Meski di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, tetapi pasar modal Indonesia tetap mampu menggapai kinerja cemerlang pada 2023. Bagaimana tantangan pasar modal pada 2024?

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Penutupan Perdagangan Tahun 2023 pada 29 Desember 2023 menunjukkan indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 6,62% dari 6.850,62 poin per Desember 2022 menjadi 7.303,89 poin per Desember 2023. Kapitalisasi pasar (market capitalization) saham IHSG pun naik 23,82% dari Rp9.499,14 triliun menjadi Rp11.762 triliun. 

Data statistik mingguan pasar modal 2023 hingga 24 November 2023 mencatat beberapa data tampak turun. Sebut saja, volume transaksi turun 29,97% dari 5.885,86 miliar saham per Desember 2022 menjadi 4.121,94 miliar saham per 24 November 2023. Pun nilai perdagangan menipis 37,47% dari Rp3.617,90 triliun menjadi Rp2.262,32 triliun dan frekuensi transaksi turun 20,82% dari 321.322,60 ribu kali menjadi 254.422,18 ribu kali. Namun, jumlah perusahaan yang baru tercatat (new listing) naik 33,90% dari 59 menjadi 79. Total perusahaan tercatat naik 9,21% dari 825 menjadi 901. Itulah sekejap kinerja pasar modal 2023. 

Kini pasar modal makin menjadi wadah yang empuk dalam menghimpun dana (fund raising).  Terdapat empat bank papan atas sebagai pendorong pertumbuhan pasar modal. Mereka adalah BCA (BBCA), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Negara Indonesia (BBNI). Beberapa emiten yang “langganan” masuk 10 besar ternyata tersisih. Sebut saja, Unilever Indonesia (UNVR) di peringkat 11 dan Elang Mahkota Teknologi (EMTK) 58. 

Jumlah investsor di pasar modal pun naik 17,94% dari 10,31 juta per Desember 2022 menjadi 12,16 juta per Desember 2023. Menurut PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), investor pasar modal didominasi kalangan milenial (usia di bawah 30 tahun) dan generasi Z (Gen Z) yang berusia sekitar 31—40 tahun per 30 September 2023. 

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) menitahkan tugas, pengaturan dan kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dialihkan kepada OJK. Selama ini, Bappebti merupakan unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Bappebti yang merupakan lembaga pemerintah mempunyai tugas pokok untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka.

OJK pun wajib mengembangkan pasar modal syariah walaupun pasar modal syariah bukan suatu sistem terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Lihat saja, total oustanding obligasi dan sukuk naik 3,42% dari Rp5.779,19 triliun menjadi Rp5.976,83 triliun. Total itu meliputi obligasi dan sukuk pemerintah yang naik 3,51% dari Rp 5.330,55 triliun menjadi Rp 5.517,73 triliun. Sementara, obligasi korporasi, sukuk dan EBA (efek beragun aset) pun naik 2,33% dari Rp448,64 triliun menjadi Rp459,10 triliun. Pasar modal syariah pun mempunyai prospek yang gemerincing.

PT Tekom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Indosat Tbk (ISAT) berkolaborasi menggarap bisnis data (data center) di Indonesia untuk memperkuat  infrastruktur digital melalui ekosistem Internet Exchange (IX). Kemitraan dua pemimpin utama industri telekomunikasi tanah Air ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan menjadikan Indonesia sebagai data center hub unutk wilayah Asia tenggara (Asean). Kolaborasai ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Telkom Data Ekosistem dengan (NeutraDC) dan BDx Indonesia Pasific Telecommunications Council (PTC) 2024, di Honolulu, Hawai, AS, pada Minggu (21/10/2024). NeutraDC Indonesia adalah perusahan patungan antara Indosat, BDx Data Centers (BDx), dan Lintasarta. "Dengan terjalinnya kerjasama ini, baik Telkom maupun Indosat tidak hanya menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan infrastruktur digital, mendorong inovasi, mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat konetivitas yang efisien, namun lebih lanjut keduanya semakin memperkuat posisi Indonesia menjadi pemain pusat data tingkat global dan menjadi data center hub Asia Tengggara," kata President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchinson Vikra Sinha. (Yetede)

