Teka-teki perihal masa depan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia masih tak pasti. Perpanjangan yang diharapkan pun belum mendapat lampu hijau dari Kepala Negara, meski urgensi untuk menambah napas kinerja petugas sangatlah tinggi. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021, dan berakhir pada 31 Desember 2023.Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, di tingkat kementerian teknis yang mencakup Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM telah mencapai kata sepakat untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI.Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi mitra kerja dari satgas pun memberikan dukungan penuh agar masa bakti tim khusus tersebut diperpanjang. Apalagi, kinerja Satgas BLBI sejauh ini masih terbilang biasa-biasa saja. Dari total hak tagih negara yang harus dikejar senilai Rp110 triliun, satgas baru berhasil mengeksekusi senilai Rp34 triliun atau sektar 30%.Inilah kemudian yang mendasari tingginya urgensi dari perpanjangan masa tugas tersebut. Terlebih, pemanggilan yang dilakukan terhadap obligor/debitur tak sepenuhnya berjalan mulus. Banyak pula yang mangkir atau tidak diketahui keberadaannya.

Sejatinya, sejumlah pejabat Satgas BLBI telah aktif bergerilya meminta dukungan perpanjangan. Ketua Satgas BLBI sekaligus Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, misalnya, telah mengusulkan hal itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Pun dengan Mahfud Md, Menkopolhukam sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, beberapa waktu lalu langsung berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta perpanjangan. Hanya saja, hingga detik ini masih belum ada legalitas hitam di atas putih perihal permintaan tersebut.  Sementara itu, masa kerja Satgas BLBI hanya menyisakan 3 hari. Rasanya mustahil dalam 3x24 jam satgas mampu mengeksekusi kekurangan hak tagih negara senilai Rp76 triliun.Kalangan ekonom pun meminta kepada pemangku kebijakan untuk bertindak cepat dan taktis dalam rangka memulihkan hak tagih negara tersebut. Perpanjangan pun menjadi satu-satunya solusi cermat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai perpanjangan masa kerja Satgas BLBI memang mendesak sehingga tidak ada pekerjaan rumah ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Di sisi lain, Bhima tidak menampik bahwa upaya untuk mengambil alih Rp110 triliun cukup sulit apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi instrumen lain. Di sisi lain, perpanjangan masa tugas itu juga patut diimbangi dengan gerak lincah satgas agar pengambilalihan hak negara bisa akseleratif.

Tahun lalu, pemangku kebijakan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN), yang bisa menjadi pisau untuk senjata perampas aset BLBI.Dalam regulasi itu, pemerin-tah secara sah dapat mengalienasi hak serta keberadaan debitur apabila tidak kooperatif. Tindakan keperdataan meliputi tidak memperoleh hak atau pelayanan dari lembaga jasa keuangan. Berdasarkan catatan Bisnis, ada delapan obligor BLBI yang menetap di negara tersebut. Persoalannya, tidak semua obligor kooperatif dengan Pemerintah Indonesia.Instrumen regulasi lain adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kunjung dibahas meski telah menerima Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo.Faktanya, rancangan RUU itu menjadi senjata tambahan yang bisa mempermudah fungsi Satgas BLBI. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah untuk melakukan penelusuran aset guna mengoptimalisasi hasil kerja satgas.

