Setelah lebih dari dua tahun ditutup akibat pandemi Covid- 19, Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, kembali dibuka untuk umum. Pariwisata TNWK kali ini mengedepankan kesejahteraan satwa, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan. Adila Zakia (10) mengelus belalai gajah   dengan lembut di area Pusat Latihan Gajah, TNWK, Kamis (18/1/). Ia lantas memandikan seekor gajah jinak dengan selang air, didampingi sang pawang. Adila yang datang jauh-jauh dari Riau mengaku senang bisaberkunjung ke TNWK dan melihat gajah-gajah jinak di sana. Sang ayah, Sunu Istiqomah Danu (47), mengatakan, keluarganya sengaja berwisata ke TNWK untuk melihat gajah-gajah jinak yang dipelihara di taman nasional tersebut.

Ia penasaran mendengar kabar TNWK buka dengan konsep baru. ”Kami kebetulan sedang pulang kampung ke Lampung. Kami ke sini karena ingin mengenalkan anak-anak dengan alam,” kata Sunu. Sunu dan keluarganya membeli beberapa paket wisata di TNWK, seperti memandikan gajah seharga Rp 150.000 per orang dan paket berfoto dengan gajah Rp 20.000 per orang. Selain itu, wisatawan juga membayar tiket masuk ke dalam TNWK Rp 5.000 per orang. Sunu senang bisa mengajak anaknya berwisata ke TNWK. Meski begitu, ia merasa fasilitas yang disediakan di TNWK masih terbatas, antara lain, tempat bersantai untuk wisatawan masih terbatas. Ia berharap, pengelola TNWK bisa meningkatkan sarana dan prasarana agar wisatawan lebih nyaman.

Selain itu, pengalaman yang ditawarkan dalam konsep baru wisata alam TNWK juga dinilai masih terbatas. Pengelola perlu menyiapkan pengalaman yang lebih seru untuk wisatawan. Annisa Putri (23), wisatawan asal Lampung mengatakan ”Sekarang sudah enggak kayak dulu, kita bisa lihat gajah main sirkus dan atraksi. Sekarang hanya bisa berfoto dengan gajah atau memandikan gajah,” ucapnya.Ia sebenarnya berharap bisa menaiki gajah jinak yang ada di TNWK. Namun, ternyata hal itu sudah tidak diperbolehkan karena dianggap tidak memperhatikan kesejahteraan satwa.

Rudi Hartono (35) warga Desa Labuhan Ratu IX, yang juga pelaku usaha jasa wisata, mengatakan, dengan konsep baru tersebut, tarif wisata di TNWK menjadi lebih mahal. Ia mengaku kesulitan menawarkan paket wisata kepada para agen travel. ”Kalau dulu paket wisata TNWK bisa saya jual Rp 90.000 per orang, sudah termasuk kendaraan, tour guide, makan dan minum, serta paket wisata berkeliling satu hari di TNWK dan desa penyangga. Kalau sekarang, kita tawarkan di harga Rp 150.000-Rp 190.000 per orang, tapi belum deal semua, masih banyak yang pikir-pikir,” kata Rudi. Sukatmoko, Humas TNWK mengatakan, konsep baru wisata alam di TNWK dilakukan dengan mengintegrasikan wisata desa yang dikelola oleh masyarakat. Desa-desa penyangga yang ada di sekitar TNWK dilibatkan untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di TNWK. (Yoga)

Arah pembangunan desa yang diusung ketiga pasangan capres-cawapres 2024 dalam forum debat capres-cawapres keempat pada Minggu (21/1/2024) masih belum banyak berubah dari apa yang telah berjalan. Program peningkatan dan optimalisasi dana desa masih menjadi unggulan ketiga paslon yang sepakat bahwa kedua hal tersebut dibutuhkan untuk menuju kemandirian desa dalam jangka panjang. Mengangkat tema Pembangunan Ber-kelanjutan; Lingkungan Hidup; Energi dan Sumber Daya Alam; Pangan; Agraria; Masyarakat Adat; dan Desa; debat yang diikuti oleh para cawapres itu memberikan kesempatan ketiga peserta untuk menyampaikan pandangannya tentang persoalan wilayah desa, dimana ketiganya sama-sama menonjolkan desa sebagai akar dari pembangunan Indonesia, selaras dengan visi-misi yang diusung ketiga paslon dalam Pemilu 2024.

Cawapres no 1 Muhaimin Iskandar menjawab pembangunan yang berakar dari desa harus diteruskan. Menurut dia, selama ini paradigma pembangunan dari desa sudah berjalan seiring bertambahnya dana desa yang diberikan pemerintah. Dengan keberhasilan itu, menambahkan dana desa untuk membangun desa tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga perekonomian dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan desa. Maka, nantinya ia akan meningkatkan dana desa menjadi Rp 5 miliar setiap desa yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan desa.

