Pada tahun ini pemerintah mematok penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN senilai Rp666 triliun dalam APBN 2024. Nilai tersebut melesat 115% jika dibandingkan dengan realisasi pada 2023 senilai Rp308 triliun.Lonjakan rencana penerbitan SBN ini melebihi realisasi 2022 yang mencapai Rp658,8 triliun. Rekor penerbitan surat utang masih tercatat pada 2020 yang mencapai Rp1.177,2 triliun. Kala itu, pandemi Covid-19 menghantam dunia, termasuk Indonesia, sehingga utang membengkak.Lambat laun penerbitan surat utang sempat susut. Pada 2021 mencapai Rp877,5 triliun, dan mencapai titik terendah Rp308,7 triliun pada 2023. Angka tersebut lebih rendah dari periode sebelum Covid-19, tepatnya pada 2019, dengan penerbitan SBN Rp446,3 triliun.Pada tahun politik ini, pemerintah justru memompa belanja negara, sehingga defisit APBN diramal mencapai 2,29% dari PDB, atau setara Rp522,8 triliun. Rasio defisit lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 1,65%. Adapun belanja negara dalam APBN 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun. Dengan alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Proyek tersebut seperti pembangunan IKN, penyediaan anggaran subsidi (energi dan non-energi), proyek infrastruktur prioritas, hingga pelaksanaan pemilu 2024 serta kenaikan gaji pokok PNS dan pensiunan. Lonjakan anggaran terbesar terjadi pada pos perlindungan sosial yang mencapai Rp496,8 triliun. Angka tersebut melesat hampir menyamai posisi 2020 sebesar Rp498 triliun. Padahal saat itu tengah terjadi pagebluk yang menyebabkan kemiskinan melebar. Pos anggaran jumbo lainnya, seperti infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun dan anggaran hukum dan hankam sebesar Rp331,9 triliun. Pos terakhir ini untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada Pemilu 2024, dukungan pengaman IKN, dan pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam. Lonjakan belanja negara yang dibiayai dari pundi-pundi utang bakal berdampak dalam jangka panjang. Pasalnya, per November 2023 utang pemerintah tercatat Rp8.041 triliun.Secara rasio utang terhadap PDB masih aman karena di bawah 40% dari batas aman dalam UU Keuangan Negara yang dipatok 60%. Akan tetapi, kurva kenaikan utang akan terus berjalan pada tahun ini.

Dunia usaha cenderung optimistis menghadapi Pemilu 2024 karena indikator ekonomi dan sosial terjaga dengan baik. Namun, sejumlah tantangan tetap harus diwaspadai bersama agar kualitas dan legitimasi pemilu tidak ternodai, mulai dari memastikan kesiapan logistik pemilu hingga menjaga netralitas aparat dan penyelenggara pemilu. Chief Executive Officer Citi Indonesia Batara Sianturi dalam diskusi Kompas Collaboration Forum bertajuk ”Peta Politik Mutakhir dan Harapan Dunia Usaha”, di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (26/1) memaparkan, ada sejumlah indicator yang memberi harapan bagi stabilitas ekonomi di tengah pemilu. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap diproyeksikan 5 %. Kinerja perdagangan internasional juga terus naik, bahkan surplus, sehingga neraca modal (capital account) dan neraca transaksi berjalan (current account) terjaga. Dari capaian inflasi, inflasi inti (core inflation) Indonesia juga masih terkendali sebagaimana diproyeksikan BI dalam kisaran 2,5±1 %. Citi juga menganalisis kondisi pasar saham (equity capital market) dan pasar surat utang (bond market) sejumlah negara emerging market di 50 pemilu terakhir sejak 1980.