Di tengah performa pasar modal yang kurang optimum sepanjang 2023 ini, jumlah investor ternyata terus bertambah. Mereka memilih berinvestasi di instrumen saham, reksa dana, hingga surat berharga seperti obligasi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan jumlah single investor identification (SID) atau identitas resmi investor pasar modal indonesia tumbuh 14,04% secara year-on-year menjadi 11,75 juta per 5 Oktober 2023. Jumlah SID memang menunjukkan pertambahan signifikan yang konsisten dalam 5 tahun terakhir. Jika pada 2019 tercatat sebesar 2,48 juta, maka pada 2020 mencapai 3,88 juta dan 2021 sebesar 7,48 juta SID, dan kini di atas 7,5 juta SID. Ada sejumlah hal yang menarik bahwa kenaikan jumlah SID tersebut tidak hanya terlihat dari minat para investor tradisional dan terpusat di Jakarta dan sekitarnya. Dari sisi demografi, data KSEI per September 2023 menunjukkan bahwa investor pasar modal di Indonesia didominasi oleh milenial 31—40 tahun dan Gen Z dengan usia 30 tahun ke bawah dengan jumlah mencapai lebih dari 80%. Hal tersebut sejalan dengan tingkat pendidikan investor yang didominasi oleh lulusan sekolah menengah umum (SMU) dengan jumlah 60,28%. Kepemilikan aset investor muda pada 2023 ini cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini memperlihatkan peningkatan antusiasme investor muda. Dari sisi pekerjaan, 32,86% investor merupakan pegawai, diikuti dengan pelajar sebesar 26,50%. Selain itu, kenaikan yang signifikan juga terlihat dari jumlah SID di daerah. Di Provinsi Sumatra Barat misalnya, mengacu pada data KSEI, jumlah investor berdasarkan SID C-Best meningkat 48% dalam dua tahun terakhir, dari 50.734 pada akhir 2021 menjadi 74.819 pada akhir November 2023. Lonjakan signifikan juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. Di wilayah Malang misalnya, jumlah investor September 2023 tumbuh dua digit sebesar 19,34% mencapai 253.698 SID. Kita mengapresiasi pertumbuhan investor yang signifikan di daerah tak lepas dari peran OJK, Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan semua pihak yang berkepentingan dalam memajukan dan mengembangkan pasar modal di Tanah Air.   Di sisi lain, isu perlindungan investor masih menjadi tantangan yang tidak boleh disepelekan. Kita berharap regulator terus memperkuat kerangka hukum dan koordinasi dengan seluruh pihak untuk mendukung efektivitas penegakan hukum dan perlindungan investor. Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola dan integritas pelaku industri pasar modal dan peningkatan literasi keuangan di bidang pasar modal harus diupayakan secara berkelanjutan.

Ledakan tungku smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, menggambarkan minimnya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Ledakan tungku ini pun bukan kali pertama terjadi. Peningkatan kompetensi dan jumlah tenaga pengawas mendesak dilakukan. Kemenaker mengusulkan peningkatan kompetensi sekaligus penambahan tenaga pengawas agar insiden seperti ledakan tungku smelter di Morowali, Sulteng, tidak terulang. Hingga saat ini, penyebab insiden yang mengakibatkan belasan pekerja tewas dan puluhan pekerja luka-luka itu masih didalami. Berdasarkan data yang dikumpulkan lembaga Trend Asia dari pemberitaan di media, pada 2015-2022, sebanyak 53 pekerja smelter tewas, yang terdiri atas 40 pekerja Indonesia dan 13 warga negara China. Adapun pada Januari-September 2023, ada 19 kecelakaan di smelter nikel yang membuat 16 orang tewas dan 37 orang terluka. Ledakan smelter nikel di Sulteng terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), salah satu perusahaan tenant atau penyewa yang beroperasi di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Minggu (24/12) pukul 05.30 Wita.

Saat itu pekerja memperbaiki tungku pembakaran dan memasang pelat di bagian tungku formasi nomor 41. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, Rabu (27/12), di Jakarta, mengakui, ledakan itu tidak lepas dari belum optimalnya pengawasan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3). ”Memang betul (pengawasan belum optimal) karena pengawasan ketenagakerjaan itu harus linier dengan perkembangan teknologi yang digunakan sehingga kami sebagai pengawas juga harus linear secara kompetensi. Oleh sebab itu, kami mengusulkan update kompetensi dan penambahan jumlah tenaga pengawasan kepada Kementerian PAN dan RB karena aturannya harus PNS,” katanya. Terkait insiden ledakan tungku smelter di Morowali, Kemenaker menugaskan tim pengawas ketenagakerjaan ke lokasi sejak Senin (25/12) untuk melakukan investigasi. Pihaknya mengumpulkan data mengenai penerapan SMK3 secara lebih lengkap. ”Data yang kami minta, antara lain, job safety analysis (JSA), prosedur standar operasional (SOP), terutama saat memperbaiki tungku smelter,” katanya. (Yoga)