Skema transisi energi yang dicanangkan pemerintah Indonesia dinilai sudah tepat dalam mencapai titik keseimbangan antara target emisi  karbon netral dan menjaga daya beli masyarakat. Transisi yang dilakukan gardual merupakan solusi untuk mencegah terjadinya inflasi hijau (Greenflation). Demikian benang merah jawaban atas pertanyaan yang diajukan Investor Daily  kepada sejumlah narasumber terkait upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya greenflation dalam transisi energi. Mereka dihubungi secara terpisah pada Senin (22/1/2024). Adapun para narasumber tersebut yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Anggota Dewan Energi Nasional  (DEN) Satya W Yudha, Sekretaris  DEN Djoko Siswanto, ketua Indonesia Center for Renewables Energy Studies (ICRES) Suyra Darma, Direktur Riset Institute for Development  of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya, serta managing Director Enerfy Shift Institute Putra Adhiguna. Anggota DEN Satya W Yudha  mengatakan, DEN sudah melakukan mitigasi risiko  terhadap dampak yang ditimbulkan dalam transisi energi hijau. (Yetede)

Inding (49) merapikan anyaman berbahan rotan di teras rumahnya, di Desa Kalumpang, Kabupaten Kapuas, Kalteng, Sabtu (13/1). Ia sibuk membuat tas rotan berbentuk tabung atau nama anjat dalam bahasa Dayak Ngaju, sementara anak dan cucu-cucunya memperhatikan dia. Inding tengah membuat anjat dengan gambar asai, anak lelaki yang berkacak pinggang. Asai merupakan sebutan bagi lelaki Dayak pemberani. Pola itu di kalangan perajin Dayak Nagju dikenal sebagai yang paling sulit lantaran polanya sangat berbeda dari pola umum yang biasanya bergambar daun, akar, atau tameng dengan sedikit sisi. Selain itu, semua kriya rotan dengan gambar asai biasanya dipakai untuk upacara adat tertentu. Pola asai dianggap sakral sehingga tak semua ibu-ibu bisa dan mau membuatnya. Inding biasa menyelesaikan dua tas dalam sehari.

Kriya rotan dijual ke pengumpul Rp 60.000-Rp 100.000 untuk tas, untuk tikar Rp 500.000-Rp 1 juta. Dalam sebulan, Inding menghasilkan 100 tas dengan berbagai pola dan jenis tas. Namun, berapa pun pesanan yang datang, ia bisa memenuhinya. Ada 30 ibu-ibu lain yang membuat kriya rotan. Mereka tergabung dalam Kelompok Tani Hurung Hapakat. Ketua Kelompok Hurung Hapakat, Rica Kusmirawaty mengungkapkan, dia dan ibu-ibu lain biasa membuat kriya saat musim hujan, karena hujan kerap memicu banjir yang membuat aktivitas warga di luar rumah terbatas. Juga menganyam rotan, lanjut Rica, merupakan cara ibu-ibu di Desa Kalumpang bertahan hidup. ”Ini untuk memenuhi kebutuhan hidup pascalarangan membakar. Kebijakan larangan membakar membuat runyam kehidupan mereka,” katanya. Sejak delapan tahun lalu, mereka tak lagi menyentuh ladangnya, karena mereka belum bisa mengolah ladang tanpa membakar.

”Dulu kami tidak pernah kurang beras. Hasil ladang cukup setahun, bahkan bisa untuk makan di tahun berikutnya atau dijual. Sayur-mayur, ikan, dan segalanya bisa kami dapatkan saat masih berladang,” tutur Rica. ”Kalau jual rotan aja enggak laku lagi, tetapi setelah jadi tas harganya berlipat. Makanya, kami belajar ke mana-mana agar ada kesempatan supaya tas rotan kami lebih baik lagi,” kata Rica. Gayung bersambut, harapan serupa diinginkan Pantau Gambut. Organisasi nonpemerintah yang berjejaring di Sembilan provinsi ini fokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Pada Senin (15/1) Pantau Gambut mengundang perwakilan Hurung Hapakat ke Palangkaraya, juga pejabat daerah dari Kapuas yang diajak memetakan masalah rotan dan mencari solusi atas tantangan tersebut.

Manajer Program Pantau Gambut Dimas Novian Hartono menjelaskan, rotan dipilih sebagai jalan untuk mengembangkan komunitas yang tinggal di atas lahan gambut. ”Tujuan besarnya, kami ingin membuat platform bersama dengan komunitas lalu nanti (kriya rotan) dihubungkan dengan investor, tentunya investor hijau,” ungkap Dimas. Ketua I Bidang Pengembangan Kerajinan Disperindag UMKM, dan Koperasi Kapuas Ferdinan Jumanto menjelaskan, pemda membuat ruang pamer milik Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Kapuas dan di Provinsi Kalteng. ”Jadi, nanti ibu-ibu bisa simpan hasil karyanya ditempat itu tanpa pungutan. Kalau terjual, uangnya kami transfer. Kalau ada program dan anggaran, biasanya juga kami beli dulu,” papar Ferdinan. (Yoga)