Umumnya, di negara-negara lain, pasar saham turun 3-6 bulan sebelum pemilu, lalu baru naik lagi 6 bulan seusai pemilu. Namun, di empat pemilu terakhir Indonesia, pasar saham menunjukkan kinerja baik 6 bulan sebelum dan sesudah pemilu. Director of Public Affairs PT Djarum Mutiara Diah Asmara meyakini, stabilitas ekonomi dan optimisme pasar sebagaimana disampaikan Batara akan terjaga apabila Pemilu 2024 berjalan lancar. Ia tidak mempersoalkan siapa pun pemimpin yang terpilih melalui pilpres karena ia meyakini semua pemimpin mempunyai komitmen tinggi untuk membuat ekonomi Indonesia terus bertumbuh. ”Yang penting proses pemilunya. Kami tentu mengharapkan, selain pemilu nanti dijalankan secara aman, tertib, dan lancar, partisipasi masyarakat juga semoga bisa tinggi sehingga legitimasi pemimpinnya juga baik,” ucap Mutiara. Sejumlah pengusaha juga mewanti-wanti KPU terkait tantangan mewujudkan pemilu dengan legitimasi tinggi. (Yoga)

Polemik lumbung pangan baru atau food estate memanas selama sepekan pasca debat calon wakil presiden pada 21 Januari 2024. Sejumlah pihak mengecap program food estate gagal dan beberapa pihak lain mengklaim kesuksesan food estate. Sementara tanpa berkoar-koar, sejumlah korporasi swadaya petani terus tumbuh mandiri mengepakkan sayapnya. Food estate merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang menyasar pencetakan kawasan pangan baru, terutama di Sumut, Kalteng, NTT, dan Papua. Awalnya, lumbung pangan baru yang tercipta ditargetkan 2,41 juta hektar (ha). Namun, setelah dimatangkan kembali, pemerintah hanya mampu merencanakan lumbung pangan baru seluas total 82.778 ha dalam kurun waktu 2020-2023. Pada tahun pertama ditargetkan terealisasi seluas 30.000 ha, tahun kedua 30.778 ha, tahun ketiga 12.000 ha, dan di tahun keempat 10.000 ha.

Program itu tidak hanya sekadar mencetak sawah baru, tetapi juga mengembangkan tanaman pangan selain padi, seperti jagung, singkong, dan bawang putih. Sejumlah lumbung pangan itu bakal diintegrasikan dengan perkebunan dan peternakan sehingga menjadi kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan. Guru Besar Sosiologi IPB University Rilus A Kinseng pernah menyebutkan kegagalan lumbung padi di Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng, lantaran infrastruktur pengairan (modal fisik) belum memadai. Akibatnya, produktivitas padi rendah, kurang dari 2,5 ton per ha, menyebabkan banyak petani akhirnya beralih menjadi pekerja di kebun sawit (Kompas, 26/4/2023).

Di Desa Fatuketi, Belu, NTT, terdapat lumbung jagung yang diresmikan pada 2022. Namun hingga kini, persoalan air, serta kondisi tanah yang kering dan berkapur di lumbung pangan jagung, belum teratasi meski dibangun Bendungan Rotiklot. (Kompas 20/10/2023).  Pada 18 Agustus 2023, Presiden Jokowi mengakui program food estate ada yang berhasil, setengah berhasil, dan yang belum berhasil. Membangun lumbung pangan bukanlah pekerjaan gampang. Baru biasanya pada penanaman keenam atau ketujuh itu baru pada kondisi normal. Sementara itu di Demak, Jateng, 126 petani yang mengelola sawah seluas total 300 ha membentuk Koperasi Citra Kinaraya. Dengan penggilingan padi modern, mereka mengolah gabah petani menjadi beras khusus, seperti beras putih aromatik, beras merah, beras hitam, dan beras coklat. Beras-beras itu telah dipasarkan ke Jakarta, Bandung, Bali, dan Kalsel.

