Hampir tiga bulan terakhir nasib nelayan di NTT tak menentu karena cuaca buruk. Mereka hanya bisa mencari ikan di laut dangkal. Petani pun demikian. Akibat El Nino, mayoritas lahan pertanian gagal panen. Nestapa nelayan dan petani kian berat di tengah terus naiknya harga kebutuhan pokok. Syarief Laode (38), nelayan dari Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, NTT, Minggu (11/2) siang, baru pulang mencari ikan di Teluk Kupang. Hasil tangkapannya tak seberapa, tetapi cukup menghidupi ekonomi keluarganya hari itu. Syarief menyandarkan perahu motor berbobot 3 gros ton (GT) itu di dekat Pasar Oesapa. Pedagang ikan di pasar menghampiri kapalnya. ”50 ekor kepiting laut diborong pedagang, yang juga langganan, dengan harga Rp 50.000. Sementara ikan dibeli Rp 20.000. Total dapat Rp 70.000 hari ini.

Beberapa jenis ikan yang tidak diambil pedagang, saya bawa untuk konsumsi di rumah. Saya berangkat pukul 04.00 Wita. Kebetulan cuaca relative aman di sekitar Teluk Kupang,” kata Syarief. Jika cuaca normal, Syarief menjual ikan langsung kepada pedagang ikan di Desa Tablolong. Harga ikan itu pun relatif murah. Ikan kembung, satu ember berisi 150 ekor dijual Rp 100.000. Ikan itu oleh pedagang dijual di pasar tradisional dengan harga Rp 20.000 per 10 ekor. Syarief mengaku terkadang menjual sampai tujuh ember sekali melaut. Okto Nifu (46) petani lahan kering di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, mengatakan, lahan jagung seluas 3.000 meter persegi miliknya terancam gagal panen. Jagung hampir berbuah, tetapi nyaris habis diserang ulat grayak yang muncul setelah panas selama satu pekan.

Petani hanya pasrah menerima keadaan hama tersebut. ”Kalau jagung sudah diserang hama, kami hanya berharap pada singkong, kacang, dan jenis tanaman lain di ladang itu,” kata Nifu. Petani lahan kering lain di Desa Kadahang, Kabupaten Sumba Timur, Agus Napu (51), mengatakan, jagungnya mulai diserang belalang yang muncul tiap musim tanam tiba. Belalang muncul dalam jumlah jutaan ekor dan menghabiskan tanaman dalam hitungan jam. Di tengah kondisi sulit yang dialami nelayan dan petani, harga kebutuhan pokok terus bergerak naik. Harga beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, dan daging terus naik. Bagi nelayan dan petani kecil, harga beras saat ini semakin tak terjangkau. Derita nelayan dan petani di NTT seperti tak berkesudahan. (Yoga)

Muhammad Aldino (28) memilih sejumlah baliho kampanye dari tumpukan bahan serupa di halaman tempat kerajinan barang bekas miliknya di Jagakarsa, Jaksel, kemudian didaur ulang. Di dalam studio berukuran 12 x 6 meter itu, ia dan sejumlah rekannya menghasilkan berbagai barang, seperti tas, kursi, meja, dan papan, berbahan limbah alat peraga kampanye (APK). Kelompok perekayasa barang Gudskul Rekayasa dan Dicoba-coba (GudRnD) menginisiasi program daur ulang limbah APK bersama merek lokal ramah lingkungan Stuffo. Aldino adalah salah satu anggota dalam tim kolaborasi tersebut. Sampah APK itu didapat dari kegiatan pembersihan atribut pemilu pada masa tenang sejak Minggu (11/2).

Selain mendapat dari warga dan petugas, kelompok tersebut turun ke lapangan untuk membantu proses pencabutan di beberapa wilayah Jaksel. ”Kami mengolah limbah spanduk atau banner menjadi berbagai barang yang bermanfaat dan bernilai jual. Untuk olahan, bisa menjadi kursi, lantai portabel, meja, papan multipleks, hingga bata. Harga bervariasi, mulai dari Rp 38.000 hingga Rp 1 jutaan (per barang),” kata Aldino saat ditemui, Senin (12/2). Aldino menyebutkan, papan multipleks terbuat dari beberapa lapis banner. Karakteristik dan ketebalan multipleks yang mirip dengan papan kayu membuat hasil olahannya menjadi pengganti kayu.

