Pemungutan suara di mayoritas tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) telah dimulai sejak Kamis (8/2) dan akan berlangsung hingga 14 Februari mendatang. Potensi kerawanan, seperti membeludaknya pemilih saat pemungutan suara hingga adanya pemilih yang tak terdaftar dalam daftar pemilih, perlu diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Mengacu Keputusan KPU No 122 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPSLN pada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk Pemilu 2024, pemungutan suara di 125 dari 128 perwakilan RI di luar negeri berlangsung pada 8-14 Februari 2024. Sementara di tiga perwakilan RI lainnya telah memulai lebih dulu, yakni Hanoi dan Ho Chi Minh di Vietnam pada 5 Februari dan di Panama pada 6 Februari 2024. TPSLN biasanya didirikan di kantor perwakilan kedutaan, konjen, wisma duta, dan sekolah Indonesia.

Selain dengan metode pemungutan suara di TPSLN, pemungutan suara di luar negeri juga dilakukan dengan dua metode lainnya, yaitu metode pos dan metode kotak suara keliling (KSK). Untuk metode pos, surat suara sudah dikirimkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) ke pemilih, 2-11 Januari 2024. Sementara metode KSK telah dimulai pada 4 Februari. Berdasarkan data KPU, total ada 1,75 juta pemilih luar negeri yang masuk daftar pemilih tetap. Terkait pemungutan suara di luar negeri, Migrant Care, organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi isu pekerja migran Indonesia, mengingatkan, penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi kemungkinan banyaknya pekerja migran yang tak masuk daftar pemilih.

”Ini terjadi karena kualitas DPTLN (daftar pemilih tetap luar negeri) tidak akurat. Misalnya, jumlah pekerja migran kita 6,5 juta, tetapi DPTLN hanya 1,7 juta. Akibatnya, banyak pekerja migran atau warga negara Indonesia di luar negeri, yang harusnya punya hak pilih, tak masuk DPTLN,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Kamis (8/2). Masalah lain yang perlu diantisipasi karena lazim ditemui di Timur Tengah adalah para pekerja rumah tangga yang kerap tidak mendapat izin majikan untuk menggunakan hak pilihnya. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengingatkan, pemungutan suara dengan metode KSK dan pos kerap menjadi sumber kecurangan akibat status dan alamat pemilih yang tak bisa dipastikan validitasnya secara pasti. Belum lagi adanya makelar suara yang sering beroperasi memanfaatkan kelemahan metode KSK dan pos. (Yoga)

Pemerintah menghormati langkah hukum lewat proses uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan pelaku industri hiburan terkait pajak hiburan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2033 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Langkah ini diharapkan bisa menghasilkan solusi  yang adil (win-win solution) bagi semua pihak terkait. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan, kementerian yang ia pimpin  bersama Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) serta Kementerian Keuangan telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili pemerintah guna mengikuti proses uji materi terkait dengan pajak hiburan yang tengah dan akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Berkaca pada kasus serupa sebelumnya, ia berharap, uji materi ini bisa menghasikan keputusan yang memberi rasa adil. (Yetede)

Hasil survei terbaru Populi Center menunjukkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 52,5%. Dalam simulasi pilpres yang melibatkan 1.500 responden, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara terbanyak, diikuti oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,1%, kemudian pasngan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 16,9%. Sementara itu, hanya 6,3% dari total 1.500 responden yang tidak memilih dan 2,2% responden menolak mengungkapkan pilihannya. Sementara itu, tren perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dari survei-survei sebelumnya cenderung fluktuatif, yaitu menurut hasil survei pada bulan November 2023 (22,3%), Desember 2023 (21,7%), dan sempat naik pada bulan Januari 2024 (24%). Sementara itu pasangan calon nomor urut 3, tren elektabilitas menurut hasil simulasi sebelumnya cenderung turun. Perolehan suara tertinggi pasangan itu pada bulan November 2023 (23%), Desember 2023 (21,7), dan kembali turun pada bulan Januari 2024 (18,9%). (Yetede)

China tengah berupaya mengelola penduduk yang berusia tua. Pemerintah China selama empat tahun belakangan berulang kali mengutarakan gagasan bahwa usia pensiun pekerja di negara itu akan ditambah, walau disambut negatif masyarakat, baik tua maupun muda. Data terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi China di tengah terus menurunnya angka kelahiran memungkinan penaikan usia pensiun semakin tidak terelakkan. Laporan terkini itu diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit(EIU), divisi analisis dan riset majalah The Economist, Rabu (31/1). Mereka menganalisis penurunan angka kelahiran dengan beban ekonomi, termasuk beban pensiun yang akan ditanggung oleh China per tahun 2035 (Kompas.id, 7/2/2024). China mau tak mau harus segera menaikkan umur pensiun agar sistem pensiun di negara itu tetap berkelanjutan.

