Belum semua buruh di pabrik-pabrik pengolahan menikmati kesejahteraan yang setimpal, terindikasi dari perbandingan antara nilai upah minimum provinsi atau UMP dan upah riil yang diterima buruh. Menurut data BPS, pada 2023, buruh manufaktur di Indonesia secara rata-rata nasional menerima upah riil Rp 92.164 lebih sedikit dari UMP. Dilihat dari sebarannya, buruh sektor manufaktur di 21 dari 34 provinsi di Indonesia menerima upah bersih bulanan lebih kecil dari UMP di provinsi tersebut. Jumlah selisih antara UMP dan upah riil yang diterima secara rata-rata di 21 provinsi itu mencapai Rp 500.008. Jumlah buruh industri pengolahan di 21 provinsi ini mencapai 4,48 juta orang atau 23,2 % total buruh manufaktur di Indonesia.

”Seharusnya memang UMP adalah upah safety net. Upah riil buruh yang lebih tinggi dibandingkan dengan UMP menunjukkan produktivitas buruh lebih tinggi sehingga pengusaha mau membayar lebih dibanding UMP. Sementara buruh yang menerima upah kurang dari UMP mengindikasikan tiga hal, yaitu rendahnya produktivitas, banyaknya pencari kerja, dan sektor industri/formal belum berkembang dengan baik sehingga pengusaha dengan mudah memberikan upah lebih rendah dari UMP karena tetap mendapatkan tenaga kerja yang mau menerima,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (FEB UI) Teguh Dartanto, Selasa (6/2).

Berdasarkan data BPS, provinsi dengan selisih upah paling besar adalah Aceh. Buruh pabrik pengolahan di provinsi tersebut hanya menerima upah bersih bulanan sebesar Rp 1,68 juta. Padahal, UMP 2023 provinsi ujung barat Indonesia tersebut berada di angka Rp 3,41 juta. Provinsi lain dengan kesenjangan UMP dan upah riil yang cukup besar adalah Gorontalo (Rp 1.076.169), NTB (Rp 789.890), dan Sumasel (Rp 725.048). Apabila buruh di keempat provinsi itu dijumlahkan, terdapat sekitar 781.000 buruh industri manufaktur yang menerima upah rata-rata lebih rendah dari UMP provinsi masing-masing. (Yoga)

Hingga setahun lalu, Digo (20) masih buram menatap masa depannya setelah lulus SMK. Pemuda di pelosok Gunungkidul, DI Yogyakarta, itu bahkan telah bersiap merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Namun, kehadiran sebuah sanggraloka mengubah jalan hidupnya. ”Alhamdulillah, saya tidak perlu jauh-jauh mencari kerja. Bekerja dekat dengan rumah jelas lebih enak,” ujar warga Desa Balong, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul, saat ditemui di tempat kerjanya, Rabu (24/1). Digo bekerja sebagai koordinator public area di Jungwok Blue Ocean, sanggraloka tepi laut yang beroperasi sejak Mei 2023 di Desa Jepitu, Girisubo yang bertetangga dengan desa tempat tinggal Digo.

Dengan gaji Rp 2,05 juta, sesuai upah minimum kabupaten, Digo bisa menghidupi dirinya yang masih lajang, juga membantu perekonomian orangtuanya yang bekerja sebagai petani di wilayah ujung timur Gunungkidul tersebut. Digo hanyalah satu dari ribuan warga yang menikmati dampak langsung dari pesatnya pertumbuhan sanggraloka, hotel, dan vila di Gunungkidul 10 tahun terakhir, seiring kian populernya kabupaten itu di mata wisatawan, terutama perihal kemolekan pantai-pantainya. Gunungkidul kini menjadi primadona pariwisata di DIY. Pintu-pintu ekonomi baru pun terbuka lebar bagi warga di daerah yang sebelumnya lekat dengan imaji kemiskinan, kekeringan, dan keterpencilan tersebut.