Di Desa Gobleg, Buleleng, Bali, para petani muda membantu pengembangan pertanian hortikultura organik dengan sistem internet untuk segala (IoT). Tinggal klik dengan jempol, mereka dapat menyiram tanaman kapan pun dan di mana pun asal tersambung jaringan internet. Mereka juga dapat memantau kondisi kebun dan tanaman serta kadar air dan keasaman tanah secara terukur dari genggaman tangan, membuat mereka dapat membudidayakan sejumlah tanaman hortikultura di luar musim. Sistem pemasaran secara daring dan luring juga dibangun dengan baik. Melihat kondisi food estate dan era berkembangnya korporasi swadaya petani, pemerintah perlu lebih terukur dan realistis membangun kebijakan pangan nasional. Cukup sudah memperluas food estate yang sulit dikembangkan seturut empat kaidah akademis. Lebih baik bantu petani yang tengah tertatih-tatih membangun korporasi petani berdasarkan kluster pangan. (Yoga)

Warga Kampug Bayam menolak rencana Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memindahkan mereka ke rumah susun baru di Tanjung Priok, Jakut. Warga tetap ingin menghuni Kampung Susun Bayam. Warga menilai pihaknya sudah terdaftar dalam verifikasi penghuni oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Pemprov DKI Jakarta berdasar Surat Wali Kota Jakut No e-0176/PU.04.00 yang dikeluarkan Juni 2022. Warga yang tergabung dalam Persatuan Warga Kampung Bayam dengan dukungan LBH Jakarta dan Jaringan Rakyat Miskin Kota meminta tiga hal kepada PT Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI Jakarta. Pertama, warga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera memberikan kunci unit Kampung Susun Bayam kepada warga yang terverifikasi berdasarkan Surat Wali Kota Jakut dan memproses penempatan warga sesuai program penataan kampong dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II.

Kedua, warga meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana pemindahan warga Kampung Bayam ke tempat lain sebagai tempat tinggal tetap, seperti Rusun Nagrak. Ketiga, warga meminta penghentian upaya hukum terhadap warga Kampung Bayam yang sedang menuntut haknya karena warga dilindungi oleh hukum dan HAM untuk dapat tinggal di Kampung Susun Bayam. Shirley, salah satu wakil warga yang direlokasi ke Rusun Nagrak, mengatakan, warga mengajukan tiga permintaan itu lantaran Kampung Susun Bayam sudah siap huni. Selain itu, warga sudah mendapatkan surat calon penghuni dan no unit hunian, sementara pembangunan rusun baru hanya menambah beban warga. ”Kami semakin lama menanti kepastian hak atas tempat tinggal yang layak,” ujar Shirley, Sabtu (27/1). Pembangunan rusun itu akan dimulai pada Januari 2025 dan ditargetkan selesai akhir 2025. (Yoga)

Pangan menjadi salah satu materi yang diangkat dalam forum debat keempat calon presiden-calon wakil presiden pada Minggu (21/1). Ketiga cawapres menyampaikan pandangan tentang problem dan solusi masalah pangan. Cawapres no urut 1, MuhaiminIskandar, pada segmen pertama, memotret persoalan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai hal mendasar. Menyadur pemikiran KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, Muhaimin menggugat bahwa ”petani adalah penolong negeri, tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita”. Solusi yang ditawarkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ialah menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan nelayan, petani, peternak, dan masyarakat adat sebagai bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghadirkan keadilan dalam ranah iklim, ekologi, antar generasi, agraria, dan keadilan sosial.

Cawapres no urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menawarkan solusi melalui penyediaan faktor produksi yang terjangkau, ”untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah”. Ia menambahkan bahwa peningkatan produktivitas petani didorong melalui mekanisasi pertanian dan mendorong petani generasi muda untuk mempraktikkan smart farming. Garis besar gagasan yang disampaikan Gibran bersimpul pada kalimat penutupnya pada saat penyampaian visi misinya, yaitu keberlanjutan dan penyempurnaan. Artinya, Gibran memosisikan diri meneruskan program yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan niat untuk menyempurnakannya apabila Prabowo Subianto dan dirinya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Cawapres no urut 3, Mahfud MD, lebih banyak berbicara tentang nilai adiluhung leluhur bangsa yang memiliki kearifan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kearifan lokal bangsa Indonesia masa lalu, sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan pelindungan atas lingkungan hidup agar lestari”. Terkait petani dan nelayan, Mahfud mengungkapkan program yang ditawarkan yakni program petani bangga bertani di laut jaya, nelayan sejahtera. Sedang untuk menghadapi dampak perubahan iklim poin terpenting Muhaimin ialah menjaga ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau. Pada jurnal Poltek Pembangunan Pertanian Bogor karya Saridewi,”Peningkatan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai melalui Program Upsus Pajale di Kabupaten Garut” (2018) terungkap pupuk subsidi dalam usaha tani padi menghemat biaya 60 %. Bagi kalangan petani, isu pupuk menjadi menu dominan yang disajikan para cawapres dalam debat.

