Biaya manfaat yang dibayarkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat, sedangkan iuran yang diterima stagnan. Akibatnya, selisih biaya JKN makin besar dengan proyeksi Rp 19 triliun pada 2024. Jika tidak diantisipasi, potensi defisit pada dana jaminan sosial kesehatan bisa terjadi. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, biaya manfaat JKN, termasuk biaya promotif dan preventif, pada 2024 diproyeksikan Rp 176,8 triliun. Di sisi lain, biaya iuran yang diterima pada 2024 sebesar Rp 157,8 triliun, diperkirakan selisih biaya manfaat dan iuran Rp 19 triliun. ”Defisit tahun berjalan ini akan menggerus aset neto dari DJS (dana jaminan sosial) kesehatan,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir dalam acara ”Kaleidoskop Jaminan Sosial: Refleksi 1 Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia”, di Jakarta, Kamis (11/1/2024). Untuk itu, semua pemangku kepentingan harus memperhatikan dan memikirkan kondisi ini.

Keuangan BPJS Kesehatan bisa defisit dan terjadi gagal bayar kembali. Potensi defisit membayangi kondisi keuangan DJS kesehatan, karena biaya manfaat yang dibayarkan BPJS Kesehatan terus meningkat, sementara biaya iuran yang diterima tidak bertambah. BPJS Kesehatan melaporkan, biaya jaminan kesehatan yang dibayarkan pada 2023 sekitar Rp 158,8 triliun, meningkat Rp 45,4 triliun dari 2022. Sementara realisasi pendapatan iuran tahun 2023 tercatat Rp 151,4 triliun yang hanya bertambah Rp 7,4 triliun dari tahun sebelumnya. Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memaparkan, biaya manfaat yang naik bisa disebabkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap JKN. Jumlah warga yang memakai layanan kesehatan JKN membesar, dimana pada 2023 sebesar 606,6 juta pemanfaatan.

Ghufron menambahkan, kondisi keuangan DJS kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan cukup baik. Keuangan DJS kesehatan dari besaran aset neto atau aset bersih per 31 Desember 2024 ialah Rp 57,7 triliun. ”Sesuai ketentuan, besaran aset neto saat ini mencukupi untuk 4,36 bulan dari estimasi pembayaran klaim ke depan. Meski begitu, kendali biaya tetap kita pikirkan tanpa mengurangi akses manfaat di masyarakat,” ujarnya. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai, antisipasi harus dipikirkan terhadap potensi defisit DJS kesehatan. Aset neto yang dikelola BPJS Kesehatan tak bisa mengatasi selisih biaya manfaat dan iuran dalam jangka panjang. Kenaikan iuran perlu dipertimbangkan untuk mengatasi defisit. (Yoga)

Sabtu (30/12/2023) pagi, Kereta Api Argo Dwipangga New Generation dengan bodi stainless steel terparkir di Stasiun Jakarta Kota. Tidak hanya eksterior, interior kereta juga menarik perhatian, terutama di kelas luxury yang kapasitas tempat duduknya hanya 26 unit. Kursinya empuk, berbalut kulit sintetis. Tersedia pula bantalan kepala dan sandaran kaki. Penumpang bisa menidurkan kursinya dengan memencet tombol di bawah sandaran tangan. Mereka juga dapat menonton film dari layar di depan atau mengakses internet nirkabel sepuasnya.

”Dengan aplikasi Access by KAI, kita bisa men-track (melacak) perjalanan kereta ini sampai ke tujuan. Fasilitasnya tidak kalah dengan pesawat,” ucap Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo saat mengajak sejumlah awak media mencoba kereta itu. Di restorasi, misalnya, Didiek menunjukkan ruang makan mirip restoran cepat saji. Di belakang meja kasir terpampang gambar digital berbagai menu pada bagian atas. Menu mi godok, sei sapi, serta nasi goreng Parahyangan yang melegenda ada di sana. Aneka minuman juga tersedia. Beginilah potret kereta generasi baru KAArgo Dwipangga yang diluncurkan sejak 13 Desember.

