Pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki waktu 11 hari lagi untuk melakukan kampanye dan sekali kesempatan debat Pilpres. Isu terkait ketenagakerjaan menjadi sorotan pada saat debat maupun kampanye. Masa kampanye telah memasuki hari ke-64 pada hari ini dan akan berakhir pada 10 Februari 2024 mendatang atau sebelum memasuki masa tenang menuju hari pemilihan suara 14 Februari 2024. Pasangan capres dan cawapres mengoptimalkan sisa waktu kampanye dan momentum debat terakhir, Minggu 4 Februari 2024, untuk menyosialisasikan program-programnya. Debat kelima akan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan membahas revisi UU Omninus Law Cipta Kerja (Ciptaker) hingga program afirmasi perempuan dan disabilitas pada debat kelima Pilpres 2024. Kesiapan Ganjar itu disampaikan oleh Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto. Dia meyakini pengalaman Ganjar sebagai anggota DPR hingga gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun jadi bekal untuk kuasai tema debat kelima. Pasangan Ganjar-Mahfud, juga sudah menyiapkan banyak program kesejahteraan sosial seperti memaksimalkan bansos lewat KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia), perluasan PKH dari 10 juta menjadi 15 juta keluarga, dana abadi kesejahteraan sosial, sikat KKN program kesejahteraan sosial; 17 juta lapangan kerja yang kayak, termasuk untuk kelompok rentan; dan 10 juta hunian. Mantan gubernur Lemhannas ini juga berpendapat, iklusi merupakan tema yang ‘Ganjar banget’. Menurutnya, Ganjar melihat perempuan punya berperan penting untuk kemajuan bangsa dan disabilitas tidak bisa terus-menerus terpinggirkan. Sementara itu, topik mengenai UU Cipta Kerja juga menjadi perhatian capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat berkampanye. Anies berkomitmen mengkaji ulang UU Ciptaker yang tidak memberikan rasa keadilan untuk pekerja kerah biru. Mengutip data Badan Pusat Statistika (BPS), Anies mengatakan bahwa pengangguran turun 5,3% pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era pasca UU Ciptaker Presiden RI Joko Widodo, pengangguran hanya turun 0,73%. Mengutip data Badan Pusat Statistika (BPS), Anies mengatakan bahwa pengangguran turun 5,3% pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era pasca UU Ciptaker Presiden RI Joko Widodo, pengangguran hanya turun 0,73%. Di sisi lain, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye di Pekalongan Jawa Tengah, kemarin. Gibran berjanji akan memberi pelatihan dan membantu mempromosikan batik pekalongan yang selama ini kebanyakan hanya berjualan secara offline. Menurut Gibran, Pemkot Solo sempat bekerja sama dengan Shopee Campus untuk memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa berjualan produk dari hulu hingga hilir. Selain pelatihan, Gibran juga berjanji akan membantu lewat penguatan koneksi internet, guna mendukung proses digitalisasi produknya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Siska Wati, sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan dana insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) Siska Wati merupakan satu dari total 11 orang yang terjaring OTT KPK pada Kamis (25/1). Dari OTT tersebut, KPK menjaring sejumlah pihak di sekitaran Kabupaten Sidoarjo sekaligus barang bukti Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan sekaligus penerimaan dana sekitar Rp2,7 miliar pada 2023. “Atas dasar kecukupan alat bukti, ditingkatkan lagi ke penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka Siska Wati, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers, Senin (29/1). Dari total 11 orang yang terjaring OTT, selain tersangka, tim KPK turut menangkap dan meminta keterangan kakak ipar Bupati Sidoarjo Robith Fuadi, asisten pribadi Bupati Sidoarjo Aswin Reza Sumantri, pimpinan cabang Bank Jatim Umi Laila dan sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo lainnya.  Besaran potongan insentif dimaksud yakni 10% sampai dengan 30% dari dana insentif yang diterima. Uangnya diserahkan secara tunai dengan mengoordinasikan setiap bendahara yang ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Pada tahun ini pemerintah mematok penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN senilai Rp666 triliun dalam APBN 2024. Nilai tersebut melesat 115% jika dibandingkan dengan realisasi pada 2023 senilai Rp308 triliun.Lonjakan rencana penerbitan SBN ini melebihi realisasi 2022 yang mencapai Rp658,8 triliun. Rekor penerbitan surat utang masih tercatat pada 2020 yang mencapai Rp1.177,2 triliun. Kala itu, pandemi Covid-19 menghantam dunia, termasuk Indonesia, sehingga utang membengkak.Lambat laun penerbitan surat utang sempat susut. Pada 2021 mencapai Rp877,5 triliun, dan mencapai titik terendah Rp308,7 triliun pada 2023. Angka tersebut lebih rendah dari periode sebelum Covid-19, tepatnya pada 2019, dengan penerbitan SBN Rp446,3 triliun.Pada tahun politik ini, pemerintah justru memompa belanja negara, sehingga defisit APBN diramal mencapai 2,29% dari PDB, atau setara Rp522,8 triliun. Rasio defisit lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 1,65%. Adapun belanja negara dalam APBN 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun. Dengan alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Proyek tersebut seperti pembangunan IKN, penyediaan anggaran subsidi (energi dan non-energi), proyek infrastruktur prioritas, hingga pelaksanaan pemilu 2024 serta kenaikan gaji pokok PNS dan pensiunan. Lonjakan anggaran terbesar terjadi pada pos perlindungan sosial yang mencapai Rp496,8 triliun. Angka tersebut melesat hampir menyamai posisi 2020 sebesar Rp498 triliun. Padahal saat itu tengah terjadi pagebluk yang menyebabkan kemiskinan melebar. Pos anggaran jumbo lainnya, seperti infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun dan anggaran hukum dan hankam sebesar Rp331,9 triliun. Pos terakhir ini untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada Pemilu 2024, dukungan pengaman IKN, dan pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam. Lonjakan belanja negara yang dibiayai dari pundi-pundi utang bakal berdampak dalam jangka panjang. Pasalnya, per November 2023 utang pemerintah tercatat Rp8.041 triliun.Secara rasio utang terhadap PDB masih aman karena di bawah 40% dari batas aman dalam UU Keuangan Negara yang dipatok 60%. Akan tetapi, kurva kenaikan utang akan terus berjalan pada tahun ini.

