Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui media daring rentan menjerat anak. Gencarnya media sosial dan sikap cuek dari keluarga serta masyarakat sekitar membuat praktik ini tumbuh subur di sejumlah wilayah. Pjs Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Lia Latifah, Sabtu (13/1/2024) menuturkan, dalam empat tahun terakhir setidaknya ada tiga kasus tindak TPPO dengan korban anak di wilayah Jabodetabek. Kasus itu tersebar di Kalibata, Jaksel; Kelapa Gading, Jakut; dan yang terbaru di Pondok Gede, Kota Bekasi. Kejadian di Bekasi terkuak setelah orangtua korban melaporkan kehilangan anaknya berinisial A yang sudah dua minggu tidak pulang pada Oktober 2023. Dua hari setelah laporan dilontarkan, A akhirnya pulang ke rumah. A mengaku telah menjadi korban rudapaksa di salah satu kontrakan yang terletak di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi. Ia tidak sendiri, di kontrakan yang sama, ada lima anak yang bernasib serupa. ”Bahkan, salah satu korbannya masih kelas VI sekolah dasar,” kata Lia.

Dari laporan tersebut, pihaknya segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus ini. Hasilnya, pada Jumat (11/1) Polres Metro Bekasi Kota menangkap D (17), satu dari tiga mucikari yang terlibat dalam praktik TPPO itu. Lia menduga sindikat ini sangat terorganisasi karena proses penjaringan korban tampak begitu sangat sistematis. Dimulai dari berkenalan dengan korban melalui media sosial, lalu membawa mereka jalan-jalan, hingga misi terakhir menawari korban pekerjaan dengan upah yang menggiurkan. Berdasarkan pengakuan A, dirinya mulai terjerumus kala berkenalan dengan salah satu pria yang ternyata adalah salah satu mucikari. Ia ditawari pekerjaan dengan gaji yang cukup menggiurkan, yakni Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan. A pun menyetujuinya tanpa tahu bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah menjadi pekerja seks komersial (PSK). Di awal pekerjaannya, A diminta berfoto dengan pakaian seksi di salah satu kamar di kontrakan tersebut. Hasil fotonya kemudian disebar melalui aplikasi MiChat.

Dua hari berselang, ada pelanggan yang datang untuk ”berkencan” dengan A. ”Tarif yang ditetapkan Rp 150.000-Rp 300.000, tergantung lamanya korban anak melayani para pelanggan,” ucap Lia. Untuk setiap pelanggan, korban anak hanya diberi upah Rp 50.000 per pelanggan. Dalam dua minggu, A harus melayani lima pria hidung belang. Merasa sudah dimanfaatkan, A pun melarikan diri dengan alasan ingin mengambil baju di rumahnya. Dari hasil penelusuran di telepon genggam milik A, diketahui setidaknya ada tiga mucikari dan satu bos besar yang dipanggil Mami. Praktik ini tidak hanya terjadi di wilayah Jabodetabek, di sejumlah daerah praktik serupa pernah terendus, seperti Medan dan Belitung Timur. Melihat praktik ini, Lia menilai bahwa anak sangat rentan menjadi korban TPPO. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi baik kepada anak maupun keluarga harus terus disuarakan agar mereka bisa membentengi diri dari risiko TPPO. (Yoga)

Satu bulan jelang pemungutan suara Pemilihan Umum 2024, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden makin intens mengonsolidasikan kekuatan kelompok sukarelawan pendukung mereka. Tak hanya memperluas basis dukungan di luar partai-partai politik pengusung, kehadiran sukarelawan juga dianggap penting untuk mengawasi proses pemilu, terutama untuk mengawal perolehan suara kandidat. Menyapa dan menghadiri acara yang digelar kelompok sukarelawan menjadi salah satu agenda yang tak dilewatkan capres-cawapres saat berkampanye di daerah. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, misalnya, menghadiri acara yang digelar kader partai pendukung serta sukarelawan saat kampanye di Surabaya, Jatim, Sabtu (13/1/2024). Pada hari yang sama, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menyapa para sukarelawan pendukungnya di sela-sela kunjungannya ke Makassar, Sulsel.