Selain diserap industri akomodasi dan amenitas pariwisata, seperti Digo, banyak warga yang mendulang rezeki wisata dari usaha sendiri seperti Bahono Putro (56), warga Desa Jepitu, yang berjualan baju di Pantai Jungwok lima tahun terakhir. ”Tadinya saya sopir travel. Coba-coba jualan baju pantai karena melihat banyak wisatawan. Ternyata penghasilannya lumayan,” ujarnya. Bahono bisa mengantongi omzet Rp1juta-Rp 1,5 juta setiap akhir pekan. Pada musim liburan, seperti Lebaran, omzetnya melambung hingga Rp 5 juta per hari. ”Penghasilan bersih saya sekarang setidaknya Rp 3 juta sebulan. Waktu jadi sopir travel, bawa pulang separuh jumlah itu saja susah,” katanya. Selain Girisubo, rezeki pariwisata juga dirasakan wilayah lain yang berbatasan dengan laut. Di Kecamatan Tepus, hotel, vila, rumah makan, hingga kios suvenir dan oleh-oleh dengan mudah ditemui. Hal itu, terlihat di sepanjang Pantai Indrayanti hingga Pantai Sundak Timur di Desa Tepus, salah satu yang menikmati booming pariwisata pantai Gunungkidul sejak awal. (Yoga)

Sekolah menengah kejuruan atau SMK belum mampu menyediakan lulusan dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja. Berdasarkan pengalaman pelaku industri, sangat sedikit lulusan pendidikan vokasi yang mempunyai kematangan sikap dan mental untuk siap menghadapi budaya kerja secara profesional. Imbas dari ketidaksinkronan antara kompetensi yang dihasilkan dan kebutuhan industri tersebut, lulusan SMK menjadi kontributor utama pengangguran terbuka di Indonesia. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2023, jumlah lulusan SMK yang menganggur 1,6 juta orang atau 20 % dari total penganggur yang mencapai 7,99 juta orang. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Darwoto mengatakan, penyerapan lulusan SMK masih minim karena masalah link and match atau keselarasan yang rendah antara kualifikasi pasokan tenaga kerja yang dicetak SMK dan kebutuhan industri.

”Penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha saat ini dilakukan hanya kepada mereka yang dinilai sudah siap  kerja. Namun, sayangnya, tidak semua lulusan SMK punya kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/2). Menurut Darwoto, payung hukum Perpres No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sudah menjadi koridor yang baik untuk menyelaraskan pasokan tenaga kerja yang dicetak pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Namun, pada tataran implementasi peraturan, koordinasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha masih kerap menemui hambatan. Terdapat tiga kompetensi penting yang harus dikuasai oleh calon tenaga kerja, yakni keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan perilaku (attitude). Sayangnya, Darwoto melanjutkan, kebanyakan penyelenggara pendidikan vokasi terlalu berfokus pada pembentukan skill calon tenaga kerja. Padahal, knowledge dan attitude juga merupakan bekal penting untuk kematangan cara bekerja di industri. Karenanya, Apindo kini bekerja sama dengan pemerintah, menjalin kolaborasi antara pemerintah dan para pengusaha untuk menyiapkan lulusan-lulusan yang terhubung dan selaras dengan dunia kerja. (Yoga)

Industri film Tanah Air berangsur-angsur pulih pascapandemi Covid-19. Setelah berhasil menarik 55 juta penonton pada 2023, industri film diperkirakan menyedot makin banyak pencinta perfilman Tanah Air pada 2024. Guna mencapai sukses maksimal, sejumlah tantangan mesti dibereskan. Pengamat sekaligus peneliti film Hikmat Darmawan menilai, pemulihan performa film Indonesia setelah pandemi Covid-19 cukup bagus. Tidak hanya ditopang film-film kuat, seperti Pengabdi Setan 2: Communion dan KKN di Desa Penari, tetapi juga pola penonton di bioskop telah kembali. ”Kalau dari tahun ke tahun, (saya) selalu mengasumsikan potential market penonton bioskop itu, 80 juta penonton. Kita belum bisa ke sana,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/2).

