Pemerintah berencana membentuk koridor Cincin Nusantara yang akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Cincin Nusantara meliputi Jawa bagian utara, Sumatera bagian Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Itu sebabnya, pemerintah berniat melindungi kawasan Pantai Utara (Pantura)Jawa yang rentan terkena efek negatif perubahan iklim. Setiap tahunnya, kenaikan air pasang di Pantura  mencapai 25 centimeter (cm), sedangkan penurunan tanah mencapai 15 cm. Dalam konteks ini, diperlukan strateginya terintegrasi jangka panjang untuk melindungi Pantura dengan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyek ini diyakini memberikan manfaat besar bagi ekonomi sekaligus masyarakat di sekitar kawasan itu. Apalagi, kontribusi kawasan itu. Apalagi, kontribusi kawasan Pantura Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai  20,7%. (Yetede)

Konflik yang terjadi di Timur Tengah kian meluas dan merembet ke perairan Laut Merah. Blokade dan serangan oleh kelompok pemberontak Houthi Yaman (Ansar Allah) sebagai bentuk dukungannya terhadap perjuangan Palestina menimbulkan ancaman terhadap perekonomian regional maupun global. Sejak pertengahan Desember, 13 operator pelayaran global utama, termasuk Maersk, Hapag-Lloyd, dan MSC telah mengumumkan penangguhan sebagian perjalanan atau perubahan rute layanan mereka di Laut Merah. Perusahaan-perusahaan yang banyak mengoperasikan mother vessels ini menguasai lebih dari 70% lalu lintas angkutan maritim dunia terutama untuk kargo peti kemas.Secara teknis dengan semakin berisikonya perairan di Laut Merah yang terhubung dengan Terusan Suez, kapal masih bisa berputar melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan terutama untuk rute Asia-Eropa dan sebaliknya. Secara industri, dampak dari krisis di Laut Merah menjalar ke mana-mana. Data terbaru dari Bloomberg Intelligence menunjukkan tarif pengiriman peti kemas melonjak secara dramatis, ditunjukkan dengan kenaikan freight rates di minggu kedua Januari dari Asia (China Daratan) ke Eropa yang meningkat sekitar 80% dibandingkan dengan Desember 2023. Demikian pula, pada rute China ke pelabuhan-pelabuhan di Pesisir Timur AS (east coast) mengalami kenaikan 40%. Yang lebih parah adalah rute kargo China Daratan ke wilayah Mediterania mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat dari tarif sebelumnya.Rute melewati Laut Merah dan Terusan Suez adalah rute standar yang menghubungkan Asia dan Eropa serta Asia dan pelabuhan timur Amerika. Dampak berantai pada harga komoditas juga teramati terutama pada harga minyak mentah. Sebelum serangan pertama yang dipimpin AS di Yaman pada 12 Januari 2024, harga sudah meningkat setidaknya 6%, mencapai U$78 per barel pada 18 Januari 2024. Memperburuk situasi yang ada, biaya asuransi juga melonjak karena risiko yang meningkat bagi kapal yang melintasi perairan ini. Per Januari 2024, data di Bloomberg Intelligence Shipping menunjukkan kapal yang tergolong very large crude carrier (VLCC) untuk mengangkut minyak mentah berharga US$120 juta. Jenis post-panamax dan ultra-large container vessels (ULCV) untuk mengangkut peti kemas hingga 20.000 TEUs mencapai US$80 juta. Jenis bulker cape-size untuk mengangkut komoditas seperti batu bara mencapai US$60 juta, sehingga setidaknya US$600—US$1,5 juta tambahan biaya harus dibayarkan ke pihak asuransi. Per Januari 2024, data di Bloomberg Intelligence Shipping menunjukkan kapal yang tergolong very large crude carrier (VLCC) untuk mengangkut minyak mentah berharga US$120 juta. Jenis post-panamax dan ultra-large container vessels (ULCV) untuk mengangkut peti kemas hingga 20.000 TEUs mencapai US$80 juta. Jenis bulker cape-size untuk mengangkut komoditas seperti batu bara mencapai US$60 juta, sehingga setidaknya US$600—US$1,5 juta tambahan biaya harus dibayarkan ke pihak asuransi. Secara umum akan terdapat dampak langsung dan tidak langsung bagi Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan oleh Martincus pada 2014 pada jurnal Economic Letters menjelaskan bahwa pada setiap kenaikan 1% dalam freight rates dapat mengakibatkan penurunan 6,5% pada nilai ekspor perusahaan. Karenanya diperlukan antisipasi bagi Indonesia karena kontribusi Eropa, Amerika Utara, dan Timur Tengah terhadap total ekspor Indonesia cukup besar. Ketiganya berkontribusi sekitar 20%—25% dari nilai total ekspor Indonesia. Rasio ini mungkin akan lebih kecil karena sebagian ekspor Indonesia ke Amerika melalui pantai barat yang relatif tidak terpengaruh dengan kondisi di Laut Merah.

