Keberlanjutan program Jaminan KesehatanNasional (JKN) jadi keniscayaan dengan besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat Indonesia. Namun, upaya menjaga keberlanjutan itu bukan tanpa tantangan. Tujuan menyehatkan warga bisa tercapai jika kondisi keuangan JKN sehat. Laporan keuangan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023 menunjukkan, kondisi keuangan jaminan sosial (DJS) kesehatan dalam pembiayaan JKN sesuai ketentuan dengan aset bersih Rp 57,76 triliun. Dengan aset itu, diestimasi cukup bagi 4,36 kali bulan bayar klaim ke depan, menurun dibandingkan Desember 2022 dengan aset bersih mencukupi untuk 5,9 kali bulan pembayaran klaim ke depan. Aset bersih dalam dana jaminan sosial menggambarkan kondisi pembiayaan sehat. Sebab, sejak diluncurkan pada 2014 sampai 2020, kondisi keuangan jaminan sosial kesehatan defisit. Pada 2019 defisit Rp 51 triliun.

Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien di Jakarta, Selasa (13/2) mengatakan, berdasarkan hitungan aktuaria, kondisi DJS kesehatan dalam JKN diestimasikan sehat sampai akhir tahun 2024. Karena itu, penyesuaian iuran untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN belum diperlukan sampai akhir 2024. ”Perlu mitigasi risiko menghadapi soal DJS kesehatan tahun 2025 atau awal 2026,” ujarnya. Pembiayaan JKN jadi aspek penting untuk menjaga keberlanjutan program itu. Jadi perlu keseimbangan penerimaan dan pengeluaran dalam pemanfaatan layanan. Penerimaan DJS kesehatan terutama didapat dari iuran peserta JKN. Jika besaran iuran tak lagi sesuai beban biaya manfaat, iuran perlu disesuaikan. Berdasarkan Perpres No 64 Tahun 2020 Pasal 38, besaran iuran perlu ditinjau paling lama dua tahun sekali.

Menurut Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Ascobat Gani, kondisi DJS kesehatan yang sehat tak terjamin keberlanjutannya jika tanpa upaya antisipasi. ”Beban biaya kesehatan katastropik di masyarakat meningkat. Biaya untuk penyakit katastropik termasuk biaya paling besar yang dikeluarkan BPJS Kesehatan,” tutur Ascobat. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2023, biaya untuk penyakit katastropik lebih dari Rp 34,7 triliun. Selain itu, selisih dana jaminan kesehatan dengan jumlah iuran diterima kian besar. Biaya manfaat JKN pada 2024 diproyeksikan Rp 176,8 triliun dan penerimaan iuran pada 2024 Rp 157,8 triliun. Selisih biaya manfaat dan iuran Rp 19 triliun dan ditutup dengan aset bersih DJS kesehatan (Kompas, 12/1). Menurut Ascobat, kenaikan iuran JKN tidak bisa dihindari dengan mempertimbangkan beban kesehatan makin besar. (Yoga) 

Dua hari menjelang waktu pemungutan suara Pemilu 2024, Presiden Jokowi menaikkan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekjen Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Perpres yang jadi dasar hukum kebijakan tersebut diundangkan oleh Mensetneg Pratikno, bukan oleh Menkumham Yasonna Laoly. Tak pelak, kenaikan tunjangan menuai kritik dari sejumlah pihak karena dianggap bisa memengaruhi profesionalisme Bawaslu. Kenaikan tunjangan kinerja pegawai tersebut tertuang dalam Perpres No 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekjen Bawaslu. Perpres yang ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2) atau dua hari sebelum pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu (14/2) ini, tersebut, membatalkan Perpres No 122/2017. Dengan perpres baru itu, besaran nominal tunjangan kinerja bagi Bawaslu yang dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, menjadi, mulai dari terkecil Rp 1.968.000 (kelas jabatan 1), hingga Rp 29.085.000 (kelas jabatan 17).

