;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Cawe-cawe Polisi Menandingi Gerakan Kampus

05 Feb 2024
“Mereka sempat bertanya, 'Apakah benar ini rumah Pak Hardi?' Saya jawab, 'Benar.' Kedua polisi itu lalu memperkenalkan diri,” ujar Hardi kepada Tempo pada Ahad, 4 Februari 2024. Menurut Hardi, salah seorang polisi itu memperkenalkan diri sebagai Kepala Polsek Tembalang, Semarang. Kedua polisi itu lalu menjelaskan tujuannya menemui Hardi untuk mewawancarai. Hardi menerima permintaan tersebut sebagai bentuk kerja sama dan kekerabatan antara Universitas Muhammadiyah Semarang dan kepolisian. Hardi mempersilakan tamunya masuk ke rumahnya dan diminta menunggu sejenak karena dia akan bersalin pakaian.

Hardi menuturkan, awalnya dia hanya mengenakan kaus saat hendak diwawancarai. Namun kedua polisi itu meminta Hardi menggantinya dengan pakaian formal. Dia mengatakan polisi tersebut sempat memberikan selembar kertas sebelum wawancara. Kertas tersebut semacam naskah “sontekan” jawaban yang kira-kira mesti disampaikan saat wawancara. Tapi Hardi menolaknya. “Ada naskahnya. Saya bilang tidak usah, Bu. Silakan langsung saja wawancara,” ujar Hardi kepada Kapolsek Tembalang. Wawancara dimulai tentang pemilihan umum (pemilu). Wawancara tersebut direkam berbentuk tayangan gambar video menggunakan telepon dan kamera telepon seluler. Menjawab pertanyaan polisi tentang pemilu, Hardi mengatakan, perguruan tinggi harus bersikap netral dan memberi ruang yang sama bagi para kandidat yang ikut kontestasi pemilihan presiden.

Polisi kemudian meminta Hardi menjawab dan memberi penilaian perihal sejumlah program kerja Presiden Joko Widodo. Hardi lantas mengomentari kinerja pemerintahan Jokowi saat menangani pandemi Covid-19.
Proses wawancara rampung sekitar pukul 18.30 WIB. Hardi kemudian diberi file rekaman video wawancaranya melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. File itu berisi dua rekaman video yang disunting kemudian dijadikan satu file. Dalam file tayangan video itu juga disematkan logo Universitas Muhammadiyah Semarang di sisi kanan atas.

Tak berselang lama, pada Jumat malam itu juga, dia mendapat kiriman tautan portal media yang memuat materi wawancaranya dengan polisi itu. Keesokan harinya, berita itu menjadi perbincangan para dosen di perguruan tinggi tempatnya mengajar. "Saya dikira mengarahkan ke salah satu pasangan calon (presiden)," ujarnya. Hardi tak menyangka wawancaranya dengan polisi itu muncul di portal media nasional. “Karena polisi yang datang, saya pikir wawancara itu hanya untuk kepentingan internal mereka," ujarnya. Hardi lantas menghubungi Kepala Polsek Tembalang Komisaris Wahdah Maulidiawati untuk meminta konfirmasi sekaligus mempertanyakan alasan wawancaranya tersebut diterbitkan di media massa. (Yetede)

Dadi Mulyadi, Perjuangan Manis dari Ciamis

05 Feb 2024

Dadi Mulyadi (65) berjuang selama 20 tahun untuk hak tanah bagi dia dan ratusan keluarga di Kampung Cijoho, Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jabar. Kini, dia tengah mencoba mendampingi para petani untuk benar-benar sejahtera dari tanah yang didapat dengan susah payah itu. Dadi akhirnya menerima sertifikat tanah yang diserahkan Menteri ATR / Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Kamis (12/10) bersama puluhan warga, Cijoho menerima redistribusi lahan dari pemerintah. Total 250 warga mendapatkan hak atas lahan seluas 106,5 hektar eks perkebunan PT Maloya. Luas lahan yang didapatkan warga bervariasi. Dadi, mendapat tanah seluas 90 bata atau 1.260 meter persegi. Ada warga lain yang mendapat tanah dengan luasan berbeda. ”Sekarang sudah lega, kami sudah tidak ragu lagi menanam. Tidak ada lagi tekanan,” ujarnya.

