Presiden Jokowi berjanji segera merealisasikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT puso bagi petani yang gagal panen di Jateng. Presiden meminta agar bantuan tersebut segera digunakan untuk biaya tanam padi agar dalam waktu tiga-empat bulan ke depan panen sehingga produksi padi meningkat. Sehingga, Indonesia tak lagi bergantung pada impor beras. Apalagi, kata Presiden, saat ini 22 negara di dunia masih mengerem untuk ekspor beras. ”Moga-moga dalam waktu sangat dekat uangnya bisa segera diterima petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen, kita tidak usah banyak impor lagi dari negara lain,” ujar Presiden Jokowi di Kabupaten Grobogan, Jateng, Selasa (23/1).

Bantuan yang akan diberikan, menurut rencana, sebesar Rp 8 juta per 1 hektar lahan pertanian. Setiap kelompok tani bisa menerima bantuan gagal panen yang beragam, mulai dari Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta. Di Jateng, Presiden mencatat terdapat 16.000 hektar lahan yang terdampak El Nino, banjir dan kekeringan panjang. Penerima bantuan puso kali ini adalah petani dari Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Di sisi lain, harga gabah di tingkat petani saat ini cukup menggembirakan. Tiga tahun lalu, harga gabah masih berkisar Rp 4.200-Rp 4.300 per kg. ”Sekarang (harga gabah) Rp 7.800, Rp 7.600.” ucap Presiden. Pemerintah akan terus berupaya menjaga agar harga gabah di tingkat petani seimbang dengan harga beras di tingkat konsumen. Petani harus puas dengan harga gabah, sedangkan masyarakat tak terbebani ketika membeli beras. (Yoga)

Emiten sektor tekstil dan garmen, PT Trisula International Tbk (TRIS) menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang positif di tahun 2024. Hal ini tak lepas upaya perseroan yang fokus menghasilkan produk-produk dengan margin tinggi. Direktur Utama Trisula International, Widjaya Djohan mengatakan, perseroan menyiapkan sejumlah strategi untuk memacu kinerja tahun ini. Antara lain fokus meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat inovasi untuk menjangkau pasar menengah atas dengan terus mengikuti tren fesyen terkini. 

Baru-baru ini Konferensi Iklim PBB (COP 28) di Dubai, berhasil mencapai kesepakatan “dana loss and damage” akibat perubahan iklim. Tujuannya mengompensasi dosa-dosa negara maju penghasil karbon ke negara berkembang dan miskin. Peluang ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk pendanaan aksi iklim yang masif. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh penghasil karbon terbanyak di dunia (Worldmeter, 2022) dan hanya mampu 34% dari APBN untuk mendanai atau sebesar Rp3.461 triliun (Thaird Biennial Report, 2021). 

Hadirnya UU PPSK No. 4/2023 perihal omnibus law keuangan dan POJK No.14/2023 mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon pada Agustus 2023, juga menjadi alternatif pendanaan. Potensi perdagangan karbon diproyeksi mencapai Rp8.000 triliun dalam 5 tahun ke depan. Potensi ini didasari bahwa, Indonesia juga penyerap karbon terbesar yang mempunyai 3 juta hektare hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang 95.000 km pantai Indonesia. Sebenarnya, dukungan dari sektor jasa keuangan baik dalam pendanaan dan manajemen risiko sudah dihadirkan oleh regulator. 

Perusahaan asuransi selama ini juga penghasil emisi, yang berasal dari emisi tertanggung. Untuk menurunkannya, harus meningkatkan seleksi risiko hijau sehingga menjadi katalis. Sebagai salah satu teknik pengelolaan risiko, tak perlu disangsikan bahwa asuransi dapat berkontribusi pada tahap mitigasi risiko, pasca dan transisi perubahan iklim. 

