Pemilu biasanya berdampak positif bagi perekonomian melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan lembaga nonprofit rumah tangga. Namun, di sisi lain, hajatan lima tahunan itu cenderung mengakibatkan penurunan investasi sehingga mendorong perlambatan ekonomi. Semakin tinggi ketidakpastian (politik), semakin besar koreksi investasi, dan semakin dalam pula risiko perlambatan ekonomi. Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden, tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Ditambah situasi global yang makin rumit, investasi diperkirakan akan merosot tahun ini sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berpotensi terkoreksi. BI memperkirakan pertumbuhan tahun 2024 berkisar 4,5-5,3 %. Selain punya implikasi pada siklus ekonomi jangka pendek (cyclical effect), pemilu juga punya potensi memengaruhi situasi struktural jangka panjang (structural effect).

Untuk itu, diperlukan evaluasi kebijakan pembangunan selama ini serta identifikasi perbaikan kebijakan. Pemerintahan Presiden Jokowi selama dua periode sangat fokus pada pembangunan infrastruktur. Tentu saja arah kebijakan ini harus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Pembangunan infrastruktur adalah syarat perlu bagi pembangunan ekonomi dan industri (hilirisasi). Namun, itu belum cukup. Masih diperlukan pilar kebijakan lain, terutama penguatan regulasi dan institusi serta pengembangan sumber daya manusia. Ketiganya harus dilakukan secara komprehensif dengan proporsi yang tepat. Merujuk studi Bappenas,faktor paling menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia adalah regulasi dan kelembagaan.

Siapa pun presiden terpilih nanti perlu fokus pada aspek ini. Dengan demikian, terjadi penataan menyeluruh pada aspek tata kelola, proses kerja, serta koordinasi antara kementerian dan lembaga, ataupun koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan. Melalui perbaikan regulasi dan kelembagaan, anggaran pemerintah yang terbatas bisa lebih efektif dan efisien guna mendorong produktivitas perekonomian. Dengan begitu, pemilu tidak sekadar memengaruhi dinamika perekonomian jangka pendek, tetapi juga menentukan arah pembangunan jangka panjang. Pemerintah ke depan perlu mengakui keberhasilan pembangunan selama ini, tetapi juga harus berani memperbaiki berbagai hal mendasar yang perlu perubahan (Yoga)

Sejak tahun 2020, kesenjangan ekonomi di dunia semakin lebar. Lima orang terkaya di dunia, yakni CEO Tesla Elon Musk, Bernard Arnault dari perusahaan mewah LVMH, pendiri Amazon Jeff Bezos, pendiri Oracle Larry Ellison, dan pakar investasi Warren Buffett, menjadi lebih kaya dua kali lipat atau 114 % sejak 2020, berkat lonjakan harga saham. Kekayaan mereka meningkat dari 405 miliar USD, sekitar Rp 6,3 ribu triliun atau kuadriliun pada 2020, menjadi 869 miliar USD atau Rp 13,5 kuadriliun pada 2022. Tapi, sejak 2020 pula, lima miliar orang miskin di seluruh dunia menjadi semakin miskin. Dengan serentetan krisis yang terjadi, perekonomian dunia runtuh akibat pandemi Covid-19. Laporan tahunan mengenai kondisi kesenjangan di seluruh dunia dari lembaga amal Oxfam ini dipublikasikan sebelum Forum Ekonomi Dunia dimulai di Davos, Swiss, Senin (15/1). Untuk menghitung kekayaan lima miliarder terkaya, Oxfam menggunakan angka dari Forbes per November 2023. Oxfam merupakan konfederasi internasional yang terdiri atas 20 organisasi yang bekerja sama dengan 90 negara untuk membangun masa depan yang bebas ketidakadilan akibat kemiskinan.

”Dunia sedang memasuki dekade perpecahan. Dalam waktu dekat, kita perkirakan dalam satu dekade ke depan kita akan memiliki triliuner. Setidaknya akan ada satu orang yang memiliki kekayaan sampai seribu miliar USD. Jika tren ini terus meningkat, upaya memerangi kemiskinan di seluruh dunia baru bisa tuntas 229 tahun lagi,” kata direktur eksekutif sementara Oxfam, Amitabh Behar, di Swiss. Di sisi lain, ratusan juta orang di seluruh dunia kini harus bekerja lebih keras, dengan jam kerja yang lebih lama dan upah yang rendah. Di 52 negara yang dianalisis, upah riil rata-rata dari hampir 800 juta pekerja turun. Mereka kehilangan 1,5 triliun USD atau Rp 23 kuadriliun selama dua tahun terakhir, atau setara dengan hilangnya gaji selama 25 hari untuk setiap pekerja. Orang yang miskin akan bertambah lebih banyak lagi jika perang Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas terus terjadi. Akibat konflik, harga energi dan pangan melonjak dan ini sangat berdampak pada negara-negara termiskin. Ironisnya, keuntungan bisnis justru meningkat tajam.  (Yoga)