Dengan umur pensiun saat ini, laki-laki 60 tahun dan perempuan 55 tahun, akan memunculkan beban fiskal. Sebab, dana pensiun di negara itu ditanggung tiga pihak, yaitu negara, perusahaan, dan karyawan atau pegawai. Pada saat yang sama, China ingin mengelola warga senior sehingga tetap produktif dan bekerja ditengah angka kelahiran yang menurun. Proporsi kelompok senior yang besar diharapkan bisa tetap bekerja di berbagai bidang. Bila usia pensiun dinaikkan, akan mengurangi beban fiskal 20 %. Melihat langkah yang ditempuh China, akan ada beberapa akibat. Beban pada fiskal akan berkurang,tetapi akan menghasilkan tekanan baru, yaitu kelompok senior yang seharusnya menikmati dana pensiunnya terpaksa harus menanti beberapa tahun lagi untuk mengakses dana pensiun.

Mereka harus tetap bekerja. Otomatis akan memunculkan masalah kesejahteraan atau kualitas hidup warga senior. Dampak lainnya adalah tekanan dari warga berusia muda. Kaum muda berpendapat bahwa peningkatan jumlah pekerja yang lebih tua akan mengurangi kesempatan kerja mereka. Kemarahan mereka terpantau dalam berbagai unggahan media sosial di negara itu. China sudah membuat percontohan perpanjangan usia pensiun di Provinsi Jiangsu. Secara sukarela orang boleh mengusulkan untuk menunda usia pensiun. Provinsi lain menunggu uji coba di Jiangsu. (Yoga)

Dalam dua pekan terakhir tensi politik di Tanah Air memanas. Tidak hanya di tingkat kontestasi dan akar rumput, situasi internal pemerintahan pun turut memanas, seiring dengan berembusnya isu pengunduran diri sejumlah menteri. Beberapa pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan bakal mengundurkan diri. Bersama sejumlah menteri yang berasal dari PDI Perjuangan. Kabar ini membuat pasar uang dan pasar modal sempat berguncang saat ekonomi dunia tak ada sentimen yang berarti. Isu pengunduran diri Sri Mulyani Cs ini memang tidak sampai terucap alias terkonfirmasi dari yang berangkutan secara langsung. Namun, sejumlah tindakan para menteri seolah-olah mengonfirmasi kabar tersebut. Sri Mulyani seolah-olah ‘menghindari’ wartawan selepas bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun tidak terlihat saat peresmian Tol Danau Toba, meski belakangan disebut sedang berada di luar negeri. 

 Di kalangan akademisi, guru besar hingga civitas akademika, ramai-ramai menyerukan bahwa masa depan demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Mereka memprotes sikap Presiden Jokowi yang dinilai ‘cawe-cawe’ dalam kontestasi. Bahkan, mereka menilai pelanggaran etik dilakukan untuk memuluskan dinasti politik. Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Pemilihan Umum divonis melanggar etik dalam memutuskan aturan yang disinyalir untuk ‘meloloskan’ Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden, Prabowo Subianto. Tidak hanya dari kalangan akademisi, para pemuka agama pun ikut bersuara dengan situasi yang terjadi saat ini. Dari lingkaran pemerintah menanggapi aksi civitas akademisi adalah skenario menjelang pilpres. Beberapa aparat pun melakukan pendekatan ke sejumlah akademisi dan rektor untuk memberikan testimoni positif pemerintahan Jokowi. Idealnya sikap pemerintah netral. Namun, dengan kondisi seperti ini, sikap netral itu bakal menjadi isapan jempol di mata publik. Dua pelanggaran etik yang dinilai memuluskan anak presiden ikut konstentasi di pilpres sudah menjadi fakta publik. Apabila presiden ikut kampanye langsung, padahal Jokowi bukan kontestan, tensi politik bakal terus memanas. Identitas presiden tidak netral akan terus didegung-dengungkan publik dalam pilpres ini. Yang perlu dilakukan presiden beserta jajarannya membuktikan bahwa mereka netral. Meskipun tidak mudah, karena sejumlah menteri kabinet Jokowi mendukung Prabowo-Gibran, presiden hanya perlu memastikan pemilu jujur dan adil. Jujur artinya tidak ada manipulasi hasil pemilihan. Adil yang berarti tidak ada intervensi dalam pengerahan alat negara dalam pilpres kali ini.

Upah buruh diyakini akan terdongkrak jika industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai rencana Indonesia Emas 2045. Pada 2045, Indonesia ditargetkan masuk dalam golongan negara berpendapatan tinggi. Untuk masuk golongan negara berpendapatan tinggi, Bank Dunia menyatakan, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas 13.205 USD per tahun. Dengan demikian, gaji minimal pekerja di Tanah Air harus setara Rp 10 juta per bulan. Sementara saat ini rata-rata upah minimum provinsi (UMP) buruh tahun 2023 baru mencapai Rp 2,96 juta per bulan. Simulasi yang dilakukan Litbang Kompas, berdasarkan rata-rata kenaikan UMP pasca berlakunya UU Cipta Kerja (2024) sebesar 4,1 % per tahun, maka pada 2045 rata-rata UMP baru Rp 6,957 juta.