KA ini melayani rute Stasiun Gambir ke Solo Balapan dalam tujuh jam. Harga kelas luxury bisa mencapai Rp 1,5 juta per orang, sedangkan eksekutif sekitar Rp 500.000 per penumpang. Meski lebih mahal dari tiket pesawat, kereta ”mewah” ini tetap laris. Harga pesawat dari Jakarta ke Surakarta mulai dari Rp 850.000 per orang. ”Dulunya hanya satu kereta (luxury), para pelanggan itu selalu mengeluh tidak mendapatkan tempat. Sekarang tiga (kereta) ini selama angkutan Natal dan Tahun Baru itu full (penuh),” ucap Didiek. Selain KA Argo Dwipangga, kelas luxury juga dirasakan di KA Argo Lawu dan KA Taksaka. Selama masa Natal dan Tahun Baru pada 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, kereta luxury ini telah melayani 8.739 penumpang atau rata-rata 485 orang per hari. Tingkat okupansi hampir 100 %. (Yoga)

Dhaup Ageng atau pernikahan agung di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta, turut membawa pesan ihwal pelestarian budaya. Alunan gamelan mengiringi suasana khidmat yang tercipta di tratak Bangsal Sewatama, Rabu (10/1/2024). Bangunan megah berbentuk pendopo di Pura Pakualaman, Yogyakarta, tersebut menjadi saksi berlangsungnya momen istimewa hari itu. Dari arah timur bangsal, Bendoro Pangeran Haryo (BPH) Kusumo Kuntonugroho (27) melangkah perlahan dalam iring-iringan. Sang pengantin pria adalah putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X dan Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati (GKBRAA) Paku Alam. Adapun Paku Alam X adalah Pemimpin Kadipaten Pakualaman sekaligus Wagub Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Saat bersamaan, dari arah barat, sang pengantin perempuan, Laily Annisa Kusumastuti (27), berjalan dalam iring-iringan. Laily adalah putri per-tama Tri Wibowo dan almarhumah Wijayatun Handrimastuti, lulusan Kedokteran UGM Yogyakarta.

Kusumo dan Laily, yang memakai busana basahan, bertemu di tengah, sesuai nama upacara ini, yakni panggih. Upacara adat ini mempertemukan kedua mempelai yang beberapa jam sebelumnya menjalani akad nikah di Masjid Agung Pakualaman. Ini menandai pertama kalinya mereka bertemu sebagai suami-istri. Dalam adat Jawa, panggih merupakan momen sakral pada upacara pernikahan. Sejumlah tata cara adat menyertai,salah satunya tarian Durbala Singkir untuk menyingkirkan kekuatan-kekuatan jahat. Ada pula balangan gantal atau saling melempar gantal di antara kedua mempelai. Gantal adalah lintingan daun sirih yang diikat dengan benang lawe berwarna putih. Balangan gantal mengandung sejumlah makna, antara lain mawas diri, kelanggengan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan. Upacara panggih menjadi puncak Dhaup Ageng yang rangkaiannya berlangsung sejak 3 Januari 2024.

Sebagai salah satu pilar budaya di DIY, Kadipaten Pakualaman menjalankan penuh seluruh pakem tradisi dan budaya Jawa dalam hajatan ini. ”Rangkaian adat dalam upacara pernikahan ini dilaksanakan lengkap dari awal sampai akhir,” ujar Kanjeng Mas Tumenggung Widyo Hadiprojo, anggota panitia Dhaup Ageng Kadipaten Pakualaman. Selain aspek adat istiadat, Dhaup Ageng Kadipaten Pakalaman mengusung kekayaan wastra Nusantara dalam batik yang dikenakan. Sedikitnya ada 11 motif batik baru yang diciptakan khusus untuk Dhaup Ageng ini, oleh GKBRAA Paku Alam. Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ”Veteran” Yogyakarta M Irhas Effendi, yang turut hadir menyebut Dhaup Ageng itu bagian dari pelestarian budaya. ”Acaranya mencerminkan budaya Yogyakarta yang tidak ditemui di daerah lain,” ujarnya. Bagi Irhas, Dhaup Ageng ini memancarkan aura kesakralan kuat sehingga memunculkan kekhidmatan bagi yang menyaksikan langsung. Dia berharap tradisi ini dilestarikan oleh generasi selanjutnya. (Yoga)

Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK selama masa kampanye Pemilu 2024, terjadi kenaikan transaksi keuangan yang besar pada rekening bendahara parpol dan rekening pribadi calon anggota legislatif. Bahkan, PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari 100 caleg dengan nilai total Rp 51 triliun. Data transaksi mencurigakan dari sebagian caleg itu sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum. ”Jika dilihat dari transaksinya RKDK (rekening khusus dana kampanye) memang tidak mencerminkan aktivitas kampanye. Selama kampanye, RKDK cenderung flat (datar). Ternyata, aktivitasnya   ada di rekening anggota parpol, bendahara parpol, ataupun rekening pribadi caleg,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi dalam acara ”Refleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja serta Langkah-langkah Strategis PPATK Tahun 2024” di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Secara umum, Ivan menjelaskan, dari hasil pemantauan PPATK, rata-rata kenaikan transaksi per partai politik berkisar 2.400 % sampai 4.000 % pada 2023 dibanding 2022. Contohnya, transaksi pengurus dan anggota parpol yang semula Rp 1 miliar tiba-tiba melonjak jadi Rp 10 miliar. Transaksi yang semula Rp 100 juta tiba-tiba jadi Rp 2 miliar. PPATK juga menerima laporan transaksi 2022-2023 yang dilakukan caleg yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) yang total transaksinya mencapai Rp 24 triliun. Pada 2022 tercatat Rp 3,8 triliun dan tahun 2023 menjadi Rp 21 triliun. Selain nilai agregat yang meningkat selama tahun politik, PPATK juga berfokus pada laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait dengan tindak pidana tertentu. Contohnya, orang yang sudah terindikasi korupsi tercatat transaksinya meningkat tajam selama pemilu. Laporan transaksi mencurigakan ditemukan PPATK dari 100 caleg yang memiliki jabatan sebagai pengurus korporasi dengan nilai total mencapai Rp 51 triliun. (Yoga)

Pemerintah memberikan santunan lebih dari Rp 16,5 miliar bagi anak-anak yang mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal yang tersebar di 27 provinsi. Selain itu, pemerintah juga berjanji menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tepat secara pencegahan dan perawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Berdasarkan Kepmensos RI No 185/HUK/2023 tentang Pemberian Santunan kepada Korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal, santunan bagi korban meninggal sebesar Rp 50 juta. Sementara korban yang telah sembuh atau masih menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis diberi santunan Rp 60 juta, dengan rincian Rp 50 juta untuk bantuan dan Rp 10 juta untuk biaya transportasi.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam acara Santunan kepada Korban Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal, di Jakarta, Rabu (10/1/2024) mengatakan, pemerintah amat prihatin dengan kasus gangguan ginjal akut yang menimpa banyak anak di 27 provinsi. ”Santunan ini sifatnya murni merupakan bentuk perhatian, kepedulian, dan empati dai pemerintah atas kasus ini. Adapun yang lain, termasuk proses hukum, kita hormati dan ikuti sebagaimana mestinya,” kata Muhadjir. Muhadjir menuturkan, pemerintah berkomitmen memastikan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (Yoga)

Menurut Senior Associate Director Office Services-Tenant Representation Colliers Indonesia Suryo Wibowo dalam konferensi pers, Rabu (10/1/2024) di Jakarta, ”Beberapa tahun terakhir, pasar perkantoran di Jakarta didominasi perusahaan yang berasal dari sektor industri teknologi. Pada saat pandemi Covid-19, di antara perusahaan teknologi (termasuk rintisan) mengurangi luas ruang perkantoran. Sebab, mereka menerapkan bekerja dari rumah ataupun dari mana pun secara total, serta PHK. Sektor industri teknologi bergerak sangat dinamis.” Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, properti perkantoran di Jakarta dan Surabaya masih menghadapi isu meningkatkan tingkat hunian. Total pasokan properti perkantoran di Jakarta sampai 2023 berasal dari proyek yang sedang dalam tahap konstruksi.