Komitmen negara dalam pembangunan kesehatan nasional masih lemah, terlihat dari rendahnya alokasi anggaran belanja bidang tersebut. Padahal, kualitas kesehatan masyarakat menentukan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengambilan keputusan politik bidang kesehatan berimplikasi pada derajat kesehatan publik. Sesuai amanat konstitusi, negara bertanggung jawab terhadap kesehatan seluruh rakyatnya. Data Bappenas yang diolah dari data Bank Dunia dan Kemenkeu menunjukkan belanja negara untuk kesehatan di Indonesia paling rendah dibandingkan dengan negara lain, yang hanya 6,9 %, jauh lebih rendah dibandingkan dengan AS (38 %), China (27,5 %), Australia (21,9 %), Jerman (21,6 %), Jepang (20,4 %), Inggris (19,4 %), dan Korsel (19,5 %).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Jumat (12/1) menyatakan, komposisi belanja pemerintah didominasi belanja tidak produktif dan tidak berorientasi jangka panjang, yang meliputi, belanja barang, belanja bunga utang, dan belanja subsidi (Kompas, 13/1). Perlu komitmen negara melalui alokasi anggaran belanja bidang kesehatan guna mengatasi berbagai masalah kesehatan warga secara menyeluruh. Angka kematian ibu di Indonesia tercatat 190 per 100.000 kelahiran hidup akibat anemia pada ibu hamil, paparan rokok tinggi, dan kurang gizi. Persoalan kesehatan pada ibu hamil turut memicu tengkes atau stunting pada bayi. Hasil survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan prevalensi tengkes secara nasional 21,6 %.  

Indonesia juga menghadapi beban ganda penyakit. Selain penyakit menular seperti tuberkulosis, warga menghadapi penyakit tidak menular seperti jantung dan stroke. Namun, pencegahan dan penanganannya belum optimal karena layanan kesehatan belum merata. Maka, alokasi belanja kesehatan mesti ditingkatkan. Berdasarkan perhitungan Bappenas, kebutuhan anggaran penanganan tengkes mencapai Rp 185,2 triliun, untuk bantuan gizi bagi anak balita dan ibu hamil dari keluarga miskin dan rentan. Intervensi diperlukan untuk mencegah tengkes pada 1.000 hari pertama kehidupan. Alokasi belanja kesehatan yang memadai juga mendukung pembangunan sistem kesehatan di Indonesia. (Yoga)

Realisasi subsidi energi, yang meliputi BBM, elpiji, dan listrik, pada 2023 mencapai Rp 159,6 triliun, lebih tinggi dari target yang Rp 143,5 triliun. Pada 2024, Kementerian ESDM memproyeksikan besaran subsidi energi sebesar Rp 186,9 triliun. Upaya menertibkan subsidi energi agar tepat sasaran masih terganjal regulasi. Menteri ESDM Arifin Tasrif, dalam konferensi pers capaian sektor ESDM Tahun 2023, di Jakarta, Senin (15/1) mengatakan, ada tren peningkatan permintaan energi di masyarakat. Selain itu, kenaikan harga bahan baku BBM dan elpiji juga diantisipasi. Namun, ia memastikan subsidi energi akan diteruskan, disertai sejumlah program agar penyalurannya tepat sasaran.

”Harus ada upaya,termasuk kebijakan pemerintah, (agar) subsidi diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi juga lebih efisien (tepat sasaran). Dengan mengoptimalkannya, (diharapkan) alokasi subsidi tidak sebesar yang ditargetkan,” ujar Arifin. Program tepat sasaran itu di antaranya pada transformasi penyaluran elpiji bersubsidi ukuran 3 kg, yang diatur dalam Kepmen ESDM No 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran. Juga Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No 99/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran, yang ditetapkan pada Februari 2023.

Dalam Keputusan Dirjen Migas itu, pembelian elpiji tertentu hanya dapat dilakukan konsumen dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi, terhitung sejak 1 Januari 2024. Adapun pendataan dan uji coba pelaksanaannya telah dimulai sejak 1 Maret 2023. Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga ragu program subsidi tepat sasaran, baik pada elpiji 3 kg maupun BBM, dan bisa berjalan optimal tanpa ada regulasi yang jelas. Padahal, jika subsidi energi benar-benar tersalurkan kepada warga yang berhak, anggaran bisa ditekan dan dimanfaatkan untuk sektor-sektor lain yang juga penting. ”Harus ada landasan regulasi untuk lebih tepat sasaran. Memang (kebijakan pembatasan subsidi) agak kurang populis, tetapi negara dapat berhemat jika subsidi BBM dan elpiji ini lebih tepat sasaran,” kata Daymas. (Yoga)