Berdasarkan tren UMP sepanjang 1997-2024, rata-rata UMP pada 2045 baru Rp 6,454 juta. Karena itu, untuk meningkatkan upah buruh hingga Rp 10 juta per bulan pada 2045, industrialisasi perlu dipacu lebih cepat. Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Roy Jinto Ferianto, Kamis (8/2) menyampaikan, menuju Indonesia Emas 2045 berkaitan dengan menjadi negara maju. Salah satu tandanya adalah ada standar upah yang ideal, bukan upah yang murah. KSPSI pernah memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan visi Indonesia Emas 2045. Salah satunya tenaga kerja dalam negeri yang harus diutamakan dibandingkan dengan tenaga kerja asing (TKA).

Untuk mendukung lulusan baru siap kerja, sudah didirikan Balai Latihan Kerja Komunitas Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (BLKK FSP TSK SPSI) di Majalengka. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan, KASBI sedang melakukan kajian konsep upah layak. Sejauh ini, dengan kebutuhan riil pekerja yang relatif hampir sama antar daerah, upah yang diterima bisa berbeda. Presiden Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) Djoko Wahyudi mengatakan, pihaknya sejauh ini belum mengetahui bagaimana pengembangan pekerja di Tanah Air hingga 2045, tapi, yang terpenting adalah bagaimana sekitar 8 juta pengangguran saat ini bisa terserap sehingga angkatan kerja bisa sejahtera. (Yoga)

Sebanyak 43 % responden dari jajak pendapat Kompas pada pertengahan Januari 2024 menyatakan, buruh kini belum hidup layak, bahkan memburuk, disebabkan sistem pengupahan yang kurang berpihak kepada buruh. Meski UU Cipta Kerja disusun dengan dalih untuk upaya penciptaan kerja, formula penghitungan upah minimum dalam undang-undang itu dinilai tidak berpihak kepada buruh. Argumentasi kerap diungkapkan baik oleh buruh maupun pengusaha terkait formula pengupahan itu, hasilnya kehidupan buruh faktanya tidak kian membaik. Ketimpangan pun kian terlihat.

Harian Kompas pada awal minggu ini melaporkan, pada kabupaten tujuan investasi di Sulawesi, kesejahteraan buruh tidak lebih baik. Dengan upah yang diterimanya, tidak mudah bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk menabung bagi kehidupan di hari tua. Demi meningkatkan kehidupan buruh, semua pihak idealnya dapat kembali duduk bersama. Dengan kepala dingin, ada baiknya didiskusikan formula penghitungan upah minimum. Yang tidak kalah pentingnya adalah buruh dan serikat buruh jangan hanya sekadar bicara upah. Idealnya, ada pendelegasian peran pada perwakilan buruh atau serikat buruh untuk memikirkan masa depan buruh, untuk memastikan tetap ada pekerjaan bagi buruh dalam dunia yang berubah begitu cepat.

Di sisi lain, pemerintah harus memastikan agar angka investasi jangan sekadar angka. Peningkatan investasi idealnya berbanding lurus dengan hadirnya kesempatan kerja. Di Cikarang, Jabar, Kompas menjumpai pabrik besar dengan pekerja yang sangat minim karena mekanisasi. Disrupsi teknologi kini semakin mewarnai kehidupan. Kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berdampak positif untuk mengefisienkan kerja manusia, tetapi sebaliknya dapat menyingkirkan pekerja dengan keterampilan dan produktivitas yang rendah. Jika perdebatan terkait urusan buruh hanya terfokuskan pada pengupahan, ada potensi justru pekerjaan itu sendiri yang menghilang dalam jangka menengah atau panjang. (Yoga)

Momentum pemilu berpotensi menekan realisasi investasi tahun ini. Hal itu antara lain dipengaruhi oleh banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang turut serta dalam kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ekonom Senior Faisal Basri menyebutkan, ada sekitar 15 menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang tidak maksimal masuk kerja lantaran tergabung dalam tim sukses calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) Pilpres 2024. Sejumlah nama di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Faisal menilai, kondisi ini secara tak langsung mempengaruhi para investor sehingga mereka cenderung wait and see untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, para investor masih akan menunggu sampai pemilu selesai dan sudah ada presiden baru yang terpilih. "Kalau paslon (pasangan calon) nomor 1 menang, akan berubah radikal, misalnya investasi di IKN bakal tidak jadi. Adapun paslon nomor 3 dan paslon nomor 2, pengusaha akan tunggu," tambah Faisal. Di kesempatan yang sama, Senior Economist World Bank (Bank Dunia), Indira Maulani Hapsari memperkirakan investasi Indonesia akan menunjukkan perlambatan di tahun pemilu. Namun perlambatan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, melainkan negara-negara lain yang juga menggelar pemilu. Sementara itu, Kepala Riset DBS Group Maynard Arif mengungkapkan, jika pemilu berlangsung satu putaran, maka kepastian hukum dan kebijakan investasi di Indonesia akan tergambar dan kepemimpinan presiden selanjutnya terpilih dengan waktu cepat.