Dunia usaha cenderung optimistis menghadapi Pemilu 2024 karena indikator ekonomi dan sosial terjaga dengan baik. Namun, sejumlah tantangan tetap harus diwaspadai bersama agar kualitas dan legitimasi pemilu tidak ternodai, mulai dari memastikan kesiapan logistik pemilu hingga menjaga netralitas aparat dan penyelenggara pemilu. Chief Executive Officer Citi Indonesia Batara Sianturi dalam diskusi Kompas Collaboration Forum bertajuk ”Peta Politik Mutakhir dan Harapan Dunia Usaha”, di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (26/1) memaparkan, ada sejumlah indicator yang memberi harapan bagi stabilitas ekonomi di tengah pemilu. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap diproyeksikan 5 %. Kinerja perdagangan internasional juga terus naik, bahkan surplus, sehingga neraca modal (capital account) dan neraca transaksi berjalan (current account) terjaga. Dari capaian inflasi, inflasi inti (core inflation) Indonesia juga masih terkendali sebagaimana diproyeksikan BI dalam kisaran 2,5±1 %. Citi juga menganalisis kondisi pasar saham (equity capital market) dan pasar surat utang (bond market) sejumlah negara emerging market di 50 pemilu terakhir sejak 1980.

Umumnya, di negara-negara lain, pasar saham turun 3-6 bulan sebelum pemilu, lalu baru naik lagi 6 bulan seusai pemilu. Namun, di empat pemilu terakhir Indonesia, pasar saham menunjukkan kinerja baik 6 bulan sebelum dan sesudah pemilu. Director of Public Affairs PT Djarum Mutiara Diah Asmara meyakini, stabilitas ekonomi dan optimisme pasar sebagaimana disampaikan Batara akan terjaga apabila Pemilu 2024 berjalan lancar. Ia tidak mempersoalkan siapa pun pemimpin yang terpilih melalui pilpres karena ia meyakini semua pemimpin mempunyai komitmen tinggi untuk membuat ekonomi Indonesia terus bertumbuh. ”Yang penting proses pemilunya. Kami tentu mengharapkan, selain pemilu nanti dijalankan secara aman, tertib, dan lancar, partisipasi masyarakat juga semoga bisa tinggi sehingga legitimasi pemimpinnya juga baik,” ucap Mutiara. Sejumlah pengusaha juga mewanti-wanti KPU terkait tantangan mewujudkan pemilu dengan legitimasi tinggi. (Yoga)

Polemik lumbung pangan baru atau food estate memanas selama sepekan pasca debat calon wakil presiden pada 21 Januari 2024. Sejumlah pihak mengecap program food estate gagal dan beberapa pihak lain mengklaim kesuksesan food estate. Sementara tanpa berkoar-koar, sejumlah korporasi swadaya petani terus tumbuh mandiri mengepakkan sayapnya. Food estate merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang menyasar pencetakan kawasan pangan baru, terutama di Sumut, Kalteng, NTT, dan Papua. Awalnya, lumbung pangan baru yang tercipta ditargetkan 2,41 juta hektar (ha). Namun, setelah dimatangkan kembali, pemerintah hanya mampu merencanakan lumbung pangan baru seluas total 82.778 ha dalam kurun waktu 2020-2023. Pada tahun pertama ditargetkan terealisasi seluas 30.000 ha, tahun kedua 30.778 ha, tahun ketiga 12.000 ha, dan di tahun keempat 10.000 ha.

