Kerja sama antardaerah atau KAD terus ditingkatkan tidak hanya untuk menggarap potensi daerah, melainkan juga dalam hal peningkatan layanan publik.Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menjalin kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan; Pemkab Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu; Pemkab Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah; dan Pemkab Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah.Tujuan kesepakatan tersebut adalah untuk pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.Kesepakatan itu akan ditindaklanjuti secara spesifik yang didasarkan pada potensi juga kebutuhan kerja sama dari kedua belah pihak a.l soal manajemen aparatur sipil negara (ASN), reformasi birokrasi, dan pengembangan dinas komunikasi dan informatika mengenai persandian dan stastistik.Penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Machmudin mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan bukti sinergi dalam mengembangkan potensi daerah, serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Menurutnya, sejauh ini Pemprov Jabar sudah menjalin 76 kerja sama, yang terdiri atas 27 kesepakatan dengan kabupaten/kota di wilayah Jabar, 20 kesepakatan kerja sama dengan berbagai provinsi di Indonesia, dan 29 kesepakatan kerja sama dengan kabupaten/kota di luar Provinsi Jabar. Kerja sama tersebut fokus untuk mewujudkan tujuan daerah yang berdaya, inovatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Asosiasi Pengusaha Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk memperkuat pasar dalam negeri seiring dengan sepinya order luar negeri akibat gejolak geopolitik global. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan bahwa pemerintah bisa memberikan insentif pajak untuk mendorong iklim usaha. “Perkuat daya saing industri yang menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memangkas birokrasi serta policy yang menghambat industri,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (5/2). Dia beralasan setiap tahun ada 3 juta pencari kerja baru dan 300.000 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membutuhkan pekerjaan baru. Di sisi lain, salah satu yang didorong untuk menjaga daya saing industri yaitu kehadiran neraca komoditas, khususnya untuk bahan baku. Melihat kondisi tersebut, menurut Bob, yang paling utama untuk dilakukan yaitu membesarkan pasar dalam negeri sehingga perusahaan tumbuh dan membangun daya saing agar mampu memperluas pasar ekspor. 

 Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan lonjakan jumlah PHK pada 2023 mencapai 1.328% daripada tahun sebelumnya menjadi 358.809 dipicu banyaknya perusahaan yang tutup akibat sepinya order. Sementara itu, Kemenaker melaporkan terdapat 63.806 orang tenaga kerja yang mengalami PHK selama periode Desember 2023. “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 30,13% dari jumlah keseluruhan,” sebut Satu Data Kemnaker. Data yang dihimpun Bisnis pada Sabtu (3/2) di Jawa Barat, sebanyak 125.748 tenaga kerja kena PHK, menjadikannya sebagai provinsi dengan PHK tertinggi di Indonesia sepanjang Januari-Desember 2023. Posisi selanjutnya ditempati oleh Jawa Tengah sebanyak 69.286 orang, diikuti Banten 61.161 orang, Kalimantan Selatan 13.169 orang, Riau 11.242 orang, dan Jawa Timur 11.038 orang. Selanjutnya, DKI Jakarta sebanyak 10.358 orang, Sulawesi Tengah 9.669 orang, Kalimantan Timur 7.839 orang, dan Kalimantan Utara 7.407 orang. Sementara itu, Sulawesi Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan PHK terendah di Indonesia. Tercatat, Sulawesi Barat melakukan PHK pada 29 orang tenaga kerja, diikuti Papua 56 orang, NTT 80 orang, Bengkulu 117 orang, dan Papua Barat 132 orang. Lalu, Sulawesi Utara 201 orang, Sumatra Barat 295 orang, Maluku 404 orang, Lampung 454 orang, dan Bali 627 orang. 

 Adapun sepanjang 2023, PHK tertinggi terjadi pada Desember 2023 yang mencapai 63.806 orang tenaga kerja, sedangkan PHK terendah terjadi pada Januari 2023 sebanyak 2.867 orang. Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Digital Empowerment Community (Idiec) Tesar Sandikapura berharap pemerintah mengkaji potensi kelalaian atau kecurangan dari sebuah perusahaan rintisan (startup) yang gulung tikar tak lama setelah mendapatkan pendanaan. Sepanjang 2023-2024, sudah puluhan startup berbasis teknologi yang melakukan efi siensi karyawan atau menutup bisnis. Beberapa nama besar juga turut terseret, mulai dari Gojek Tokopedia, Zenius, Fabelio, Flip, Halodoc, hingga Xendit.

Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keyakinan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan geliat konsumsi rumah tangga, yang merupakan penopang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh karena itu, pemerintah terus menggelontorkan bantuan sosial (bansos) terutama untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah kebawah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, menurut komponen pengeluaran maka penyumbang utama produk domestik bruto (PDB) tahun 2023 dari komponen pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga 58,83% yang tumbuh 4,82%. Petumbuhan konsumsi rumah tangga 4,47% secara year on year (yoy) pada kuartal IV-2023. Angka ini menurun dari posisi kuartal III-2023 yang sebesar 5,05%. "Sekarang ini kita terus memberi kepercayaan untuk masyarakat ada kepastian, karena biasanya mereka akan less spending kalau mereka merasa bahwa kedepan  ada ketidakpastian, jadi mereka akan menabung," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Yetede)

Penampilan Capres Nomor Urut  2, Prabowo Subianto dalam debat kelima minggu malam (4/2/2024) sangat baik dan membanggakan. Dengan penampilan yang sangat baik seperti itu, masyarakat yang belum menentukan pilihan diyakini akan semakin mengerucut mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Itulah yang membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran makin yakin bahwa pilpres akan dilaksanakan sekali putaran. "Kami sangat yakin pilpres akan berjalan satu putaran , karena lebih efektif, lebih hemat, kondusif, dan yang paling penting lebih murah," kata Wakil Sekretaris TNK Prabowo-Gibarn, Saleh Pertaonan Daulay. Dalam debat terakhir, lanjut dia, Prabowo tidak hanya menguasai materi dengan baik, tetapi juga mampu bersikap sabar, hormat, dan santun kepada semua orang. (Yetede)

Sejumlah calon penumpang tengah menunggu datangnya bus Transjakarta di Halte GBK 2, Jakapus, Senin (5/2). Beberapa calon penumpang hanya duduk sembari memainkan gawai, sedangkan dua penumpang lain sibuk melihat peta di dinding halte. Hampir setahun menggunakan layanan Transjakarta, warga Jakpus, Ayu Utami (28), masih kebingungan mengenai rute Transjakarta. Jika tidak melihat peta di dinding halte atau di gawainya, ia tidak paham. ”Banyak sekali rute yang dioperasikan Transjakarta, tetapi saya masih bingung. Harus melihat dengan jeli rute yang dituju lewat halte mana saja,” ujarnya. Ayu hanya menghafal nama halte terakhir yang dituju. Biasanya, ia akan bertanya ke petugas. Tidak adanya petugas pramusapa di halte dinilai menyusahkan penumpang awam sepertinya. ”Transjakarta juga sering melakukan perubahan rute. Jadi, saya harus menghafal ulang,” kata Ayu.

Warga Ciputat, Tangsel, yang juga pembaca Kompas, Renville Almatsier, menyebut, kurangnya petunjuk rute bus di halte Transjakarta bagi calon pengguna jasa. ”Untuk mempermudah pengguna transportasi, perlu leaflet khusus rute perjalanan Transjakarta yang dicetak, secara lengkap memuat rute perjalanan KRL, MRT, dan LRT yang terintegrasi,” katanya. Di luar negeri, di tiap halte ada informasi mengenai nomor-nomor bus yang melalui halte bersangkutan. Bahkan, di London dan Tokyo, penumpang dapat membeli kartu pos khusus bergambar jaringan lalu lintas kereta yang dibedakan warnanya sesuai jalur masing-masing. Sementara di Singapura, informasi jaringan transportasi kota dititipkan pada brosur pusat belanja.

Warga Depok, Rini Fitrasari (26), sangat menyesali sejumlah kendala pada layanan Transjakarta. Sejak adanya penyesuaian rute Terminal Depok-Halte BKN, ia harus membayar dua kali lipat, yang menyebabkan Rini beralih ke transportasi publik lain. ”Biasanya untuk ke tujuan mana pun, dari Depok hanya perlu transit di BKN dan tidak perlu membayar lagi. Tapi ini harus keluar dari halten dulu dan tap-in lagi. Jadi, memakan biaya dua kali lipat. Belum lagi tidak ada petunjuk yang jelas di pemberhentian tersebut,” ujarnya.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), David Tjahja, mengatakan, ”Halte yang ganti nama juga membuat bingung penumpang. Banyak juga peta belum diganti jika ada perubahan. Jadi, agak menyulitkan. Terutama bagi orang baru,”. David mengatakan, peta Transjakarta harus ada di semua halte karena tidak semua pengguna layanan mengakses internet. Apalagi, banyak turis atau warga luar kota di Jakarta. Peta yang tertera di halte juga harus sesuai dengan rute yang dioperasikan saat ini, lengkap dengan nomor bus. Tidak hanya bus, pada layanan Mikrotrans, kode dan informasi terkait rute juga masih sulit dihafalkan. (Yoga)