Sektor swasta dinilai punya peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di daerah yang terdampak berakhirnya tambang batubara. Visi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan batubara perlu diperluas agar transisi ekonomi berjalan mulus. Program Manajer Ekonomi Hijau Institute for Essential Services Reform (IESR) Wira A Swadana mengatakan, terdapat sejumlah kondisi di daerah penghasil batubara yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap transisi ekonomi dari batubara, terkait transisi mata pencarian masyarakat yang sebelumnya amat bergantung pada aktivitas pertambangan. Kelompok masyarakat ini perlu diarahkan untuk dapat menangkap peluang ekonomi di luar tambang, seperti pertanian, kehutanan, atau UMKM.

”Agar transisi ekonomi masyarakat berjalan mulus, dibutuhkan inisiatif perusahaan tambang batubara untuk mendiversifikasi bisnis di luar sektor batubara,” ujar Wira dalam diskusi ”Mengidentifikasi Peran Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat” di Jakarta, Rabu (24/1). Sebab, sektor swasta umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan pemerintah dan masyarakat. Contoh, PT Kideco melalui perusahaan saudaranya, Indika Nature, saat ini sedang mengerjakan beberapa proyek energy terbarukan di Kabupaten Paser, Kaltim. Pada saat yang sama, PT Kideco juga telah menginisiasi proyek pariwisata hijau, seperti Samurangau Ecopark, seluas 105 hektar. Di luar itu, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan tambang batubara dapat menjadi sumber pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat karena potensi nilai dananya yang terus berkembang dan keinginan perusahaan untuk berusaha mencakup setiap aspek kehidupan masyarakat. (Yoga)

Fenomena pekerja prekariat yang rentan miskin terus menguat. Kelompok ini belum semuanya masuk kriteria layak menerima bantuan sosial. Pekerja prekariat adalah pekerja yang tidak menentu jam kerja, kontrak, dan lingkup kerjanya. Contohnya, pekerja informal, pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga migran, spekerja mitra platform digital, dan pekerja sektor perawatan. Mereka tergolong tidak layak sebagai  penerima bansos untuk pekerja seperti bantuan subsidi upah (BSU) dan Kartu Prakerja. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, sejak pandemi Covid-19, pekerja prekariat semakin banyak. ”Salah satu problem bansos untuk pekerja adalah persyaratan penerimanya tercatat sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan belum merata,” ujar Wahyu saat menghadiri peluncuran buku Dilema Bansos, Rabu (24/1) di Jakarta.

