10 tahun terakhir, banyak ladang warga Kalteng ditinggalkan setelah muncul larangan membakar lahan. Imbasnya, warga yang dulu mandiri kini bergantung kepada ”paman sayur” atau penjual sayur keliling. Kemandirian di daerah yang dulu merupakan lumbung pangan pun terancam. Rabu (7/2) pagi, Suwanto (37) sudah memacu kencang sepeda motor tuanya ke rumah Deni Irmanto (32), petani di Kalampangan, Kota Palangkaraya, Kalteng. Sudah dua tahun Suwanto melakukan aktivitas serupa. Setiap pagi, dia selalu mengisi keranjang di jok sepeda motornya dengan semua sayuran yang dipanen Deni, perantau asal Ngawi, Jatim. ”Ada cabai rawit, bayam, sawi, mentimun, tomat, hingga bawang merah,” katanya. Seperti Deni, Suwanto juga berasal dari Ngawi. Minim kesempatan kerja di daerah asal, dia datang menggunakan kapal laut lima tahun lalu ke Palangkaraya, menjadi ”paman” (penjual keliling) untuk beragam jenis pekerjaan.

Ia pernah menjadi paman pentol (makanan seperti bakso), berkeliling SD-SD di Palangkaraya menjajakan jualannya demi bayaran Rp 100.000 per hari. Jika dagangan ludes dalam sehari, dia mendapat bonus 10 %. ”Biasanya jual 500-1.000 pentol per hari. Harganya Rp 1.000-Rp 5.000 per biji, bergantung ukuran,” ucapnya. Tiga tahun jadi paman pentol, dia mencoba jadi paman lainnya. Merasa bisa meraup untung lebih besar, pilihannya jatuh menjadi penjual sayur keliling. Tabungan milik dia dan istrinya, Rp 8 juta digunakan untuk membuat keranjang sayur. Usahanya membuahkan hasil. ”Sekarang, sehari bisa bawa Rp 500.000, untung bersihnya lebih dari Rp 200.000,” ujarnya. Keuntungan Suwanto setara dengan perjalanan jauh yang mesti ia tempuh sejauh 85 km. Sasarannya adalah pelanggan di desa-desa sekitar Kabupaten Pulang Pisau, bahkan Kabupaten Kapuas.

Di sana, kehadiran Suwanto dan paman pentol lainnya sangat ditunggu warga. ”Saya pernah sampai ke Kalumpang di Kabupaten Kapuas. Jaraknya 120 km dari Kota Palangkaraya. Semua sayurnya berasal dari Deni,” katanya. Sanyo (54), warga Kalumpang, Kapuas, salah satu tempat Suwanto berjualan sayur adalah salah satu peladang yang rindu berladang lagi. Kini, Sanyo merasakan rumitnya harus membeli semua kebutuhan pangannya, baik beras maupun sayuran. ”Jadi, karena sekarang sudah tidak ke ladang, tidak ada padi dan tidak ada sayur. Ujungnya, kami beli di paman sayur. Setiap bulan bisa habis Rp 1 juta. Dulu, uang hanya untuk menabung,” tutur Sanyo yang kini hanya menjaga kios di desanya sambil berharap tas anyaman rotan istrinya laku. Penghasilannya tak menentu, ditambah kini ia sakit-sakitan. ”Ada yang bekerja di perkebunan sawit hingga tambang ilegal. Semua karena larangan membakar,” katanya. (Yoga)

Pemungutan suara di mayoritas tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) telah dimulai sejak Kamis (8/2) dan akan berlangsung hingga 14 Februari mendatang. Potensi kerawanan, seperti membeludaknya pemilih saat pemungutan suara hingga adanya pemilih yang tak terdaftar dalam daftar pemilih, perlu diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Mengacu Keputusan KPU No 122 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPSLN pada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk Pemilu 2024, pemungutan suara di 125 dari 128 perwakilan RI di luar negeri berlangsung pada 8-14 Februari 2024. Sementara di tiga perwakilan RI lainnya telah memulai lebih dulu, yakni Hanoi dan Ho Chi Minh di Vietnam pada 5 Februari dan di Panama pada 6 Februari 2024. TPSLN biasanya didirikan di kantor perwakilan kedutaan, konjen, wisma duta, dan sekolah Indonesia.