Contohnya, Luminary Tower di kompleks Thamrin Nine yang sudah beroperasi, menambah pasok perkantoran di area pusat bisnis sekitar 57.000 meter persegi. Lalu, Jakarta International Tower yang juga telah beroperasi, menambah pasokan seluas 24.740 meter persegi di luar area pusat bisnis. ”Pasokan properti perkantoran di area pusat bisnis Jakarta akan terbatas pada 2024. Penambahan pasokan akan kembali terjadi tahun 2025. Sementara pasokan di luar area pusat bisnis Jakarta akan tetap bertambah tahun depan, tetapi setelah itu akan mulai melambat,” ujarnya. Permintaan properti perkantoran di Jakarta sudah mulai naik tahun ini dibandingkan tiga tahun sebelumnya saat Indonesia terkena pandemi Covid-19. Kenaikan terjadi baik di dalam maupun di luar pusat bisnis Jakarta. Tingkat hunian properti perkantoran di dalam pusat bisnis pada triwulan IV-2023 sudah menyentuh 75,4 5 dan di luar pusat bisnis 75 %. (Yoga)

Selain ketidakpastian ekonomi global hingga tren suku bunga tinggi, industri perbankan di Tanah Air masih menghadapi tantangan dalam upaya memacu fungsi intermediasi. Bank tak akan lagi menerima relaksasi restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Sebelumnya, melalui relaksasi ini, bank-bank dizinkan untuk memperhitungkan kredit debitur yang direstrukturisasi akibat Covid-19 sebagai kredit dalam kategori lancar. Dampaknya memang baik bagi industri perbankan. Bank jadi lebih leluasa untuk memberikan fasilitas restrukturisasi karena bebas dari persyaratan administratif kredit berisiko. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah beberapa kali memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama masa pandemi Covid-19. Terakhir, kebijakan stimulus ini kembali diperpanjang dari yang semestinya berakhir pada 31 Maret 2023, menjadi 31 Maret 2024. Bagi OJK, industri perbankan sudah siap untuk beroperasi tanpa insentif ini, meskipun risiko kredit bakal membesar. Selama ini, bank-bank memang sudah teruji dengan berbagai krisis ekonomi. Risiko kredit bermasalah hingga kredit macet memang berhasil dimitigasi melalui kebijakan otoritas maupun instrumen seperti pencadangan/CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai).

Berdasarkan data OJK, rata-rata rasio CKPN perbankan ber ada di atas 56%. Bahkan, banyak bank yang mencatatkan CKPN di atas 60%. Data kredit restrukturisasi yang terus turun ini menunjukkan kemampuan membayar debitur yang membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan mobilitas masyarakat. Tentu kita mendukung kebijakan OJK ini sebagai upaya untuk memperkuat confidence para bankir untuk tetap mengedepankan aspek kehatihatian dan tak hanya sekadar mengandalkan insentif untuk mengoptimalkan fungsi intermediasinya. Secara umum, bisnis bank pun tumbuh subur, terlihat dari nilai penyaluran kredit yang terus meningkat. Per November 2023, laju penyaluran kredit tumbuh 9,74% YoY, terus membaik sejak Juni 2023 yang tumbuh 7,76% Yo Y. Bank-bank yang belum memiliki permodalan yang kuat tentu harus segera menerapkan langkah antisipasi ketika tak akan menerima lagi stimulus dari otoritas. Bank dengan modal kecil itu dikhawatirkan terdampak berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 dari OJK, karena memiliki pencadangan minim dalam mengantisipasi peningkatan kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Apalagi pencadangan puluhan bank dalam Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) I yang bermodal inti antara Rp3 triliun—Rp6 triliun, belumlah kuat-kuat benar.