"Tidak hanya siap untuk menang, tapi juga harus siap untuk kalah." Pesan itu kembali diserukan oleh sejumlah elemen masyarakat, dari tokoh agama, hingga pelaku usaha, kepada semua kontestan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, menjelang momen pemungutan suara atau pencoblosan yang akan berlangsung pada hari ini, Rabu (14/02/2024).  Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, serta DPD. Karenanya, semua pihak, terlebih kontestan pemilu, harus menghormati apa pun hasil pemilu yang telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil luber-jurdil, para kontestan pemilu diminta menyelesaikan melalui jalur hukum yang ada, yakni gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). SIkap legowo terhadap hasil pemilu serta menghindari cara yang melawan hukum dalam penyelesaian perselisihan pemilu, akan lebih menjamin terciptanya kepastian hukum serta stabilitas politik, sosial dan keamanan. (Yetede)

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) atau Sido Muncul optimistis mampu mencetak kenaikan pendapatan dan laba bersih di tahun ini. Sido Muncul menargetkan, kinerja pendapatan maupun laba tahun ini mengalami kenaikan sekitar 15% dari tahun lalu. Direktur Utama Sido Muncul, David Hidayat mengungkapkan, optimisme ini sejalan dengan prospek produk kesehatan, terutama produk jamu dan suplemen yang masih menjanjikan di tahun ini. Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan utama masyarakat, berapa pun biayanya akan diupayakan untuk mendapatkannya. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat mendorong pelaku bisnis farmasi untuk terus berinovasi dan memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat. Atas dasar itu, Sido Muncul makin terpacu untuk terus melakukan inovasi produk kesehatan berbasis herbal. Menurutnya, SIDO telah memiliki cukup pengalaman dalam mengembangkan produk kesehatan berbasis herbal. SIDO berencana meluncurkan minimal dua produk baru di tahun ini. Selain memperkuat lini produk herbal, SIDO juga tela menyiapkan startegi untuk  memaksimalkan penjualannya di tahun ini. Salah satu inisiatif yang disiapkan adalah melakukan pemerataan jaringan distribusi, sehingga  mampu menjangkau lebih banyak lagi outlet-outlet yang menjual produk Sido Muncul. Selain itu, SIDO juga berupaya memotong rantai distribusi dengan menggandeng perusahaan  yang memiliki jaringan secara nasional. Selain di pasar domestik, SIDO  juga fokus memperluas pasar ekspor. Saat ini, SIDO telah menjangkau pasar ekspor di  di negara-negara di kawasan Asia, Indo China, Semenanjung Arab, dan Afrika. Dari sisi belanja modal atau  capital expenditure (capex) tahun ini, SIDO mengalokasikan anggaran senilai Rp 102 miliar. Penggunaan dana capex tersebut untuk maintenance maupun penambahan peralatan produksi, termasuk penambahan fasilitas riset dan laboratorium. Sebagai informasi tambahan, hingga akhir September 2023, SIDO membukukan penjualan bersih sebesar Rp 2,36 triliun. Jumlah itu menurun sekitar 9,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sebelumnya, Direktur Keuangan Sido Muncul, Leonard mengatakan, menurunnya kinerja itu dikarenakan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penjualan produk-produk SIDO.

Indonesia terancam krisis beras! Indikasinya, pasokan beras di pasar tradisional maupun pasar modern menipis. Kondisi ini menerbangkan harga beras menjadi lebih tinggi. Pemerintah harus segera mengatasi problem ini, mengingat Indonesia akan menghadapi momen krusial, yakni Ramadan dan Lebaran. Belum lagi, ada program bantuan sosial (bansos) beras yang berpotensi menguras stok beras yang sudah menipis. Berdasarkan pantauan KONTAN kemarin, pasokan beras di beberapa ritel modern di Jakarta menipis. Ritel modern Alfamidi di kawasan Kebayoran Lama, misalnya, mengalami kekosongan stok beras premium. Rak yang biasanya digunakan untuk beras premium digunakan untuk produk lain. 

