Komisi Pemilihan Umum memastikan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 tahap II yang, antara lain, mencakup surat suara, masih berada di rentang waktu yang direncanakan. Kendati begitu, Badan Pengawas Pemilu mendorong KPU memitigasi potensi kerawanan distribusi logistik agar tiba tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, kualitas, dan sesuai dengan prosedur. Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, dihubungi di Jakarta, Rabu (27/12) mengatakan, produksi dan distribusi logistik pemilu tahap kedua dilakukan simultan dengan pengiriman, penyortiran, dan pelipatan surat suara di KPU kabupaten / kota. Logistik tahap kedua berupa surat suara, sampul, formulir, alat bantu tunanetra, serta daftar pasangan calon dan daftar calon tetap (DCT). Adapun produksi dan distribusi logistik pemilu tahap pertama berupa kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta, dan segel sudah tuntas.  Yulianto menuturkan, produksi dan pengiriman logistik pemilu tahap kedua ke KPU kabupaten / kota telah berlangsung sejak 15 November 2023 dan dijadwalkan selesai 14 Januari 2024.

Dilanjutkan dengan proses sortir lipat, pengepakan, dan distribusi ke tempat pemungutan suara mulai 15 Januari hingga 13 Februari 2024. Data yang dihimpun KPU hingga Senin (25/12) menunjukkan, produksi lima jenis surat suara rata-rata mencapai 66 % dan separuhnya telah didistribusikan ke KPU kabupaten / kota. Produksi 10 jenis formulir berkisar 23 % hingga 95 %, alat bantu tunanetra berkisar 35 % hingga 46 %, daftar pasangan calon pilpres 98 %, serta DCT anggota DPR dan DPD sudah 100 %. ”Produksi dan distribusi logistik pemilu masih sesuai timeline. Sebagian besar di antaranya bahkan sudah dikirim ke gudang KPU kabupaten/kota,” kata Yulianto. KPU juga akan segera mengganti 31.276 surat suara pemilihan presiden dan 31.276 surat suara pemilihan anggota DPR untuk pemilih di Taipei yang dinyatakan rusak, karena dikirim lewat pos oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri Taipei, Taiwan, sebelum jadwal yang ditentukan, yakni 2-11 Januari 2024. (Yoga)

Penataan skema distribusi liquefi ed petroleum gas atau LPG 3 kilogram dengan menggunakan verifi kasi data sistem PT Pertamina (Persero) masih menyisakan pekerjaan rumah. Pendataan yang dilakukan sejak Maret 2023 dinilai masih belum efektif menjaring konsumen produk bersubsidi itu. Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) membeberkan bahwa pangkalan atau sub penyalur LPG 3 kilogram tetap membuka pendataan baru bagi masyarakat yang belum terdaftar ke dalam sistem Pertamina agar bisa membeli produk yang biasa disebut gas melon.Ketua Bidang Elpiji DPP Hiswana Migas Heddy S Hedian mengakui bahwa pendataan yang telah berjalan selama ini belum bisa menjaring sebagian besar konsumen LPG 3 kilogram di tengah masyarakat.“Masalahnya, masih banyak orang yang belum terdaftar karena berbagai macam alasan,” katanya, Rabu (27/12).Dia memberi contoh sebagian masyarakat yang merasa enggan untuk mendaftar lantaran ragu untuk memberikan informasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya. Alasannya, KTP dianggap berisi data rahasia yang rentan untuk disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Seperti diketahui, program pembelian LPG 3 kilogram lewat verifikasi data pada sistem Pertamina bakal efektif dilakukan 1 Januari 2024. Pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) sendiri sudah dilakukan oleh otoritas hilir migas sejak Maret tahun ini. Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga mencatat jumlah transaksi LPG 3 kilogram melalui merchant apps Pertamina telah mencapai 28,7 juta orang per akhir Desember 2023. “Sejak 1 Maret 2023 hingga 26 Desember 2023 tercatat sudah ada pembelian sebanyak 47,1 juta tabung LPG 3 kilogram,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dikonfi rmasi.Irto menjelaskan bahwa perseroan bakal melanjutkan program pendataan tahun depan, meski otoritas hilir migas berencana untuk membatasi penjualan tabung gas subsidi itu pada masyarakat telah terdaftar 1 Januari 2024. Di sisi lain, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, pendataan lewat KTP sebagai syarat akses tabung gas subsidi itu relatif dinamis. Selain itu, akses untuk pendataan juga terbatas. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan keandalan penyaluran atau distribusi dari tabung subsidi tersebut di tengah masyarakat nantinya. Adapun, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bahwa aturan soal verifi kasi pembelian LPG 3 kilogram tidak diarahkan untuk membatasi akses pembelian tabung gas subsidi itu di tengah masyarakat.Eddy mengatakan bahwa perlu regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur pembatasan pembelian LPG 3 kilogram kepada masyarakat mampu.

