Setumpuk pekerjaan rumah menanti Kementerian BUMN seusai menyetorkan dividen untuk negara sebesar Rp 82,1 triliun pada 2023. Selain memastikan pemenuhan hak karyawan tujuh BUMN yang telah dibubarkan, kementerian juga perlu memastikan restrukturisasi BUMN karya dan perbaikan tata kelola. Tujuh BUMN yang dibubarkan sepanjang 2023 adalah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Enam daritujuh BUMN yang dibubarkan sudah tidak beroperasi sejak belasan tahun lalu. Satu-satunya BUMN yang dilikuidasi saat masih beroperasi adalah Istaka Karya. Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Toto Pranoto, mengatakan, pembubaran ketujuh BUMN menyisakan sejumlah kewajiban, seperti pembayaran hak karyawan, pembayaran tunggakan pajak, hingga pembayaran utang kepada kreditor.

Kendati sudah lama tak beroperasi, ketujuh BUMN masih memiliki aset yang hasil penjualannya dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban yang tertunda. Kementerian BUMN menyebutkan total penjualan aset pailit senilai Rp 561,3 miliar. Nilai ini baru berasal dari empat BUMN yang dibubarkan. ”Jadi, ini penting supaya status BUMN tersebut tidak menggantung. Ini menjadi sinyal penting bahwa ke depan, BUMN yang sudah dianggap tidak punya prospek dan punya tingkat kesehatan yang buruk, likuidasi bisa menjadi pilihan pemerintah,” ujar Toto saat dihubungi, Jumat (12/1/2024), di Jakarta. Selain menuntaskan pembubaran tujuh BUMN, tahun ini Kementerian BUMN juga punya pekerjaan rumah untuk merestrukturisasi BUMN Karya yang memiliki tumpukan utang kepada kreditor ataupun vendor. Kementerian BUMN juga punya pekerjaan rumah menyelesaikan masalah dana pensiun BUMN yang disinyalir bermasalah di bidang tata kelola investasi dan operasional. Toto menilai, restrukturisasi untuk mempercepat pemulihan kinerja keuangan BUMN Karya perlu menjadi prioritas di 2024. (Yoga)

Bulan Januari-Maret merupakan masa panen durian di Susel. Sejumlah daerah di Sumsel dibanjiri durian, termasuk di Palembang. Para penggemar berburu ”si raja buah” yang enak dengan harga murah. Dede (29) memilih durian yang kulitnya mulai kecoklatan, lalu mencium aromanya. Kalau kurang harum, dipilihnya durian yang lain, kemudian durian itu diketuk-ketuk dengan pisau milik penjual durian. Suara ”nyaring” karena ada rongga antara isi dan kulit di dalam durian akan menandakan buahnya sudah matang. ”Ini teknik dasar memilih buah durian yang enak,” ujar warga Kertapati, Palembang itu, saat membeli durian di Pasar Durian Kuto, Palembang, Kamis (11/1/2024) malam. Isinya sesuai yang diharapkan. Ada durian berwarna putih dengan rasa manis pahit, ada yang berwarna kuning dengan rasa manis legit. Ada yang dagingnya tebal, ada juga yang tak terlalu tebal.

”Dengan harga Rp 25.000 per buah, kualitas dan ukuran durian ini sesuai harapan,” ucapnya. Dede dan keluarganya sangat menggemari durian. Kalau musim panen di Sumsel tiba, mereka pasti berburu durian. Sejak pekan pertama tahun ini, durian mulai berdatangan ke Palembang. Tak heran, penjual durian dadakan bermunculan di sejumlah pinggiran jalan. Untuk memancing pembeli, mereka memasang plang harga durian, mulai dari yang termurah Rp 5.000 per buah, Rp 10.000, dan Rp 15.000. Pemilik kios durian Aduhai di Pasar Durian Kuto, Aman (63), menuturkan, musim durian di Sumsel biasanya berlangsung selama Januari-Maret. Namun, masa puncak panen baru terjadi pada Februari. ”Sekarang masih tergolong masa awal panen sehingga buah yang dihasilkan belum terlalu banyak,” ujar Aman yang ikut orangtua berjualan durian di Pasar Kuto sejak 1974.