Menghadiri acara sukarelawan pendukung juga dijalankan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya ke Medan, Sumut, Sabtu, Prabowo menghadiri acara konsolidasi sukarelawan dan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di GOR Pancing, Medan. Kemudian, Prabowo menghadiri acara silaturahmi sukarelawan pendukungnya di Stadion Tumenggung Abdul Jamal, Batam, Kepri. Acara yang dihadiri ribuan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi penutup dari rangkaian safari politik Prbowo ke Sumatera, akhir pekan ini. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, terus menerima dukungan dari sejumlah kelompok sukarelawan. Sabtu kemarin, alumni UGM yang tergabung dalam Relagama mendeklarasikan dukungan kepada Anies-Muhaimin di Jakarta. Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) Muhammad Syaugi Alaydrus mengatakan, deklarasi Relagama menambah panjang daftar simpul sukarelawan Anies-Muhaimin.

Meskipun diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik, para capres-cawapres tetap menganggap penting kehadiran sukarelawan. Mahfud, bahkan, menyebut sukarelawan punya pengaruh besar terhadap pemenangan kandidat. ”Relawan itu bekerja di luar partai dan itu pengaruhnya besar karena mereka lebih cair, tidak terlalu formal. Bersama partai politik, mereka menjadi sayap dalam tim pemenangan,” ujarnya seusai acara makan siang Mahfud MD bersama kelompok sukarelawan pendukung Ganjar-Mahfud di Makassar. Syaugi juga menyampaikan, sukarelawan menjadi ujung tombak dalam perjuangan memenangkan Anies-Muhaimin. Selain mengampanyekan program yang diusung, para sukarelawan juga diminta mengawasi proses pemilu agar berjalan tanpa kecurangan.

Prabowo juga meminta para sukarelawan pendukungnya untuk lebih intens berkampanye. ”Saya minta seluruh relawan, sesudah ini Saudara ke rumah masing-masing gerakkan tetangga-tetanggamu, yakinkan saudara-saudaramu, yakinkan bahwa Prabowo-Gibran sanggup dan bertekad membawa Indonesia ke negara yang hebat, adil, makmur, negara yang tidak akan diinjak-injak oleh bangsa lain,” ujarnya di Medan.   Prabowo pun mengajak para sukarelawan agar berani mengatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran adalah kelanjutan dari Presiden Joko Widodo. Karena itu, para sukarelawan diminta untuk senantiasa menjaga kerukunan dan tidak membalas kebaikan dengan pengkhianatan. (Yoga)

Bisnis waralaba, kemitraan, dan peluang usaha atau business opportunity (BO) masih menjadi pilihan masyarakat yang ingin memulai usaha. Namun, masyarakat diminta jangan kalap dengan janji-janji bisnis franchise. Sejumlah pameran waralaba tahun lalu masih terus didatangi masyarakat yang tertarik membuka bisnis lewat jalur kemitraan. Bahkan, ada beberapa brand yang mampu mendapatkan hingga ratusan mitra baru hanya dalam beberapa hari pameran. Hal itu diceritakan oleh Djoko Kurniawan Ketua Umum Himpunan Kemitraan & Peluang Usaha Indonesia (HIKPI). Menurutnya, itu indikasi minat orang membuka bisnis franchise tetap tinggi. “Hampir semua klien saya yang awalnya tidak berminat ikut pameran, akhirnya ketagihan karena mendapatkan banyak mitra setiap kali pameran. Maka, bisa dikatakan bahwa bisnis franchise atau waralaba, kemitraan, dan peluang usaha ‘sangat enak’ dan ‘berprospek sangat baik’,” ujar Djoko yang juga merupakan konsultan di DK Consulting ini. Berdasarkan survei HIKPI bersama DK Consulting, ditemukan banyak masyarakat yang tertarik mengembangkan bisnis melalui skema waralaba, kemitraan dan peluang usaha karena ingin mencari penghasilan tambahan dan memiliki bisnis dengan cara yang cepat.