Lonjakan harga pangan membuat ”emak-emak” kalang kabut. Mereka harus mengeluarkan sejuta akal demi mengatur keuangan, mulai dari berburu promo diskon, membatasi uang belanja, hingga menakar kebutuhan sambal. Riana (34) tersenyum kecut saat berbelanja di Pasar Kebayoran Lama, Jaksel, Selasa (26/12) siang, uang Rp 100.000 di dompetnya belum cukup membeli semua daftar kebutuhannya. Ia hanya membeli satu ayam potong, setengah kg telur ayam, setengah kg bawang merah dan bawang putih, serta seperempat cabai. Beberapa sayuran yang ia beli pun hanya setengah porsi biasanya. Sisa uangnya Rp 50.000 juga digunakan membeli tempe dan bumbu masak lainnya. ”Uang belanja sayur, lauk, dan kebutuhan dapur saya patok Rp 150.000 per minggu. Kalau tidak begitu, bisa lebih besar pasak daripada tiang,” ucap Riana menganalogikan biaya hidup yang semakin membengkak.

Data infopangan.jakarta.go.id per Selasa (26/12) mencatat kenaikan harga cabai rawit merah, cabai merah besar, hingga bawang merah di sejumlah pasar. Harga cabai merah keriting, naik Rp 4.000 menjadi Rp 44.000 per kg dibandingkan sehari sebelumnya. Harga beras medium mencapai Rp 13.000 per kg atau di atas HET, Rp 10.900 per kg. Di tengah lonjakan harga pangan itu, Riana mengaku tak mudah mengatur uang belanja. Hampir separuh gaji suaminya sudah terpakai untuk membayar kontrakan, tagihan listrik, pulsa, dan internet. Ia harus pintar-pintar mengatur agar kebutuhan bulanan keluarga tak lebih dariRp 2 juta, agar dia masih bisa menabung minimal Rp 100.000 setiap bulan.

Ia tak hanya berbelanja ke pasar tradisional, tetapi juga supermarket demi berburu diskon membeli minyak goreng, gula pasir, detergen, tisu, dan makanan ringan. Riana juga mengejar hadiah jika membeli produk tertentu. Tidak hanya konsumen, pedagang makanan pun harus berhemat. Solikhah (35), pemilik warung makan Magelang di Pasar Kramat Jati, Jakarta, mengaku kerepotan akibat ”pedasnya” harga cabai. ”Naiknya harga cabai 2 bulan lalu membuat saya harus mengurangi porsi membuat sambal. Jika biasanya buat sam bal pakai cabai 1 kg, sekarang hanya setengahnya,” katanya. Porsi sambal kepada pembeli pun berkurang. ”Jika dahulu setiap porsi makan bisa 1-2 sendok makan berisi sambal, saat ini paling hanya dua sendok teh. Kalau mau nambah, ya, harga makanannya dinaikkan,” kata Solikhah. (Yoga)

Sejumlah program Kemensos sepanjang 2023 seperti perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial telah mencapai target yang ditentukan. Akan tetapi, permasalahan data penerima dan posisi politis anggaran perlu dibenahi agar tidak sekadar menjadi kementerian penyalur bansos. Anggaran Kemensos sepanjang tahun anggaran 2023 sekitar Rp 62,74 triliun atau 79 % dari total anggaran sebesar Rp 79,41 triliun per November 2023. Anggaran tersisa diproyeksikan terserap hingga 99,10 % pada akhir Desember 2023. Anggaran program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) / Sembako sudah tersalur 99,23 % dari target Rp 45,12 triliun. Sementara Program Keluarga Harapan (PKH) sukses tersalur 98,20 % dari target Rp 28,70 triliun. Sejak 2021, mekanisme pemberian bantuan dibenahi dengan transfer uang langsung ke rekening penerima melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menghindari potensi korupsi bansos, sesuai Perpres No 63 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan social dilakukan secara nontunai.