Sebagian besar durian yang masuk ke Palembang berasal dari Kabupaten Muaraenim. Kalau sudah puncak panen, durian yang masuk berasal dari banyak daerah, antara lain Kabupaten Lahat, Lubuklinggau, Ogan Komering Ulu, dan Musi Banyuasin. Aman menerima 1.100-1.300 buah durian per hari yang tiba setiap pukul 05.00. Durian dijual sesuai ukuran, yang kecil Rp 10.000-Rp 25.000 per buah, yang sedang Rp 35.000 per buah, dan yang besar Rp 50.000 per buah. Ada pula durian montong lokal seharga Rp 70.000-Rp 150.000 per buah. Pasar Kuto adalah pusat lapak pedagang durian yang eksis sejak tahun 1970-an. Di sana, durian dijual sepanjang tahun. Melihat fenomena itu, Pemkot Palembang meresmikan lokasi itu menjadi destinasi wisata durian dengan nama Pasar Durian Kuto pada awal 2020. (Yoga)

Sejumlah lembaga menyebutkan, ekonomi tahun 2024 belum tentu akan lebih baik dari tahun lalu, bahkan diprediksi cenderung melemah. Hasil jajak pendapat Kompas pada 3-5 Januari 2024 menunjukkan, lebih dari separuh responden (54,4 %) mengkhawatirkan gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok. Kekhawatiran lain responden ialah ancaman krisis global dan ketersediaan lapangan kerja. Meski sempat membayangi perlambatan ekonomi, inflasi Indonesia kini relatif terkendali. Inflasi Desember 2023 masih terjaga sebesar 2,61 % dan dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah berkisar 3±1 %. Angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan November 2023. Terkendalinya inflasi tersebut belum mampu menekan harga menjadi lebih terjangkau. Sejumlah harga riil kebutuhan terpantau mengalami kenaikan sepanjang tahun lalu. Beras, pada awal tahun 2023 harganya rata-rata Rp 10.550 per kg, tetapi di pengujung tahun 2023 harganya naik 18 % menjadi Rp 12.500 per kg. Kenaikan harga ini juga terjadi pada kebutuhan pokok rumah tanga lainnya, seperti gula pasir, minyak goreng, bawang putih, hingga cabai.

Kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan itu berpotensi menimbulkan kekhawatiran, terutama dari golongan sosial ekonomi menengah ke bawah. Menyikapi sejumlah kekhawatiran perekonomian Indonesia akibat gejolak ekonomi global, publik pun mengatur strategi guna tetap bertahan di tahun ini. Hal yang paling banyak persiapkan adalah mencari sumber pendapatan lain atau sampingan sebagai persiapan jika sewaktu-waktu harga kebutuhan naik tak terkendali. Nita (34), karyawan swasta di Semarang, Jateng, Ibu anak satu itu berjualan buku anak sebagai upaya memperoleh pendapatan sampingan. Ide itu berawal dari kegemaran anaknya pada buku cerita dan menggambar. Sembari berbelanja untuk hobi anaknya, Nita membeli buku lebih dari yang dibutuhkan dan dijual kepada teman-temannya. Selain kepada teman kerjanya, Nita rutin memasarkan usaha sampingannya melalui media sosial. Di era serba digital saat ini, mencari pendapatan sampingan relatif lebih mudah. Selain dapat menjadi ruang untuk pemasaran, media digital bisa menjadi tempat meraup rupiah. Misalnya, membuat konten yang dibagikan melalui kanal-kanal media sosial. (Yoga)