Pada tahun ini, Hikmat memperkirakan, industri film Tanah Air bisa menarik 50-60 juta penonton. Namun, ia belum dapat memastikan apakah angkanya dapat tumbuh lebih banyak lagi karena kapasitas bioskop dalam negeri belum memadai. Mengutip data Badan Perfilman Indonesia, industri film nasional berhasil menarik 51,2 juta penonton pada 2019. Akibat pandemi Covid-19, jumlah penonton anjlok ke 19 juta penonton pada 2020. Setahun setelahnya, angkanya turun ke 4,5 juta penonton. Baru pada 2022, industri perfilman mulai menggeliat dengan sukses menarik lebih dari 24 juta penonton. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati menyebut, 55 juta penonton bioskop yang tercapai pada 2023, memberi sentimen positif bagi investor di pasar modal untuk meningkatkan nilai subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

”Ini rekor juga untuk 20 judul film Indonesia yang mencapai rekor 1 juta penonton per film. Daya tarik subsektor ini sangat menarik. Kita harap tenaga kerja di animasi, film, dan video terus bertumbuh,” kata Dessy. Genre film yang popular pada tahun lalu masih berkisar pada horor, melodrama, dan komedi. Namun, genrenya diperkirakan meluas pada 2024. Dirut PT Produksi Film Negara (Persero) Dwi Heriyanto memproyeksikan, bila perfilman Indonesia bisa menarik hingga 60 juta penonton pada 2024, perputaran uang pun akan mengalir deras. Jika harga per tiket Rp 40.000 per orang, omzet sepanjang tahun mencapai Rp 2,4 triliun. Angka ini belum termasuk pendapatan dari kanal media over the top (OTT), layanan berbasis internet yang berperan sebagai distributor konten.

Dalam satu kali produksi film, butuh biaya Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar. Dengan demikian, keuntungan setiap film bervariasi, bergantung pada biaya produksi dan jumlah penonton. ”Menurut saya, kalau mau mengembangkan film-film distribusi channel, di daerah itu masih sangat terbuka karena belum ada bioskop,” kata Dwi. Penyangga bisnis industri film tak melulu dari penjualan tiket film. Justru pendapatan besar dari bioskop berasal dari penjualan makanan dan minuman. Meski tak setiap penonton membeli makanan dan minuman ketika menonton, konsumen rela merogoh kocek berkali lipat dari harga tiket. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari konsumsi tersebut bahkan mencapai empat kali dari harga tiket. (Yoga)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka skema pendanaan riset untuk tahun 2024. Berbeda dengan skema pendanaan pada tahun sebelumnya, pengajuan proposal pendanaan riset tahun ini akan dibuka sepanjang tahun untuk memudahkan periset memperoleh dana riset. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan hal tersebut dalam acara Peluncuran Skema Pendanaan dan Fasilitas Riset dan Inovasi Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (6/2). Pendanaan untuk riset dan inovasi akan terbuka secara luas bukan hanya bagi periset di BRIN, melainkan juga periset di lembaga lain, baik periset di perguruan tinggi, industri, usaha rintisan, maupun lembaga lainnya. Diharapkan pula kolaborasi antara berbagai pihak bisa semakin baik.

”Semua proses (pendanaan riset) akan dibuka secara kompetitif dan lebih mudah untuk administrasi. Karena itu, (penerimaan proposal dana riset) akan dibuka sepanjang tahun. Prinsipnya sama dengan pengiriman jurnal yang bisa dimasukkan kapan saja hingga tak perlu melihat batch, deadline (tenggat), dan sebagainya,” katanya. Proses penerimaan proposal ini diharap mendorong semakin banyak riset dan inovasi yang dihasilkan para periset. Periset bisa mengaplikasikan ide riset dan inovasinya secara lebih bebas tanpa batasan. Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono menambahkan, proposal yang dikirim periset nantinya akan dinilai tim peninjau.