Berdasarkan riset Migrant Care di tujuh kabupaten, selama pandemiCovid-19, tingkat penerimaan bansos ubsidi listrik di kalangan pekerja migran Indonesia mencapai 78 %. Berdasarkan survei Migrant Care tahun 2022, program Kartu Prakerja hanya bisa diakses oleh pekerja di daerah urban. Pelatihan keterampilan yang diberikan program itu memakai saluran internet sehingga hanya pekerja yang tinggal di perkotaan dengan akses internet lancar yang bisa mengikuti pelatihan. ”Indonesia mempunyai sejarah panjang penyaluran bansos yang lebih banyak untuk mengantisipasi situasi krisis. Namun, desain program bansos belum inklusif kepada kelompok pekerja, terutama pekerja prekariat yang rentan miskin,” kata Wahyu. Peneliti Pusat Penelitian Populasi BRIN, Yanu Endar Prasetyo, menemukan, sebanyak 23 program bansos yang dia teliti  cenderung hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan belum semuanya menyentuh individu kelas pekerja, seperti pekerja rentan. (Yoga)

Sentimen Pemilu 2024 tidak akan berdampak signifikan terhadap keputusan investor asing di instrumen investasi berjangka dalam jangka panjang. Sebab, keputusan berinvestasi oleh para investor cenderung dipengaruhi oleh arah kebijakan suku bunga acuan bank sentral AS atau The Fed. Hal ini mengemuka dalam acara ”Smart Talk: Shifting Currents” yang diselenggarakan DBS Treasures Private Client di Jakarta, Rabu (24/1). Salah satu pembicara, DBS Chief Investment Officer (CIO) Hou Wey Fook, mengatakan, hasil Pemilu 2024 memberikan sedikit kekhawatiran bagi para investor. Namun, secara historis, dampak pemilu hanya dirasakan dalam jangka pendek dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian hingga periode satu tahun.

”Bagi investor, yang terpenting pemilu dapat berlangsung secara kondusif. Di sisi lain, para kandidat juga bisa dibilang sudah cukup dikenal oleh para investor atau bukan orang yang sama sekali baru. Siapa pun yang menang, dampaknya relatif tidak signifikan,” katanya. Para investor, akan melihat pertumbuhan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh pemimpin selanjutnya. Terkait kondisi perekonomian domestik ke depan, para investor asing masih tertarik terhadap Indonesia. Berdasarkan data setelmen sejak awal 2024 hingga 18 Januari, modal asing mengalir masuk ke Indonesia senilai Rp 29,22 triliun, terdiri dari beli neto investor asing sebesar Rp 5,72 triliun di pasar surat berharga negara (SBN), beli neto investor asing di pasar saham sebesar Rp 9,83 triliun, serta beli neto investor asing di Sekuritas Rupiah BI sebesar Rp 13,67 triliun. (Yoga)

Ditengah gejolak tahun politik yang memanas, porsi investasi asing pada 2023 merosot. Catatan pentingnya, penyerapan tenaga kerjanya juga anjlok. Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (24/1) mengatakan, investasi asing tidak tumbuh sebesar tahun-tahun sebelumnya. Ada dua faktor yang membuat pertumbuhan investasi asing terhambat. Pertama, acuan dasar target investasi dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan sesuai instruksi Presiden Jokowi. Pada 2021, basis target investasi Rp 900 triliun, meningkat menjadi Rp 1.200 triliun pada 2022 dan Rp 1.400 triliun pada 2023. Kedua, faktor tahun politik yang membuat ketidakpastian meningkat. Hal itu membuat investor asing ragu-ragu menanamkan modal di Indonesia.

”Jujur saja, saya tidak bisa tutupi, sebagian investor itu wait and see. Namun, di atas itu sebenarnya masih ada kepercayaan (investor). Makanya, itu jadi tantangan bagi kami untuk tetap meyakinkan investor bahwa sekalipun di tahun politik seperti ini, kita tetap clear,” ujarnya. Di sisi lain, meski realisasi investasi berhasil melampaui target, penyerapan tenaga kerja masih minim. Sepanjang 2023, realisasi investasi ribuan triliun hanya menciptakan 1,8 juta lapangan kerja. Sekalipun naik dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1,36 juta lapangan kerja, jumlah itu masih terhitung minim dibandingkan dengan nilai investasi besar yang masuk dalam beberapa tahun terakhir.