Rasio perpajakan yang terus berjalan di tempat adalah potret struktur ekonomi Indonesia yang kurang berkualitas karena penghasilan sebagian besar masyarakat tergolong rendah dan tidak bisa dipajaki. Tanpa menyentuh akar masalah itu, berbagai strategi yang diusulkan calon presiden akan sulit mendongkrak rasio pajak sesuai target. Rasio perpajakan (tax ratio) di Indonesia masih terhitung rendah. Idealnya, rasio perpajakan negara berkembang adalah 15 %. Sementara, selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi, rasio perpajakan tidak pernah mencapai level 11 % meski ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5 %. Pada tahun 2023, rasio perpajakan RI adalah 10,21 %, turun dari tahun 2022 di 10,39 %.

Belakangan ini, di tengah masa kampanye Pemilihan Umum 2024, kandidat pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden ramai-ramai memasang target rasio pajak yang tinggi. Paslon no 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, memasang target mengerek rasio pajak 13-16 % per tahun 2029. Paslon no 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka, memasang target 23 %. Paslon no 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tim suksesnya menyatakan target yang disasar masih realistis, yakni 14-16 %.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, Senin (15/1) mengatakan, strategi menaikkan penerimaan pajak dan rasio perpajakan para capres pada dasarnya sudah baik. Namun, ia tidak yakin strategi para kandidat akan mampu meningkatkan rasio pajak secara signifikan sesuai target hanya dalam waktu lima tahun kepemimpinan. ”Sebab, masalah utama rasio pajak RI yang rendah bukan dari sisi kebijakan atau otoritas pajak, melainkan struktur ekonomi Indonesia yang kurang berkualitas,” kata Fajry, di Jakarta. Karena struktur ekonomi Indonesia sebagian besar terdiri dari penduduk yang bekerja di sector informal dibandingkan formal. (Yoga)

Setiap pergantian kepala daerah dan presiden, Gede Sutape (71), petani Kampung Bukit Sari, Desa Sumber Klampok, Kabupaten Buleleng, Bali, selalu gundah. Petani eks transmigran Timor Timur itu takut kehilangan lahan garapan seluas 0,5 hektar yang menjadi sumber hidup keluarganya. Lahan itu belum resmi jadi miliknya kendati sudah dia garap sejak 24 tahun lalu. Lahan itu ia tanami jagung, cabai, rumput gajah, dan kacang-kacangan. Sutape mengaku, hasil panen dari lahan itu satu-satunya sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. ”Jika lahan ini diambil karena ada perubahan kebijakan, saya sekeluarga hidup dari apa?” kata bapak enam anak dan kakek empat cucu itu di sela rehat menanam cabai, Selasa (9/1). Nengah Kisid (60) dihantui kekhawatiran serupa. Bercocok tanam di lahan yang belum jadi hak milik membuat hidupnya tidak tenang. Pemanfaatan lahan di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) itu sewaktu-waktu bisa dialihkan dari rakyat untuk keperluan lain. Jika itu terjadi, masa depan anak cucu bisa terkatung-katung.

”Untuk itu, kami meminta agar pemerintah menerbitkan sertifikat lahan garapan itu atas nama warga eks transmigran Timor Timur. Lahan itu penting bagi hidup kami saat ini hingga anak cucu nanti,” ucap Nengah. Sutape dan Nengah merupakan bagian dari 107 keluarga transmigran Bali yang ditempatkan di Timor Timur. Pascareferendum atau lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada 1999, Pemerintah Indonesia meminta mereka kembali ke Bali. Lantaran sudah tak punya tanah keluarga, eks transmigran itu ditempatkan di tempat transit Kantor Transmigrasi, Kabupaten Buleleng. September 2000, mereka dipindahkan ke kawasan HPT yang saat ini dikelola KLHK. Di lokasi yang berbatasan dengan Taman Nasional Bali Barat itu, setiap keluarga mendapatkan tanah seluas 54 are atau 0,54 hektar (ha), sebanyak 0,04 ha di antaranya untuk permukiman dan 0,5 ha untuk pertanian.