Gibran Rakabuming Raka, Cawapres no 2 berpendapat, penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan warga desa pada desanya terlebih dahulu, yang diwujudkan melalui program pembangunan yang melibatkan warga desa. Ia mencontohkan keberhasilan salah satu desa di Mojokerto yang mengusung konsep crowdfunding untuk membangun desa wisata. Mahfud MD, Cawapres no 3 menambahkan contoh pemba-ngunan desa yang berhasil di Daerah Istimewa Yogyakarta di mana pemerintah desa dan warganya sukses mengelola koperasi, irigasi, dan UMKM desanya, karena desa dengan kewenangannya mampu mengoptimal-kan sumber daya dan kearifan lokal yang ada sehingga bermanfaat banyak. Sementara di daerah-daerah lain, negara masih terlalu mengintervensi pembangunan desa sehingga potensi-potensi lokal kurang dikembangkan. (Yoga)

Risiko korupsi di Indonesia meningkat menyusul turunnya integritas lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, pada 2023. Selain sistem pengadaan barang dan jasa, penyebab fundamental turunnya integritas lembaga pemerintahan di antaranya adalah tingginya ongkos pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta lemahnya sistem pendanaan partai politik. KPK, Jumat (26/1) merilis, Indeks Integritas Nasional 2023 berada di angka 70,97 atau dibulatkan menjadi 71. Angka tersebut didapat dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 terhadap 508 pemkab / kota, 38 pemeprov, serta 93 kementerian / lembaga. Angka tersebut tidak hanya di bawah target integritas nasional, yakni 74, tetapi juga turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, Indeks Integritas Nasional berada di angka 71,94 dan 2021 di angka 72,43.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, hasil SPI 2023 menunjukkan tren penurunan Indeks Integritas nasional. Hal ini, secara sederhana, bisa diartikan risiko korupsi di lembaga pemerintahan semakin tinggi. ”Fakta bahwa Indeks Integritas Nasional secara umum cenderung turun mengindikasikan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sistem tata kelola, regulasi, dan komitmen yang harus diperbaiki,” kata Johanis saat peluncuran hasil survei SPI di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/1). Johanis mengungkapkan, ada sejumlah persoalan fundamental yang menyebabkan turunnya Indeks Integritas Nasional selama tiga tahun terakhir. Salah satunya adalah tingginya ongkos politik, baik untuk pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Kondisi itu diperparah dengan lemahnya pendanaan partai politik. (Yoga)

Kebijakan pemerintah yang menerapkan pajak hiburan di kisaran 40-70% terhadap diskotek, kelab malam, karaoke, bar, dan mandi uap/spa, dikhawatrikan akan mematikan kelangsungan  laju usaha pada lima sektor tersebut. Dengan adanya pemberlakuan, karena ada 20 juta karyawan padat karya yang bekerja di bisnis pariwisata akan mengalami  pengusaha  pemutusan hubungan kerja (PHK). Berkaitan itu, pelaku usaha sedang melakukan (judicial review) terhadap Pasal 58 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Pasal 58 disebutkan bahwa tarif  Pajak Barang Jasa (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.. (Yetede)

Ruang terbuka hijau di Kota Mataram, NTB, kian menarik dan menumbuhkan gairah positif warga untuk memanfaatkannya. Tidak hanya menjalankan fungsi ekologis, ruang terbuka hijau yang terus dibenahi juga menjadi tempat rekreasi dan edukasi, sekaligus menggerakkan ekonomi warga. Senin (5/1) pukul 11.30, Roni Irawan (28) dan putranya, Respan (4,5) nyaman bermain di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Mataram, NTB, di bawah deretan pepohonan rindang. Respan antusias mencoba alat bermain anak di sana, mulai dari jungkat-jungkit, terowongan drum yang digandeng dengan dua peluncur, hingga ayunan, diawasi Roni. Menurut Roni, keberadaan taman penting, apalagi dilengkapi fasilitas bermain anak yang sulit ditemukan di tempat lain selain sekolah, apalagi di Selagalas, fasilitas itu gratis.

Selain Selagalas, ada pula Taman Udayana di sisi utara kota, Taman Sangkareang dan Taman Mayura di tengah, RTH Pagutan di selatan, serta Taman Bawak Kokok Ampenan di sisi barat kota. Taman-taman kota itu tidak pernah sepi pengunjung. Sepanjang hari selalu ada warga yang datang, baik pagi, siang, sore, ataupun malam. Baik pada hari biasa maupun pada akhir pekan. Taman Udayana merupakan RTH terbesar di Kota Mataram dengan luas 6,3 hektar. ”Saya dulu sering ke Udayana, tetapi sejak Covid-19 sudah hampir tidak lagi. Sekarang ke sini lagi, bersama anak-anak. Apalagi ada destinasi baru,” kata Elita Nurmayana (36), warga Selaparang. Destinasi baru yang dimaksud Elita adalah Destinasi Wisata Teras Udayana yang belum lama diresmikan Pemkot Mataram.