”Rekan perjuangan saya sudah banyak yang meninggal karena usia. Semoga mereka tahu, usaha ini sekarang tidak sia-sia,” katanya. Pada 1975, lahan digarap PT Maloya dengan masa berlaku hak guna usaha (HGU) hingga 31 Desember 2010. Setelah mendapat izin dari perusahaan pemilik HGU, Dadi dan warga lain mulai membersihkan lahan dari pohon karet. Namun, saat lahan sudah dibersihkan dan mereka mulai menanam, tekanan dari luar muncul. Tujuannya, ingin merebut kembali lahan itu. Akan tetapi, warga tetap bergeming. Dadi pun bergabung dengan Serikat Petani Pasundan untuk memperjuangkan reforma agraria di Cijoho. Bersama para sesepuh kampung, dia mengajak masyarakat tetap bertahan dan menggarap lahan.

Sebagai Ketua Kelompok Tani Hortikultura Kampung Cijoho, dia mencari komoditas yang mudah ditanam dan menguntungkan. Tahun 2017, pilihannya jatuh pada durian., karena tak pernah sepi peminat. ”Apalagi, durian termasuk tanaman keras yang baik untuk tanah dan mampu menyerap air,” ujarnya. Menurut dia, ada 120 pohon yang ditanam di lahan komunal hasil reforma agraria seluas 3 hektar. Modalnya dari warga. ”Ilmu menanamnya kami dapatkan dari bahan bacaan seadanya hingga bertanya kepada para petani buah,” katanya. Awal tahun ini, hasilnya terasa. Dia dan warga berhasil panen perdana. Dari setiap pohon durian, bisa dipanen 15 buah atau total sekitar 4 kuintal. ”Buah lainnya sengaja dibuang biar nutrisinya tidak terbagi. Kalau kebanyakan, pohon bisa mati,” ujar Dadi.

Dadi dan warga bahkan belajar membuka jaringan pasar. Hasilnya, warga berhasil menjual 100 butir durian ke Tasikmalaya hingga Bandung. Harganya Rp 300.000 per kg. ”Lumayan tinggi karena rasa buahnya yang manis,” katanya. Keuntungan dari penjualan ini, lanjut Dadi, masih dipergunakan untuk meningkatkan kualitas kebun bersama. Dia juga tak melarang warga desa untuk turut menikmati buah durian yang berkualitas dengan harga yang cukup tinggi itu. ”Selain dijual, warga desa juga bebas menikmati buahnya. Tetapi, masih belum bagi hasil karena keuntungan dari penjualan kami putar lagi untuk mengembang-kan lahan sekaligus membina warga,” ujarnya. (Yoga)

Turun Gunung Mengkritik Jokowi

05 Feb 2024
MELUASNYA gerakan civitas academica dalam sepekan terakhir menunjukkan ada persoalan etis yang akut dalam pemerintahan Joko Widodo. Gerakan petisi kampus ini merupakan bentuk keresahan moral atas pembajakan konstitusi dan hilangnya etika bernegara yang merusak prinsip-prinsip demokrasi. Bermula dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia, seruan guru besar ini terus menggelinding ke sejumlah kampus lain, seperti Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Padjadjaran. Rusaknya koridor demokrasi—dimulai oleh pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, maju dalam kontestasi politik—menjadi salah satu pusat keresahan para guru besar tersebut.
 