Beberapa jenis usaha yang diperkirakan memiliki prospek bagus pada 2024 dan tahun mendatang adalah bisnis di bidang F&B (kuliner), gaya hidup (klinik kecantikan, salon, barber, dll.), dan edukasi. “Bayangkan jika di pameran ada 20 calon mitra yang memberikan DP Rp5 juta, total pemasukan sudah Rp100 juta. Lalu saat calon mitra membatalkan kerja sama, maka uang hangus. Inilah yang banyak dilakukan ‘pebisnis jahat’ untuk mencari keuntungan,” jelasnya. Hal ini tentu saja membuat para mitra merugi, yang pada akhirnya menimbulkan citra buruk pada bisnis waralaba.Terlebih cukup banyak diantara ‘oknum’ tersebut yang menggunakan istilah franchise saat menawarkan bisnisnya. Di Indonesia, bisnis boleh menggunakan terminologi franchise atau waralaba hanya yang memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, hanya ada 135 merek lokal yang telah memiliki STPW. Sementara itu Senior Business Consultant dari SBM Consulting Gunawan mengatakan, bagi para pelaku usaha, skema bisnis kemitraan atau peluang usaha bisa menjadi tahap awal dalam mengembangkan bisnis sebelum masuk dan melabelkan bisnisnya sebagai franchise atau waralaba. “Jangan sampai baru mulai bisnis, keuntungan belum terlihat, analisis bisnis belum ada tetapi sudah menawarkan peluang usaha kepada mitra, bahkan membawa istilah franchise. Itu akan memberi dampak negatif bagi para mitra yang merasa dibohongi dan membawa stigma buruk bagi bisnis franchise atau kemitraan,” tuturnya.

Militer AS dan Inggris, didukung beberapa negara lain, untuk pertama kali, Jumat (12/1/2023) dini hari waktu setempat, menggempur sejumlah fasilitas kelompok Houthi di Yaman. Serangan itu menunjukkan perang telah meluas di Timur Tengah. Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri Irak menyebut bahwa serangan itu bisa memperluas konflik di kawasan. Serangan bukan solusi atas konflik di Timur Tengah. Shane Oliver, ekonom pada bank investasi AMP di Australia, menyebutkan bahwa serangan AS dan sekutunya meningkatkan peluang Iran terlibat langsung konflik di kawasan. Akibatnya, pasokan minyak global akan terancam. ”Meluasnya konflik Israel-Hamas menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan dan inflasi global,” ujarnya. Perekonomian global ditaksir melemah pada semester I-2024.

Pengaruh perang, yang potensinya membesar selepas serangan AS, menjadi salah satu faktor pelemahan. Beberapa jam selepas serangan, harga minyak Brent dan Texas WTI naik 4 %. ”Ketakutan di pasar minyak adalah kawasan ini mengarah pada peningkatan ketegangan yang tak bisa diperkirakan, yaitu pada suatu saat pasokan minyak akhirnya akan hilang,” kata Bjarne Schieldrop, kepala analis komoditas di SEB bank. Serangan balasan AS dan sekutunya menembakkan rudal dari jet tempur, kapal perang, dan kapal selam. Sebagian jet itu terbang dari Bahrain.Presiden AS Joe Biden menyebutkan, serangan itu merupakan pembalasan atas serangan-serangan Houthi. Menurut dia, Houthi melancarkan serangan yang belum pernah terjadi. Kelompok itu menggunakan rudal balistik untuk menyerang kapal niaga.

Dalam pernyataan tertulis, Inggris mengklaim serangan ke Yaman dibenarkan oleh hukum internasional. London menyebutnya sebagai pembelaan diri. Serangan dilancarkan beberapa jam sebelum sesi kedua pembukaan sidang Mahkamah Internasional. Dalam sesi itu, giliran Israel menjawab tuduhan melakukan genosida di Gaza. Israel digugat Afrika Selatan dalam kasus itu. Sejumlah anggota Kongres AS menilai serangan seharusnya dilancarkan dari dulu. Alasan mereka, ulah Houthi mengganggu keamanan pelayaran di Laut Merah yang penting bagi perekonomian AS serta sekutunya. (Yoga)