Jelang pemilu, program bantuan sosial kerap dikaitkan sebagai komoditas elektoral. Hal ini tidak terlepas dari temuan sejumlah bansos yang memuat pesan atau gambar pasangan calon tertentu. Bantuan sosial berupa beras ukuran 10 kg dengan gambar paslon peserta pilpres ditemukan di beberapa daerah di Jateng dan fotonya beredar di Whatsapp. Laporan investigasi harian Kompas, Kamis (18/1) juga menemukan banyak kasus politisasi bansos oleh caleg di daerah pemilihan. Dengan modus memanipulasi Program keluarga Harapan (PKH), para caleg menunggangi pesan agar para pemilih di daerah itu mencoblos sang caleg nantinya.

Bansos ataupun bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sarana bantuan negara bagi warga yang sedang kesulitan ekonomi. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang diubah menjadi UU No 14/2019 tentang Pekerja Sosial menyebutkan, bansos merupakan bagian dari skema perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan sosial. Selama masa pandemi Covid-19 dari Maret 2019 hingga akhir 2022, berbagai bentuk bansos terbukti sangat membantu perekonomian masyarakat yang didera kemandekan kegiatan ekonomi karena dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

Tapi, bansos kerap kali dipakai menjadi lahan manipulasi dan alat tunggangan untuk memengaruhi pilihan politik karena sifatnya yang langsung mengena kepada penerimanya. Hal ini membuat bantuan negara tersebut dapat dialihkan penyebutannya sebagai bantuan personal. Untuk tahun 2024, sudah dianggarkan Rp 450 triliun dana bansos dalam berbagai sektor. Tak hanya untuk bulan-bulan akhir 2023, Presiden Jokowi bahkan sudah merencanakan bansos hingga pemilu putaran kedua demi menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Selain dirasakan sebagai sapaan negara kepada warga negara yang langsung mengena pada kebutuhannya, bansos juga bisa dilihat sebagai upaya negara mengikat warganya dalam ikatan pamrih dan kepentingan yang rawan penyelewengan politik. (Yoga)

Saat hutan kian menyusut, sekelompok perempuan Dayak di Kalteng terus mengasah kemampuan mengolah kekayaan alam. Lewat kriya rotan, tangan-tangan terampil mereka telaten menjaga masa depan. Jumat (12/1) pagi, Yaya (49) meniti jalan berlumpur menuju hutan di Desa Kalumpang, Kabupaten Kapuas, Kalteng. Yaya langsung memanen rotan tanpa sarung tangan, ia mengambil batang rotan yang berduri, lalu dibabat menggunakan parang. Hanya butuh 40 menit untuk mendapatkan 10 rotan yang bersih dari duri. Rotan yang diambil Yaya adalah jenis irit, panjangnya 10 meter. Diameternya 2-4 cm. Rotan jenis ini dikenal kuat dan cocok untuk beragam kerajinan tangan. ”Rotan ini nanti digunakan untuk bahan pembuatan tas, topi, hingga tikar,” kata Yaya. 

Tak jauh dari rumah Yaya, Rusidah (48) tengah mengolah rotan menggunakan pisau, lalu membelah batang rotan menjadi 4-8 bagian. Proses ini disebut ngalingking dalam bahasa Dayak Ngaju. Proses berikutnya menjangat atau mengikis rotan yang sudah dibelah. Hasil kikisan itu nanti akan dianyam. Terlihat sederhana, tetapi butuh 1-2 minggu dari pengambilan rotan hingga menghasilkan rotan siap anyam. Untuk menganyam menjadi tas, butuh waktu setengah hari, sedangkan untuk meng-anyam menjadi tikar butuh waktu tiga hari. Hasil anyaman rotan dijual kepada pengumpul seharga Rp 60.000-Rp 100.000 untuk tas dan Rp 500.000-Rp 1 juta untuk tikar. Dalam sebulan, mereka bisa menghasilkan setidaknya 100 tas dan tikar. 

Kerja bersama Yaya dan Rusidah adalah dua dari 30 ibu yang bergabung di Kelompok Tani Hurung Hapakat. Dalam Bahasa setempat, Hurung Hapakat artinya kerja bersama.Manajer Program Pantau Gambut Dimas Novian Hartono menjelaskan, kelompok ibu-ibu di Kalumpang merupakan komunitas yang selama ini hidup berdampingan dengan gambut. Sebagian besar kawasan di Kalumpang yang ditanam rotan adalah gambut. ”Rotan hasil hutan bukan kayu yang selama ini dijaga di Kalumpang, mereka menjaga hutan lewat rotan,” katanya. (Yoga)