Riset mengenai multipleks itu dimulai tiga bulan lalu, saat ada pemilik percetakan elektronik datang ke studionya menawarkan sisa banner untuk diolah. Sebab, banyak banner yang sering dibakar di tempat pembuangan sampah. Setelah berkali-kali mencoba, Aldino dan rekannya berhasil menemukan formula untuk mengolah banner berbahan flexi frontlite asal Korea dan China itu. Bahan tersebut banyak digunakan karena murah. Mereka juga membuat tas dari flexi asal Jerman karena bahannya tebal. Namun, tidak cocok jika menggunakan flexi Korea dan China karena bahannya cepat robek. Adapun hasil cacahan banner berbahan flexi juga bisa diolah menjadi bata. Hasil olahan limbah itu dijual di lokapasar (marketplace) situs web, sejumlah toko, dan berdasarkan pemesanan. Pengerjaan olahan paling cepat tiga jam dan paling lama empat hari, tergantung dari tingkat kesulitannya. (Yoga) 

Penerbit media ternama AS, The New York Times (NYT), menggugat perusahaan pengembang kecerdasan buatan OpenAI dan pendirinya, Microsoft, atas dugaan pelanggaran hak cipta. NYT menuding keduanya menggunakan karya jurnalistik NYT untuk ChatGPT. ChatGPT milik OpenAI dan Microsoft lalu memberikan materi NYT ke orang-orang yang mencari jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan. (Kompas, 29/12/2023). Gugatan NYT menunjukkan adanya persoalan penghargaan terhadap hak cipta yang dibawa teknologi kecerdasan buatan (AI). Jika didiamkan, pelanggaran hak cipta akan mengancam kelangsungan hidup media, baik secara ekonomi maupun jurnalistik. Teknologi digital tak menghargai hak ekonomi penerbit. Padahal, penerbit seperti NYT berinvestasi besar-besaran untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas. Perusahaan pengembang AI mengambil begitu saja karya jurnalistik tanpa izin dan pembayaran. Pengambilan berita atau materi media arus utama serta mengomersialisasikannya, telah lama dilakukan perusahaan platform digital.

Perusahaan pengembang AI dan perusahan platform digital menciptakan ekosistem bisnis media yang timpang yang bisa berdampak pada kualitas jurnalisme. Perusahaan media atau penerbit kehilangan kapital untuk mengembangkan jurnalisme berkualitas. Ibarat pepatah, membangun jurnalisme berkualitas di tengah ekosistem bisnis media yang tak sehat serupa menanam padi di padang pasir. Indonesia memerlukan regulasi yang spesifik mengatur AI, termasuk pengaturan hak cipta, serupa di Uni Eropa (UE). Pada April 2023, parlemen Eropa menyetujui proposal regulasi yang mengatur AI generatif, seperti ChatGPT, mengungkap materi berhak cipta. Persetujuan ini dianggap membuka jalan bagi UU komprehensif pertama di dunia yang mengatur teknologi AI. UE kini sudah membuat pengaturan komprehensif terkait AI. Parlemen Eropa dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk pengesahan rancangan UU penggunaan AI pada Januari 2024. Aturan ini diharapkan mulai berlaku 2026. Sebagai pengaturan komprehensif, UU tersebut kiranya juga mengatur pengungkapan materi berhak cipta.