Tanpa upaya mitigasi, defisit, bahkan potensi gagal bayar kembali mengancam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke depan (Kompas, 12/1/2024). Peringatan itu diungkapkan kalangan praktisi dan pengamat jaminan sosial nasional. Tahun ini defisit pembayaran klaim manfaat dan penerimaan iuran diperkirakan mencapai Rp 19 triliun. Defisit yang kemungkinan terus membesar ini akan menggerus dana jaminan kesehatan BPJS Kesehatan; dan jika tak segera ditanggulangi akan mengancam kesinambungan program JKN. Untuk mengatasi defisit, opsi menaikkan tarif iuran yang harus dibayar masyarakat dinilai menjadi keniscayaan. Persoalannya, menaikkan iuran sudah pasti bukan langkah populer, terlebih pada tahun politik seperti sekarang. Pembengkakan biaya kesehatan itu terjadi seiring meningkatnya pemanfaatan layanan dan bertambahnya kasus penyakit katastropik di masyarakat, sebagai penyumbang terbesar peningkatan biaya kesehatan secara nasional.

Langkah pemerintah menaikkan tarif Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s) dan biaya kapitasi yang dibayarkan ke fasilitas kesehatan pada 2023 juga menyumbang pada pembengkakan biaya manfaat. Ditambah lagi, perluasan manfaat baru, seperti perawatan Covid-19 dan vaksinasi, untuk peserta penerima bantuan iuran yang kini juga ditanggung JKN. Semua itu kian membebani program JKN. Persoalannya, kenaikan biaya manfaat ini tak ditopang oleh meningkatnya pendanaan dari iuran peserta. Iuran terakhir naik pada 2020. Berdasarkan Perpres No 82/2018, tarif iuran disesuaikan dua tahun sekali. Namun, kenaikan iuran selalu jadi isu sensitif dan memunculkan reaksi penolakan.Belum lagi dampak berupa risiko naiknya tunggakan iuran dan terhambatnya target cakupan kesehatan semesta. Selain menaikkan tarif iuran, upaya menekan defisit harus didorong melalui peningkatan kepesertaan aktif program JKN dan mengendalikan biaya manfaat. Khususnya biaya CBG, dengan menekan rasio rujukan dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah lain, memperketat pengawasan untuk mencegah fraud. (Yoga)

Kualitas kesehatan masyarakat merupakan aspek penting untuk mendukung capaian target Indonesia Emas pada 2045. Namun, komitmen negara melalui alokasi anggaran belanja di bidang tersebut masih rendah. Reformasi anggaran perlu dilakukan dengan merealokasi belanja yang tidak produktif. Data Bappenas yang diolah dari data Bank Dunia dan Kemenkeu menunjukkan, belanja negara untuk kesehatan di Indonesia paling rendah ketimbang negara lain, yakni hanya 6,9 %, jauh lebih rendah dibandingkan AS (38,0 %), China (27,5 %), Australia (21,9 %), Jerman (21,6 %), Jepang (20,4 %). Menteri PPN / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam kunjungan ke Kantor Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Jumat (12/1/2024) menuturkan, komposisi belanja pemerintah kini masih didominasi belanja tidak produktif dan tidak berorientasi jangka panjang.

Belanja tersebut, antara lain, belanja barang, belanja bunga utang, dan belanja kompensasi atau subsidi, seperti belanja untuk subsidi energi. ”Reformasi subsidi energi untuk alokasi yang lebih tepat sasaran perlu diakselerasi. Terdapat potensi ruang fiskal dari relaksasi subsidi energi sebesar Rp 208,1 triliun yang bisa di- alihkan untuk mengatasi stunting (tengkes),” ujarnya. Berdasarkan perhitungan Bappenas, total anggaran untuk intervensi tengkes di Indonesia Rp 185,2 triliun. Anggaran tersebut meliputi bantuan gizi untuk anak balita, bantuan gizi untuk ibu hamil, pemberian makan siang gratis, dan pemberian susu gratis. Bantuan tersebut menyasar hanya penduduk miskin dan rentan. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN / Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, perhitungan bantuan gizi untuk anak balita diberikan dengan biaya masing-masing Rp 20.000 per hari untuk 10 juta anak, total kebutuhan biaya bantuan untuk gizi anak balita Rp 75,2 triliun dalam setahun. (Yoga)