Setidaknya, ada empat peranan asuransi. Pertama, memberikan assesmen dengan bobot besar bagi perusahaan yang aktivitasnya sudah bergerak ke energi terbarukan. Kedua, memberikan insentif berupa diskon tarif apabila perusahaan sudah melaksanakan laporan berkelanjutan dan mempunyai unit karbon. Ketiga, asuransi dapat memberikan ganti rugi atas kelebihan emisi (offset) yang dihasilkan oleh perusahaan yang aktivitasnya tidak dapat menyerap atau bahkan menghasilkan karbon (pembeli) karena hal tak terduga. Keempat, menjamin risiko pengiriman kredit karbon bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan emisi bahkan mampu menyerap karbon (penjual).

Meski di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, tetapi pasar modal Indonesia tetap mampu menggapai kinerja cemerlang pada 2023. Bagaimana tantangan pasar modal pada 2024?

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Penutupan Perdagangan Tahun 2023 pada 29 Desember 2023 menunjukkan indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 6,62% dari 6.850,62 poin per Desember 2022 menjadi 7.303,89 poin per Desember 2023. Kapitalisasi pasar (market capitalization) saham IHSG pun naik 23,82% dari Rp9.499,14 triliun menjadi Rp11.762 triliun. 

Data statistik mingguan pasar modal 2023 hingga 24 November 2023 mencatat beberapa data tampak turun. Sebut saja, volume transaksi turun 29,97% dari 5.885,86 miliar saham per Desember 2022 menjadi 4.121,94 miliar saham per 24 November 2023. Pun nilai perdagangan menipis 37,47% dari Rp3.617,90 triliun menjadi Rp2.262,32 triliun dan frekuensi transaksi turun 20,82% dari 321.322,60 ribu kali menjadi 254.422,18 ribu kali. Namun, jumlah perusahaan yang baru tercatat (new listing) naik 33,90% dari 59 menjadi 79. Total perusahaan tercatat naik 9,21% dari 825 menjadi 901. Itulah sekejap kinerja pasar modal 2023. 

Kini pasar modal makin menjadi wadah yang empuk dalam menghimpun dana (fund raising).  Terdapat empat bank papan atas sebagai pendorong pertumbuhan pasar modal. Mereka adalah BCA (BBCA), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Negara Indonesia (BBNI). Beberapa emiten yang “langganan” masuk 10 besar ternyata tersisih. Sebut saja, Unilever Indonesia (UNVR) di peringkat 11 dan Elang Mahkota Teknologi (EMTK) 58. 

Jumlah investsor di pasar modal pun naik 17,94% dari 10,31 juta per Desember 2022 menjadi 12,16 juta per Desember 2023. Menurut PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), investor pasar modal didominasi kalangan milenial (usia di bawah 30 tahun) dan generasi Z (Gen Z) yang berusia sekitar 31—40 tahun per 30 September 2023. 

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) menitahkan tugas, pengaturan dan kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dialihkan kepada OJK. Selama ini, Bappebti merupakan unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Bappebti yang merupakan lembaga pemerintah mempunyai tugas pokok untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka.

OJK pun wajib mengembangkan pasar modal syariah walaupun pasar modal syariah bukan suatu sistem terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Lihat saja, total oustanding obligasi dan sukuk naik 3,42% dari Rp5.779,19 triliun menjadi Rp5.976,83 triliun. Total itu meliputi obligasi dan sukuk pemerintah yang naik 3,51% dari Rp 5.330,55 triliun menjadi Rp 5.517,73 triliun. Sementara, obligasi korporasi, sukuk dan EBA (efek beragun aset) pun naik 2,33% dari Rp448,64 triliun menjadi Rp459,10 triliun. Pasar modal syariah pun mempunyai prospek yang gemerincing.

PT Tekom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Indosat Tbk (ISAT) berkolaborasi menggarap bisnis data (data center) di Indonesia untuk memperkuat  infrastruktur digital melalui ekosistem Internet Exchange (IX). Kemitraan dua pemimpin utama industri telekomunikasi tanah Air ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan menjadikan Indonesia sebagai data center hub unutk wilayah Asia tenggara (Asean). Kolaborasai ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Telkom Data Ekosistem dengan (NeutraDC) dan BDx Indonesia Pasific Telecommunications Council (PTC) 2024, di Honolulu, Hawai, AS, pada Minggu (21/10/2024). NeutraDC Indonesia adalah perusahan patungan antara Indosat, BDx Data Centers (BDx), dan Lintasarta. "Dengan terjalinnya kerjasama ini, baik Telkom maupun Indosat tidak hanya menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan infrastruktur digital, mendorong inovasi, mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat konetivitas yang efisien, namun lebih lanjut keduanya semakin memperkuat posisi Indonesia menjadi pemain pusat data tingkat global dan menjadi data center hub Asia Tengggara," kata President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchinson Vikra Sinha. (Yetede)