Adapun kantor berita The Associated Press dan perusahaan media Axel Springer memilih bekerja sama dengan OpenAI yang bersifat sukarela dalam bentuk business to business. Sejumlah negara mengatur perusahaan platform digital wajib bekerja sama dengan perusahaan media atau penerbit. Australia pemberlakuan news bargaining code sukses ”memaksa” Google dan Facebook membayar perusahaan media 200 juta dollar Australia pada 2022. Kanada yang memberlakukan online news act berhasil ”memaksa” Google menyepakati membayar penerbit lokal 100 juta dollar Kanada per tahun. Indonesia memiliki rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Platform Digital dan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Rancangan perpres ini kelak mewajibkan perusahaan platform digital menghargai hak ekonomi penerbit melalui bagi hasil, lisensi berbayar, dan bentuk kerja sama lain. Karena mewajibkan perusahaan platform digital memenuhi hak ekonomi penerbit melalui kerja sama, regulasi ini biasa disebut perpres publisher right (hak penerbit). (Yoga)

Sejarah panjang telah membuktikan, buruh menjadi elemen penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan, sebelum kemerdekaan, di kalangan serikat buruh sudah muncul keyakinan kuat bahwa Indonesia harus meninggalkan perekonomian ekstraktif dengan upah buruh murah plus rendah keterampilan menuju masyarakat industri dengan peningkatan kualitas SDM. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia ditargetkan memiliki pendapatan per kapita setara negara maju, sekitar 30.300 USD pada 2045. Untuk masuk ke dalam golongan negara berpendapatan tinggi, Bank Dunia mematok gross national income (GNI) per kapita Indonesia harus di atas 13.205 USD, atau PDB per kapita 14.000 dollar AS. Gaji minimal pekerja di Tanah Air harus setara Rp 10 juta per bulan. Padahal, rata-rata UMP buruh tahun 2023 baru Rp 2,96 juta per bulan.

Dengan formulasi penghitungan kenaikan UMP tahun 2023 dan tren kenaikan upah sejak 1997, simulasi yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan pada 2045 rata-rata UMP buruh baru mencapai Rp 6 jutaan. Untuk itulah, peran serikat pekerja menjadi penting dalam hubungan industrial. Liputan Kompas terkait kesejahteraan buruh pekan lalu menemukan banyak serikat pekerja perusahaan yang memiliki kekuatan dan menjadi pilar yang sangat penting pada hidup perusahaan. Mereka terus melakukan penguatan dan pendampingan kepada anggotanya, meningkatkan produktivitas anggotanya, memberikan solusi masalah anggotanya, bahkan mengurus kebutuhan keseharian anggotanya, mulai dari problem keluarga hingga urusan kematian. Serikat juga menjadi penjaga utama budaya perusahaan berbasis pada nilai-nilai yang dianut para pendirinya.

”Direktur bisa datang dan pergi, kamilah yang bekerja dan mengawal perusahaan terus-menerus. Maka, kalau ada manajemen yang langkahnya tidak sesuai dengan kultur perusahaan, kami bisa memecatnya,” ujar Presiden Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) Djoko Wahyudi, yang berkali-kali memecat direktur SDM perusahaan. Karena mampu membangun kapasitas anggotanya, serikat pekerja sangat dipandang dan dihargai oleh manajemen. Serikat menjadi mitra setara dalam bahu-membahu membangun perusahaan. Pendanaan mereka setiap bulan diambil dari potongan 1 % gaji anggotanya. Salah satu yang berhasil mereka lakukan adalah tetap berproduksi di masa pandemi Covid-19, dengan menetapkan standar yang sangat ketat pada proses produksi di saat perusahaan yang lain tutup. (Yoga)

Biaya pendidikan yang kian mahal menjadi keprihatinan masyarakat, selain harga barang kebutuhan pokok. Warga mencemaskan masa depan anak mereka. Di level pendidikan tinggi, keluhan kian tak terjangkaunya uang kuliah terus disuarakan mahasiswa dan orangtua setiap tahun. Dukungan pemerintah yang mengecil karena keterbatasan kemampuan APBN membuat perguruan tinggi dituntut mandiri. Hal ini menuntun pada komersialisasi yang membuat biaya pendidikan kian melambung dan sulit dijangkau kelompok menengah ke bawah. Kondisi ini memperlebar ketimpangan, membatasi mobilitas vertikal sosial-ekonomi masyarakat bawah. Dengan rasio penduduk berpendidikan S-2 dan S-3 terhadap populasi produktif 0,45 %, sulit bagi kita bicara transformasi menuju Indonesia Emas.