Selain dengan metode pemungutan suara di TPSLN, pemungutan suara di luar negeri juga dilakukan dengan dua metode lainnya, yaitu metode pos dan metode kotak suara keliling (KSK). Untuk metode pos, surat suara sudah dikirimkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) ke pemilih, 2-11 Januari 2024. Sementara metode KSK telah dimulai pada 4 Februari. Berdasarkan data KPU, total ada 1,75 juta pemilih luar negeri yang masuk daftar pemilih tetap. Terkait pemungutan suara di luar negeri, Migrant Care, organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi isu pekerja migran Indonesia, mengingatkan, penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi kemungkinan banyaknya pekerja migran yang tak masuk daftar pemilih.

”Ini terjadi karena kualitas DPTLN (daftar pemilih tetap luar negeri) tidak akurat. Misalnya, jumlah pekerja migran kita 6,5 juta, tetapi DPTLN hanya 1,7 juta. Akibatnya, banyak pekerja migran atau warga negara Indonesia di luar negeri, yang harusnya punya hak pilih, tak masuk DPTLN,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Kamis (8/2). Masalah lain yang perlu diantisipasi karena lazim ditemui di Timur Tengah adalah para pekerja rumah tangga yang kerap tidak mendapat izin majikan untuk menggunakan hak pilihnya. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengingatkan, pemungutan suara dengan metode KSK dan pos kerap menjadi sumber kecurangan akibat status dan alamat pemilih yang tak bisa dipastikan validitasnya secara pasti. Belum lagi adanya makelar suara yang sering beroperasi memanfaatkan kelemahan metode KSK dan pos. (Yoga)

Pemerintah menghormati langkah hukum lewat proses uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan pelaku industri hiburan terkait pajak hiburan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2033 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Langkah ini diharapkan bisa menghasilkan solusi  yang adil (win-win solution) bagi semua pihak terkait. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan, kementerian yang ia pimpin  bersama Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) serta Kementerian Keuangan telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili pemerintah guna mengikuti proses uji materi terkait dengan pajak hiburan yang tengah dan akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Berkaca pada kasus serupa sebelumnya, ia berharap, uji materi ini bisa menghasikan keputusan yang memberi rasa adil. (Yetede)

Hasil survei terbaru Populi Center menunjukkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 52,5%. Dalam simulasi pilpres yang melibatkan 1.500 responden, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara terbanyak, diikuti oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,1%, kemudian pasngan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 16,9%. Sementara itu, hanya 6,3% dari total 1.500 responden yang tidak memilih dan 2,2% responden menolak mengungkapkan pilihannya. Sementara itu, tren perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dari survei-survei sebelumnya cenderung fluktuatif, yaitu menurut hasil survei pada bulan November 2023 (22,3%), Desember 2023 (21,7%), dan sempat naik pada bulan Januari 2024 (24%). Sementara itu pasangan calon nomor urut 3, tren elektabilitas menurut hasil simulasi sebelumnya cenderung turun. Perolehan suara tertinggi pasangan itu pada bulan November 2023 (23%), Desember 2023 (21,7), dan kembali turun pada bulan Januari 2024 (18,9%). (Yetede)

China tengah berupaya mengelola penduduk yang berusia tua. Pemerintah China selama empat tahun belakangan berulang kali mengutarakan gagasan bahwa usia pensiun pekerja di negara itu akan ditambah, walau disambut negatif masyarakat, baik tua maupun muda. Data terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi China di tengah terus menurunnya angka kelahiran memungkinan penaikan usia pensiun semakin tidak terelakkan. Laporan terkini itu diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit(EIU), divisi analisis dan riset majalah The Economist, Rabu (31/1). Mereka menganalisis penurunan angka kelahiran dengan beban ekonomi, termasuk beban pensiun yang akan ditanggung oleh China per tahun 2035 (Kompas.id, 7/2/2024). China mau tak mau harus segera menaikkan umur pensiun agar sistem pensiun di negara itu tetap berkelanjutan.