”Dengan cara ini, bantuan sosial Program Sembako dapat dibelanjakan sesuai kebutuhan pangan keluarga penerima,” kata Mensos Tri Rismaharini dalam temu media, Senin (4/12). Selain itu, Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) 2023 bahkan melebihi target. Sebanyak 61.097 penyandang disabilitas, misalnya, menerima bantuan. Angka ini melebihi target yang sebanyak 51.200 penerima. ”Bantuan rehabilitasi sosial berdasarkan pada asesmen saat membantu seseorang, jadi sifatnya lebih fleksibel berdasarkan kasus orang per orang agar anggaran tersebut dioptimalkan sehingga kelebihan capaian target dapat terjadi,” kata Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Pepen Nazarudin, Kamis (21/12). Kemensos tidak mau hanya memberi masyarakat tanpa membuatnya berdaya. Melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena), lebih dari 10.073 keluarga penerima manfaat dibina untuk mengembangkan kewirausahaan dan mendapat bantuan usaha. Mereka adalah orang-orang yang penghasilannya berada di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK) serta penghasilannya stabil paling tidak tiga bulan. Sebagian besar penerima program Pena itu adalah penyandang disabilitas. (Yoga)

Kementerian ESDM memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan I-2024 bagi golongan pelanggan nonsubsidi ataupun subsidi tidak berubah. Keputusan tersebut bertujuan menjaga daya saing para pelaku usaha, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga tingkat inflasi pada 2024. ”Tarif listrik Januari sampai Maret 2024 diputuskan tetap,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu melalui siaran pers, Rabu (27/12). Dikutip dari laman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), tarif yang berlaku saat ini untuk golongan rumah tangga dengan batas daya 900 volt ampere (VA) adalah Rp 1.352 per kilowatt jam (kWh), daya 1.300 VA dan 2.200 VA sebesar Rp 1.444,70 per kWh, serta daya 3.500-5.500 VA sebesar Rp 1.699,53 per kWh.

Untuk bisnis 6.600 VA-200 kVA adalah Rp 1.444,70 per kWh. Selain tarif tenaga listrik untuk 13 golongan nonsubsidi, tarif untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. ”Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan UMKM,” ujar Jisman. Kementerian ESDM juga mengharapkan PLN melakukan sejumlah langkah efisiensi operasional. Selain itu, memacu penjualan listrik secara lebih agresif dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat. (Yoga)

Meski tahun baru kerap dirayakan dengan gemerlap yang kerap diimbuhi modernitas, wisata kultural dan alam nyatanya tetap difavoritkan wisatawan Indonesia. Yogyakarta dengan begitu banyak candi atau Bali yang dibalut eksotisme misalnya, direncanakan meriah ditingkahi aksi musisi-musisi kondang. Laporan tren perjalanan Oyo Travelopedia, Bali merupakan destinasi utama merayakan Tahun Baru 2023. Platform global yang memberdayakan properti dan akomodasi kecil itu mencatat wisata natural dan budaya menjaditujuan wisata paling disukai turis. Sepadan dengan Airbnb yang menempatkannya di papan atas, Bali termasuk primadona untuk menghabiskan liburan tahun baru kali ini. Tren menunjukkan mereka ingin bermalam di kotakota ikonik yang dekat dengan obyek wisata dan pantai indah.

