Masalah pangan kian serius, tetapi penanganannya makin tidak menemui titik terang. Perubahan iklim dan persoalan lahan perlu segera ditangani. Indonesia tengah memasuki fase paceklik produksi beras dan gula. Fase itu dibayangi anomali beras dan gula dunia yang mencerminkan produksi berlimpah, tetapi harga justru naik. Padahal, Pemerintah Indonesia tengah membutuhkan kedua komoditas itu sebagai cadangan pangan di tengah penurunan produksi pada tahun ini. Fase paceklik produksi beras dan gula di Indonesia diperkirakan terjadi berbarengan, yakni pada November 2023-Mei 2024. Musim tanam I padi di sejumlah daerah produsen beras nasional baru mulai pada November dan Desember 2023 akibat dampak El Nino, yang menyebabkan panen raya hasil musim tanam I mundur dari Maret-April 2024 menjadi April-Mei 2024. Meski ada panen pada Januari-Maret 2024, hasilnya masih belum berlimpah (Kompas, 26/12). Masalah pangan merupakan masalah yang kompleks, dari mulai hulu, yaitu pertanaman, hingga hilir, yaitu perdagangan di tingkat konsumen.

Masalah pertanaman mulai dari penyediaan benih atau bibit, penyediaan air, penyediaan lahan, hingga soal penanganan hama serta penyediaan penyuluh lapangan dan buruh tani. Sementara di hilir, persoalan perdagangan sejak dulu kerap bermasalah akibat para pemburu rente dan juga masalah dengan impor beras. Akan tetapi, dari berbagai masalah itu, akar utamanya adalah perubahan iklim dan penyediaan lahan. Perubahan iklim telah mengubah berbagai aspek dalam pertanian tanaman padi dan tebu. Otomatis penyediaan benih atau bibit, pasokan air, dan penanganan hama juga telah berubah. Sementara masalah lahan makin kompleks karena desakan kebutuhan permukiman dan kebutuhan industri. Kita dengan mudah melihat peralihan lahan di sentra-sentra padi dan tebu di berbagai daerah, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, maupun Jatim. Sampai saat ini tidak ada langkah yang bisa menekan perubahan lahan. Nilai tukar petani yang makin rendah tidak sedikit mengakibatkan mereka menjual aset yang sangat berharga, yaitu lahan. Keterdesakan kebutuhan sehari-hari telah membuat mereka memilih menjual lahan. Penghasilan dari pertanian padi dan tebu sudah tidak bisa lagi menopang pengeluaran mereka. (Yoga)

Kelangkaan pupuk bersubsidi pada saat musim tanam berulang kali terjadi di berbagai daerah sentra pertanian menjadi problem pelik dan klasik di Indonesia. Padahal, pupuk menjadi elemen krusial dalam upaya menggenjot peningkatan produksi pertanian. Di sisi lain, pemerintah memiliki agenda besar kedaulatan pangan, misalnya dengan pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat. Menurut pengamat ekonomi pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Padang, Muhammad Makky, saat dihubungi pada Kamis (28/12) pengawasan saja tak cukup dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Namun, bagaimana pengawasannya konsisten dan menyeluruh. Juga perlu insentif dan hukuman (punishment) bagi yang menjalankannya dengan baik atau sebaliknya. Pengawasan yang menyeluruh, hingga level terbawah, dapat menekan potensi kebocoran. Dengan demikian, secara bertahap, diharapkan masalah-masalah yang ada di lapangan teratasi dan tak ada lagi kelangkaan saat musim tanam tiba.