Upaya mengatasi ketertinggalan terus dilakukan, termasuk memperbanyak program beasiswa dan hibah serta pengiriman mahasiswa belajar di dalam dan luar negeri. Namun, jumlahnya masih jauh dari mencukupi. Tahun 2018, Presiden Jokowi mendorong perbankan lebih banyak lagi menyalurkan kredit pendidikan, termasuk menjajaki skema student loan, seperti diterapkan di AS, namun tak jelas perkembangannya. Yang muncul justru solusi pragmatis kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga pinjaman daring, yang kemudian memicu polemik dan aksi protes mahasiswa karena memberatkan dan tak etis atau berpotensi memunculkan problem baru.

Penyaluran pinjaman pendidikan sebenarnya sudah dilakukan segelintir bank besar, tetapi masih terbatas. Selain karena belumada payunghukum, keengganan terhadap skema student loan juga karena ada kekhawatiran apa yang berlangsung di AS akan terjadi di Indonesia, yaitu tingginya gagal bayar atau kredit macet yang bisa mengancam perekonomian. Pemerintah pun dipaksa melakukan penghapusan, penangguhan, atau keringanan utang pendidikan bermasalah ratusan miliar dollar AS. Pinjaman pendidikan bisa dikatakan tak memberatkan jika skemanya sederhana, syaratnya mudah, bunga rendah, dan tenor panjang. Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, Denmark, dan Perancis adalah contoh negara yang mengenakan bunga rendah, bahkan 0 %, untuk utang pendidikan. (Yoga)

Riuh suara siswa yang bermain dan belajar di Bahodopi, Morowali, Sulteng, tenggelam dalam deru industri. Di lingkungan yang sesak dan berpolusi, serta gemerlap hilirisasi bernilai triliunan rupiah, mereka bergelut dengan keterbatasan. Selasa (6/2/2024), ruang kelas I di Madrasah Tsanawiyah Al Jariyaah, Desa Labota, Bahodopi, begitu riuh. ”Tadi belajar satu pelajaran sampai pukul 09.00. Dua pelajaran lain tidak ada gurunya,” kata Dewi (13), salah satu siswi dari 170 siswa sekolah ini. Mereka berbagi satu ruangan untuk dua kelas setelah sejumlah ruangan dilalap api pada 2021. Sekolah ini berjarak hanya 50 m dari PLTU di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang merupakan sentra hilirisasi nikel. “Di sini sering sakit, batuk-batuk,” ujarnya. Asmarani (13), siswi lain, mengeluhkan hal yang sama. Meski baru dua tahun di wilayah ini, ia telah berulang sakit. Terakhir ia dibawa ke puskesmas karena dadanya sesak. Batuk menjadi penyakit langganan.”

Debu dan polusi di kawasan ini memenuhi udara setiap waktu. Di jalanan, kendaraan yang melintas dan angin yang bertiup menerbangkan debu tanpa jeda. Sementara asap pembakaran industri menguar sepanjang hari. Menurut Eka Widiasai (29), guru di sekolah itu, beberapa pengajar sakit dan tak masuk sekolah, begitu juga siswa, selalu ada yang tidak hadir setiap hari. Saat kemarau, debu tebal memenuhi ruangan. Ia khawatir kondisi ini menimbulkan dampak kesehatan ke anak dan guru. Kondisi SD Negeri 1 Labota tak jauh berbeda. Cerobong besar berdiri di belakang sekolah dengan 487 siswa itu. Hermonis (40), wali kelas I, menuturkan, kasus anak sakit serupa hal yang wajib. Setiap hari selalu saja ada orangtua siswa yang meminta izin karena anaknya sakit. Dampaknya, pembelajaran jadi terhambat. Kondisi ini terjadi sekitar tiga tahun terakhir.