Evaluasi proposal akan dilakukan berbasis rekam jejak. Umpan balik akan diberikan peninjau sehingga periset dapat memperbaiki proposal yang diajukan. Dengan begitu, proposal yang sebelumnya telah ditolak bisa diperbaiki dan diajukan kembali untuk mendapatkan dana riset. Adapun informasi mengenai pendanaan riset tersebut dapat diakses melalui laman pendanaanrisnov.brin.go.id. ”Tahun ini kita sudah minta anggaran pada LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dengan nilai anggaran mendekati Rp 700 miliar. Jadi, kami harap semakin banyak periset yang men-submit proposal. Apalagi, proses submit proposal juga lebih mudah,” kata Agus. (Yoga)

Sudah lebih setahun Alan Sahril (27) bekerja di salah satu perusahaan tambang di Morowali, Sulteng, untuk membantu meringankan beban orangtua dan menabung untuk bikin usaha kecil-kecilan. Info gaji pekerja tambang Rp 6 juta per bulan di luar lembur membuatnya mantap meninggalkan pekerjaan di Palu dan memilih ke Morowali. Saat ini dia bekerja di divisi penyediaan dan pengangkutan material untuk tungku smelter. ”Yang tidak saya sangka, di sini biaya hidup cukup tinggi. Biaya indekos dan biaya makan cukup menguras kantong. Jika tak pandai mengatur uang, tak ada yang bisa ditabung atau dikirim ke orangtua di Donggala,” kata Alan.

Indekos Rp 1 juta per bulan dengan kamar seberapa besar dan bangunan semi permanen, yakni lantai keramik dan dinding papan, tanpa kasur dan lemari, listrikpun bayar sendiri. Kamar mandi di luar juga digunakan bersama penghuni lain. Untuk makan, dia mendapat jatah dari perusahaan saat bekerja. Di luar itu, dia membeli makanan sendiri. Seporsi nasi dan sepotong kecil ayam harganya Rp 25.000-Rp 40.000. Jika mau yang murah, nasi tempe seharga Rp 10.000-Rp 15.000. ”Intinya bisa makan dan kenyang. Untuk mengirit, saya dan beberapa teman memasak nasi, lalu urunan beli lauk jadi dan makan bersama,” katanya. Untuk mengirit uang listrik,

Alan tak memasang televisi atau perangkat elektronik lain, hanya lampu yang dinyalakan seperlunya. Selebihnya listrik hanya untuk mengisi daya telepon genggam. Bensin, dia lebih banyak membeli eceran Rp 15.000-Rp 20.000 per liter. Lebih dari setahun bekerja, dia mengaku baru punya tabungan belasan juta rupiah. Bani (60), warga Sampoddo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, bercerita bagaimana Anshar, anaknya yang bekerja di Morowali, susah payah mengatur keuangan. ”Bayar kos dan kebutuhan harian mahal. Beberapa kali saya datang menengok dia di Morowali. Dia jarang pulang karena biaya bus Rp 300.000. Maka, saya tak menuntut dia mengirim uang setiap bulan. Saya cukup paham keadaannya,” katanya, Rabu (27/12). (Yoga)

Para investor pasar modal mulai mengatur ulang belanja investasi memasuki musim laporan keuangan kinerja tahun lalu. Emiten berkinerja bagus dan rajin membagi dividen menjadi incaran para pemilik dana.Utak-atik portofolio saham dan instrumen investasi lainnya dilakukan sebagai upaya meminimalisir kerugian dan diharapkan mendatangkan keuntungan. Untuk itu, laporan keuangan emiten menjadi acuan dalam menentukan rencana investasi.Dari laporan ke Bursa Efek Indonesia, sejumlah emiten bank terlihat sudah menyampaikan kinerja keuangan dan hampir sebagian besar mencatatkan kinerja positif. Sebagai salah satu emiten paling rajin membagi keuntungan kepada investornya, beberapa saham bank pun merangkak naik dalam pekan ini.Sebut saja saham Bank Mandiri (BMRI) naik Rp175 dari Rp6.675 pada 31 Januari menjadi Rp6.850 pada 6 Februari. Kenaikan serupa juga dialami oleh saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI), naik dari Rp5.725 menjadi Rp5.825.Di lantai Bursa, IDX High Dividend 20 pada Senin (5/2) bergerak di teritori hijau sepanjang tahun berjalan 2024 dengan mencetak return 1,91%. Performa itu mengungguli kenaikan indeks bergengsi LQ45 dan IDX30 yang masing-masing naik tipis 0,51% dan 0,01% secara year-to-date (YtD). Prospek IDX High Dividend 20 diyakini makin berwarna setelah rebalancing konstituen yang berlaku efektif mulai 5 Februari 2024 hingga 4 Februari 2025. Saham BRPT, ICBP, INKP, KLBF, SMGR, TPIA dan UNVR resmi masuk dalam IDX High Dividend 20 untuk menggantikan posisi BJBR, BJTM, BNGA, BSSR, HEXA, HMSP, dan MPMX.Aksi buru dividen para investor pun turut membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak menguat. Aksi bagi dividen dan laporan positif dari emiten diharapkan dapat menopang kinerja indeks di tengah langkah menunggu pemodal karena menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari. Kestabilan pelaksanaan pemilihan umum sampai dengan pelantikan presiden baru menjadi tantangan gerak IHSG. Kita tentu berharap indeks akan terus melaju sehingga para pemodal dapat menikmati keuntungan dari investasi yang ditanamkannya.

