Lusa, 14 Februari 2024, tak kurang dari 204 juta masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pesta demokrasi yang menandai proses transisi menuju pemerintahan baru. Intensitas kerja Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi masih sama. Pada Selasa (6/2), Menlu Retno mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohammad Hasan. Selepas mendampingi Presiden Jokowi, Menlu Retno memberikan keterangan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen yang kuat untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi. Dalam pertemuan itu, kata Menlu, Pemerintah Indonesia turut mendorong investor Malaysia untuk segera mengimplementasikan komitmen investasi pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Indonesia disebut telah menerima 11 Letter of Intent (LoI) atau surat ketertarikan investasi dari 10 investor Malaysia untuk berpartisipasi dalam proyek IKN. Dengan ritme kerja yang masih tinggi dan berbagai pertemuan yang dijalin oleh Kepala Negara, Retno menepis isu yang beredar terkait dengan keretakan di tubuh Kabinet Indonesia Maju dan rencana mundur sejumlah menteri, termasuk dirinya. Sejauh ini, kata Retno, Kabinet Indonesia Maju berjalan dengan baik dan solid. Setiap menteri tetap bekerja dengan baik sepanjang sisa periode pemerintahan yang akan berakhir pada Oktober 2024.   Pemilu 2024 menandai akhir dari periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi pada 20 Oktober mendatang. Dengan sisa waktu pemerintahan sekitar 8 bulan lagi, masih banyak pekerjaan yang mesti dibereskan untuk mengejar target yang telah dicanangkan. Waktu yang tergolong singkat mengingat fokus tim kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi saat ini terbelah karena sebagian besar anggota kabinet saat ini terlibat langsung sebagai tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bersaing di Pemilu 2024, bahkan ada pula menteri yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR periode 2024—2029. 

Saat ini, terdapat 35 menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Indonesia Maju. Satu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diisi oleh Mahfud Md, lowong setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dengan pertimbangan maju sebagai calon wakil presiden. Dari 35 menteri yang ada saat ini, sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik (parpol). Menurut doktor ekonomi politik internasional Universitas Birmingham yang juga peneliti Indef, Asmiati Malik, Presiden Jokowi memiliki tantangan mengelola kabinet yang dipimpinnya hingga akhir masa jabatan. Gonjang-ganjing terkait dengan dukungan Presiden, termasuk menteri-menteri terhadap capres-cawapres, dapat mengirim sinyal buruk kepada investor. Jika mengutip data Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis Bank Indonesia pada 18 Januari 2024, satu-satunya faktor yang mulai naik dan dikhawatirkan investor dapat mengganggu kegiatan penanaman modal bersumber dari faktor keamanan. Sebanyak 8,63% responden yang disurvei oleh BI mempertimbangkan faktor keamanan sebagai penghambat utama investasi pada semester II/2023. Angka itu naik dibandingkan dengan semester I/2023 yang tercatat 5,8%. Asmiati mengatakan ada dua hal yang perlu dicatat untuk memastikan kegiatan penanaman modal dalam negeri terus berjalan. Pertama, pemerintah mesti memahami signifikansi dari profitabilitas dan trust yang merupakan faktor penting bagi investor ketika menanamkan modal. Kedua, pemerintah perlu memberi perhatian terhadap besarnya jumlah pemilih di Indonesia yang tidak menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi. Hasil kompilasi DataIndonesia menggambarkan bahwa ada keyakinan terhadap laju perekonomian di dalam negeri yang meningkat setiap pemilu berakhir dan adanya kepastian pemerintahan. Hal itu tecermin dari dari setiap periode pemilu langsung yang dimulai sejak 2004 yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Satu-satu periode ekonomi yang melorot pascapemilu usai yakni pada Pemilu 2019. Saat itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2019 hanya tumbuh 4,96% atau melambat dibandingkan dengan kuartal III/2019 yang tumbuh 5,01%.