Pengamat politik Ujang Komarudin melihat, kenaikan tunjangan bagi pegawai Bawaslu di saat menjelang pemungutan suara berpotensi dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi profesionalisme Bawaslu. Kebijakan bisa menuai kritik karena dianggap ada kepentingan dengan Pemilu 2024. ”Kenaikan tunjangan seharusnya dilakukan jauh hari sebelum masa tenang (11-13 Februari 2024). Karena di masa tenang, kebijakan yang dibuat siapa pun, temasuk Presiden, pasti akan dikritik dan jadi kontroversi karena dianggap ada kepentingan,” ucapnya. Meski demikian, ia berharap kenaikan tunjangan kinerja bisa meningkatkan kinerja Bawaslu dan tidak dimanfaatkan untuk dukung mendukung calon tertentu. Dengan kenaikan tunjangan, pegawai negeri sipil di Bawaslu bisa bekerja keras mengawasi struktur ke bawah agar profesional dan independen untuk mengawal transparansi pemilu demi kepentingan bangsa dan negara. (Yoga) 

Warga di sejumlah daerah mengeluhkan tingginya harga beras. Mereka bersiasat agar kebutuhan pangan tercukupi, sementara kebutuhan lain tak terganggu. Para pedagang pun mesti cermat agar usahanya tetap menguntungkan di situasi sulit. Di Pasar Manis dan Pasar Wage, Kecamatan Purwokerto, Banyumas, Jateng, harga beras medium berkisar Rp 15.000-Rp 16.000 per kg, Selasa (13/2). Sejumlah warga mengoplos beras dengan harga berbeda untuk mendapatkan cita rasa sesuai keinginan dan harga yang lebih ekonomis. Har (63), salah satu pembeli beras di Pasar Manis, menyatakan, jika biasanya dia bisa mendapatkan 1 kg beras premium dengan harga Rp 15.000-Rp 16.000 kg, kini dengan harga itu hanya bisa mendapatkan 1 kg beras medium. Setelah memilih dan bertanya-tanya kepada penjual di pasar, Har akhirnya memutuskan untuk membeli 7 kg beras medium jenis IR64 dengan harga Rp 16.000 per kg dan 3 kg beras mentik susu dengan harga Rp 18.000 per kg. ”Kalau IR saja, saat dingin keras. Jadi, dikasih mentik susu yang lembek, jadi agak lemes,” ujarnya.

Iyan (30), pedagang bahan pokok di Pasar Manis, mengatakan, harga beras meroket sejak dua bulan lalu. Jika biasanya harga beras medium berkisar Rp 10.000 per kg, kini harganya Rp 16.000 per kg. Harga beras premium yang sebelumnya Rp 14.000-Rp 15.000 per kg, kini Rp 18.000 per kg. ”Banyak yang mengeluh. Ada uang, tetapi tidak ada barang. Petani belum ada yang panen,” kata Iyan. Hal serupa disampaikan Hadelan (58), pedagang bahan pokok di Pasar Manis. Dia menjual beras medium alokasi dari Perum Bulog dengan harga Rp 13.000 per kg. Namun, jumlahnya terbatas karena dirinya hanya dipasok dua kali dalam sepekan dan sekali pengiriman hanya 20 kantong masing-masing berbobot 5 kg. Beras medium non-Bulog, kata Hadelan, sudah dijual dengan harga Rp 15.000 per kg. Adapun beras premium, seperti pandan wangi dan mentik susu, dijual di atas Rp 17.000 per kg. ”Saya paling ambil untung Rp 500 sampai Rp 1.000 per kg. Kalau mau dinaikkan lagi, pembelinya susah,” ujarnya. (Yoga) 

Guna menekan angka golongan putih atau golput pada Pemilu 2024, para pengusaha di bidang kuliner hingga wisata di Jakarta memersuasi warga untuk menggunakan hak pilih dengan memberikan beragam promosi berupa tawaran diskon atau potongan harga berbagai produk yang hanya bisa didapat warga yang memiliki ”tinta ungu” di kelingkingnya. Sejumlah gerai makanan, busana, dan kosmetik di Mal Grand Indonesia, Jakpus, Selasa (13/2) telah mengeluarkan seruan diskon pemilu pada Rabu (14/2). Salah satunya di depan restoran Haraku Ramen, lantai 3A. Di tempat tersebut sudah terpasang spanduk bertuliskan semangkuk ramen gratis bagi pembeli yang menunjukkan tinta ungu di jari kelingking seusai pemilu. Promo pada 14-16 Februari 2024 ini berlaku dengan pembelian satu kali ramen dan untuk makan di tempat. ”Pembeli bisa mendapatkan chicken chashu tori paitan ramen,” ujar Sandra, penjaga outlet.

