Tantangan dalam menjaga soliditas konsumsi masyarakat seolah tak pernah hilang meski pemangku kebijakan telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan stabilitas. Misalnya dengan menebar bantuan sosial (bansos) melalui instrumen fiskal, atau intervensi dan operasi pasar yang dilakukan otoritas moneter dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi. Siasat itu pun dilakukan sepanjang tahun lalu dan tahun ini, sehingga reduksi daya beli akibat kenaikan harga pangan dan inflasi bisa lebih terkendali. Buktinya, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) mencatat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2023 yang berada pada level 123,8, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya di angka 123,6. Membaca data tersebut, sekilas situasi konsumsi di dalam negeri telah berada di jalur ekspansi. Namun jika dicermati, ada problematika yang perlu segera direspons pemangku kebijakan. Musababnya, kenaikan IKK hanya terjadi pada konsumen dengan pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta per bulan atau kelas terbawah, sedangkan keyakinan konsumen kelas lain terjun bebas. Begitu pula dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terhadap situasi enam bulan ke depan, yang menunjukkan adanya ketimpangan. Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha terpantau turun, sementara Indeks Ekspektasi Penghasilan tercatat naik. Akan tetapi, nihilnya stimulus untuk kelas menengah hingga atas menjadi biang kerok lebih. Artinya, terjadi ketidakseimbangan dalam konteks keyakinan konsumen. Hanya saja, skema insentif itu tidak berlaku umum. Properti misalnya, hanya mencakup kelas harga tertentu, sementara otomotif hanya mengakomodasi mobil listrik.

Artinya, perlu ada stimulus lebih konkret sehingga memberikan daya rangsang terhadap konsumsi di seluruh kelas. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang, mengatakan menilai pemerintah perlu memberikan dukungan fiskal kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Baik dalam kaitan kemudahan berusaha maupun skema lain yang meringankan beban masyarakat. "Sehingga setelah pemilu, gairah ekonomi makin baik, industri produktif, investor juga masuk," sehingga mampu membuka lapangan kerja, katanya kepada Bisnis, Selasa (9/1). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, menambahkan ada risiko lebih tinggi terhadap stabilitas sosial politik sepanjang proses transisi yang dapat memengaruhi kegiatan ekonomi. Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan pemerintah untuk mengubah strategi dalam rangka menjaga laju konsumsi dan pertumbuhan ekonomi dengan berfokus pada kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan bansos yang diterima oleh 40% masyarakat kalangan bawah hanya berkontribusi 17% terhadap konsumsi nasional. Adapun, 40% masyarakat menengah dan 20% kelas atas yang tidak mendapatkan dukungan langsung berkontribusi masing-masing 38% dan 45%. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, menambahkan insentif perlu lebih difokuskan kepada masyarakat rentan dan pengusaha sehingga mampu menghadirkan efek ke kelas menengah.