Kendati mengeklaim telah berhasil menjaring puluhan ribu identitas wajib pajak kelompok tajir, pemerintah seakan mulai kehabisan napas mengejar pajak dari kantong-kantong tebal mereka. Padahal, seperangkat regulasi sudah ada, infrastruktur dan sistem perpajakan juga tidak kurang. Lalu, hambatannya di mana?. Kas negara tidak boleh dibiarkan kempis. Itu harus. Apalagi, perjalanan waktu untuk menghabiskan Tahun Naga Kayu ini masih teramat panjang. Tantangan sosial, politik, dan ekonomi ke depan juga semakin besar. Faktanya, suka tidak suka, mengeruk pajak dari saku para sultan lokal ini masih teramat susah. Menurut definisi orang pajak, barisan crazy rich ini kerap disebut high net worth individual (HNWI). Mereka adalah kelompok yang secara individu atau keluarga memiliki nilai aset likuid di atas US$5 juta, alias sekitar Rp75 miliar. Aset mereka tidak termasuk aset pribadi dan properti seperti barang-barang koleksi dan tempat tinggal. Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pendapatan di atas Rp5 miliar bakal dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 35%. Dengan kurs Rp15.000 per dolar AS, potensi pajak para sultan yang berpotensi didulang negara bisa mencapai sekitar Rp1.260 triliun. Sangat fantastis. Apalagi, jumlah orang-orang anti-miskin tersebut dari tahun ke tahun terus mengembang seperti adonan. Pada tahun depan, populasinya ditaksir bahkan bisa menyentuh 45.063 orang. Pastinya jumlah kekayaan kaum tajir melintir ini berbanding lurus dengan potensi pajak yang bisa disabet oleh negara. Dengan catatan, jika semua prosesnya dilaksanakan berdasar peraturan perundangan dan akuntabililtas yang tinggi. Pada 2016, pemerintah mematok target dapat menghimpun dana repatriasi senilai Rp1.000 triliun. Kenyataannya, pemerintah hanya bisa membawa pulang pajak tak kurang dari Rp147 triliun. 

Pada 2022, jumlahnya lebih melorot lagi. Total pajak yang dihimpun pemerintah dari kantong mereka hanya Rp59,91 triliun. Dari data di atas dapat ditarik asumsi bahwa minimnya kesadaran dan kepatuhan orang-orang tajir melaksanakan kewajiban membayar pajak bisa jadi didalangi oleh berbagai sebab. Salah satunya karena adanya persepsi bahwa penghindaran pajak adalah hal yang lumrah. Namun, masih ada harapan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak orang kaya. Selain tax amnesty, pemerintah perlu punya strategi yang lebih inovatif dan holistik, termasuk peningkatan sistem pemantauan dan penegakan hukum. Penggunaan teknologi untuk mendeteksi penghindaran pajak harus lebih digencarkan.

BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 sebesar 5,05 %, lebih rendah dari 2022 di 5,31 %. Kenaikan harga, khususnya barang pokok seperti beras, telah menggerus permintaan domestik. Sementara fragmentasi ekonomi-politik global menekan aktivitas ekspor. Begitu pun aktivitas investasi yang mengalami stagnasi di tahun politik ini. Pengeluaran pemerintah menjadi penyangga utama agar siklus perlambatan bisa ditahan (counter cycle). Di situlah perlunya kebijakan fiskal yang solid dan kredibel alias bisa dipertanggung jawabkan. Bank Dunia dalam Global Economic Prospects (GEP) edisi Januari 2024 menyoroti suramnya perekonomian global. Pertumbuhan global 2024 diproyeksikan mencapai 2,4 % atau mengalami penurunan selama tiga tahun berturutan atau lebih rendah dibandingkan perkiraan pertumbuhan 2023 sebesar 2,6 %. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 4,9 % pada 2024 dan 2025. Siklus perekonomian kita, meski tak seburuk dinamika global, tetap saja mengalami gejala perlambatan.

Untuk keluar dari jebakan stagnasi ini, Bank Dunia menawarkan jalan keluar melalui akselerasi investasi berkelanjutan. Sejak lama, lembaga ini memberikan perhatian pada investasi dan produktivitas sebagai strategi utama melawan perlambatan ekonomi pasca pandemi. Persoalannya, bagaimana menerjemahkan strategi besar tersebut dalam konteks kebijakan ekonomi kita. Pemilu 2024 bisa menjadi peluang agar konsolidasi kebijakan ekonomi lebih fokus pada peningkatan produktivitas melalui akselerasi investasi berbasis inovasi. Dibanding banyak negara lain, kita punya peluang lebih besar untuk melakukan transformasi struktural agar investasi berbasis inovasi bisa terakselerasi dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan hampir sepuluh tahun terakhir menjadi modal penting. Siapa pun pemenang pemilihan presiden perlu melakukan ”destruksi kreatif” dalam kerangka keberlanjutan. (Yoga)

Satu dekade Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan di Indonesia. Berbagai manfaat program ini dinikmati warga seiring perbaikan akses dan pembiayaan. Namun, perjalanan panjang pelaksanaan JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masih menemui sejumlah tantangan. Selain ancaman defisit anggaran pengelolaan program ini, kualitas layanan bagi peserta juga belum merata. Dalam 10 tahun, angka peserta program JKN terus naik hingga 96 % dari total penduduk Indonesia. Data BPJS Kesehatan menunjukkan, jumlah peserta pada tahun 2014 sebanyak 133,4 juta orang dan meningkat menjadi 267,3 juta peserta pada tahun 2023. Sementara total pemanfaatan JKN meningkat signifikan.