Sebelumnya, Koordinator Pupuk Subsidi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Yanti Erma, dalam diskusi tentang transformasi kebijakan pupuk bersubsidi, Rabu (6/12), mengatakan, dana subsidi pupuk pada 2024 dianggarkan Rp 26,68 triliun dengan alokasi 4,8 juta ton. Padahal, kebutuhan pupuk urea dan NPK bersubsidi 10,7 juta ton. ”Artinya, kalau merujuk pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), pupuk bersubsidi yang diterima petani tidak sampai separuhnya,” ujarnya. Per 5 Desember 2023, Kementan menutup pengajuan RDKK meskipun hampir semua provinsi mengajukan perpanjangan masa pengusulan. RDKK itu masih perlu penyelarasan kembali dan harus mendapatkan SK kepala daerah kabupaten/kota per akhir Desember 2023. Penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun depan akan dimulai per Januari. (Yoga)

Lagu Dewa 19 berjudul ”Kangen” terdengar di tenda warung menemani pengunjung makan, Kamis  (14/12) di Jalan Krendang Raya, Tambora, Jakbar. Suara Downy Ischan (27) membuat beberapa pengunjung ikut bernyanyi. Downy mengucapkan selamat malam dan berterima kasih kepada pengunjung yang telah memasukkan uang ke dalam kantong yang tersemat di kepala gitarnya.  Berpenampilan rapi, ramah, dan modal suara tidak sumbang, ada saja pengunjung memberikan Rp 5.000, bahkan lebih. Dalam sehari ia bisa mengantongi rata-rata Rp 200.000 dari pukul 18.00-23.00. ”Penolakan, tidak dikasih itu risiko. Kalau emosi, jangan jadi pengamen jalanan karena jauh dari rezeki. Kita tetap harus menghargai orang lain,” ujarnya. Pria asal Bekasi itu terjun ke dalam seni jalanan pada 2014. Ia bisa bertahan karena merasa dunia tarik suara adalah sebuah renjananya. Terus bernyanyi di jalanan dan renjana yang kuat membawa Downy diundang untuk mengisi di kafe-kafe. Kini, ia rutin tampil di ruang publik di SCBD setiap akhir pekan.

Di Bendungan Hilir, Jakpus, Aris (25) dan Jojo (28) membuat sejumlah pengunjung memberikan apresiasi atas bakat dua pengamen asal Medan, Sumut, itu. Tembang hits dari Dewa 19, Slank, Aerosmith, dan Guns N Roses menjadi andalan mereka. Mereka juga tetap menerima permintaan lagu lain dari pengunjung. Dengan gitarnya, Aris mengiringi suara Jojo merangkap pengisi suara latar. Bagi Aris dan Jojo, menjadi pengamen jalanan sejak 2019 awalnya karena iseng. Saat itu, Jojo ingin membantu Aris yang kehilangan tas berisi laptop, handphone, dan sejumlah uang senilai Rp 2 juta. Bermodal suara bagusnya, ternyata dari hasil mengamen, Aris bisa bertahan hidup di Jakarta sebagai perantauan. Dari awal hanya iseng, kini menjadi kegiatan yang serius. Tidak ingin dipandang sebelah mata sebagai pengamen jalanan biasa, mereka membeli gitar akustik, pakaian, dan sepatu baru, sebagai modal menjelajahi setiap sudut keramaian kota. (Yoga)

Kendati menghadapi sejumlah gejolak ekonomi dunia pascapandemi Covid-19 dan dampak perang antarnegara, perekonomian Indonesia relatif terkendali sepanjang tahun 2023. Dengan capaian ini, Indonesia optimistis menghadapi tantangan perekonomian global 2024 yang masih penuh ketidakpastian. Hingga pengujung tahun ini, panorama ekonomi Indonesia menggambarkan kinerja yang cukup positif. Kondisi tersebut tecermin dari pencapaian sejumlah indikator ekonomi nasional. Sepanjang tiga triwulan 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 %, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global pada tiga triwulan terakhir yang hanya 2,9 %. BI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 berada di kisaran 4,5 % - 5,3 %. Pertumbuhan ekonomi yang relatif terkendali itu disertai pula dengan kualitas pertumbuhan yang relatif baik, tecermin dari besaran inflasi nasional yang relatif terkontrol di level 2,86 % pada November 2023.