Laporan survei LinkedIn dan Cencuswide menunjukkan banyak pekerja yang berusaha mencari pekerjaan baru. Akan tetapi, mereka mengaku kesulitan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan perusahaan. Survei yang dilakukan LinkedIn dan Cencuswide terhadap 1.004 pekerja di Indonesia menunjukkan 85 % pekerja mengaku masih ingin mencari pekerjaan baru pada 2024 walaupun 2024 dibayang-bayangi isu ketidakpastian ekonomi. Motivasi utamanya ada dua, yakni keseimbangan hidup (42 %) dan kenaikan pendapatan (35 %). Survei yang dilakukan secara daring pada 24 November-15 Desember 2023, mayoritas diikuti responden berusia 18-42 tahun. Lebih setengahnya bekerja di level manajer dan sisanya karyawan dan direktur.

Sebanyak 294 responden bekerja lebih dari 7 tahun, 280 orang bekerja 3-4 tahun, 186 orang bekerja 1-2 tahun, 156 orang bekerja 5-6 tahun, dan 88 orang bekerja kurang dari setahun. Lokasi terbanyak di Jakarta, Jabar, dan Jatim. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar, Senin (22/1) di Jakarta mengatakan, sejak pandemi Covid-19, mencari pekerjaan baru relatif sulit. Apabila ada pembukaan lowongan kerja, jumlahnya tidak sebanding dengan pencari kerja. ”Saat ini memang marak PHK, tetapi perusahaan tidak serta-merta mau merekrut baru sebab ada faktor penghematan biaya. Lalu, ada kecenderungan perekrutan berbasis relasi,” ujarnya.

Selain itu, isu ketidakpastian ekonomi semakin berkorelasi dengan ketidakpastian hubungan kerja. Pola bekerja kontrak diperkirakan semakin naik. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirah berpendapat, di Indonesia masih ada masalah kurikulum pendidikan yang tak tersambung dengan persyaratan keterampilan dunia industri. Di sisi lain, kualifikasi lowongan kerja ada yang terlalu tinggi. Founder dan Managing Director Headhunter Indonesia Haryo Suryosumarto mengatakan, 90 % pelamar yang melamar pekerjaan tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan. (Yoga)

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburan untuk jenis usaha tertentu menjadi 40-75 % terus menuai polemik dan protes dari pelaku industri hiburan/pariwisata. Melalui UU No 1 Tahun 2022, pemerintah menerapkan tarif pajak untuk barang dan jasa tertentu pada jasa hiburan diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40 % dan paling tinggi 75 %. Sebanyak 11 dari total 12 kelompok jasa kesenian dan hiburan tetap dikenai tarif maksimal 10 %. Menyusul kebijakan itu, semua daerah beramai-ramai menaikkan tarif pajak hiburan pada 2024. Kalangan pelaku industri hiburan dan pariwisata memprotes kenaikan pajak yang dinilai sangat memberatkan itu. Pengamat juga menilai kenaikan itu tak wajar, harus ditunda dan direvisi (Kompas, 19/1). Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia berencana mengajukan uji materi UU ini ke Mahkamah Konstitusi.

Keberatan terutama ditujukan pada penetapan tarif batas bawah pajak. Dalam UU No 28/2009 yang berlaku sebelumnya, tak ada aturan tarif batas bawah dan hanya diatur tarif batas atas 75 %. Kalangan pelaku usaha mengingatkan dampak langsung kebijakan ini pada industri hiburan, antara lain potensi tutupnya usaha dan PHK. Mereka juga mengingatkan efek berantai kebijakan ini pada industri kreatif dan pariwisata yang selama ini menyerap 40 juta tenaga kerja serta pada perekonomian yang lebih luas. Kenaikan ini dinilai juga membuat Indonesia kian tak kompetitif dibanding negara ASEAN lain yang menerapkan pajak hiburan lebih rendah. Pemerintah berargumen, kebijakan itu telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan rasa keadilan di masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu yang akan diuntungkan oleh peningkatan pendapatan pajak. Tarif batas minimum 40 % diterapkan dengan pertimbangan, penikmat jasa hiburan dimaksud hanya kalangan tertentu.

