (28), salah satu warga, meyakini Jakarta akan berkembang jadi kota modern meski ibu kota negara pindah ke IKN. ”Masalah klasik, seperti kemiskinan, harus diselesaikan hingga tuntas,” katanya, Senin (1/1/2024).

Menurut Yoga Dwi Pratama (25), warga Jakbar, perpindahan ibu kota negara bakal mengurangi beban Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bisa fokus menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang mengutamakan pelayanan ekonomi. Indy Prameswari (20), warga Jakpus ingin Jakarta tetap jadi tempat berkarya bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, Indy berharap kepadatan dan kemacetan Jakarta bisa terurai dengan pemindahan itu. ”Saya juga berharap transportasi massal di Jakarta semakin maju dan mampu mendorong warga beralih moda transportasi (umum),” ucap Indy. Tak melulu soal pembangunan fisik, warga juga berharap makin sejahtera. Amilia (48), pemilik warung makan di Jakpus, ingin pemerintah senantiasa memberikan fasilitas permodalan bagi pelaku UMKM seperti dirinya.

Wisnu Heryanto (30), berharap kehidupan warga lebih baik dengan meningkatnya roda ekonomi, layanan publik, infrastruktur, serta teknologi seiring pembangunan menuju kota global. Namun, pembangunan itu tidak mengesampingkan kebudayaan Betawi dan pelestariannya harus tetap berjalan di tengah perubahan zaman Seiring rencana pemindahan ibu kota negara, Jakarta menegaskan diri untuk jadi kota global. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berulang kali menyampaikan hal itu. Dalam opininya di Kompas pada 9 Juni 2023, Heru menyebut Jakarta terus berbenah mempersiapkan diri menjadi kota global, menyongsong perpindahan ibu kota negara ke IKN, yang akan efektif pada 2024. Kendati tidak lagi menyandang status ibu kota negara nantinya, Jakarta berupaya mewujudkan kota modern yang memenuhi syarat sebagai kota global. (Yoga)

OJK masih mengkaji dampak penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 74. Berdasarkan hasil kajian, penerapan PSAK 74 akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan asuransi, baik dari sisi neraca keuangan maupun laporan pendapatan komprehensif perusahaan asuransi. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila mengatakan, penerapan PSAK 74 ini akan mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengelola portofolio usaha dan asumsi risiko. Sebab, PSAK 74 mengedepankan akurasi asumsi risiko dengan berbagai variannya.

”Kami terus mendorong dan memantau perkembangan penerapan PSAK 74, yang pada 2025 akan mulai berlaku. OJK juga telah membentuk komite pengarah dan komite pelaksana untuk mendorong proses persiapan dan memantau progresnya sehingga perusahaan yang belum melakukan parallel run dapat segera melakukannya mengingat hal itu penting untuk menganalisis akurasi dan dampak finansial,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/1/2024). Sebelumnya OJK telah menetapkan PSAK 74 diterapkan oleh perusahaan asuransi paling lambat 1 Januari 2025. PSAK 74 tentang kontrak asuransi merupakan standar yang diadopsi dari International Financial Reporting Standards (IFRS) 17.

Iwan menyebut, analisis sementara terhadap sejumlah posisi keuangan perusahaan menunjukkan hasil beragam, baik yang berdampak positif maupun negatif. Kendati demikian, penerapan PSAK 74 dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam pembentukan premi, memantau dan mengevaluasi akurasi asumsi risiko, serta memastikan kebijakan investasi yang selaras dengan kewajiban yang ada dan memastikan perusahaan memiliki cash yang memadai untuk membayar setiap kewajiban yang jatuh tempo. (Yoga)

Pemerintah tidak lagi memberikan vaksinasi Covid-19 gratis kepada masyarakat umum mulai 1 Januari 2024. Namun, bagi kelompok rentan yang memiliki risiko kesakitan dan kematian lebih tinggi, vaksin masih diberikan gratis. Berdasarkan Permenkes No HK.01.07/MENKES/2193/2023, vaksinasi Covid-19 bagi kelompok rentan menjadi program imunisasi rutin yang ditanggung negara. ”Menetapkan pemberian imunisasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) program sebagai imunisasi rutin. Pemberian imunisasi Covid-19 program dilaksanakan mulai 1 Januari 2024 di seluruh Indonesia,” tulis Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam peraturan yang ditandatangani pada 22 Desember 2023 itu.

Kelompok rentan meliputi orang yang belum pernah menerima sama sekali atau sudah menerima minimal satu dosis vaksinCovid-19. Selainitu, orang lanjut usia, lanjut usia dengan penyakit penyerta, dewasa dengan penyakit penyerta, tenaga kesehatan di garda terdepan, ibu hamil, remaja usia 12 tahun ke atas, dan kelompok usia lain dengan gangguan sistem imun. Bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, vaksin Covid-19 tidak menjadi program imunisasi rutin, tetapi hanya pilihan.

Masyarakat umum yang mau divaksin Covid-19 dapat mendatangi langsung fasilitas pelayanan kesehatan dengan membayar secara mandiri. Fasilitas kesehatan diminta untuk memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan vaksin Covid-19 melalui distributor resmi yang ditunjuk produsen vaksin. ”Pastikan vaksin Covid-19 yang digunakan untuk imunisasi pilihan harus yang sudah memiliki nomor izin edar dari BPOM dan didapatkan dari distributor resmi yang ditunjuk produsen,” kata Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes Rizka Andalucia. Mengenai harga sudah dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui katalog elektronik (e-catalog). (Yoga)

Industri pertahanan dalam negeri yang kuat dan mandiri menjadi persyaratan bagi terciptanya keamanan nasional, selain bisa mendatangkan manfaat tambahan seperti terciptanya lapangan pekerjaan serta perekonomian domestik yang meningkat. Melalui sejumlah langkah tranformasi, Indonesiapun dinilai berpeluang memiliki industri pertahanan yang mandiri dan bahkan mampu bersaing di kancah global. Berdasarkan temuan dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhamnas RI), hingga kini masih terdapat empat kelemahan dari industri pertahanan Indonesia. Pertama, terjadi stagnasi alokasi anggaran pertahanan sebesar 0,8% dari produk domestik bruto (PDB). Kedua, industri pertahanan Inddonesia belum menunjukkan heliks dan rantai pasok (supplay chain) yang memadai akibat dominasi BUMN dalam ekosistemnya. (Yetede)