Dua buruh pabrik, Rizky (24) dan Dayat (24), duduk di sebuah warung melepas lelah seusai bekerja seharian di sebuah pabrik di Kawasan Industri Medan, Sumut, Rabu (31/1) sore. ”Kami sudah dua tahun bekerja di pabrik ini. Kontraknya berakhir Februari dan belum ada pemberitahuan perpanjangan kontrak. Kalau tidak ada perpanjangan, saya akan batal menikah,” kata Rizky. Rizky menjadi gambaran buruh yang hidup pas-pasan dan dibayang-bayangi PHK atau putus kontrak tanpa kepastian. Di tengah ketidakpastian itu, Rizky harus memikirkan bagaimana menutupi cicilan kredit sepeda motornya Rp 1 juta per bulan, biaya indekos Rp 500.000 per bulan dan kebutuhan makan sehari-hari. Meski bertahun-tahun bekerja sebagai buruh pabrik, tiada uang yang bisa dia tabung dari penghasilan Rp 3,4 juta per bulan.

Dayat mengalami hal serupa. Dia sudah menjadi buruh pabrik di beberapa perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM) selama enam tahun terakhir. Namun, sampai sekarang dia tidak bisa menabung. ”Cicilan sepeda motor kami anggap sebagai tabungan,” kata Dayat. Meski upah buruh naik dari tahun ke tahun, itu tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan pokok. Dayat mencontohkan harga beras Rp 9.000 per kg saat pertama bekerja enam tahun lalu. Saatini harganya Rp 15.000 per kg. ”Semua harga kebutuhan serba naik mulai dari sewa rumah hingga BBM. Dulu gaji saya Rp 3 juta dan sekarang naik jadi Rp 3,4 juta. Kenaikan gaji enggak cukup menutupi kenaikan biaya hidup,” kata Dayat.

Di Jatim, sebagian buruh di Kabupaten Sidoarjo mendapat upah rendah yang jauh dari upah minimum kabupaten (UMK). Padahal, UMK di Sidoarjo relatif tinggi karena berada di sentra industri di Jatim. Tak pelak, banyak pekerja jauh dari sejahtera. Beni (28), warga Desa Kloposepuluh, yang bekerja sebagai karyawan di pabrik plastik pada 2020, setelah menganggur dua tahun selepas tamat SMK jurusan mesin. Bekerja empat tahun, statusnya masih karyawan tidak tetap. Gajinya Rp 1,5 juta per bulan, jauh dari UMK Sidoarjo Rp 4.638.582 per bulan. Ia pun mesti berhemat, demi menyiasati standar biaya hidup yang tinggi di Sidoarjo. Alih-alih menabung, Beni justru kerap meminta tambahan uang dari orangtuanya, Suwarni (45), yang juga bekerja sebagai buruh cuci pakaian di perumahan. Padahal, penghasilan Suwarni hanya Rp 1 juta per bulan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. (Yoga)