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang diharapkan berlangsung aman dengan proyeksi penurunan suku bunga dan inflasi yang terjaga dapat menjadi katalis bagi para pelaku usaha untuk tak lagi bersikap wait and see sehingga pertumbuhan kredit berpotensi terus melaju. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini stabilitas politik yang ditopang oleh makin kondusifnya iklim usaha akan memudahkan pencapaian target laju kredit perbankan di atas dua digit. Dalam wawancara kepada Bisnis, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan keyakinan tersebut sejalan dengan rencana bisnis bank yang menunjukkan hampir semua bank menargetkan pertumbuhan kredit di atas 10% pada 2024. Sasaran dua digit tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi laju kredit saat ini.

Bank Indonesia mencatat kredit perbankan tumbuh 9,74% secara tahunan pada November 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 8,99%. Peningkatan pembiayaan tersebut didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi dan rumah tangga.Perhelatan pesta politik diyakini akan mendorong sisi pengeluaran yang pada gilirannya menggerakkan konsumsi sebagai salah satu motor roda pertumbuhan ekonomi. Menggeliatnya sisi konsumsi tersebut akan berjalan mulus di tengah tren suku bunga pada tahun depan yang diperkirakan melandai seperti yang disampaikan The Fed dalam sidang Federal Open Market Committee terakhir. Pada 14 Desember 2023, Bank Sentral AS mengisyaratkan untuk memangkas suku bunga sebanyak tiga kali tahun depan. Sikap dovish The Fed tersebut jauh lebih lunak dibandingkan dengan pertemuan pada November lalu. Kala itu, The Fed bahkan menegaskan masih terlalu prematur memikirkan pemangkasan suku bunga.

Intermediasi merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan bank melalui cara penarikan atau penghimpunan dana dari para penabung. Kemudian, dana yang dihimpun ini disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Kuatnya laju kredit ini juga tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang secara konsisten berada di atas 5%. Realisasi inflasi yang stabil ini merupakan bekal kuat bagi Tanah Air untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pada tahun depan, tingkat inflasi bahkan diproyeksikan bisa lebih ditekan dengan sasaran 2,5% ± 1%. Tingkat inflasi terkendali menjadi salah satu faktor penting bagi laju ekspansi konsumsi yang menjadi salah satu penggerak produk domestik bruto. Salah satu kunci tercapainya angka pertumbuhan tersebut yakni pada konsumsi masyarakat yang juga membutuhkan pembiayaan usaha.

Harga kebutuhan pokok yang naik sejak beberapa bulan lalu masih melanjutkan tren kenaikan. Beberapa harga komoditas tak kunjung turun, di antaranya cabai, bawang, dan beras. Tingginya harga komoditas tersebut membuat daya beli masyarakat menurun. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jaktim, Selasa (26/12) harga eceran cabai rawit merah berkisar Rp 75.000-Rp 80.000 per kg, jauh lebih tinggi dibandingkan harga normal pada hari-hari biasa yang berkisar Rp 40.000-Rp 50.000 per kg. ”Sudah sebulan lebih harga cabai naik. Sampai sekarang belum turun. Harga dari pemasoknya juga masih tinggi,” kata Wahyudin (33), penjual cabai di Pasar Induk Kramat Jati. Di Pasar Kramat Jati, harga cabai rawit merah Rp 90.000 per kg. Meski lebih mahal dibandingkan dengan di pasar induk, harga itu lebih baik daripada beberapa hari sebelumnya. Wiwin (42), pedagang, mengatakan, tiga hari lalu harga cabai rawit merah Rp 100.000 per kg.