Bagi mereka, apa yang dilakukan Jokowi tidak bisa ditoleransi karena telah menggunakan MK untuk melanggengkan politik dinasti dan kekuasaan. Belum lagi soal dugaan keterlibatan aparat yang memihak kandidat tertentu dan politisasi pembagian bantuan sosial demi mengerek suara elektoral. Memanfaatkan sumber daya negara demi kepentingan politik praktis merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan umum asalkan tak memakai fasilitas negara juga pernyataan manipulatif berkedok konstitusi. Jokowi telah mengutip aturan secara tak utuh demi kepentingan keluarga. Keberpihakan presiden kepada salah satu calon—apalagi kandidat itu anaknya sendiri—jelas merusak pemilu yang jujur dan adil.

Bukannya berkaca, Istana malah menuding ada kepentingan elektoral di balik sikap kritis kampus. Pernyataan itu jelas mengada-ngada. Tak semestinya Istana menuduh keresahan guru besar dan civitas academica sebagai bagian dari kontestasi elektoral. Mereka bukan pendengung (buzzer) dan pemengaruh (influencer). Petisi kampus merupakan bagian dari kontrol sosial ketika pemerintah sudah melenceng jauh dari rel konstitusi. Munculnya intimidasi terhadap guru besar UGM dan UI, juga gerakan tandingan dari sejumlah alumnus perguruan tinggi yang menarasikan pemerintahan Jokowi baik-baik saja, merupakan bentuk lain dari pembungkaman berekspresi yang melecehkan akal sehat dan demokrasi. Politik adu domba ini merupakan lagu lama. Penguasa alpa intimidasi dan upaya meredam kritik justru akan membuat gelombang perlawanan dari kampus bertambah masif. (Yetede)

Pilih Tunggu Hasil Pemilu Sebelum Tancap Gas

05 Feb 2024

Dalam dua pekan ke depan fokus pelaku pasar tertuju ke hajatan rakyat pemilihan umum presiden (pilpres) yang bakal digelar 14 Februari 2024. Pelaku pasar diprediksi cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di pasar saham. Pengamat Pasar Modal CSA Insitute David Sutyanto menilai, investor asing masih berpotensi melanjutkan capital inflow, tapi dengan nilai yang lebih terbatas. David merujuk hasil survei dari Capital Sensitivity Analysis (CSA) Index untuk bulan Februari 2024. Dari data yang dikumpulkan pada 16–29 Januari 2024, CSA Index Februari berada di level 59,7 yang mengindikasikan penurunan tingkat optimisme dibandingkan bulan Januari yang mencapai angka 83,7. Indikasi penurunan gairah pelaku pasar ini terutama didorong oleh pemilu dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam CSA Index Februari, pelaku pasar melihat ketidakpastian akibat pemilu cukup tinggi. Jika selesai dengan satu putaran, maka cenderung menjadi hal positif. Dengan demikian pelaku pasar dapat segera mengalokasikan dananya menyesuaikan dengan hasil pilpres.

Tetapi, jika berlangsung dua putaran, maka ketidakpastian masih akan berlanjut. Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan mengatakan, pasar cenderung berharap pilpres kali ini hanya berjalan satu putaran saja. Tapi, jika terjadi dua putaran, dampaknya ke IHSG pun tak terlalu signifikan, sepanjang pilpres berjalan lancar. Sementara itu, pengamat pasar modal & founder WH-Project William Hartanto justru punya pandangan berbeda. Menurut dia, aksi beli justru berpotensi lebih marak terjadi sebelum pilpres. Langkah antisipasi dari investor ini dapat menjadi penyokong stabilitas pasar. Di samping efek pemilu, jangan lupa juga kalau pekan ini adalah pekan pendek di pasar saham. Masa efektif perdagangan hanya pada Senin hingga Rabu (5, 6 dan 7 Februari) karena libur peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Head of Research Mega Capital Sekuritas (Investasiku) Cheril Tanuwijaya mengatakan, kendati transaksi pasar saham berpotensi lebih sepi, volatilitas bisa tetap tinggi lantaran pelaku pasar akan mencerna data-data ekonomi yang banyak rilis pada pekan ini. Salah satunya, data pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2023.

