Turun Gunung Mengkritik Jokowi
MELUASNYA gerakan civitas academica dalam sepekan terakhir menunjukkan ada persoalan etis yang akut dalam pemerintahan Joko Widodo. Gerakan petisi kampus ini merupakan bentuk keresahan moral atas pembajakan konstitusi dan hilangnya etika bernegara yang merusak prinsip-prinsip demokrasi. Bermula dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia, seruan guru besar ini terus menggelinding ke sejumlah kampus lain, seperti Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Padjadjaran. Rusaknya koridor demokrasi—dimulai oleh pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, maju dalam kontestasi politik—menjadi salah satu pusat keresahan para guru besar tersebut.
Bagi mereka, apa yang dilakukan Jokowi tidak bisa ditoleransi karena telah menggunakan MK untuk melanggengkan politik dinasti dan kekuasaan. Belum lagi soal dugaan keterlibatan aparat yang memihak kandidat tertentu dan politisasi pembagian bantuan sosial demi mengerek suara elektoral. Memanfaatkan sumber daya negara demi kepentingan politik praktis merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan umum asalkan tak memakai fasilitas negara juga pernyataan manipulatif berkedok konstitusi. Jokowi telah mengutip aturan secara tak utuh demi kepentingan keluarga. Keberpihakan presiden kepada salah satu calon—apalagi kandidat itu anaknya sendiri—jelas merusak pemilu yang jujur dan adil.
Bukannya berkaca, Istana malah menuding ada kepentingan elektoral di balik sikap kritis kampus. Pernyataan itu jelas mengada-ngada. Tak semestinya Istana menuduh keresahan guru besar dan civitas academica sebagai bagian dari kontestasi elektoral. Mereka bukan pendengung (buzzer) dan pemengaruh (influencer). Petisi kampus merupakan bagian dari kontrol sosial ketika pemerintah sudah melenceng jauh dari rel konstitusi. Munculnya intimidasi terhadap guru besar UGM dan UI, juga gerakan tandingan dari sejumlah alumnus perguruan tinggi yang menarasikan pemerintahan Jokowi baik-baik saja, merupakan bentuk lain dari pembungkaman berekspresi yang melecehkan akal sehat dan demokrasi. Politik adu domba ini merupakan lagu lama. Penguasa alpa intimidasi dan upaya meredam kritik justru akan membuat gelombang perlawanan dari kampus bertambah masif. (Yetede)
Tags :
#BeritaPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023