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, pembenahan perekonomian melalui hilirisasi dapat membantu pemerintah memajukan pelaku UMKM. Hilirisasi ekonomi perlu dilakukan  agar pendapatan negara dari seluruh sektor usaha bisa bertambah. Setelah penerimaan negara bertambah, lanjut prabowo, maka Pemerintah perlu melakukan kehendak politik atau political will agar anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pengembangan UMKM. Pada kesempatan itu, Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri  berjasa dalam pembangunan negara. "Dengan pondasi yang dibangun pemerintah seperti ini Presiden Jokowi termasuk berhasil  mengelola ekonomi, negara perdamaian," kata dia. Karena itu dia meyakini bahwa pembangunan ekonomian akan terus berlanjut sesuai dengan cita-cita para presiden sebelumnya dan pendiri bangsa. (Yetede)

Pemerintah tengah memfinalisasi konsep dan skema tata kelola penyaluran subsidi pupuk bagi rantai yang hingga kini dinilai masih dalam kondisi carut marut. Langkah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tersebut. Setidaknya akan berpegang pada tiga prinsip hidup. Ketiganya meliputi pertama, mengubah kebijakan subsidi pupuk yang semula ditujukan kepada komoditas, selanjutnya akan diberikan langsung ke petani. Kedua, menggunakan data yang telah  dibenahi, paling mutakhir, dan terintegrasi. Sedangkan prinsip ketiga, pengembangan sistem baru ini semaksimal mungkin memanfaatkan digitalisasi atau teknologi informasi. Deputi Bidang Koordinasi pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, arahan soal perlunya  perbaikan sistem tata kelola penyaluran subsidi pupuk telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret tahun lalu. (Yetede)

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran akan menambah daya gedor sekaligus meningkatkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 itu. Status Khofifah sebagai Gubernur dan tokoh masyarakat di Jawa Timur  dinilai akan memberikan keuntungan bagi Prabowo-Gibran serta diyakini akan mendongkrak elektabilitas pasangan tersebut. "Tentu dengan dukungan ke Prabowo-Gibran bisa mendongkrak elektabilitas mereka, karena posisi  gubernurnya itu menentukan dan sangat disukai oleh masyarakat Jawa Timur," tambah Ujang. Selain itu, latar belakang Khofifah sebagai ketua umum Muslihat Nahdatul Ulama (NU) juga diyakini mampu meraup ceruk suara warga nahdiyin di seluruh Indonesia.  (Yetede)

Calon Presiden Ganar Pranowo dan Anies Baswedan berkomitmen memperkuat industri dalam negeri serta iklim usaha tetap kondusif. Hal itu disampaikan keduanya saat mengikuti dialog capres bersama Kadin Indonesia. Sementara itu, capres Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dialog bertema ‘Menuju Indonesia Emas 2045’ tersebut pada hari ini, Jumat (11/1). “Insyaallah Pak Prabowo besok jadinya jam 9.30 pagi di tempat yang sama,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapatkan kesempatan pertama dialog, kemarin. Dia berkomitmen menjaga iklim usaha tetap kondusif yang tecermin saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tony Wenas terkait strategi mengerek rasio pajak Indonesia dan persaingan usaha tidak sehat lantaran ada pengusaha membayar pajak penuh dan ada yang tidak. Ganjar menyampakan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak pajak menjadi jurus utama dalam mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) RI. “Intensifikasi itu optimalisasi bukan memeras, beda lho ini. Bahas ini enggak enak banget di pengusaha,” katanya. Sementara itu, intensifikasi melalui optimalisasi pajak bagi wajib pajak yang tidak bayar pajak agar dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Pasalnya, tercatat tingkat kepatuhan pajak per 2023 masih belum mencapai 100%. Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku/penolong akan dibatasi tanpa mengganggu keberlangsungan usaha pelaku industri. Meskipun demikian, dia tidak menepis peran penting mitra strategis untuk perdagangan komoditas, sekaligus memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Di sisi lain, persoalan minimnya bahan baku industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia yang 90% masih impor juga menjadi perhatian. Ganjar menyinggung pentingnya peningkatan research and development (R&D). Sementara itu pada dialog kedua, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas diiringi dengan pemerataan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menginginkan pengusaha dalam negeri dapat menjadi tuan rumah yang gemilang tidak hanya di negeri sendiri, tetapi juga menjadi tamu yang mengesankan dan mempesona di negeri orang. Sementara itu, terkait upaya untuk memajukan industri farmasi, Anies menilai perlunya studi banding kebijakan atau benchmarking dari negara-negara lain guna memajukan industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