Dana Bansos Harus Bebas Kepentingan Politik

05 Feb 2024
Polemik program perlindungan sosial (perlinsos) di masa terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo terus bergulir. Tak hanya alokasi anggaran yang jumbo, urgensi hingga data penerima bantuan sosial (bansos) pun turut dipersoalkan. Mengacu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan Rp 496,8 triliun, naik lebih dari Rp 50 triliun dibandingkan 2023. Belum lama ini, pemerintah mengumumkan beberapa program bansos dadakan, yang semula tak tercantum di dokumen APBN 2024. Alhasil, anggaran perlinsos tahun ini berpotensi membengkak. Sementara data penerima bansos turut disoal di tengah tingkat kemiskinan yang dalam tren menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan pada 2023 sebesar 9,36%, turun dari tahun sebelumnya 9,57%. Sejatinya penurunan tingkat kemiskinan diikuti dengan penurunan anggaran bansos. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan, lonjakan anggaran perlinsos dalam APBN 2024 untuk menekan lebih lanjut angka kemiskinan. "Ini dikaitkan upaya pemerintah dalam mengakselerasi penyelesaian kemiskinan ekstrem tahun 2024," kata Menkeu, belum lama ini. Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menduga pembagian bansos rentan disalahgunakan bagi kepentingan elektoral. Pasalnya, pemerintah lebih banyak membagikan bansos, baik berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) pangan maupun bansos beras di wilayah Jawa Tengah. 
Menjawab kekhawatiran penyalahgunaan penyaluran bansos di tahun politik, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mempersilakan semua pihak ikut mengawasi. Data penerimaan bansos PKH hingga BLT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial (Kemensos). Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, bansos berupa BLT belum akan bisa langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti dasar penetapan penerima tambahan bansos. "Penyaluran bansos di tahun politik juga rentan digunakan untuk kepentingan inkumben," kata dia, kemarin. Dalam konteks tahun ini, meski Presiden Jokowi tak lagi mencalonkan diri sebagai presiden, namun kucuran bansos di masa kampanye rentan menjadi komoditas politik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertegas posisinya untuk tidak memihak kepada salah satu paslon.

Langkah Antisipasi Risiko Ekonomi Global 2024

05 Feb 2024

Baru saja kita memasuki 2024 dengan penuh optimisme karena prospek ekonomi nasional makin membaik dibandingkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari beberapa indikator makroekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi dengan trend meningkat, inflasi yang stabil serta terjaganya stabilitas eksternal. Namun, pada 2024 situasi ekonomi global tampaknya masih belum sepenuhnya pulih. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan menyusut menjadi 2,9% (year-on-year/YoY) pada 2024, lebih rendah dari proyeksi 2023 yang tumbuh sebesar 3,00% (YoY). Fenomena risiko penurunan ekonomi global beserta dampaknya telah dipotret oleh World Economic Forum (WEF) melalui “The Global Risks Report 2024”. Dalam laporannya, disebutkan bahwa economic downturn masuk sepuluh besar risiko global yang akan berdampak pada peningkatan ketidakpastian dalam dua tahun ke depan. Salah satu pemicu yang menurunkan kinerja ekonomi global saat ini yaitu gejolak perekonomian di dua raksasa ekonomi dunia yang sedang mengalami masa transisi pascapandemi yaitu Amerika Serikat (AS) dan China.

 Di sektor keuangan, terjadinya gagal bayar utang pemerintah akan mendorong peningkatan imbal hasil US treasury untuk menjaga pasar keuangan tetap menarik. Kenaikan yield tersebut dapat memicu terjadinya capital outflow portfolio modal asing yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang negara berkembang termasuk Indonesia. Bloomberg mencatat, imbal hasil US treasury saat ini untuk tenor 10 tahun berada di kisaran 4,1% atau masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya di kisaran 3,5%, meskipun mulai turun secara bertahap. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih adanya risiko tekanan nilai tukar yang dipicu oleh naiknya yield US treasury meskipun sudah mulai melandai.Pada periode yang sama, di China sedang mengalami penurunan konsumsi rumah tangga dan kinerja investasi sebagai dampak lanjutan dari krisis properti yang terjadi sejak 3 tahun terakhir. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi China membawa konsekuensi terhadap turunnya permintaan komoditas dan bahan baku impor di Negara Panda. Selanjutnya, kondisi ini akan berdampak pada penyusutan permintaan ekspor bahan baku termasuk dari Indonesia. Data BPS menunjukkan nilai ekspor nonmigas nasional pada Desember 2023 sebesar US$242,90 miliar, mengalami penurunan 11,96% (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai US$275,91 miliar.Perlu dicermati, porsi ekspor komoditas nonmigas nasional sebesar 25,66% bertujuan ke China pada 2023. 