Mendengar Muhaimin menyinggung soal pupuk, Gibran mengungkit program pendekatan lokasi produksi pupuk dengan lahan pertanian. Ia merujuk pada proyek pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat, yang berkaitan dengan orientasi pembangunan Indonesia Emas 2045. Papua diprogramkan menjadi wilayah lumbung pangan nasional, bahkan dicita-citakan hasil pertaniannya bisa untuk diekspor. Dan Mahfud menanggapi pendapat Muhaimin terkait pupuk pada perspektif produk hukumnya. Aturan dan prosedur ada, tapi pelaksanaan di lapangan masih lemah. Adapun program yang sudah dijalankan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng ialah menyelenggarakan badan usaha milik tani. ”Badan usaha milik petani efektif membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan (betah) di desa,” ungkap Mahfud. (Yoga)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun ini mengalokasikan  subsidi angkutan perintis dan public service obligation (PSO)  sebesar Rp12,2 triliun. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 9,1 triliun. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pemerintah  berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik dengan tarif terjangkau melalui angkutan eprintis dan kewajiban layanan publik pada semua moda transportasi. "Subsidi dan PSO ini berarti tarif yang dibayarkan penumpang  menjadi lebih terjangkau. Karena sebagian biaya operasional dan operator transportasi  telah dibayarkan oleh pemerintah," kata Adita Irawati. Adita menjelaskan saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik  yang terjangkau, untuk membuka ketersolasian wilayah dan melancarkan pergerakan  penumpang maupun barang atau logistik. (Yetede)

Sebagai ”kuda hitam”, Indonesia tampil tanpa beban kontra Australia. ”Garuda” tidak mustahil melanjutkan kejutan. Meski tidak diunggulkan, tim nasional Indonesia akan berusaha maksimal untuk mencetak sejarah baru lainnya di Piala Asia 2023 ketika melawan Australia pada perdelapan final, Minggu (28/1) pukul 18.30 WIB, di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan. Dibawah asuhan Pelatih Shin Taeyong, tim Indonesia akan melawan kemustahilan dengan mengeluarkan performa terbaiknya. 

Merujuk data Opta, Indonesia adalah tim yang diprediksi memiliki peluang menang terkecil di babak 16 besar. Garuda dianggap hanya memiliki kans menang dari Australia sebesar 19 %, jauh lebih kecil dibandingkan dengan peluang Thailand mengalahkan Uzbekistan, yaitu 37 %. Sebaliknya, Australia adalah tim nomor tiga yang paling diunggulkan untuk membawa pulang trofi juara dari Qatar 2023. Peluang juara ”Socceroos” ialah 14 %, hanya kalah dari Jepang (19 %) dan Qatar (15 %).

Shin pun mengakui probabilitas timnya menang jauh lebih kecil dari Australia. ”Australia jelas lebih diunggulkan dengan 70 % berbanding 30 %. Tetapi, saya pikir tidak ada yang mustahil di sepak bola,” kata Shin dalam konferensi pers menjelang laga, Sabtu (27/1), di Doha. Ia menambahkan, ”Australia adalah salah satu tim terkuat di Piala Asia. Kami telah memiliki persiapan yang baik dan pemain-pemain muda saya memiliki energi bagus." (Yoga)