Di Dunkin Donat, pembeli bisa membeli enam buah Donut Classic hanya dengan Rp 14.200 pada hari pemilu. Syaratnya, pembeli terlebih dahulu membeli enam Donut Classic. ”Total harga seluruhnya 12 buah  donat menjadi sekitar Rp 70.000 saja,” kata Ina, salah satu penjaga gerai. Restoran Wingstop menyediakan menu serba Rp 19.000 saat hari pemilu. Ada promo bertajuk ”Spesial Menu Coblos” dengan tiga pilihan paket berbeda. Bukan hanya produk makanan, perusahaan lain juga ikut menawarkan diskon menggiurkan. Toko kosmetik Peripera memberi diskon 20 % dan gratis satu maskara bernilai Rp 190.00 untuk mempercantik alis penggunanya. Konsumen bisa mendapatkan fasilitas ini dengan membeli produk apa saja, selain masker wajah. Gerai iBox juga memberi diskon Rp 50.000 untuk pembelian minimal Rp 1.999.000.

Ancol menawarkan diskon pemilu bagi pengunjung untuk masuk ke berbagai wahana di Ancol, mu lai dari Dufan, Atlantis, Samudra, Jakarta Bird Land, hingga Sea World Ancol. ”Program khusus ini merupakan apresiasi kami bagi masyarakat yang telah menggunakan hak suaranya dalam pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia sehingga bisa menikmati rekreasi lebih hemat setelah mencoblos,” ujar Direktur Operasional PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Eddy Prastiyo. Harga untuk tiket masuk Dufan yang semula Rp 275.000 menjadi Rp 140.000 per orang. Tiket masuk Atlantis yang biasanya Rp 110.000 per tiket menjadi Rp 55.000 saja. Begitu pula tiket Samudra dari sebelumnya Rp 110.000 menjadi Rp 55.000. Untuk memasuki Jakarta Bird Land, pengunjung cukup membayar Rp 45.000 dari harga normal Rp 85.000. Tiket Sea World Ancol dari Rp 125.000 menjadi Rp 65.000. Syaratnya, promo hanya untuk pembelian tiket luring pada hari ini, satu jari tinta pemilu hanya berlaku untuk satu tiket promo Pemilu 2024. Promo belum termasuk tiket masuk gerbang Ancol, baik gerbang khusus orang maupun untuk kendaraan. (Yoga) 

Dalam sejarahnya, hitung cepat dipergunakan sebagai data pembanding hasil pemilihan untuk mencegah terjadinya manipulasi hasil pemungutan suara. Hitung cepat ini menghitung hasil pemilu langsung dari daerah sasaran dan tidak berdasarkan pendapat responden seperti yang biasa diterapkan pada survei prapemilihan dan pasca-pemilihan. Karena itu, hasil hitung cepat jauh lebih akurat dan dapat mewakili populasi pemilih. Untuk negara-negara seperti Indonesia, hitung cepat diperlukan karena proses penghitungan manual yang dilakukan KPU membutuhkan waktu beberapa hari bahkan minggu. Dengan adanya hitung cepat, proporsi perolehan suara calon pemimpin dan partai yang dipilih dapat diketahui pada hari yang sama dengan pemungutan suara. Pada Pemilu 2024 ini, Kompas kembali melakukan hitung cepat, yang merupakan suatu metode verifikasi hasil pemilu yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil akhir perolehan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya, Litbang Kompas sudah melakukan 16 kali hitung cepat, yaitu sejak Pilkada DKI Jakarta 2007 hingga Pemilu Presiden 2019. Pengalaman terbaru Litbang Kompas adalah melakukan hitung cepat parlemen Timor Leste pada Mei 2023, bekerja sama dengan lembaga Matadalan Survey and Research Institute (M-SRI). Dalam hitung cepat Pemilu 2024, Litbang Kompas melaksanakan dua kegiatan, yaitu proses hitung cepat dan survei pasca-pemilihan (exit poll) dengan menggunakan 2.000 sampel TPS. Sampel TPS ini berbasis populasi daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Secara umum, proses hitung cepat dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di sejumlah TPS yang dipilih secara acak dengan metode statistik.