 Di sisi regulasi, pemerintah telah mengatur penempatan devisa hasil ekspor dari pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam (DHE SDA) untuk meningkatkan likuiditas valas dalam negeri melalui PP No. 36 tahun 2023. Bank Indonesia juga menerbitkan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUKBI). Kedua jenis sekuritas tersebut merupakan instrumen operasi pasar valas yang pro-market untuk mendukung pendalaman pasar keuangan sekaligus menarik capital inflows dan mendukung stabilitas nilai tukar.

Mengendalikan Harga Minyak Goreng

05 Feb 2024

Sudah lama kita tahu bahwa minyak goreng termasuk dalam sembilan jenis kebutuhan pokok (sembako). Artinya, keberadaan minyak goreng dengan harga terjangkau tidak bisa lepas dari kebutuhan masyarakat setiap hari. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS pada 2022, perhitungan kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional per kapita adalah sebesar 1,04 liter per bulan. Dengan estimasi jumlah penduduk sekitar 278 juta jiwa, diperkirakan kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional mencapai 260.000 ton per bulan. Dari sisi ketersediaan, pemerintah memang telah menyatakan rata-rata penyaluran bulanan minyak goreng rakyat sebesar 271.000 ton per bulan, masih di atas kebutuhan konsumsi nasional minyak goreng setiap bulan. 

Meski begitu dari sisi harga, di beberapa wilayah, minyak goreng rakyat dengan merek kemasan Minyakita beranjak mahal. Minyakita dijual dengan harga sangat beragam mulai dari Rp15.000—Rp17.000 per liter. Harga Minyakita dan minyak goreng curah berada di atas HET ditenggarai karena hal-hal seperti panjangnya rantai distribusi, juga biaya transportasi, terutama di wilayak tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ini adalah pekerjaan rumah pemerintah yang seakan tak kunjung usai. Dari sisi suplai, para produsen yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan produksi dan distribusi Minyakita tidak menjadi persoalan. Berdasarkan catatan GIMNI, ada sekitar 2,78 juta ton penjualan produk minyak goreng pada tahun ini. Bagi produsen, kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan disebabkan faktor cuaca seperti banjir yang menyebabkan terjadinya gangguan pada suplai dan distribusi. Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) tentu tak mau dituding begitu saja. Mereka memang memilih menahan suplai penjualan minyak goreng sembari menanti penyesuaian HET yang sempat diwacanakan pemerintah guna menghindari risiko jual rugi. Bisa dibayangkan beberapa pekan lagi, harga minyak goreng akan melejit dan tekanan terhadap pemerintah di ‘bulan-bulan politik’ ini akan makin kuat. Bansos itu diberikan dengan besaran Rp100.000 per orang selama periode April, Mei, dan Juni 2022 dengan pertimbangan harga minyak goreng telah naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga crude palm oil (CPO) di pasar global. Pemerintah bisa menata kembali penyaluran subsidi tepat sasaran untuk dapat menjaga HET Minyakita di level Rp14.000 per liter atau berapa harga idealnya.