”Kemarin-kemarin harganya sampai Rp 150.000 per kg. Ini sudah mulai turun meskipun masih tinggi. Pas Tahun Baru belum tahu, mungkin nanti bisa naik lagi,” kata Wiwin. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik. Di Pasar  Induk Kramat Jati, harga bawang merah Rp 40.000 per kg dan harga bawang putih Rp 33.000-Rp 35.000 per kg, naik hingga rata-rata Rp 5.000 per kg dibandingkan sebelum Natal. Di Pasar Kramat Jati, harga bawang merah dan bawang putih sama-sama Rp 40.000 per kg atau naik Rp 5.000 per kg. ”Biasanya orang beli sekilo, sekarang paling seperempat atau setengah kilo,” kata Anik (50), salah satu pedagang di Pasar Kramat Jati. Di tempat itu, harga beras juga masih tinggi. Harga beras pandan wangi Rp 16.000 per kg, IR42 Rp 14.500 per kg, dan Bulog Rp 13.000 per kg. Harga itu masih jauh dari HET zona I untuk beras medium, yakni Rp 10.900.

Kenaikan harga juga terjadi sejak September lalu. ”Ini bukan naik lagi namanya, tapi enggak terkendali. Harga beras kalau naik enggak pernah turun lagi,” kata Udin (51), pedagang beras di Pasar Kramat Jati.Tingginya harga bahan pokok  membuat sejumlah warga membatasi jumlah pembelian.  Riana (34), warga Kebayoran Lama, misalnya, hanya membeli cabai merah seperempat kg. Ia mengaku mengurangi membuat menu sambal karena harga cabai masih ”pedas”. Menurut dia, tak mudah mengatur uang belanja di tengah lonjakan harga bahan pokok. Ia harus pintar-pintar mengatur uang belanja agar pengeluaran tidak membengkak. ”Saya belanja sayur dan lauk yang harganya terjangkau, yang penting cukup untuk sekeluarga,” ucapnya. (Yoga)

Biaya hidup tinggi memaksa warga Jakarta bersiasat agar bisa bertahan. Ada yang mencari cuan tambahan dengan mencari pekerjaan sampingan hingga memilih hidup prihatin guna menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran. Noer (50), penjual rujak ulek di Pasar Rawajati, Pancoran, Jaksel, menjual tiap porsi rujak ulek Rp 15.000. Sudah 35 tahun Noer menjadi pedagang rujak ulek. Dari sana ia membiayai hidupnya dan keluarga. Ia memilih hidup sendiri, sementara istri dan anak di Brebes, Jateng. ”Biaya hidup di Brebes lebih murah dibanding harus tinggal di Jakarta,” kata ayah tiga anak ini, Selasa (26/12). Penghasilannya per hari berkisar Rp 100.000-Rp 150.000 per hari, tergantung jumlah pelanggan yang datang. Agar bisa mengirim uang ke keluarganya, Noer memilih hidup dengan biaya makan tak lebih dari Rp 50.000 per hari dan tinggal di kosan kecil Rp 1,5 juta per bulan. Noer merasa biaya hidup di Jakarta setiap tahun kian tinggi. ”Jika menjual rujak tidak lagi cukup, saya memilih pulang ke Brebes,” ucapnya. Yeski Kelsederi (31), warga Pancoran, Jaksel, juga harus mengelola keuangan agar gajinya sebagai ASN cukup untuk sebulan. Dalam sebulan, ia mengeluarkan uang Rp 15 juta-Rp 20 juta. ”Beruntung suami saya juga bekerja sehingga kami bisa berbagi beban,” lanjutnya. Melihat dari komposisi kebutuhan, biaya tertinggi adala untuk makan dan biaya transpor sehari-hari, biaya untuk sekolah bagi anak tunggalnya, sewa rumah, dan tagihan listrik.

”Terkadang, untuk memenuhi kebutuhan, suami saya mencari pekerjaan tambahan di luar kantornya,” ujar Yeski. Di kawasan padat penduduk, sejumlah warga memilih tinggal berdesakan di satu rumah. Fenomena ini terlihat di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakpus. Irma Suryani (55) tinggal bersama 11 anggota keluarganya di rumah dua lantai dengan luas 22 meter persegi dengan kamar mandi 1 x 1 meter yang digunakan bersama empat tetangga. Mereka memilih hidup berdesakan guna menekan biaya. Di wilayah itu, sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang, pengamen, dan tukang parkir. Berdasarkan Survei Biaya Hidup Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, kebutuhan biaya hidup rumah tangga di Jakarta mencapai Rp 14,88 juta per bulan., tertinggi di Tanah Air. Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, meminta Pemprov DKI Jakarta mencermati kenaikan biaya hidup itu karena tidak sebanding dengan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 5.067.381. Biaya hidup di Jakarta bertambah Rp 1,43 juta dari survei tahun 2018 sehingga menjadi Rp 14,88 juta, sedangkan UMP bertambah Rp 1.419.346 dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp 5.067.381. ”Perlu ditinjau lagi besaran upah di Jakarta. Harus ada penyesuaian dengan tuntutan biaya hidup. (Yoga)