Akhir-akhir ini, wajah cemberut Menkeu Sri Mulyani viral di media sosial. Ia tampak berdiri di samping Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengumumkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan, program bantuan sosial yang mendadak muncul menjelang pemilu. Airlangga, yang juga Ketum Partai Golkar, pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menjelaskan, bansos baru itu akan dibagikan untuk tiga bulan selama Januari-Maret 2024. Namun, penyalurannya akan ”dirapel” sekaligus pada bulan Februari. Besarannya Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Selama Airlangga berbicara, raut wajah Sri Mulyani tampak kesal. Berbeda dari menteri dan pimpinan lembaga negara lain yang hadir dalam konferensi pers bansos, 29 Januari 2024, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak tersenyum atau ”manggut-manggut” menganggukkan kepala tanda setuju.

Ekspresi Sri Mulyani dapat dipahami, ia adalah sosok yang paling pusing saat ini. Selaku bendahara negara, ia tiba-tiba harus ”mencarikan” sumber anggaran untuk mendanai BLT Pangan. Pasalnya, sampai sekarang, asal-usul anggaran untuk program bansos baru itu tidak jelas karena belum direncanakan dalam APBN  2024. Bukan hanya sumber anggaran yang penuh tanda tanya, momentum pembagian bansos BLT Pangan yang direncanakan disalurkan sekaligus menjelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024 itu juga memancing curiga. Bansos itu sebenarnya bantuan dari siapa dan dari mana sumber dananya. Ditengah hiruk-pikuk politisasi bansos, penting untuk menyadari asal-usul anggaran bansos agar publik tidak mudah terkesima oleh akrobat politik para elite.

Pendanaan bansos pada dasarnya berasal dari APBN, yang didapat dari pajak. Pendapatan dari pajak kemudian disalurkan ke rakyat tak mampu melalui program-program bansos di bawah anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Di APBN 2024, anggaran perlinsos sudah dialokasikan Rp 496,8 triliun. BLT Pangan tak masuk rincian bansos yang sudah dianggarkan itu. Sebab, APBN hanya menganggarkan program bansos rutin yang selama ini dikucurkan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, dan BLT Desa. Mengutip kata-kata Sri Mulyani belakangan ini, rakyat perlu tahu dari mana asal-usul uang yang dipakai untuk menyalurkan bansos. Dengan demikian, rakyat tak perlu terus-menerus tertipu oleh pertunjukan politik dan populisme yang muncul sesaat setiap lima tahun sekali. (Yoga)

Manufaktur masih menjadi tulang punggung utama perekonomian Indonesia dengan proporsi pada PDB nasional merupakan yang terbesar di antara sektor lain, mencapai 18,74 %. Kinerja manufaktur pun masih menjanjikan. Laju pertumbuhannya kembali menapaki tren positif setelah tiarap ditelan pandemi Covid-19, perlahan merangkak naik dan kembali tumbuh positif di kisaran 3 %. Tahun lalu, industri manufaktur tumbuh 5,20 % pada triwulan III-2023. Serapan tenaga kerja industri pengolahan pada Agustus 2023 mencapai 19,35 juta orang, setara 13,8 % total jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Hanya saja, kabar buruh yang terpinggirkan dan menjadi korban ketidakadilan masih selalu terdengar.

Demo tuntutan kenaikan upah pun setiap tahun masih terjadi di seantero negeri. Merujuk data upah minimum yang dihimpun BPS dan Kemenaker, besaran upah minimum di Indonesia memang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja, secara riil, besaran upah tersebut justru mengalami tren penurunan. Hal ini terindikasi dari persentase kenaikan upah yang makin kecil. Tahun 2016, kenaikan upah buruh di industri manufaktur 26,51 %, namun terus mengecil dari tahun ke tahun, hingga tersisa 7,3 % pada tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, terjadi penurunan 5 %. Berkaca pada kondisi tersebut, publik menilai posisi buruh kian tertekan, sebagaimana jajak pendapat Kompas pada 15-17 Januari 2024 lalu.