Dengan umur pensiun saat ini, laki-laki 60 tahun dan perempuan 55 tahun, akan memunculkan beban fiskal. Sebab, dana pensiun di negara itu ditanggung tiga pihak, yaitu negara, perusahaan, dan karyawan atau pegawai. Pada saat yang sama, China ingin mengelola warga senior sehingga tetap produktif dan bekerja ditengah angka kelahiran yang menurun. Proporsi kelompok senior yang besar diharapkan bisa tetap bekerja di berbagai bidang. Bila usia pensiun dinaikkan, akan mengurangi beban fiskal 20 %. Melihat langkah yang ditempuh China, akan ada beberapa akibat. Beban pada fiskal akan berkurang,tetapi akan menghasilkan tekanan baru, yaitu kelompok senior yang seharusnya menikmati dana pensiunnya terpaksa harus menanti beberapa tahun lagi untuk mengakses dana pensiun.

Mereka harus tetap bekerja. Otomatis akan memunculkan masalah kesejahteraan atau kualitas hidup warga senior. Dampak lainnya adalah tekanan dari warga berusia muda. Kaum muda berpendapat bahwa peningkatan jumlah pekerja yang lebih tua akan mengurangi kesempatan kerja mereka. Kemarahan mereka terpantau dalam berbagai unggahan media sosial di negara itu. China sudah membuat percontohan perpanjangan usia pensiun di Provinsi Jiangsu. Secara sukarela orang boleh mengusulkan untuk menunda usia pensiun. Provinsi lain menunggu uji coba di Jiangsu. (Yoga)

Dalam dua pekan terakhir tensi politik di Tanah Air memanas. Tidak hanya di tingkat kontestasi dan akar rumput, situasi internal pemerintahan pun turut memanas, seiring dengan berembusnya isu pengunduran diri sejumlah menteri. Beberapa pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan bakal mengundurkan diri. Bersama sejumlah menteri yang berasal dari PDI Perjuangan. Kabar ini membuat pasar uang dan pasar modal sempat berguncang saat ekonomi dunia tak ada sentimen yang berarti. Isu pengunduran diri Sri Mulyani Cs ini memang tidak sampai terucap alias terkonfirmasi dari yang berangkutan secara langsung. Namun, sejumlah tindakan para menteri seolah-olah mengonfirmasi kabar tersebut. Sri Mulyani seolah-olah ‘menghindari’ wartawan selepas bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun tidak terlihat saat peresmian Tol Danau Toba, meski belakangan disebut sedang berada di luar negeri. 

 Di kalangan akademisi, guru besar hingga civitas akademika, ramai-ramai menyerukan bahwa masa depan demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Mereka memprotes sikap Presiden Jokowi yang dinilai ‘cawe-cawe’ dalam kontestasi. Bahkan, mereka menilai pelanggaran etik dilakukan untuk memuluskan dinasti politik. Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Pemilihan Umum divonis melanggar etik dalam memutuskan aturan yang disinyalir untuk ‘meloloskan’ Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden, Prabowo Subianto. Tidak hanya dari kalangan akademisi, para pemuka agama pun ikut bersuara dengan situasi yang terjadi saat ini. Dari lingkaran pemerintah menanggapi aksi civitas akademisi adalah skenario menjelang pilpres. Beberapa aparat pun melakukan pendekatan ke sejumlah akademisi dan rektor untuk memberikan testimoni positif pemerintahan Jokowi. Idealnya sikap pemerintah netral. Namun, dengan kondisi seperti ini, sikap netral itu bakal menjadi isapan jempol di mata publik. Dua pelanggaran etik yang dinilai memuluskan anak presiden ikut konstentasi di pilpres sudah menjadi fakta publik. Apabila presiden ikut kampanye langsung, padahal Jokowi bukan kontestan, tensi politik bakal terus memanas. Identitas presiden tidak netral akan terus didegung-dengungkan publik dalam pilpres ini. Yang perlu dilakukan presiden beserta jajarannya membuktikan bahwa mereka netral. Meskipun tidak mudah, karena sejumlah menteri kabinet Jokowi mendukung Prabowo-Gibran, presiden hanya perlu memastikan pemilu jujur dan adil. Jujur artinya tidak ada manipulasi hasil pemilihan. Adil yang berarti tidak ada intervensi dalam pengerahan alat negara dalam pilpres kali ini.