Rencana relokasi pedagang Pasar Mardika di Ambon, Maluku, ke gedung baru masih menghadapi kendala karena persoalan data dan harga sewa kios pasar yang dinilai terlalu mahal. Pedagang pun terpaksa berjualan di luar pasar. DPRD Maluku membentuk panitia khusus guna mengungkap persoalan relokasi tersebut. Pasar Mardika menurut rencana menjadi pasar modern pertama di Maluku. Revitalisasi pasar ini jadi salah satu program modernisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat di provinsi tersebut. Dari pantauan di lapangan, Selasa (26/12) pembatas berupa seng yang sebelumnya menutupi gedung baru Pasar Mardika sudah dibongkar. Pedagang Pasar Mardika, Fatimah Maraban (40), menjelaskan, dirinya menjadi salah satu pedagang yang akan pindah ke pasar baru ini. Fatimah yang masih berdagang tepat di luar Pasar Mardika berharap dirinya dan puluhan pedagang lain bisa segera menempati gedung baru tersebut.

Proses relokasi dari sisi jalan ke dalam gedung terhambat akibat adanya permasalahan biaya sewa dan sengkarut pendaftaran kios. Adanya perbedaan data penyewa membuat pemerintah melakukan pendataan uang. ”Belum ada jadwal pasti mengenai penempatan pedagang karena sempat ada penundaan registrasi dan verifikasi data ulang. Dalam waktu dekat akan pendataan ulang lagi. Harapannya, bisa segera ditempati karena beberapa pedagang juga sudah membayar sewa untuk masuk ke dalam,” tuturnya. Pengelola Pasar Mardika menetapkan biaya sewa sebesarRp 600.000 per bulan untuk sewa kios buah dan sayur serta Rp 1,2 juta per bulan untuk kios bahan-bahan kebutuhan pokok. Menurut rencana, puluhan pedagang yang masih berjualan di sisi jalan akan dipindahkan ke gedung baru ini. Halimah Kailulu (42), pedagang buah, mengatakan, biaya sewa tersebut masih terlalu besar untuk dirinya yang memiliki penghasilan tidak tetap. Ia berharap pemerintah dan pengelola dapat memberikan harga yang sesuai nilai keekonomian pedagang. (Yoga)

Kementerian ESDM memastikan mulai 1 Januari 2024 hanya pembeli yang terdata atau menunjukkan KTP yang bisa membeli gas elpiji 3 kg. Di sisi lain, sosialisasi masih perlu dilakukan agar program yang bertujuan supaya elpiji bersubsidi tersalur secara tepat sasaran itu berjalan optimal. Pendataan konsumen elpiji 3 kg telah dilakukan sejak 1 Maret 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023 sehingga nantinya hanya yang terdata atau menunjukkan KTP yang dilayani. Menurut data Kementerian ESDM, per November 2023, sebanyak 27,8 juta pengguna elpiji 3 kg telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di penyalur/pangkalan resmi. Ketua Bidang Elpiji Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Heddy Shedian, dihubungi di Jakarta, Selasa (26/12) mengatakan, uji coba pembelian elpiji 3 kg dengan menunjukkan KTP telah dilakukan sejak Oktober 2023. Diakuinya, masih ada sebagian kecil masyarakat yang enggan melakukannya (membeli dengan menunjukkan KTP). Namun, edukasi dan pemahaman akan terus diberikan.

”Ada sedikit keengganan masyarakat menunjukkan KTP karena khawatir, mengingat KTP adalah identitas bersifat privasi, (dikaitkan) dengan kondisi tahun politik saat ini. Namun, konsumen tetap diberikan edukasi dan sosialisasi atas program ini agar memahami bahwa barang bersubsidi (harus) tepat  sasaran,” ujar Heddy. Sosialisasi akan terus diberikan hingga sepenuhnya diterapkan mulai Januari 2024. Menurut Heddy, sosialisasi tersebut akan dibantu berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaannya optimal. Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (22/12), menuturkan, penerapan kebijakan tersebut disertai dengan sistem pendataan konsumen. Dengan demikian, diharapkan celah-celah yang membuat penyaluran elpiji ”melon” dapat ditutup sehingga hanya warga yang berhak yang dapat membeli elpiji bersubsidi itu. (Yoga)