Tidak hanya Elita, warga lain juga penasaran untuk melihat Teras Udayana. Setelah puas berfoto di area amfiteater, mereka bersantai di pinggir kolam air mancur. Beberapa warga lain memilih duduk di bangku-bangku panjang di bawah pohon sambal menyantap kuliner yang dijual pedagang kaki lima di sana. Saat hari beranjak sore, semakin banyak orang datang. Keberadaan ruang terbuka hijau turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Di sana tersedia area bagi pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan. Di Taman Udayana, misalnya, ada Diana (50) asal Ampenan, yang sehari-hari berjualan siomay bersama suaminya. Saat ni omzetnya Rp 500.000-Rp 600.000 per hari. ”Alhamdulillah. Semoga penataan Taman Udayana terus dilakukan sehingga semakin ramai lagi,” kata Diana.

Pedagang di Taman Selagalas juga turut mendapat keuntungan dari kunjungan warga ke taman tersebut. Hendi (36), warga Sayang-Sayang, Cakranegara, mengatakan, setiap hari istrinya mendapat keuntungan Rp 70.000-Rp 80.000 dari jualan kelontong. Namun, khusus di akhir pekan seperti Sabtu-Minggu, penghasilannya bisa di atas Rp 100.000. Menurut Nyoman, dampak itu yang juga diharapkan pemerintah kota hadir dari penyediaan RTH, di samping manfaat lain seperti sebagai ruang rekreasi, edukasi, dan fungsi ekologis untuk udara yang lebih bersih dan hijau. Oleh karena itu, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana juga berkomitmen RTH harus tetap dipertahankan sesuai dengan regulasi. (Yoga)

Sejak muda Darius Don Boruk terbiasa dengan pemberdayaan masyarakat dan pembelaan terhadap hak-hak petani kecil. Semangat itu makin berkobar ketika dia menjadi kepala desa. Kini dia total mengabdi untuk kesejahteraan warga desa. Di tengah gelap malam, Don, sapaan akrab Darius Don Boruk, mendatangi satu per satu rumah penduduk yang menampung pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Ia ingin memastikan, setiap pengungsi yang tinggal di desanya terlayani dengan baik. Desa itu bernama Boru Kedang, di Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur, NTT, 9 km dari puncak Gunung Lewotobi Laki-laki yang mengalami erupsi sejak 23 Desember 2023 hingga Kamis (25/1/2024). Boru Kedang berada dalam zona aman, jauh dari ancaman erupsi. ”Saya imbau untuk siapkan tempat tidur dan beri makan pengungsi. Kalau ada masyarakat yang kekurangan makanan, laporkan kepada saya. Saya gerakkan orang untuk ambil makan di kebun,” tuturnya.

Pengabdian total kepada masyarakat yang melekat dalam napas hidup Don tidak kendur sedikit pun hingga usianya kini 56 tahun. Sejak muda, ia sudah terlibat mengorganisasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah yang diambil negara. Ia juga mengorganisasi petani melawan tengkulak. Tahun 1994, Don membentuk kelompok tani di Kecamatan Wulanggitang dengan jumlah petani 1.500 orang, sebagai perlawanan terhadap para tengkulak yang bertahun-tahun menggerus pendapatan petani. Tengkulak yang menguasai akses modal dan pasar mempermainkan harga kakao, komoditas unggulan petani di daerah itu. Kondisi ini membuat petani kaya dengan komoditas, tetapi hidupnya tetap miskin. Don bersama tim mendampingi petani mulai dari proses penanaman hingga pascaproduksi, lalu menjembatani petani dengan pembeli di Maumere, Kabupaten Sikka, 70 km barat Wulanggitang. Untuk membantu petani yang membutuhkan uang sebelum panen tiba, mereka mengarahkan ke koperasi.

Selama memimpin sebagai Kepala Desa, ia memprioritaskan pendidikan anak-anak kurang mampu. Setiap tahun ia mengalokasikan anggaran Rp 100 juta bagi 20 orang yang hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Angka tersebut setara 12,5 % alokasi dana desa yang berkisar Rp 800 juta setiap tahun. Para penerima diikat dengan perjanjian, yakni harus kuliah tepat waktu. Jika drop out, penerima wajib mengembalikan dana yang sudah diterima. Bagi penerima yang menikah saat masih dalam masa studi, hak untuk menerima beasiswa mulai tahun selanjutnya akan dicabut. Setelah lulus, mereka boleh bekerja di mana saja. Selama kepemimpinan Don pada 2014-2020, sekitar 30 orang berhasil meraih gelar sarjana dan kini sudah bekerja di sejumlah instansi pemerintahan ataupun perusahaan swasta. (Yoga)