Skema transisi energi yang dicanangkan pemerintah Indonesia dinilai sudah tepat dalam mencapai titik keseimbangan antara target emisi  karbon netral dan menjaga daya beli masyarakat. Transisi yang dilakukan gardual merupakan solusi untuk mencegah terjadinya inflasi hijau (Greenflation). Demikian benang merah jawaban atas pertanyaan yang diajukan Investor Daily  kepada sejumlah narasumber terkait upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya greenflation dalam transisi energi. Mereka dihubungi secara terpisah pada Senin (22/1/2024). Adapun para narasumber tersebut yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Anggota Dewan Energi Nasional  (DEN) Satya W Yudha, Sekretaris  DEN Djoko Siswanto, ketua Indonesia Center for Renewables Energy Studies (ICRES) Suyra Darma, Direktur Riset Institute for Development  of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya, serta managing Director Enerfy Shift Institute Putra Adhiguna. Anggota DEN Satya W Yudha  mengatakan, DEN sudah melakukan mitigasi risiko  terhadap dampak yang ditimbulkan dalam transisi energi hijau. (Yetede)

Inding (49) merapikan anyaman berbahan rotan di teras rumahnya, di Desa Kalumpang, Kabupaten Kapuas, Kalteng, Sabtu (13/1). Ia sibuk membuat tas rotan berbentuk tabung atau nama anjat dalam bahasa Dayak Ngaju, sementara anak dan cucu-cucunya memperhatikan dia. Inding tengah membuat anjat dengan gambar asai, anak lelaki yang berkacak pinggang. Asai merupakan sebutan bagi lelaki Dayak pemberani. Pola itu di kalangan perajin Dayak Nagju dikenal sebagai yang paling sulit lantaran polanya sangat berbeda dari pola umum yang biasanya bergambar daun, akar, atau tameng dengan sedikit sisi. Selain itu, semua kriya rotan dengan gambar asai biasanya dipakai untuk upacara adat tertentu. Pola asai dianggap sakral sehingga tak semua ibu-ibu bisa dan mau membuatnya. Inding biasa menyelesaikan dua tas dalam sehari.

Kriya rotan dijual ke pengumpul Rp 60.000-Rp 100.000 untuk tas, untuk tikar Rp 500.000-Rp 1 juta. Dalam sebulan, Inding menghasilkan 100 tas dengan berbagai pola dan jenis tas. Namun, berapa pun pesanan yang datang, ia bisa memenuhinya. Ada 30 ibu-ibu lain yang membuat kriya rotan. Mereka tergabung dalam Kelompok Tani Hurung Hapakat. Ketua Kelompok Hurung Hapakat, Rica Kusmirawaty mengungkapkan, dia dan ibu-ibu lain biasa membuat kriya saat musim hujan, karena hujan kerap memicu banjir yang membuat aktivitas warga di luar rumah terbatas. Juga menganyam rotan, lanjut Rica, merupakan cara ibu-ibu di Desa Kalumpang bertahan hidup. ”Ini untuk memenuhi kebutuhan hidup pascalarangan membakar. Kebijakan larangan membakar membuat runyam kehidupan mereka,” katanya. Sejak delapan tahun lalu, mereka tak lagi menyentuh ladangnya, karena mereka belum bisa mengolah ladang tanpa membakar.