Kadis Pendidikan Morowali Amir Aminuddin menuturkan, untuk Bahodopi yang merupakan kawasan industri masih terjadi kekurangan, baik ruang kelas, guru, maupun perlengkapan lain. Salah satu faktornya adalah fluktuasi penduduk karena banyaknya pekerja yang datang. Terkait masifnya debu yang mengganggu pembelajaran, Amir tak menampiknya. Kondisi ini telah disampaikan ke instansi terkait. Ia berharap ada perhatian serius untuk penanganan. ”Karena debu itu tidak seperti luka yang seminggu bisa sembuh, ini bisa panjang nantinya,” ujarnya. Ahmad Ashof Birry, Direktur Program Trend Asia, mengungkapkan, pendidikan dan kesehatan di Bahodopi terdampak hilirisasi yang tidak inklusif. Saat ini hanya terbangun pabrik, tetapi tidak dengan lingkungan dan manusia. (Yoga)

Pesta demokrasi lima tahunan akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. Momentum politik yang akan menandai babak baru pemerintahan Indonesia dalam kurun 5 tahun mendatang. Selama periode 10 tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, banyak agenda pembangunan yang tercapai. Namun, banyak pula program yang telah disusun dan dijanjikan, meleset dari target. Dengan sisa masa bakti sekitar 8 bulan lagi, Presiden Jokowi dan kabinetnya harus tetap fokus mengawal program-program pembangunan.

Ingar-bingar kampanye menjelang pemilihan umum (pemilu), tak boleh membuat para pejabat negara kendur dalam menjalankan tanggung jawab di pemerintahan. Apalagi, mereka yang aktif di partai politik. Faktanya, sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo sedang getol melakukan kerja politik. Sah saja jika mereka cuti sementara. Namun, tetap saja tanggung jawab tak bisa dilepas begitu saja. Ekonomi dunia sedang pasang surut. Semua negara sedang berjibaku untuk menopang ekonomi masing-masing. Jika tak tanggap, ekonomi Indonesia berisiko makin tertekan. Risiko itu nyata lantaran tahun politik kerap membuat pertumbuhan ekonomi tersendat. Buktinya, dalam tiga kali pemilu terakhir, laju produk domestik bruto (PDB) tercatat melorot. Kita juga tak bisa menutup mata bahwa saat ini tantangan eksternal begitu kuat. Ketidakpastian global telah mereduksi kinerja ekspor nasio­nal. Hal itu bisa makin buruk jika produktivitas produsen stagnan lantaran pebisnis memilih menunda ekspansi sembari menanti stabilitas politik. Konsumsi masyarakat pun belum sepenuhnya membaik akibat digoyang inflasi yang menekan daya beli dalam 2 tahun terakhir. Menurut laporan termutakhir Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga memiliki porsi 53,18% ke PDB tahun lalu. Jika sektor ini terseok-seok, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi pun bakal seret. Situasi yang dihadapi Indonesia menjadi lebih menantang karena pemerintahan akan berganti dalam beberapa bulan lagi. Masa transisi menjadi kunci karena presiden dan kabinet yang baru tentu akan memiliki agenda dan kebijakan sendiri. Demikian pula kemungkinan komposisi anyar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

 Kendati demikian, sisa kurang lebih 8 bulan harus dioptimalkan oleh pemerintah dan legislatif aktif saat ini, untuk menyelesaikan tanggung jawab yang belum tuntas sebagaimana sasaran yang ditetapkan. Konsolidasi fokus tim ekonomi menjadi salah satu hal urgen yang perlu dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 8 bulan terakhir pemerintahannya. Kerja politik adalah hal yang lumrah di tahun politik. Namun, mereka juga wajib memahami bahwa sebagai pejabat aktif, mereka masih memiliki tanggung jawab yang besar kepada negara. Puncak hajatan akbar politik lima tahunan, pemilihan umum (pemilu), tinggal menunggu hari. Pada 14 Februari nanti, masyarakat yang telah memiliki hak pilih dapat turut berpartisipasi menentukan arah pemerintahan Indonesia ke depan.