Aktivitas pertambangan nikel yang masif di Halmahera Timur, Maluku diduga memicu pencemaran lingkungan yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup warga lokal. Video viral yang direkam pada Senin (25/12/2023) menunjukkan hamparan laut Halmahera Timur berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Air laut yang tercemar itu tampak meluas hingga ke perairan pulau-pulau kecil di sekitar. Pencemaran diduga akibat kerukan tambang nikel. Dampaknya, warga setempat yang bermata pencarian nelayan tidak bisa melaut dan menangkap ikan untuk konsumsi sehari-hari serta dijual. Kondisi itu juga diulas dalam Laporan Climate Right International (CRI), ”Nickel Unearthed: The Human and Climate Costs of Indonesia’s Nickel Industry” yang dirilis 17 Januari 2024. Laporan itu menyebutkan, aktivitas industri nikel raksasa serta pertambangan nikel lainnya di Maluku Utara telah menyebabkan deforestasi serta pencemaran air dan udara yang mengganggu kualitas hidup penduduk lokal.

Wilman (27), warga setempat, menuturkan, sumber air bersih warga di Wawonii telah digunakan selama puluhan tahun. Namun, baru kali ini mata air itu bercampur lumpur, utamanya saat pertambangan terus beraktivitas membuka lahan dan membangun jalan tambang. ”Kalau bercampur lumpur begini, kita sudah tidak bisa apa-apa,” katanya (Kompas, 29/5/2023). Saat warga kesulitan hidup akibat aktivitas tambang nikel, ribuan kilometer dari Maluku dan Sulawesi, para elite politik dan pejabat di Jakarta sibuk berdebat dan saling sindir tentang kebijakan hilirisasi nikel menjelang Pemilihan Umum 2024. Kegaduhan soal nikel ini muncul pascadebat cawapres, pekan lalu, saat cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, berkali-kali menyentil nama mantan Kepala BKPM Thomas Lembong. Sebelumnya, Lembong menyebut hilirisasi nikel yang merupakan kebijakan andalan pemerintahan Jokowi telah menghancurkan harga nikel dunia. Akibat hilirisasi yang dilakukan RI, stok nikel dunia surplus besar dan membuat harga nikel di pasar global turun 30 % dalam satu tahun terakhir. (Yoga)

Sebanyak 45 % dari 1.180 orang perekrutan profesional yang disurvei penyedia laman lowongan kerja Jobstreet by Seek meyakini aktivitas perekrutan tenaga kerja pada paruh pertama 2024 lebih aktif dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan skala kecil dan menengah memimpin rencana perekrutan pegawai tetap dan kontrak pada semester I-2024. ”Kepercayaan terhadap pasar tenaga kerja masih tinggi. Iklim ekonomi di Indonesia dipandang masih menjanjikan,” ujar Country Marketing Manager Jobstreet by Seek untuk Indonesia, Sawitri, saat peluncuran laporan survei Rekrutmen, Kompensasi, dan Manfaat 2024, Kamis (25/1) di Jakarta. Survei Jobstreet by Seek dilakukan pada September 2023. Jumlah responden yang mencapai 1.180 orang perekrutan profesional itu datang dari perusahaan besar atau mempunyai 100 karyawan lebih (49 %), perusahaan skala menengah atau memiliki 51-99 karyawan (16 %), dan perusahaan kecil atau memiliki karyawan hingga 50 orang (35 %).

Latar belakang perusahaan responden beragam, dari manufaktur; teknologi informasi, listrik, elektronik, dan telekomunikasi; serta ritel dan perdagangan. Dilihat dari latar belakang sektornya, Sawitri menyebutkan, perusahaan yang akan aktif merekrut berasal dari makanan dan minuman; manufaktur; ritel dan penjualan; serta teknologi. Ada beberapa fungsi bidang pekerjaan yang tren jumlah perekrutannya berkurang ataupun bertambah karena perusahaan selalu berusaha menyesuaikan bisnis. ”Perekonomian Indonesia yang masih dipandang positif membuat sejumlah perusahaan  ingin bertumbuh pada 2024. Jika ingin bertumbuh, perusahaan harus mempunyai aset sumber daya manusia,” kata Sawitri. Sales Director Jobstreet by Seek untuk Indonesia, Wisnu Dharmawan, mengatakan, jika pada paruh I-2024 terdapat 45 % yang percaya aktivitas perekrutan lebih aktif, maka pada paruh II-2024 terdapat 44 % dari total responden yang meyakini perekrutan lebih aktif. Ini berarti ada konsistensi kepercayaan terhadap perekrutan yang lebih baik. (Yoga)