Beberapa tahun sebelum kehadiran TikTok Shop Indonesia, dunia e-commerce Tanah Air memang tengah bertumbuh. Apalagi sejak Maret 2020, Indonesia dan dunia sempat dilanda pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat beraktivitas online. Saat itu, e-commerce mulai dari Tokopedia (berdiri 2009), Bukalapak (2010), Blibli (2011), Lazada (2012), hingga Shopee (2015) terus memanfaatkan momentum tingginya keinginan masyarakat berbelanja online guna menghindari pandemi tersebut. Tingginya minat ini tecermin dari data Bank Indonesia (BI) yang mencatat nilai transaksi e-commerce 2021 menembus Rp401 triliun. Pada 2022 angkanya naik 19% menjadi Rp476,3 triliun, sangat besar untuk ukuran negara berkembang, pasar yang tak bisa dielakkan begitu saja oleh para pelaku e-commerce mana pun. Jika ditarik ke belakang, sebelum nama-nama besar seperti Tokopedia hingga Shopee, sudah ada para pendahulu yang bisa dibilang menjadi pionir e-commerce. Meski punya potensi sangat besar, faktanya perjalanan e-commerce Indonesia selalu mulus. Beberapa di antaranya terpaksa mengibarkan bendera putih dan melakukan PHK—sesuatu yang sangat disayangkan. Di November 2022, GoTo yang menaungi Tokopedia mulai melakukan PHK, dan di awal tahun baru 2024 Lazada pun dikabarkan akan melakukan PHK. JDID tutup per 31 Maret 2023 setelah beroperasi November 2015. Blanja.com, milik Grup Telkom dan e-Bay, tutup 1 September 2020, lalu Elevenia juga tutup per 1 Desember 2022 setelah ber­operasi 9 tahun.

Salah satu wujud inovasi itu adalah tren belanja langsung via aplikasi (live shopping) yang ditawarkan TikTok Shop. Maka hadirnya kembali TikTok Shop Indonesia sejak 12 Desember 2023 dengan menggandeng Tokopedia bisa jadi merupakan game changer yang mungkin bisa membawa wajah baru di lanskap e-commerce Indonesia, lantaran mereka berhasil berinovasi via konten video pendek dan fitur live shopping yang dimanfaatkan lebih dari 6 juta pebisnis lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate. Ketika TikTok Shop menghentikan operasi per 4 Oktober 2023 menyusul terbitnya Permendag No. 31/2023, para pengguna termasuk UMKM pun berdampak karena telah memanfaatkan layanan sejak pertama kali hadir di April 2021. Apa yang dilakukan TikTok-Tokopedia memicu per­ubahan lanskap persaing­an e-commerce nasional ke depan. Persaingan antara Shopee dengan Tokopedia-TikTok bakal makin sengit, sementara Lazada, Blibli, apalagi Bukalapak punya pekerjaan rumah mengejar para kompetitor yang didukung ekosistem yang besar dan modal kuat. Namun, yang wajib sama-sama dilakukan semua e-commerce dalam persaingan yang sehat ini adalah: bagaimana membuat transaksi lintas negara (cross border selling) tidak membunuh UMKM, mencegah predatory pricing (jual rugi di bawah harga pasar), dan bagaimana menempatkan produk lokal menjadi jawara di negeri sendiri. Inovasi melalui live shopping tak bisa dibendung, yang perlu dilakukan pemerintah dan sudah tepat adalah membuat regulasi: Permendag 31/2023, yang memisahkan marketplace (boleh transaksi) dan social commerce (hanya etalase, tak boleh transaksi).