Angka itu jauh di bawah rata-rata inflasi global yang mencapai 7,2 %. Indikator berikutnya terlihat dari kewajiban pemerintah terhadap utang-utangnya. Nilai total utang Pemerintah Indonesia pada akhir November 2023 mencapai Rp 8.041,01 triliun atau 38,11 % terhadap PDB. Kendati total utang pemerintah itu menembus rekor tertinggi baru, rasionya terhadap PDB turun dibandingkan periode 2021-2022. Dari sejumlah indikator ekonomi nasional yang secara umum baik capaiannya pada tahun 2023 ini mencerminkan adanya optimisme pada tahun 2024 mendatang. Meskipun demikian, tetap harus mewaspadai adanya ketidakpastian ekonomi dunia yang tampaknya masih terus berlanjut pada tahun depan. (Yoga)

Debat Cawapres yang digelar di JCC Senayan pada 22 Desember 2023, masih menyisakan perdebatan ‘lanjutan’ di ruang publik. Pasalnya, pertanyaan Cawapres Gibran, “bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk meningkatkan peringat Indonesia di SGIE”, sempat menimbulkan sedikit ketegangan. Sebab, pertanyaan tersebut dijawab Gus Imin, “terus terang saya tidak paham SGIE”. Ketidakpahaman ini boleh jadi karena akronim SGIE tidak sepopuler akronim KPU misalnya, tentu akan lebih bijak jika langsung diiringi dengan kepanjangan singkatan tersebut. Kini, SGIE terlanjur viral di media sosial. Pertanyaan yang mengusik nalar kritis, bagaimana strategi pemerintah dalam waktu yang relatif singkat, bisa mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia, sehingga mampu mengerek peringkat Indonesia di SGIE? Laporan State of The Global Islamic Economy (SGIE) merupakan laporan hasil survei untuk mengukur total pencapaian perkembangan ekonomi syariah secara global. Laporan SGIE diterbitkan oleh lembaga riset DinarStandard yang berkantor pusat di Dubai Uni Emirat Arab (UEA). Terdapat sejumlah indikator yang digunakan SGIE untuk memeringkat perkembangan ekonomi syariah, atau yang disebut dengan peringkat Indikator Ekonomi Syariah Global (Global Islamic Economy Indicator/GIEI).

GIEI mengukur 10 besar terbaik dengan indikator yang meliputi, makanan halal, keuangan syariah, pariwisata halal, fesyen halal, ekonomi kreatif syariah dan farmasi-kosmetik halal. Sementara itu, perkembangan berikutnya pada laporan SGIE 2022, Malaysia masih bertahan menduduki peringkat pertama untuk semua indikator (overall score 207,2). Kemudian diikuti Arab Saudi (peringkat 2) dan UEA (peringkat 3). Sedangkan Indonesia mengalami lompatan kenaikan peringkat yang cukup spektakuler dibandingkan 2018-2019. Perkembangan ekonomi syariah nasional pada 2022, berada pada peringkat keempat dengan skor total sebesar 68,5. Terdapat sejumlah indikator yang mengerek kenaikan peringkat Indonesia secara keseluruhan, yakni makanan halal (peringkat 2), fesyen halal (peringkat 3), keuangan syariah (peringkat 6) dan farmasi-kosmetik (peringkat 9). Terutama yang menjadi prioritas, meningkatkan indikator yang skornya masih rendah, dan tidak masuk tiga besar. Indikator kelompok ini meliputi, keuangan syariah (peringkat 6), farmasi-kosmetik (peringkat 9), wisata ramah muslim (tidak masuk 10 besar), dan ekonomi kreatif syariah (tidak masuk 10 besar). Untuk meningkatkan peringkat indikator ini, diperlukan sejumlah strategi. Pertama, penguatan keuangan syariah dan infrastrukturnya. Kedua, peningkatan produktifitas dan daya saing. Ketiga, penerapan dan penguatan kebijakan/regulasi. Kempat, penguatan merek dan kesadaran halal.