Pantauan Kompas, Rabu (27/12) siang, akses masuk ke Jalan Maliboro dari Jalan Abu Bakar Ali ditutup karena penuh. Selain di pusat kota, wisatawan juga memadati destinasi di kawasan lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, DIY. Bahkan, lonjakan pengunjung di daerah tersebut telah terjadi sejak 18 Desember lalu. Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM) Wilayah Barat Dardiri  menyebutkan, sejak 18 Desember, wisatawan jip tur lava Merapi paling sedikit 16.000 orang per hari. Bulan-bulan sebelumnya, kunjungan berkisar 10.000-11.000 wisatawan per hari. Tingginya kunjungan diperkirakan sampai tanggal 2 Januari 2024.

Di Danau Toba, Sumatera Utara, dengan panorama alam yang menawan, para pengelola hotel, taman bermain, dan restoran juga gencar berpromosi untuk memikat tamu-tamu. ”Umumnya terpencar-pencar,” ujar Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Kabupaten Samosir Ombang Siboro. Setiap hotel, contohnya, mengadakan pertunjukan musik, gim, dan makan malam. Tak sedikit tamu yang membawa kembang api untuk dinyalakan pada tengah malam.  Di Simalungun, keramaianumumnya terkonsentrasi di Parapat, demikian pula Toba dengan massa yang berhimpun di Balige. ”Kalau hotel, bikinnya mandiri. Trip ke Danau Toba, sepanjang tepiannya yang cantic bisa diamati. Air terjun di Samosir juga bagus,” tutur Ombang. (Yoga)

Jalan di depan kompleks Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jatim, Rabu (20/12) penuh sampah dan lelehan air lindi berbau tidak sedap. Tumpukan sampah itu adalah wujud protes ratusan tukang sampah di Sidoarjo terkait tarif pengiriman sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo. TPA modern itu beberapa hari sebelumnya diresmikan oleh Presiden Jokowi. Rabu pagi itu, 200 tukang angkut sampah dari sejumlah desa berkumpul di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. Mereka membawa serta gerobak berisi sampah yang baru dipungut dari rumah-rumah warga. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi terkait pengenaan tarif angkut sampah ke TPA Griyo Mulyo yang dinilai memberatkan. Koordinator lapangan demonstrasi itu, Dimas, menyatakan kekecewaan mereka karena perwakilan pendemo tak ditemui Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Mereka memprotes kebijakan pemda yang mengenakan tarif pengangkutan sampah dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) atau tempat penampungan sementara (TPS) ke TPA Griyo Mulyo. Pendemo menginginkan biaya angkut itu gratis.

”Tarifnya terlalu tinggi, tidak relevan, sehingga merugikan pengelola TPST,” ujar Dimas. Setelah berorasi, dan tidak kunjung ditemui bupati, peserta aksi menumpahkan lebih dari 5 ton sampah dari truk di sepanjang jalan di depan pendopo. Sampah yang berceceran itu mengotori jalan dan menguarkan bau busuk di sekitar Alun-alun Sidoarjo. Aksi para tukang sampah itu menyiratkan ironi. Sebab, seharusnya mereka menjadi bagian dari solusi dalam pengelolaan sampah di Sidoarjo. Apalagi, Sidoarjo baru saja memiliki TPA sampah yang dikelola secara modern bernama TPA Griyo Mulyo yang pembangunannya di atas lahan seluas 29 hektar ini memakan anggaran Rp 384 miliar dari Kementerian PUPR. Kapasitas TPA 1,65 juta meter kubik dengan daya tampung harian 450 ton.