Di sektor telekomunikasi, integrasi bisa memakan waktu hingga setahun lebih, bahkan sinergi data pemerintahan yakni Indonesia Satu Data, butuh bertahun-tahun. Dengan begitu, tinggal bagaimana TikTok-Tokopedia memenuhi ketentuan 4 bulan itu agar mematuhi regulasi. Kepatuhan tak hanya soal sistem backend yang mesti terpisah di belakang layar, tapi juga harus dipastikan pertukaran data TikTok dan Tokopedia harus sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi yang mengutamakan persetujuan pengguna. Jangan lupa, pemerintahan Presiden Joko Widodo masih punya pekerjaan rumah besar buat UMKM. Target 30 juta UMKM onboarding digital mesti tercapai di 2024. Di Oktober 2022, ada 20,2 juta UMKM onboarding digital, artinya 67% dari target. Jadi, selayaknya pemerintah dan para pemangku kepentingan bisa mendukung apa pun langkah strategis dan positif demi kemajuan ekonomi nasional dan kemajuan UMKM. TikTok-Tokopedia bisa dibilang menjadi salah satu katalis positif untuk mencapai target itu. 

Soal ketahanan energi, pemerintah harus punya banyak akal. Harus terus mempertajam strategi pengelolaan energi berbasis fosil, sembari mencari peluang baru untuk mengakselerasi upaya transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT). Hal itu tak bisa ditawar-tawar lagi. Selain sumber energi fosil yang makin terbatas, ancaman perubahan iklim juga menuntut banyak negara untuk menekan emisi dengan mengurangi penggunaan energi fosil. Belum lagi dengan situasi geopolitik dunia juga sedang tidak menentu. Gesekan-gesekan kepentingan antarnegara berisiko makin sering terjadi, seiring tensi politik yang memanas. Imbasnya bisa melebar ke berbagai sektor krusial, salah satunya pasokan energi berbasis fosil. Toh faktanya, ketahanan energi Indonesia sejauh ini masih dipegaruhi pula oleh pasokan dari negara lain. Minyak contohnya. Sebagian kebutuhan minyak mentah nasional masih dipenuhi dari impor. Jika menengok jauh ke belakang, volume impor minyak mentah sejak 2020 hingga 2022 memang terus meningkat. Belum lagi fakta bahwa realisasi lifting minyak nasional juga kerap meleset dari target. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK migas) mencatat lifting minyak per 31 Desember 2023 berada di level 612.000 barel per hari (bph). Angka itu lebih rendah ketimbang target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yakni 660.000 bph. Selain menjadi bentuk tanggung jawab agar bumi lestari lebih lama, upaya tersebut juga sekaligus menjadi fondasi dalam menopang ekonomi di masa depan, yakni berbasis energi hijau.

Perihal transisi energi, Pemerintah Indonesia memang tak hanya berpangku tangan. Beragam inisiatif dijalankan melalui serangkaian kebijakan mulai dari pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara, pengembangan sumber-sumber energi baru seperti tenaga surya dan geotermal, hingga memperluas ekosistem kendaraan listrik sebagai salah satu pengguna listrik EBT. Peta jalan transisi energi juga telah disusun, yang salah satunya mencapai netral karbon pada 2060. Kendati demikian, aneka ragam tantangan masih mengadang. Misalnya perihal iklim investasi EBT yang belum masif. Meskipun sejatinya beragam insentif sudah ditebar. Agaknya investor masih gamang dengan pemanfaatan EBT di Indonesia. Adapun pada 2022 dan 2023 realisasi baru menyentuh 12,% dan 12,5% dari target masing-masing 15,7% dan 17,9%. Dus, masih dibutuhkan upaya masif untuk memompa investasi EBT sekaligus serapannya. Jalan transisi energi masih panjang, berliku, dan menantang karena berkaitan dengan ketahanan energi. Namun, dengan langkah inovatif, strategis, dan kompak antar-pihak terkait, amat mungkin akselerasi dilakukan.