Data hasil penghitungan suara ini lalu dikirim ke pusat sistem pengolahan data melalui perangkat elektronik. Sebagai bukti verifikasi, pengiriman teks data harus disertai foto hasil lembar C1 di lokasi TPS sampel. Data itu akan dikonfirmasi ke tenaga lapangan dan ke panitia TPS untuk memastikan keakuratannya. Dengan pengawalan ketat pada proses pemilihan responden, maka hasil dari survei ini dapat mendekati hasil pemilu. Untuk menjaga kredibilitas dan independensi, rangkaian survei pemilu dan hitung cepat Kompas ini dilakukan secara mandiri. Segenap kegiatan ini, pendanaannya bersumber dari anggaran Kompas. Kegiatan hitung cepat Kompas ini juga terdaftar di KPU. Untuk melakukan hitung cepat, semua lembaga wajib mendaftar ke KPU. Keterbukaan proses hitung cepat Kompas juga diwujudkan dalam publikasi. Pergerakan hasil hitung cepat Kompas dapat diikuti sejak pagi hari pada 14 Februari 2024 di harian Kompas, Kompas.id, Kompas TV, Kompas.com, Kontan, Tribunnews.com, dan Radio Sonora. (Yoga) 

Indonesia pada hari ini (14/2) menggelar hajatan besar nan strategis: Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Lebih dari 204 juta penduduk tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia, termasuk pemilih di luar negeri. Pasangan calon presiden - calon wakil presiden (capres - cawapres) nomor urut 1 Anis Baswedan - Muhaimin Iskandar; pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka; serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD akan berlaga menuju kursi kepemimpinan nasional selama lima tahun ke depan. Selain pemilihan presiden (pilpres), masyarakat juga akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan wakilnya yang kelak duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Masyarakat berharap Pemilu 2024 berlangsung jujur, adil dan transparan. Dengan begitu, hasil pemilu bisa diterima semua pihak dan menghasilkan kepemimpinan Indonesia dengan legitimasi kuat. Selamat memilih!

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) menargetkan pembiayaan baru di tahun 2024 akan tumbuh 14% dari pencapaian 2023. Target tersebut mempertimbangkan proyeksi penjualan di industri otomotif yang diharapkan tetap tumbuh, di tengah sentimen pemilihan umum (Pemilu) 2024. "Target kami pembiayaan baru di tahun ini akan naik 12%-14%. Ini dengan catatan, ekonomi tumbuh 5% dan kondisi makro ekonomi aman," kata I Dewa Made Susila, Direktur Utama Adira Finance, Selasa (13/2). Di tahun lalu, Adira Finance telah berhasil membukukan kenaikan pembiayaan 31% secara tahunan menjadi Rp 41,6 triliun pada 2023. Ini artinya di tahun ini, Adira Finance bisa membukukan pembiayaan baru sebesar Rp 46,59 triliun-Rp 47,42 triliun. Sementara Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) memprediksi penjualan sepeda motor baru akan mencapai 6,2 juta-6,5 juta unit. Selain itu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memperkirakan pertumbuhan pembiayaan multifinance berkisar 12%-13%. Terakhir, Adira Finance akan memaksimalkan pendanaan. Terbaru, Adira Finance sudah mendapatkan komitmen funding sebesar US$ 300 juta. "Ini sudah kami siapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis. Funding ini di luar pendanaan normal dan funding pertama kali setelah Covid-19. Terakhir funding pada 2019," kata Made

"Tidak hanya siap untuk menang, tapi juga harus siap untuk kalah." Pesan itu kembali diserukan oleh sejumlah elemen masyarakat, dari tokoh agama, hingga pelaku usaha, kepada semua kontestan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, menjelang momen pemungutan suara atau pencoblosan yang akan berlangsung pada hari ini, Rabu (14/02/2024).  Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, serta DPD. Karenanya, semua pihak, terlebih kontestan pemilu, harus menghormati apa pun hasil pemilu yang telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil luber-jurdil, para kontestan pemilu diminta menyelesaikan melalui jalur hukum yang ada, yakni gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). SIkap legowo terhadap hasil pemilu serta menghindari cara yang melawan hukum dalam penyelesaian perselisihan pemilu, akan lebih menjamin terciptanya kepastian hukum serta stabilitas politik, sosial dan keamanan. (Yetede)