Pengelola TPA memberlakukan pembayaran sampah berdasarkan volume yang dibuang. Sebagai gambaran, biaya angkut dan pemrosesan sampah per 1 ton Rp 100.000. Pengenaan tarif inilah yang memicu protes dari tukang sampah. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) TPA Griyo Mulyo Hajid Arif Hidayat mengatakan, penentuan tarif sudah sesuai ketentuan perundangan, dihitung secara cermat oleh konsultan dan telah didiskusikan dengan pengelola TPS dan TPS 3R. ”Dari 157 TPS dan TPS 3R, hanya 17 tempat yang protes. Mereka menuntut biayanya digratiskan. Padahal, mereka juga menarik retribusi sampah dari rumah tangga,” ucap Hajid. Pemrosesan sampah tidak bisa digratiskan, sesuai Permendagri serta Perda No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Sidoarjo Bahrul Amig mengatakan, volume sampah rumah tangga di wilayahnya berkisar 600-1.000 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hanya 20 % yang bernilai ekonomi. Sisanya, 80 %, menjadi residu yang menumpuk jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan pengenaan tarif untuk pembuangan sampah di TPA Griyo Mulyo tidak semata soal nominal uang, tetapi bagian upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. (Yoga)

Rilis Economic Outlook terbaru dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 29 November 2023 menyatakan, proyeksi ekonomi global 2024 diprediksi bakal melambat ke level pertumbuhan 2,7 %, setelah pada 2023 diprognosis mencapai 2,9 %. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melandai pada 2024, juga risiko terjadinya hard landing perekonomian global mereda meski tingkat utang masih tinggi dan ketidakpastian suku bunga masih bertahan tinggi. Setelah melandai di 2024, pada 2025 ekonomi dunia diprediksi tumbuh 3,0 %. Pertumbuhan di 38 negara anggota OECD diperkirakan mengalami soft landing. AS diperkirakan bertahan lebih baik dengan prediksi pertumbuhan melambat dari 2,4 % tahun ini menjadi 1,5 % di 2024. Proyeksi ini naik dari 2,2 % pada 2023 dan 1,3 % pada 2024 dalam outlook edisi September 2023.

OECD memandang risiko resesi tidak hilang begitu saja, karena lemahnya pasar perumahan, harga minyak yang tinggi, dan lesunya penyaluran pinjaman. China, perekonomian terbesar di Asia, diperkirakan melambat karena terus bergulat dengan gelembung real estat yang pecah dan rendahnya pengeluaran konsumen menghadapi meningkatnya ketidakpastian prospek ekonomi. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi China turun dari 5,2 % (2023) menjadi 4,7 % (2024) meski naik tipis dari proyeksi September 2023 sebesar 5,1 % dan 4,2 %. Dizona euro, pertumbuhan ekonomi diproyeksi meningkat dari 0,6 % (2023) menjadi 0,9 % (2024) dan 1,1 % (2025) karena Jerman sebagai ekonomi terbesar di Eropa mampu keluar dari resesi tahun ini. OECD memperingatkan, dampak dari kenaikan suku bunga acuan masih belum pasti karena tingginya tingkat pembiayaan bank di zona euro. Hal ini dapat membebani pertumbuhan yang eksesif dari yang diekspektasikan

Perkiraan OECD lebih kompromis ketimbang perkiraan Bank Dunia yang memproyeksikan pertumbuhan global melambat secara signifikan dari 3,1 % pada 2022 menjadi 2,1 % tahun ini, sebelum mengalami pemulihan moderat pada 2024 menjadi 2,4 %. Perlambatan ini dipicu oleh kebijakan moneter yang terus diperketat guna mengendalikan inflasi tinggi. Dana Moneter Internasional (IMF) juga memberikan proyeksi pertumbuhan global lebih rendah, menurun dari 3,5 % (2022) menjadi 3 % (2023) dan 2,9 % (2024), di bawah rata-rata historis 3,8 % (2000-2019). Secara umum, meskipun prospek pertumbuhan negara-negara berbeda damembentuk fragmentasi atau divergensi, hampir seluruhnya memiliki tekanan fiskal yang sama dengan beban utang negara-negara maju (termasuk G7) dan negara-negara berkembang diproyeksikan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Inilah yang menjadi concern IMF yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang kredibel, berkelanjutan dan inklusif, disertai kolaborasi antarnegara dalam memulihkan ekonomi dunia yang divergen. (Yoga)