Pemerintah juga menilai, aturan ini bukan barang baru karena sebelum ada aturan ini, 177 dari 436 daerah sudah menerapkan tarif pajak hiburan 40-75 %. Pemerintah harus bijak menyikapi polemik ini. Tujuan pemerintah baik, termasuk mendorong kemandirian daerah yang lebih besar lewat peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak hiburan, dan memastikan sektor ini berkontribusi lebih besar pada pembangunan daerah. Ke depan, guna menghindari risiko kian banyaknya regulasi yang digugat di MK, pemerintah perlu mendengar masukan dari pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk pelaku usaha dan kelompok yang pro karena melihat pajak hiburan sebagai instrumen efektif untuk mengendalikan dampak negatif dari penyebaran industri hiburan tertentu. Jangan sampai tujuan mengejar dan mengamankan target penerimaan pajak justru mematikan industri itu sendiri dan kontraproduktif. (Yoga)

Harga beras medium naik lagi hingga melebihi harga beras tahun lalu. Daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas pokok juga terus bertambah. Pemerintah berupaya meredam kenaikan harga beras, terutama melalui percepatan impor dan intervensi pasar. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per 22 Januari 2024, harga rata-rata nasional beras medium Rp 13.260 per kg, di atas harga rata-rata nasional tertinggi beras medium tahun lalu yang terjadi pada Oktober, yakni Rp 13.210 per kg. Harga beras medium itu juga di atas HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 10.900-Rp 11.800 per kg berdasarkan zonasi. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan, pada pekan ketiga Januari 2024, harga rata-rata beras medium naik 0,28 % secara mingguan. Padahal, pada pekan pertama Januari 2024, harganya turun 0,38 % secara mingguan.

”Kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga beras hingga pekan ketiga Januari 2024 bertambah menjadi 247 daerah. Sebelumnya, pada pekan pertama dan kedua Januari 2024, jumlahnya baru 104 daerah dan 116 daerah,” ujar Pudji dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (22/1). BPS mendata 10 daerah mengalami kenaikan harga beras tertinggi. Di Kabupaten Merangin harga berasnya naik 14,22 %, Kerinci 9,53 %, Rejang Lebong 7,29 %, Sijunjung 5,7 %, dan Serdang Bedagai 4,98 %. Bapanas menyebutkan, kenaikan harga beras terjadi akibat produksi padi pada Januari-Februari 2024 diperkirakan defisit. Menurut Kerangka Sampel Area BPS, defisit beras pada Januari 2024 diprediksi 1,61 juta ton dan pada Februari 2024 sebanyak 1,22 juta ton. Kendati bakal defisit, Kementan menjamin pada Januari-Februari 2024 tetap ada panen padi, terutama di sejumlah daerah di Jatim, Jateng, Sumut, Sumsel, Kalbar, dan Jabar. (Yoga)

Potensi penurunan suku bunga dapat memberikan keleluasaan bagi emiten e-commerce di 2024 untuk berekspansi. Namun persaingan kemungkinan bakal semakin ketat seiring dengan kembalinya Tiktok Shop ke dalam industri ini. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menjelaskan, potensi penurunan bunga di 2024 akan berdampak positif terhadap kinerja emiten e-commerce. Suku bunga yang lebih rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi masyarakat. Selain itu, lanjut dia, penurunan suku bunga juga akan membuat biaya pendanaan emiten e-commerce menjadi lebih murah. Kondisi tersebut dapat mendukung emiten e-commerce untuk memiliki lebih banyak ruang dalam berekspansi dan berinvestasi. Saat ini terdapat tiga emiten yang bermain di bisnis e-commerce, yaitu PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), serta PT Global Digital Niaga Tbk (BELI). Menurut Sukarno, emiten sektor teknologi e-commerce masih memiliki potensi untuk melanjutkan tren pertumbuhan di tahun 2024. 

Head of Equity Research Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) Prasetya Gunadi menyoroti persaingan di industri e-commerce, setelah Tiktok Shop menjalin kemitraan dengan Tokopedia. TikTok akan menginvestasikan lebih dari US$ 1.5 miliar dan mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia yang diumumkan pada 11 Desember 2023. Samuel Sekuritas meyakini investasi Tiktok tersebut merupakan hal positif bagi GOTO. Mengingat sebagian besar biaya GOTO berasal dari Tokopedia. Marketplace itu menyumbang 23,6% dari total kerugian bersih GOTO per 30 September 2023. Prasetya melihat pesaing terdekat Tokopedia di Indonesia yaitu Shopee, yang didukung SEA Group, masih memiliki banyak modal untuk dibelanjakan. Namun, live commerce mulai masuk ke ruang e-commerce Indonesia. Oleh karena itu, dengan TikTok Shop sebagai pemimpin dalam live commerce, GOTO mungkin telah menemukan mitra yang tepat. Analis Mirae Asset Sekuritas Christopher Rusli dan Jonghoon Won memandang BUKA diperkirakan akan mengalami peningkatan kinerja pada sektor gaming dan sektor grosir dengan musim liburan akan datang.  GOTO juga diharapkan mendapat manfaat dari momentum musim perayaan itu.