Per 4 November 2021, KLHK menetapkan Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan untuk Provinsi Bali. Dalam peta itu, kawasan eks transmigran Timor Timur ditetapkan 157,5 ha, terdiri dari 54 ha untuk permukiman dan fasilitas sosial dan umum serta sekitar 104 ha untuk lahan pertanian. Lalu pada 30 Desember 2022, KLHK melepas 7,98 ha kawasan HPT untuk sumber tanah obyek reforma agrarian masyarakat eks transmigran Timor Timur. Namun, pelepasan itu baru mencakup permukiman dan pekarangan, tak termasuk lahan garapan. Saat ini, masyarakat eks transmigran Timor Timur didampingi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta pemerintah melepas tanah sisanya yang seluas 149,52 ha, mengingat tanah tersebut, terutama lahan pertanian, merupakan sumber utama penghasilan masyarakat eks transmigran Timor Timur. (Yoga)

Industri manufaktur di dalam negeri menghadapi tekanan yang tak ringan. Sejumlah sektor penopang ekspor seperti industri pengolahan, pertambangan, pertanian dan perkebunan mencatatkan kinerja yang turun secara tahunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor manufaktur pada 2023 tercatat senilai US$186,98 miliar atau turun 9,26% dari 2022 yang sebesar US$206 miliar. Padahal industri manufaktur selama ini konsisten menjadi kontributor terbesar dalam capaian nilai ekspor nasional. Bahkan, laporan safeguardglobal.com menyebutkan Indonesia masuk 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia, yang sekaligus satu-satunya negara Asean dalam daftar tersebut. Berdasarkan publikasi itu, Indonesia berkontribusi sebesar 1,4% kepada produk manufaktur global. Posisi 10 besar ini merupakan kenaikan yang berarti, karena pada 4 tahun yang lalu, Indonesia masih berada di posisi 16. Tentu saja posisi yang baik tersebut rentan tergerus mengingat tekanan besar di industri manufaktur Indonesia juga diperkirakan berlanjut pada 2024 ini. Ekspansi para pelaku bisnis industri manufaktur pada tahun ini berpotensi tidak segemilang tahun sebelumnya. Hal itu tecermin dari penurunan utang luar negeri korporasi yang menjadi sinyal tertahannya ekspansi manufaktur.

Selain itu, gebyar tahun politik yang berlangsung di dalam negeri dan daya beli masyarakat yang lesu termasuk melemahnya harga komoditas unggulan ekspor asal Tanah Air, turut memicu pelemahan ekspansi tersebut. Faktor geopolitik internasional juga menahan geliat industri manufaktur. Kalangan pengusaha telah waswas sejak permintaan global untuk produk asal Indonesia yang menurun pada 2023. Ketidakpastian ekonomi global memang memiliki dampak besar. Selain itu, produk unggulan ekspor seperti komoditas mineral seperti batu bara hingga minyak sawit mentah mengalami penurunan nilai pada perdagangan global. Kondisi ini kontras bila dibandingkan dengan 2022. Tentu pemerintah tidak bisa tinggal diam. Kerja keras dan langkah inovatif sangat dibutuhkan untuk menggairahkan kembali industri manufaktur sebagai salah satu primadona penggerak ekonomi nasional ini. Selain itu, upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri dilaksanakan melalui program sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, dan melanjutkan penghiliran sumber daya alam di industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang dan mineral, serta industri berbasis migas dan batu bara. Namun, semua itu membutuhkan keterlibatan pelaku usaha pula. Bagi para pebisnis, memacu ekspor nonmigas sesuai target 2,5%—4,5% di 2024 tetap memerlukan intervensi, stimulus dan bantuan.

Provinsi Sumatra Utara masih menyimpan peluang ekonomi dan bisnis, serta investasi di sektor agro maritim yang cukup besar.Akan tetapi, pelemahan harga minyak sawit mentah di pasar global menekan harga tandan buah segar komoditas unggulan provinsi ini.Ajang Bisnis Indonesia Sumut Economic Outlook 2024 (SEO 2024)diharapkan mampu memberikan pandangan baru bagi soko guru perekonomian wilayah ini.Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa dukungan Gapki untuk pelaksanaan SEO 2024 untuk makin memperjelas peran agro kelapa sawit sebagai soko guru perekonomian di Sumut. SEO 2024 dengan tema Menjaga Momentum Pertumbuhan Bisnis & Investasi bakal digelar hari ini, Selasa (16/1) di Hotel JW Marriott, Medan.Kepala Kantor Perwakilan Bisnis Indonesia wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irsad mengatakan bahwa ajang ini akan diisi oleh para pembicara yang kompetensi dari kalangan pebisnis, perusahaan keuangan, dan ketua asosiasi dunia usaha. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Wilayah Sumut M. Pintor Nasution berharap potensi bisnis dan investasi di Sumut mampu diungkap melalui ajang ini, sehingga meningkatkan minat investasi di Sumut. “SEO 2024 ini cukup menarik, sehingga ada juga fund manager dari Jakarta ingin hadir di acara ini untuk jadi peserta. Semoga ajang ini bisa memunculkan gambaran yang jelas tentang peluang investasi di Sumut,” ujarnya.