”Dulu kami tidak pernah kurang beras. Hasil ladang cukup setahun, bahkan bisa untuk makan di tahun berikutnya atau dijual. Sayur-mayur, ikan, dan segalanya bisa kami dapatkan saat masih berladang,” tutur Rica. ”Kalau jual rotan aja enggak laku lagi, tetapi setelah jadi tas harganya berlipat. Makanya, kami belajar ke mana-mana agar ada kesempatan supaya tas rotan kami lebih baik lagi,” kata Rica. Gayung bersambut, harapan serupa diinginkan Pantau Gambut. Organisasi nonpemerintah yang berjejaring di Sembilan provinsi ini fokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Pada Senin (15/1) Pantau Gambut mengundang perwakilan Hurung Hapakat ke Palangkaraya, juga pejabat daerah dari Kapuas yang diajak memetakan masalah rotan dan mencari solusi atas tantangan tersebut.

Manajer Program Pantau Gambut Dimas Novian Hartono menjelaskan, rotan dipilih sebagai jalan untuk mengembangkan komunitas yang tinggal di atas lahan gambut. ”Tujuan besarnya, kami ingin membuat platform bersama dengan komunitas lalu nanti (kriya rotan) dihubungkan dengan investor, tentunya investor hijau,” ungkap Dimas. Ketua I Bidang Pengembangan Kerajinan Disperindag UMKM, dan Koperasi Kapuas Ferdinan Jumanto menjelaskan, pemda membuat ruang pamer milik Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Kapuas dan di Provinsi Kalteng. ”Jadi, nanti ibu-ibu bisa simpan hasil karyanya ditempat itu tanpa pungutan. Kalau terjual, uangnya kami transfer. Kalau ada program dan anggaran, biasanya juga kami beli dulu,” papar Ferdinan. (Yoga)

Jelang pemilu, program bantuan sosial kerap dikaitkan sebagai komoditas elektoral. Hal ini tidak terlepas dari temuan sejumlah bansos yang memuat pesan atau gambar pasangan calon tertentu. Bantuan sosial berupa beras ukuran 10 kg dengan gambar paslon peserta pilpres ditemukan di beberapa daerah di Jateng dan fotonya beredar di Whatsapp. Laporan investigasi harian Kompas, Kamis (18/1) juga menemukan banyak kasus politisasi bansos oleh caleg di daerah pemilihan. Dengan modus memanipulasi Program keluarga Harapan (PKH), para caleg menunggangi pesan agar para pemilih di daerah itu mencoblos sang caleg nantinya.

Bansos ataupun bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sarana bantuan negara bagi warga yang sedang kesulitan ekonomi. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang diubah menjadi UU No 14/2019 tentang Pekerja Sosial menyebutkan, bansos merupakan bagian dari skema perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan sosial. Selama masa pandemi Covid-19 dari Maret 2019 hingga akhir 2022, berbagai bentuk bansos terbukti sangat membantu perekonomian masyarakat yang didera kemandekan kegiatan ekonomi karena dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

Tapi, bansos kerap kali dipakai menjadi lahan manipulasi dan alat tunggangan untuk memengaruhi pilihan politik karena sifatnya yang langsung mengena kepada penerimanya. Hal ini membuat bantuan negara tersebut dapat dialihkan penyebutannya sebagai bantuan personal. Untuk tahun 2024, sudah dianggarkan Rp 450 triliun dana bansos dalam berbagai sektor. Tak hanya untuk bulan-bulan akhir 2023, Presiden Jokowi bahkan sudah merencanakan bansos hingga pemilu putaran kedua demi menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Selain dirasakan sebagai sapaan negara kepada warga negara yang langsung mengena pada kebutuhannya, bansos juga bisa dilihat sebagai upaya negara mengikat warganya dalam ikatan pamrih dan kepentingan yang rawan penyelewengan politik. (Yoga)

Saat hutan kian menyusut, sekelompok perempuan Dayak di Kalteng terus mengasah kemampuan mengolah kekayaan alam. Lewat kriya rotan, tangan-tangan terampil mereka telaten menjaga masa depan. Jumat (12/1) pagi, Yaya (49) meniti jalan berlumpur menuju hutan di Desa Kalumpang, Kabupaten Kapuas, Kalteng. Yaya langsung memanen rotan tanpa sarung tangan, ia mengambil batang rotan yang berduri, lalu dibabat menggunakan parang. Hanya butuh 40 menit untuk mendapatkan 10 rotan yang bersih dari duri. Rotan yang diambil Yaya adalah jenis irit, panjangnya 10 meter. Diameternya 2-4 cm. Rotan jenis ini dikenal kuat dan cocok untuk beragam kerajinan tangan. ”Rotan ini nanti digunakan untuk bahan pembuatan tas, topi, hingga tikar,” kata Yaya. 