Amonia (NH3) merupakan salah satu dari tiga ratusan jenis komoditas yang paling banyak diperdagangkan di pasar global. Produk petrokimia ini berperan vital dalam pertanian dan rantai pasok pangan global. Sejalan dengan transisi energi/ekonomi hijau dan target-target SDGs menjelang 2030, industri amonia bertransisi (bahkan bertransformasi ) dari amonia tinggi emisi atau ‘grey ammonia’ ke amonia rendah emisi, baik ‘blue ammonia’ maupun ‘green ammonia’. ‘Blue ammonia’ dihasilkan dari proses konvensional, akan tetapi menggunakan carbon capture and storage (CCS). Sementara untuk pembuatan green ammonia, unsur H diambil dari air (melalui elektrolisis) dan unsur N dipisahkan dari udara. Proses produksinya menggunakan listrik berbasis energi baru/terbarukan (EBT), yakni tenaga air, tenaga surya, dan tenaga bayu. Struktur industri pupuk (berbasis) amonia cenderung monopolistic atau oligopolistic karena tingginya ‘barrier to entry’ bagi pemain atau produsen baru. Investasinya membutuhkan ‘capital expenditure’ (capex) besar, yakni untuk membangun pabrik dengan kapasitas relatif besar beserta depot penyimpanan dalam kawasan yang cukup luas, dan bahkan infrastruktur seperti jalan akses, dermaga beserta armada kapal logistik untuk pengiriman ke destinasi ekspor atau jejaring distribusi. Total kapasitas amonia terpasang di Indonesia saat ini sekitar 8 juta metrik ton. Sekitar 90% pasokan didominasi oleh produsen pupuk pelat merah, yakni Pupuk Indonesia, sedangkan selebihnya oleh pemain swasta nasional seperti PT Kaltim Parna Industri (PT KPI) yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur. Pendapatan para produsen amonia nasional terutama berasal dari ekspor. Tahun 2022, Indonesia menjadi top exporter amonia ketiga setelah Trinidad dan Saudi Arabia. 

Volume ekspor amonia Trinidad sebesar 3,58 juta ton, Saudi Arabia 2,73 ton, dan Indonesia 1,87 juta ton. Khusus untuk nilai ekspor anhydrous ammonia, tahun 2022, Indonesia bahkan di posisi kedua dengan nilai ekspor US$1,71 miliar di bawah Trinidad sebesar US$3,68 miliar. Beberapa tahun terakhir pasar pupuk dan pangan global diwarnai oleh berbagai dinamika yang mendisrupsi rantai pasok, sejak pandemi Covid-19, invasi Rusia ke Ukraina, hingga perang Israel -Hamas. Seirama dengan gejolak harga gas pada 2022, harga urea dan ammonia juga melejit tinggi pasca-invasi Rusia. Menjelang akhir Januari 2024, harga amonia US$0,59/kilogram (global), US$0,73/kilogram (‘North America’), dan US$0,53/kilogram (Asia). Menurut ‘Business Analytiq’ , secara umum ‘outlook’ harga amonia internasional hingga akhir 2024 akan berada sedikit di bawah level Januari 2024. Namun, terdapat satu dinamika yang perlu dicermati tahun 2025, yakni rencana India untuk ‘self sufficiency’ pupuk. India bakal menghentikan impor pupuk secara total pada 2025, setelah beroperasinya 5 unit pabrik urea baru dua tahun terakhir ini dengan total kapasitas 6,35 juta metrik ton per tahun. Merespons transisi energi dan ‘mainstreaming’ ekonomi hijau, dan pemain swasta nasional seperti PT KPI telah menyiapkan strategi, langkah antisipatif, dan rencana bisnis dengan membangun ekosistem industri amonia hijau. Dengan konsep ekosistem, maka setiap anggota komunitas wajib menjaga keberlangsungan ekosistem tersebut, karena masing-masing hidup dari sumber daya yang sama. Strategi yang ditempuh adalah dengan menyinkronkan perencanaan ekspansi investasi pembangunan pabrik amonia hijau dengan konstruksi PLTA sungai Kayan yang direncanakan mulai beroperasi 2027 dengan kapasitas 9.000 MW. Ekosistem ‘green ammonia’ yang melibatkan green hydrogen dan listrik EBT merupakan bagian dari ekosistem industri hijau tersebut. Hal ini dapat menjadi satu case study dan referensi yang baik bagaimana merespons transisi energi dan transisi ke industri hijau secara ‘cost effective’.