KEMISKINAN GLOBAL : FIABCI Tawarkan Solusi Rumah Terjangkau

05 Feb 2024

Federasi Realestat Dunia menawarkan solusi konkret mengatasi kemiskinan global dengan menawarkan solusi akses kepemilikan rumah yang terjangkau. Presiden Federasi Real Estat Dunia (International Real Estate Federation/FIABCI) Budiarsa Sastrawinata mengatakan FIABCI menawarkan sejumlah gagasan inovatif untuk pengentasan kemiskinan, mulai dari konsep perumahan terjangkau hingga rekomendasi kebijakan. Adapun, konsep perumahan terjangkau harus dilandaskan dari berbagai aspek dan bervariasi antarwilayah dan lanskap ekonomi. Tawaran gagasan inovatif itu disampaikan Budiarsa dalam agenda Partnership Forum of the Economic and Social Council 2024 (ECOSOC) di Kantor ECOSOC, Markas Besar PBB, New York pada akhir Januari 2024. Dia menyebutkan FIABCI juga memberikan rekomendasi kebijakan, advokasi kebijakan global untuk perumahan yang terjangkau dengan menekankan prinsip berkelanjutan secara finansial dan sosial. Di sisi lain, Budiarsa menyatakan pendekatan holistik dan berkelanjutan juga penting dengan mempertimbangkan keberlanjutan komunitas dan kota secara lebih luas, mendorong persaingan, inovasi, dan keunggulan pasar. Dalam acara tersebut, Presiden Dunia FIABCI diundang untuk berkontribusi pada diskusi panel mengenai Aksi Nyata SDG 1, yang mengangkat tema Memperkuat Agenda 2030 dan Memberantas Kemiskinan Pada Saat Krisis: Penyampaian Solusi berkelanjutan, berketahanan, dan inovatif. Diskusi membahas tiga tren utama yakni konsentrasi kemiskinan dan kesenjangan geografis, meningkatnya konflik, serta transformasi demografis.

Pontang-panting demi Sekolah Anak

04 Feb 2024

Saat ditemui di kontrakannya di Tangsel, Jumat (2/2) M Yusuf (47), pengemudi ojek daring, menceritakan berbagai upaya kerasnya demi menyediakan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Ayah empat anak ini sempat putus asa, saat tahun lalu anak sulungnya, M Syahrir (17), meminta melanjutkan kuliah setamat sekolah kejuruan. ”Pendapatan dari narik ojol serba tidak pasti. Rata-rata seharian narik sampai malam dapatnya Rp 100.000. Paling separuh yang bisa dibawa pulang untuk kebutuhan rumah sehari-hari. Separuh lagi untuk bensin dan lainnya,” ujar Yusuf. Meski di rumah petak kontrakannya sang istri ikut bantu berjualan barang kelontong, pendapatan dari warung kecil keluarga Yusuf itu tidak seberapa, cukup untuk makan sehari-hari. Meski begitu, Yusuf mengaku tak kuasa dan trenyuh saat si sulung menyatakan ingin kuliah.

”Dia bilang, kalau cuma ijazah SMK aku bisa melamar kerja apa? Paling-paling jadi seperti Ayah, jadi driver ojol. Sementara aku mau bantu keluarga dengan cari pekerjaan lebih menjanjikan,” ujar Yusuf dengan mataberkaca-kaca. Selama ini, Yusuf memang kerap kesulitan membiayai sekolah ketiga anaknya. Yusuf kerap terlambat membayar uang sekolah, terutama uang sekolah si sulung saat masih duduk di sekolah kejuruan. Namun, dia juga tak gengsi untuk datang ke sekolah dan berupaya meminta keringanan, bahkan jika dia harus menandatangani surat jaminan bermeterai akan melunasi tunggakan SPP itu. Saat Syahrir dinyatakan lulus tes masuk Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Yusuf segera mengurus surat keterangan tak mampu.