Tak jauh dari rumah Yaya, Rusidah (48) tengah mengolah rotan menggunakan pisau, lalu membelah batang rotan menjadi 4-8 bagian. Proses ini disebut ngalingking dalam bahasa Dayak Ngaju. Proses berikutnya menjangat atau mengikis rotan yang sudah dibelah. Hasil kikisan itu nanti akan dianyam. Terlihat sederhana, tetapi butuh 1-2 minggu dari pengambilan rotan hingga menghasilkan rotan siap anyam. Untuk menganyam menjadi tas, butuh waktu setengah hari, sedangkan untuk meng-anyam menjadi tikar butuh waktu tiga hari. Hasil anyaman rotan dijual kepada pengumpul seharga Rp 60.000-Rp 100.000 untuk tas dan Rp 500.000-Rp 1 juta untuk tikar. Dalam sebulan, mereka bisa menghasilkan setidaknya 100 tas dan tikar. 

Kerja bersama Yaya dan Rusidah adalah dua dari 30 ibu yang bergabung di Kelompok Tani Hurung Hapakat. Dalam Bahasa setempat, Hurung Hapakat artinya kerja bersama.Manajer Program Pantau Gambut Dimas Novian Hartono menjelaskan, kelompok ibu-ibu di Kalumpang merupakan komunitas yang selama ini hidup berdampingan dengan gambut. Sebagian besar kawasan di Kalumpang yang ditanam rotan adalah gambut. ”Rotan hasil hutan bukan kayu yang selama ini dijaga di Kalumpang, mereka menjaga hutan lewat rotan,” katanya. (Yoga)

Laporan survei LinkedIn dan Cencuswide menunjukkan banyak pekerja yang berusaha mencari pekerjaan baru. Akan tetapi, mereka mengaku kesulitan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan perusahaan. Survei yang dilakukan LinkedIn dan Cencuswide terhadap 1.004 pekerja di Indonesia menunjukkan 85 % pekerja mengaku masih ingin mencari pekerjaan baru pada 2024 walaupun 2024 dibayang-bayangi isu ketidakpastian ekonomi. Motivasi utamanya ada dua, yakni keseimbangan hidup (42 %) dan kenaikan pendapatan (35 %). Survei yang dilakukan secara daring pada 24 November-15 Desember 2023, mayoritas diikuti responden berusia 18-42 tahun. Lebih setengahnya bekerja di level manajer dan sisanya karyawan dan direktur.

Sebanyak 294 responden bekerja lebih dari 7 tahun, 280 orang bekerja 3-4 tahun, 186 orang bekerja 1-2 tahun, 156 orang bekerja 5-6 tahun, dan 88 orang bekerja kurang dari setahun. Lokasi terbanyak di Jakarta, Jabar, dan Jatim. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar, Senin (22/1) di Jakarta mengatakan, sejak pandemi Covid-19, mencari pekerjaan baru relatif sulit. Apabila ada pembukaan lowongan kerja, jumlahnya tidak sebanding dengan pencari kerja. ”Saat ini memang marak PHK, tetapi perusahaan tidak serta-merta mau merekrut baru sebab ada faktor penghematan biaya. Lalu, ada kecenderungan perekrutan berbasis relasi,” ujarnya.

Selain itu, isu ketidakpastian ekonomi semakin berkorelasi dengan ketidakpastian hubungan kerja. Pola bekerja kontrak diperkirakan semakin naik. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirah berpendapat, di Indonesia masih ada masalah kurikulum pendidikan yang tak tersambung dengan persyaratan keterampilan dunia industri. Di sisi lain, kualifikasi lowongan kerja ada yang terlalu tinggi. Founder dan Managing Director Headhunter Indonesia Haryo Suryosumarto mengatakan, 90 % pelamar yang melamar pekerjaan tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan. (Yoga)