Korban tewas akibat ledakan tungku peleburan nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, bertambah lima orang. Total korban tewas menjadi 18 orang dan puluhan lainnya dirawat secara intensif. Disnakertrans Sulteng mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Ledakan tungku smelter itu terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Minggu (24/12), salah satu tenant atau penyewa yang beroperasi di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Kadisnakertrans Sulteng Arnold Firdaus mengatakan, pihaknya cukup rutin mengawasi dan memantau lokasi industri, termasuk di wilayah IMIP. Terbaru, tim telah ditugasi melakukan pengecekan berkala pada awal Desember lalu. ”Berdasarkan pemantauan dan pengawasan selama ini, sistem K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di IMIP lumayan bagus, tidak ada masalah dan berjalan sesuai aturan. Hanya saja, harus diakui juga pengawasan kami belum sempurna,” kata Arnold, dihubungi Selasa (26/12) petang dari Kendari, Sultra.

Menurut Arnold, pemantauan dan pengawasan di wilayah Morowali dilakukan UPT Wilayah II. Unit kerja yang beranggotakan lima orang ini mengawasi tujuh kabupaten. Di sisi lain, kawasan industri dan fasilitas pemurnian nikel di beberapa kabupaten tersebut tidak hanya IMIP. ”Untuk IMIP saja itu tidak cukup satu hari untuk pantau semua. Jadi, memang ada keterbatasan dari kami juga, baik operasional maupun anggaran,” ucapnya. Saat ini Disnakertrans Sulteng fokus pada pemantauan bersama tim Kemenaker yang telah tiba di lokasi kejadian. Hal itu untuk mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang merenggut banyak nyawa itu. ”Ke depan, agar kawasan industri besar seperti IMIP diawasi secara terpadu bersama pemerintah pusat karena kami di daerah memiliki banyak keterbatasan untuk memantau kawasan, apalagi yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional,” ujarnya. (Yoga)

Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kembali menyapa pemilih di wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi penyumbang suara. Daerah-daerah itu, antara lain, menjadi basis suara partai politik pengusung, basis suara pada pemilu presiden sebelumnya, dan memiliki kantong-kantong komunitas pendukung yang kuat. Pada Sabtu-Senin (23-25/12) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, memulai kampanye di Jateng. Muhaimin berkampanye di Kudus, Demak, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang, sedangkan Anies berkampanye di Brebes, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Rembang. Anies-Muhaimin juga  mendapatkan dukungan pengasuh Popes Lirboyo, Kediri; Ponpes Al Falah Ploso, Kediri; Ponpes Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Magelang; dan Ponpes Ma’hadul ’Ulum Asy-Syar’iyyah Rembang.

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkampanye pula di Jateng, khususnya di SoloRaya. Ganjar menghadiri apel siaga kader PDI-P di Surakarta, Minggu (24/12). Mantan Gubernur Jateng itu juga menggelar pertemuan dengan tim pemenangan cabang, calon anggota legislatif, partai koalisi, dan sukarelawan se-Sragen, Senin (25/12). Calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak melakukan kampanye dua hari terakhir. Seusai debat cawapres, Gibran berkampanye di DKI Jakarta dan Manado, Sabtu (23/12). Sementara itu, Prabowo diagendakan kampanye di Aceh, Selasa (26/12), salah satu wilayah yang memenangkannya di Pilpres 2019. Dalam pidatonya di Sragen, Ganjar meminta pendukungnya untuk mempertahankan suara pemilih di Solo Raya guna mendukung kandidat yang diusung PDI-P. Seluruh pengurus, kader, dan simpatisan diminta mengunci ”kandang banteng” bersama parpol koalisi.

Pada Pemilu 2019, PDI-P menjadi parpol pemenang di Jateng dengan raihan 5,8 juta suara, diikuti PKB yang menempati urutan kedua dengan raihan 2,7 juta suara. Anies mengatakan, suara pemilih Jateng tak hanya didominasi satu parpol. PKB yang menjadi salah satu parpol pengusung Anies-Muhaimin (AMIN) juga memiliki kekuatan yang tak kalah dengan PDI-P di Jateng karena berada di urutan kedua. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Juri  Ardiantoro, mengatakan, semua daerah ingin dikunjungi karena memiliki prioritas yang sama. Namun, ada keterbatasan waktu kampanye yang singkat dan tugas negara yang masih dijalankan Prabowo-Gibran. (Yoga)