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mendesak pemerintah ikut turun tangan menangani persoalan gagal bayar obligasi BUMN yang bergerak di bidang konstruksi atau BUMN karya. Hal ini penting mengingat dana pensiun turut terdampak akibat regulasi yang mendorong dana pensiun berinvestasi pada obligasi BUMN sebagai alternatif surat berharga negara atau SBN guna mendanai proyek infrastruktur. Persoalan obligasi tersebut terjadi ketika salah satu BUMN karya, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, gagal melunasi obligasi berkelanjutan III tahap 2 tahun 2018 yang jatuh tempo pada Februari 2023. Selain itu, terdapat tiga obligasi lain yang berstatus gagal bayar, yakni obligasi berkelanjutan III tahap 3, obligasi berkelanjutan III tahap 4, dan obligasi berkelanjutan IV.

”Tentu kami dari pengurus  dana pensiun selaku pemegang obligasi Waskita Karya berharap agar kupon dan pokok dari obligasi tersebut dapat segera dibayarkan, mengingat dana yang ditempatkan pada obligasi tersebut merupakan dana amanah dari para peserta dana pensiun,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Budi Sulistyo, saat dihubungi, Jumat (12/1/2024). Budi menegaskan, pihak perseroan diharapkan dapat segera memberikan kepastian terkait penyelesaian masalah gagal bayar obligasi melalui rapat umum pemegang obligasi (RUPO), baik melalui restrukturisasi maupun penyelesaian lain. RUPO yang menurut rencana akan diselenggarakan dalam waktu dekat tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang memuaskan dan memenangkan para pemegang obligasi. (Yoga)

Meski tingkat pengangguran secara global menurun dan lapangan kerja bertumbuh di 2023, gejala penurunan upah riil tetap perlu diwaspadai. Gejala ini sejalan dengan bertumbuhnya angka pekerja informal secara global. Laporan World Employment and Social Outlook: Trends 2024 yang dirilis Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada Rabu (10/1/2024) menyebutkan, tingkat pengangguran dan tingkat kesenjangan pekerjaan (jumlah orang tanpa pekerjaan yang tertarik untuk mencari kerja) telah turun di bawah tingkat sebelum pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran global pada 2023 mencapai 5,1 %, sedikit turun dibanding tahun 2022 yang 5,3 %. Director General ILO Gilbert F Houngbo, dalam siaran persyang dikutip Jumat (12/1), mengatakan, secara global jumlah pekerja di sektor informal meningkat melebihi 2 miliar orang pada 2023. Tahun 2024, tingkat pekerja informal akan statis di angka 58 % dari total angkatan kerja global, tetapi kualitas pekerjaannya masih rendah. Artinya, masih banyak pekerja tidak mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor dan bidang pekerjaan yang mereka kuasai.

”Ketimpangan pendapatan semakin melebar. Penurunan pendapatan riil yang dapat dibelanjakan menjadi pertanda buruk bagi permintaan agregat dan pemulihan ekonomi berkelanjutan,” ujar Gilbert. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, Jumat, isi laporan ILO sejalan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. BPS dalam beberapa tahun terakhir juga menyebutkan penurunan upah riil. Penurunan ini bahkan terjadi sepanjang 2023 meski tahun 2022 sempat membaik. Penurunan upah riil dialami oleh pekerja di banyak sektor, seperti perdagangan, keuangan, dan informasi/komunikasi. Upah riil di industri manufaktur hanya naik tipis. Hanya se bagian kecil pekerja sektor pertanian yang upah riil mereka masih positif. Dengan kondisi ini, ujarnya, daya beli pekerja menurun. Pembelian barang tersier menjadi berkurang karena pekerja fokus untuk membeli barang kebutuhan pokok. ”Hal itu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga semakin rendah,” ucap Faisal. (Yoga)