Bahlil mengakui, penyerapan tenaga kerja memang belum berbanding lurus dengan realisasi investasi. Namun, pemerintah tidak saja fokus menarik investasi padat modal, tetapi juga yang berbasis teknologi demi mengerek pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih masif. ”Kalau kita hanya berpikir padat karya, sampai ayam tumbuh gigi pun negara ini tidak akan maju karena padat karya itu, mohon maaf, gajinya terukur. Kalau kita hanya ciptakan lapangan kerja dengan gaji Rp 4 juta-Rp 5 juta terus, bagaimana kita mau naik kelas,” katanya. Berdasarkan data BKPM, total realisasi investasi langsung di Indonesia sepanjang 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun atau 101,3 % dari target yang ditetapkan Presiden dan 129 % dari target rencana strategis (renstra) pemerintah. (Yoga)

Janji politik terkait reforma agraria melalui penyelesaian konflik dan redistribusi tanah kepada rakyat, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat miskin perdesaan/perkotaan, dinilai belum terwujud. Kendati tersusun rapi pada visi, misi, dan program kerja pemerintah, capaiannya belum sesuai harapan. Ditengah transisi kepemimpinan, sejumlah kalangan menginginkan sosok presiden dan wakil presiden yang mampu menuntaskan persoalan dan menunaikan janji itu. 

Mereka juga berharap pemerintah meluruskan dan mengoreksi paradigma, kebijakan, dan praktik reforma agraria selama ini. Harapan itu disuarakan oleh petani, penggarap lahan, dan masyarakat yang turun-temurun tinggal di lahan-lahan yang diidentifikasi sebagai obyek reforma agraria. Kompas menemui mereka di sejumlah daerah dalam rangkaian liputan terkait reforma agraria selama kurun 6-15 Januari 2024.

Mereka, antara lain, adalah warga yang tinggal dan menggarap lahan di kawasan Register 1 Way Pisang, Lampung Selatan, Lampung; Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulsel; tanah sedimentasi di Segara Anakan, Cilacap, Jateng; Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut; serta sejumlah desa di kaki Gunung Cikuray, Garut, Jabar. Harapan senada disampaikan masyarakat di Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali; Siria-Ria, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan, Sumut; Siantar Martoba dan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumut; Loh Liang Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT; serta Batulawang, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jabar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyebut, sepanjang 2014-2023, realisasi legalisasi aset mencapai 110,5 juta bidang tanah.

Redistribusi tanah di kawasan hutan terealisasi 379.621,85 ha atau 9,26 % dari target 4,1 juta ha. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Rabu (24/1) menilai, capaian reforma agraria itu baru sebatas legalisasi aset atau sertifikasi. Reforma agraria itu nyaris tak menyentuh redistribusi tanah melalui penyelesaian konflik-konflik agraria. Padahal, KPA telah merekomendasikan 851 lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) di lahan seluas total 1,68 juta ha untuk diselesaikan konfliknya. 

Sembilan tahun pemerintahan Presiden Jokowi, baru 21 LPRA yang telah dirampungkan persoalannya dan diurus redistribusi tanahnya, serta 2 LPRA yang tengah dipersiapkan redistribusinya. Di samping itu, koreksi atas ketimpangan kepemilikan tanah juga tidak ada, ditunjukkan dengan bertambahnya petani gurem atau petani dengan lahan di bawah 0,5 ha satu dekade terakhir. (Yoga)

Upaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelesaikan restrukturisasi utang perusahaan BUMN Karya mulai memperlihatkan hasil. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) telah berhasil melakukan penandatangan Master Restructuring Agreement (MRA) restrukturisasi utang sebesar Rp 20,58 triliun dengan 11 kreditur. Berdasarkan keterangan WIKA, Rabu (24/1), skema MRA itu dibagi tiga.