Teka-teki perihal masa depan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia masih tak pasti. Perpanjangan yang diharapkan pun belum mendapat lampu hijau dari Kepala Negara, meski urgensi untuk menambah napas kinerja petugas sangatlah tinggi. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021, dan berakhir pada 31 Desember 2023.Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, di tingkat kementerian teknis yang mencakup Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM telah mencapai kata sepakat untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI.Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi mitra kerja dari satgas pun memberikan dukungan penuh agar masa bakti tim khusus tersebut diperpanjang. Apalagi, kinerja Satgas BLBI sejauh ini masih terbilang biasa-biasa saja. Dari total hak tagih negara yang harus dikejar senilai Rp110 triliun, satgas baru berhasil mengeksekusi senilai Rp34 triliun atau sektar 30%.Inilah kemudian yang mendasari tingginya urgensi dari perpanjangan masa tugas tersebut. Terlebih, pemanggilan yang dilakukan terhadap obligor/debitur tak sepenuhnya berjalan mulus. Banyak pula yang mangkir atau tidak diketahui keberadaannya.

Sejatinya, sejumlah pejabat Satgas BLBI telah aktif bergerilya meminta dukungan perpanjangan. Ketua Satgas BLBI sekaligus Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, misalnya, telah mengusulkan hal itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Pun dengan Mahfud Md, Menkopolhukam sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, beberapa waktu lalu langsung berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta perpanjangan. Hanya saja, hingga detik ini masih belum ada legalitas hitam di atas putih perihal permintaan tersebut.  Sementara itu, masa kerja Satgas BLBI hanya menyisakan 3 hari. Rasanya mustahil dalam 3x24 jam satgas mampu mengeksekusi kekurangan hak tagih negara senilai Rp76 triliun.Kalangan ekonom pun meminta kepada pemangku kebijakan untuk bertindak cepat dan taktis dalam rangka memulihkan hak tagih negara tersebut. Perpanjangan pun menjadi satu-satunya solusi cermat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai perpanjangan masa kerja Satgas BLBI memang mendesak sehingga tidak ada pekerjaan rumah ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Di sisi lain, Bhima tidak menampik bahwa upaya untuk mengambil alih Rp110 triliun cukup sulit apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi instrumen lain. Di sisi lain, perpanjangan masa tugas itu juga patut diimbangi dengan gerak lincah satgas agar pengambilalihan hak negara bisa akseleratif.

Tahun lalu, pemangku kebijakan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN), yang bisa menjadi pisau untuk senjata perampas aset BLBI.Dalam regulasi itu, pemerin-tah secara sah dapat mengalienasi hak serta keberadaan debitur apabila tidak kooperatif. Tindakan keperdataan meliputi tidak memperoleh hak atau pelayanan dari lembaga jasa keuangan. Berdasarkan catatan Bisnis, ada delapan obligor BLBI yang menetap di negara tersebut. Persoalannya, tidak semua obligor kooperatif dengan Pemerintah Indonesia.Instrumen regulasi lain adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kunjung dibahas meski telah menerima Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo.Faktanya, rancangan RUU itu menjadi senjata tambahan yang bisa mempermudah fungsi Satgas BLBI. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah untuk melakukan penelusuran aset guna mengoptimalisasi hasil kerja satgas.