Dengan bekal surat itu, dia mendapat keringanan, hanya membayar uang kuliah Rp 4,5 juta per semester. Namun bagi Yusuf nominal itu masih terbilang berat. Untuk membayar uang semester pertama kemarin, Yusuf dan istri, Nurhayati (40), terpaksa merelakan cincin kawin emas mereka, yang hanya beberapa gram untuk dijual. Namun dia tak menyesal dan berharap banyak kepada anak sulungnya. Di tengah segala keterbatasan, dia hanya berharap pemerintah bisa konsisten membantu warga dan siswa kurang mampu seperti dirinya. Kalaupun ada fasilitas bantuan dana pendidikan, Yusuf meminta alokasinya benar-benar diawasi dan bisa tepat sasaran sehingga warga seperti dirinya bisa merasa diperhatikan. ”Jangan sampai ada titipan atau penyelewengan. Saya sangat berharap anak-anak saya nanti bisa bernasib lebih baik dari saya lewat pendidikan,” ujarnya singkat.. (Yoga)

Gemerlap Mal Baru Melawan Fenomena Redupnya Pusat Belanja

04 Feb 2024

Sejumlah pusat perbelanjaan modern baru dijadwalkan segera beroperasi di Jakarta pada awal tahun ini. Knight Frank Indonesia dalam laporannya tahun 2021 menyatakan, selama 2022-2023, di Jakarta akan ada tambahan enam mal baru. Dua tahun kemudian, sumber yang sama menyebut ada tiga mal baru hadir di Jakarta dan lima mal lain di Bodetabek. Namun, perencanaan sepertinya tidak berjalan sesuai harapan. Tiga mal di kawasan Jalan MH Thamrin, Cempaka Putih, dan Kemayoran di Jakarta Pusat baru ditargetkan buka awal tahun ini. Pengelola menggunakan momentum sebelum dan selama Idul Fitri untuk menarik pengunjung. Data dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), pada 2022 di Jakarta saja berdiri 96 mal. Jumlah itu menjadi 99 pusat belanja tahun ini. Dikutip dari Kompas.id, 7 April 2023, hingga triwulan I-2023, total luas mal di Jakarta 4,86 juta meter persegi, sedangkan di Bodetabek 2,92 juta meter persegi.

Merespons dinamika masyarakat, ekonomi, dan tren dunia seusai wabah global Covid-19 berlalu, saat ini kemegahan mal berkembang mencapai level berbeda. Mal masa kini ditandai dengan tersedianya ruang luas lega. Selalu ada anchor tenant ternama dan tempat makan yang menyuguhkan menu tradisional, internasional, serta perpaduannya yang memenuhi selera masyarakat sekarang. Pendek kata, menyediakan berbagai pilihan rekreasional. Sebuah mal di Sentul, Bogor, menggratiskan siapa saja yang ingin menikmati ruang terbuka di lantai paling atas  pada hari-hari tertentu. Mal lain di bilangan Senayan, Jakpus mewajibkan pengunjung memperlihatkan bukti belanja dengan nominal tertentu sebelum diperbolehkan naik ke rooftop-nya untuk melihat pemandangan dari atas atau membuat konten. Mal-mal teranyar kini di- lengkapi sentuhan teknologi digital, seperti televisi raksasa, videotron, dan iklan 3D yang menjadi atraksi tersendiri. Di beberapa mal tersedia toilet duduk canggih ala Jepang dan Korsel.

Mau menyiram, membersihkan bagian tubuh, hingga mengeringkannya tinggal pencet tombol. Kios atau toko di dalam mal pun kian beragam. Gerai-gerai ritel ditata sedemikian rupa bak di tepian jalan, menghadirkan suasana berbelanja di pertokoan ternama di kota-kota di Eropa. Berbagai komunitas direngkuh untuk berkumpul dan berkegiatan di mal. Para penggemar cosplay, gim daring, Lego, dan banyak lagi terwadahi. Semua dilakukan untuk menghadirkan keramaian yang mengundang semakin banyak orang, yang ujung-ujungnya agar berbelanja. Hampir semua permainan luar ruang telah diadopsi untuk bisa dimainkan secara leluasa di mal. Pencinta go kart bisa ngebut di wahana khusus di mal minus debu, panas, apalagi kehujanan. Akuarium raksasa kembaran Sea World di Ancol tak ketinggalan merambah masuk pusat belanja dengan tarif tertentu untuk dapat menikmatinya. (Yoga)