Pada 2014 rata-rata total pemanfaatan layanan itu per hari 252.000 pemanfaatan. Sementara tahun 2023 tercatat 1,6 juta per hari. Akibatnya, biaya kesehatan itu meningkat dari Rp 42,6 triliun pada 2014 menjadi Rp 158,8 triliun pada 2023 (Kompas, 12/2). Sejumlah perbaikan patut diapresiasi. Dengan berbagai inovasi yang dilakukan, kualitas layanan makin baik. Penerapan digitalisasi juga mempermudah warga mengakses layanan dalam program ini. Melalui aplikasi, peserta bisa mendapat berbagai informasi JKN, mengubah data, mendaftar layanan di fasilitas kesehatan, konsultasi dokter, hingga mengadukan layanan yang bermasalah. Dari sisi pendanaan, setelah selalu dinyatakan defisit, dana jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan dalam kondisi positif.

Aset bersih dana jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan meningkat pesat sejak 2021 dan tercatat Rp 56,51 triliun pada tahun 2022 sehingga bisa mencukupi pembayaran klaim beberapa bulan ke depan. Namun, layanan program ini menghadapi sejumlah tantangan. Di beberapa daerah, fasilitas kesehatan, peralatan medis, dan tenaga kesehatan terbatas. Ketimpangan layanan kesehatan antar daerah menyebabkan sebagian peserta JKN sulit mengakses layanan dan harus antre untuk berobat di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Selain itu, keberlanjutan JKN dibayangi ancaman defisit dana pengelolaan, seiring semakin banyaknya peserta memanfaatkan layanan dan perluasan manfaat. Di sisi lain, iuran peserta tak naik dan banyak peserta tak aktif atau menunggak membayar iuran. Untuk itu, memasuki sepuluh tahun implementasi JKN, perbaikan pengelolaan anggaran dan layanan menjadi keniscayaan. (Yoga) 

Dalam 11 tahun terakhir, perekonomian Indonesia tumbuh stagnan pada kisaran 5 %. Kinerja ekonomi lebih banyak bergantung pada siklus bisnis dan faktor pola musiman sesaat, seperti pergerakan harga komoditas dunia, hari raya besar keagamaan, dan musim liburan. Dengan ketergantungan yang cukup tinggi pada pola musiman itu, arah pertumbuhan ekonomi di setiap triwulan (tiga bulanan) biasanya sudah bisa ditebak. Jika divisualisasikan, sepanjang tahun, pola pertumbuhan ekonomi seperti kurva melengkung yang naik sesaat lalu turun secara beruntun. Sesuai polanya, ekonomi akan selalu menyentuh pertumbuhan tertinggi di setiap triwulan II (April-Juni). Pada periode itu, ada momen Ramadhan, Idul Fitri, dan musim liburan sekolah. Daya beli masyarakat pun sedang naik-naiknya setelah menerima THR. Pada periode ini, konsumsi rumah tangga sebagai motor utama ekonomi negara biasanya akan tumbuh lebih tinggi. 

Sebaliknya, pada triwulan lainnya, pertumbuhan ekonomi cenderung moderat, bahkan tumbuh minus. Triwulan I (Januari-Maret), misalnya, menggambarkan periode low season dengan mobilitas masyarakat tidak setinggi triwulan IV saat ada momen liburan akhir tahun. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) ketergantungan ekonomi Indonesia yang cukup kuat terhadap momen musiman sesaat itu salah satunya tampak dari pertumbuhan ekonomi 2023, seiring melemahnya harga komoditas dunia dan tidak adanya musim liburan, ekonomi pada triwulan III-2023 hanya tumbuh 4,94 % secara tahunan dan 1,6 % secara triwulanan. Padahal, sebelumnya, pada triwulan II-2023, ekonomi tumbuh 5,17 % secara tahunan dan 3,86 % secara triwulanan, yang ditopang faktor musiman, seperti Ramadhan, Idul Fitri, Paskah, Idul Adha, Waisak, dan masa libur panjang sekolah.

Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mengatakan, perekonomian Indonesia yang cenderung tumbuh tinggi hanya selama periode harga komoditas tinggi atau peristiwa musiman menunjukkan potret kondisi ekonomi yang rentan. Kerentanan ekonomi ini, adalah isu yang belum terselesaikan oleh pemerintahan Jokowi dan perlu dihadapi oleh pemerintahan berikutnya. Indonesia butuh sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih stabil dan kokoh agar tidak terlalu mudah terbuai siklus harga komoditas dan faktor musiman sesaat. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menambahkan, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada faktor dan siklus sesaat, jalan Indonesia menjadi negara maju pada 2045 semakin sulit. Sebab, untuk mencapai titik itu, pertumbuhan ekonomi saat ini seharusnya sudah bisa menembus 6 %. Menurut Faisal, Indonesia butuh industrialisasi yang bukan hanya hilirisasi. (Yoga)