Program itu tidak hanya sekadar mencetak sawah baru, tetapi juga mengembangkan tanaman pangan selain padi, seperti jagung, singkong, dan bawang putih. Sejumlah lumbung pangan itu bakal diintegrasikan dengan perkebunan dan peternakan sehingga menjadi kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan. Guru Besar Sosiologi IPB University Rilus A Kinseng pernah menyebutkan kegagalan lumbung padi di Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng, lantaran infrastruktur pengairan (modal fisik) belum memadai. Akibatnya, produktivitas padi rendah, kurang dari 2,5 ton per ha, menyebabkan banyak petani akhirnya beralih menjadi pekerja di kebun sawit (Kompas, 26/4/2023).

Di Desa Fatuketi, Belu, NTT, terdapat lumbung jagung yang diresmikan pada 2022. Namun hingga kini, persoalan air, serta kondisi tanah yang kering dan berkapur di lumbung pangan jagung, belum teratasi meski dibangun Bendungan Rotiklot. (Kompas 20/10/2023).  Pada 18 Agustus 2023, Presiden Jokowi mengakui program food estate ada yang berhasil, setengah berhasil, dan yang belum berhasil. Membangun lumbung pangan bukanlah pekerjaan gampang. Baru biasanya pada penanaman keenam atau ketujuh itu baru pada kondisi normal. Sementara itu di Demak, Jateng, 126 petani yang mengelola sawah seluas total 300 ha membentuk Koperasi Citra Kinaraya. Dengan penggilingan padi modern, mereka mengolah gabah petani menjadi beras khusus, seperti beras putih aromatik, beras merah, beras hitam, dan beras coklat. Beras-beras itu telah dipasarkan ke Jakarta, Bandung, Bali, dan Kalsel.

Di Desa Gobleg, Buleleng, Bali, para petani muda membantu pengembangan pertanian hortikultura organik dengan sistem internet untuk segala (IoT). Tinggal klik dengan jempol, mereka dapat menyiram tanaman kapan pun dan di mana pun asal tersambung jaringan internet. Mereka juga dapat memantau kondisi kebun dan tanaman serta kadar air dan keasaman tanah secara terukur dari genggaman tangan, membuat mereka dapat membudidayakan sejumlah tanaman hortikultura di luar musim. Sistem pemasaran secara daring dan luring juga dibangun dengan baik. Melihat kondisi food estate dan era berkembangnya korporasi swadaya petani, pemerintah perlu lebih terukur dan realistis membangun kebijakan pangan nasional. Cukup sudah memperluas food estate yang sulit dikembangkan seturut empat kaidah akademis. Lebih baik bantu petani yang tengah tertatih-tatih membangun korporasi petani berdasarkan kluster pangan. (Yoga)

Warga Kampug Bayam menolak rencana Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memindahkan mereka ke rumah susun baru di Tanjung Priok, Jakut. Warga tetap ingin menghuni Kampung Susun Bayam. Warga menilai pihaknya sudah terdaftar dalam verifikasi penghuni oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Pemprov DKI Jakarta berdasar Surat Wali Kota Jakut No e-0176/PU.04.00 yang dikeluarkan Juni 2022. Warga yang tergabung dalam Persatuan Warga Kampung Bayam dengan dukungan LBH Jakarta dan Jaringan Rakyat Miskin Kota meminta tiga hal kepada PT Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI Jakarta. Pertama, warga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera memberikan kunci unit Kampung Susun Bayam kepada warga yang terverifikasi berdasarkan Surat Wali Kota Jakut dan memproses penempatan warga sesuai program penataan kampong dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II.

Kedua, warga meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana pemindahan warga Kampung Bayam ke tempat lain sebagai tempat tinggal tetap, seperti Rusun Nagrak. Ketiga, warga meminta penghentian upaya hukum terhadap warga Kampung Bayam yang sedang menuntut haknya karena warga dilindungi oleh hukum dan HAM untuk dapat tinggal di Kampung Susun Bayam. Shirley, salah satu wakil warga yang direlokasi ke Rusun Nagrak, mengatakan, warga mengajukan tiga permintaan itu lantaran Kampung Susun Bayam sudah siap huni. Selain itu, warga sudah mendapatkan surat calon penghuni dan no unit hunian, sementara pembangunan rusun baru hanya menambah beban warga. ”Kami semakin lama menanti kepastian hak atas tempat tinggal yang layak,” ujar Shirley, Sabtu (27/1). Pembangunan rusun itu akan dimulai pada Januari 2025 dan ditargetkan selesai akhir 2025. (Yoga)