Lusa, 14 Februari 2024, tak kurang dari 204 juta masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pesta demokrasi yang menandai proses transisi menuju pemerintahan baru. Intensitas kerja Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi masih sama. Pada Selasa (6/2), Menlu Retno mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohammad Hasan. Selepas mendampingi Presiden Jokowi, Menlu Retno memberikan keterangan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen yang kuat untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi. Dalam pertemuan itu, kata Menlu, Pemerintah Indonesia turut mendorong investor Malaysia untuk segera mengimplementasikan komitmen investasi pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Indonesia disebut telah menerima 11 Letter of Intent (LoI) atau surat ketertarikan investasi dari 10 investor Malaysia untuk berpartisipasi dalam proyek IKN. Dengan ritme kerja yang masih tinggi dan berbagai pertemuan yang dijalin oleh Kepala Negara, Retno menepis isu yang beredar terkait dengan keretakan di tubuh Kabinet Indonesia Maju dan rencana mundur sejumlah menteri, termasuk dirinya. Sejauh ini, kata Retno, Kabinet Indonesia Maju berjalan dengan baik dan solid. Setiap menteri tetap bekerja dengan baik sepanjang sisa periode pemerintahan yang akan berakhir pada Oktober 2024.   Pemilu 2024 menandai akhir dari periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi pada 20 Oktober mendatang. Dengan sisa waktu pemerintahan sekitar 8 bulan lagi, masih banyak pekerjaan yang mesti dibereskan untuk mengejar target yang telah dicanangkan. Waktu yang tergolong singkat mengingat fokus tim kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi saat ini terbelah karena sebagian besar anggota kabinet saat ini terlibat langsung sebagai tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bersaing di Pemilu 2024, bahkan ada pula menteri yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR periode 2024—2029. 

Saat ini, terdapat 35 menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Indonesia Maju. Satu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diisi oleh Mahfud Md, lowong setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dengan pertimbangan maju sebagai calon wakil presiden. Dari 35 menteri yang ada saat ini, sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik (parpol). Menurut doktor ekonomi politik internasional Universitas Birmingham yang juga peneliti Indef, Asmiati Malik, Presiden Jokowi memiliki tantangan mengelola kabinet yang dipimpinnya hingga akhir masa jabatan. Gonjang-ganjing terkait dengan dukungan Presiden, termasuk menteri-menteri terhadap capres-cawapres, dapat mengirim sinyal buruk kepada investor. Jika mengutip data Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis Bank Indonesia pada 18 Januari 2024, satu-satunya faktor yang mulai naik dan dikhawatirkan investor dapat mengganggu kegiatan penanaman modal bersumber dari faktor keamanan. Sebanyak 8,63% responden yang disurvei oleh BI mempertimbangkan faktor keamanan sebagai penghambat utama investasi pada semester II/2023. Angka itu naik dibandingkan dengan semester I/2023 yang tercatat 5,8%. Asmiati mengatakan ada dua hal yang perlu dicatat untuk memastikan kegiatan penanaman modal dalam negeri terus berjalan. Pertama, pemerintah mesti memahami signifikansi dari profitabilitas dan trust yang merupakan faktor penting bagi investor ketika menanamkan modal. Kedua, pemerintah perlu memberi perhatian terhadap besarnya jumlah pemilih di Indonesia yang tidak menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi. Hasil kompilasi DataIndonesia menggambarkan bahwa ada keyakinan terhadap laju perekonomian di dalam negeri yang meningkat setiap pemilu berakhir dan adanya kepastian pemerintahan. Hal itu tecermin dari dari setiap periode pemilu langsung yang dimulai sejak 2004 yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Satu-satu periode ekonomi yang melorot pascapemilu usai yakni pada Pemilu 2019. Saat itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2019 hanya tumbuh 4,96% atau melambat dibandingkan dengan kuartal III/2019 yang tumbuh 5,01%.