Di tengah performa pasar modal yang kurang optimum sepanjang 2023 ini, jumlah investor ternyata terus bertambah. Mereka memilih berinvestasi di instrumen saham, reksa dana, hingga surat berharga seperti obligasi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan jumlah single investor identification (SID) atau identitas resmi investor pasar modal indonesia tumbuh 14,04% secara year-on-year menjadi 11,75 juta per 5 Oktober 2023. Jumlah SID memang menunjukkan pertambahan signifikan yang konsisten dalam 5 tahun terakhir. Jika pada 2019 tercatat sebesar 2,48 juta, maka pada 2020 mencapai 3,88 juta dan 2021 sebesar 7,48 juta SID, dan kini di atas 7,5 juta SID. Ada sejumlah hal yang menarik bahwa kenaikan jumlah SID tersebut tidak hanya terlihat dari minat para investor tradisional dan terpusat di Jakarta dan sekitarnya. Dari sisi demografi, data KSEI per September 2023 menunjukkan bahwa investor pasar modal di Indonesia didominasi oleh milenial 31—40 tahun dan Gen Z dengan usia 30 tahun ke bawah dengan jumlah mencapai lebih dari 80%. Hal tersebut sejalan dengan tingkat pendidikan investor yang didominasi oleh lulusan sekolah menengah umum (SMU) dengan jumlah 60,28%. Kepemilikan aset investor muda pada 2023 ini cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini memperlihatkan peningkatan antusiasme investor muda. Dari sisi pekerjaan, 32,86% investor merupakan pegawai, diikuti dengan pelajar sebesar 26,50%. Selain itu, kenaikan yang signifikan juga terlihat dari jumlah SID di daerah. Di Provinsi Sumatra Barat misalnya, mengacu pada data KSEI, jumlah investor berdasarkan SID C-Best meningkat 48% dalam dua tahun terakhir, dari 50.734 pada akhir 2021 menjadi 74.819 pada akhir November 2023. Lonjakan signifikan juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. Di wilayah Malang misalnya, jumlah investor September 2023 tumbuh dua digit sebesar 19,34% mencapai 253.698 SID. Kita mengapresiasi pertumbuhan investor yang signifikan di daerah tak lepas dari peran OJK, Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan semua pihak yang berkepentingan dalam memajukan dan mengembangkan pasar modal di Tanah Air.   Di sisi lain, isu perlindungan investor masih menjadi tantangan yang tidak boleh disepelekan. Kita berharap regulator terus memperkuat kerangka hukum dan koordinasi dengan seluruh pihak untuk mendukung efektivitas penegakan hukum dan perlindungan investor. Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola dan integritas pelaku industri pasar modal dan peningkatan literasi keuangan di bidang pasar modal harus diupayakan secara berkelanjutan.

Ledakan tungku smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, menggambarkan minimnya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Ledakan tungku ini pun bukan kali pertama terjadi. Peningkatan kompetensi dan jumlah tenaga pengawas mendesak dilakukan. Kemenaker mengusulkan peningkatan kompetensi sekaligus penambahan tenaga pengawas agar insiden seperti ledakan tungku smelter di Morowali, Sulteng, tidak terulang. Hingga saat ini, penyebab insiden yang mengakibatkan belasan pekerja tewas dan puluhan pekerja luka-luka itu masih didalami. Berdasarkan data yang dikumpulkan lembaga Trend Asia dari pemberitaan di media, pada 2015-2022, sebanyak 53 pekerja smelter tewas, yang terdiri atas 40 pekerja Indonesia dan 13 warga negara China. Adapun pada Januari-September 2023, ada 19 kecelakaan di smelter nikel yang membuat 16 orang tewas dan 37 orang terluka. Ledakan smelter nikel di Sulteng terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), salah satu perusahaan tenant atau penyewa yang beroperasi di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Minggu (24/12) pukul 05.30 Wita.

Saat itu pekerja memperbaiki tungku pembakaran dan memasang pelat di bagian tungku formasi nomor 41. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, Rabu (27/12), di Jakarta, mengakui, ledakan itu tidak lepas dari belum optimalnya pengawasan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3). ”Memang betul (pengawasan belum optimal) karena pengawasan ketenagakerjaan itu harus linier dengan perkembangan teknologi yang digunakan sehingga kami sebagai pengawas juga harus linear secara kompetensi. Oleh sebab itu, kami mengusulkan update kompetensi dan penambahan jumlah tenaga pengawasan kepada Kementerian PAN dan RB karena aturannya harus PNS,” katanya. Terkait insiden ledakan tungku smelter di Morowali, Kemenaker menugaskan tim pengawas ketenagakerjaan ke lokasi sejak Senin (25/12) untuk melakukan investigasi. Pihaknya mengumpulkan data mengenai penerapan SMK3 secara lebih lengkap. ”Data yang kami minta, antara lain, job safety analysis (JSA), prosedur standar operasional (SOP), terutama saat memperbaiki tungku smelter,” katanya. (Yoga)