Bagian terbesar responden (43 %) menyatakan, nasib buruh saat ini masih belum hidup layak. Bahkan, lebih dari seperlima responden sepakat bahwa kondisi buruh saat ini justru semakin memburuk. Publik menilai, sistem pengupahan untuk buruh menjadi persoalan mendasar penyebab semakin tertekannya posisi buruh saat ini. Hal ini tak lepas dari ketentuan pengupahan yang dinilai kian tak berpihak kepada buruh. Terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja, yakni UU No 6 Tahun 2023. Dalam beleid itu disebutkan, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alpha. Komponen inflasi dinilai tidak berpihak kepada buruh. (Yoga)

Hilirisasi adalah pemurnian mineral untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil tambang, khususnya nikel yang banyak ada di Sulteng, Sultra, dan Maluku Utara. Hilirisasi sangat penting tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah, tetapi juga untuk industrialisasi. Pada awal 2000-an, dengan kebutuhan nikel yang besar di China dan harga yang menarik, mulailah tambang-tambang nikel yang tersebar di Sultra dan Sulteng mengekspor nikel dalam bentuk bijih nikel mentah tanpa nilai tambah. Pada era pemerintahan Jokowi dengan UU No 3/2020 hilirisasi booming dengan memberi banyak kemudahan dan insentif. Dengan aturan baru ini, banyak investasi atau penanaman modal asing dari China masuk ke industri smelter nikel.

Hilirisasi sebagai program dan konsep tentu sangat penting dan didukung semua pihak karena tujuannya untuk memajukan ekonomi nasional dengan harapan memberi nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. Menurut Presiden Jokowi, salah satu pencapaian luar biasa hilirisasi adalah pada 2022 ekspor nikel mencapai 33,8 juta USD atau Rp 519 triliun. Dari ekspor nikel sebesar itu, pendapatan negara berupa royalty (penerimaan negara bukan pajak/PNBP) yang menurut PP No 26 Tahun 2022 tarifnya 2 % dari harga, tetapi khusus nikel hanya 1,5 %, sekitar Rp 8 triliun. PPN sangat kecil karena hampir semua pajak ekspornya 0 %. PPh badan smelter mendapatkan fasilitas tax holiday sampai 20 tahun. Dari angka tersebut, ternyata pendapatan negara dari hilirisasi nikel sangat kecil. 

Pertumbuhan ekonomi daerah naik 15 % karena investasi dan ekspor itu, tetapi pertumbuhan ini menimbulkan kesenjangan baru karena sebagian besar dinikmati investor sendiri. Pendapatan para pengusaha daerah, seperti petambang nikel,tentu besar dan pemerintah mendapat PPh dan PPN 1 % dari penjualan dengan harga nikel yang lebih rendah, tetapi kerusakan lingkungan akibat tambang juga besar. Pendapatan masyarakat akan berdampak pada angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, 17 Juli 2023, tingkat kemiskinan di provinsi penghasil nikel di Sultra, Sulteng, dan Maluku Utara dari tahun 2022 ke tahun 2023 justru naik. Artinya, hilirisasi nikel tak mengurangi kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut. Lalu hilirisasi ini bermanfaat untuk siapa ? (Yoga)

Sudah beberapa tahun terakhir ekonomi Indonesia jalan di tempat dan ”terjebak” di level 5 %. Alih-alih bergantung pada sumber pertumbuhan yang stabil, ekonomi RI lebih banyak dipengaruhi siklus ekonomi dunia dan faktor musiman sesaat, yang bisa makin menjauhkan RI dari cita-cita menjadi negara maju pada 2045. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang diumumkan BPS, Senin (5/2) ekonomi Indonesia sepanjang 2023 bertumbuh moderat 5,05 % secara tahunan. Capaian ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang menyentuh 5,31 % dan mencatat rekor tertinggi sejak tahun 2014.

Dalam 11 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat hanya berada di level 5 % (di luar pertumbuhan yang ”anjlok” saat Covid-19 tahun 2020 dan 2021). Titik tertinggi pertumbuhan ekonomi yang pernah dicapai adalah 5,78 % pada 2013. Untuk mencapai cita-cita atau ambisi Indonesia menjadi negara maju saat menginjak usia 100 tahun pada 2045, setidaknya mulai 2025, RI sudah harus bisa mengerek pertumbuhan ekonominya ke level 6-7 %, target yang masih jauh dari kondisi saat ini. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, ekonomi RI pada 2023 melambat daripada 2022 karena pengaruh kelesuan ekonomi global dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan.

Fenomena El Nino pada pertengahan 2023 juga menahan kinerja ekonomi. ”Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia yang tetap bisa tumbuh 5,05 % adalah prestasi karena ekonomi kita masih bisa solid terjaga,” katanya, di Jakarta, Senin. Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, menilai, pertumbuhan ekonomi yang stagnan adalah peringatan tentang menjauhnya RI dari cita-cita menjadi negara maju. Indonesia, ujarnya, belum menemukan sumber pertumbuhan baru yang lebih stabil dan solid. Tak ayal, ekonomi RI di posisi rentan dan gampang naik-turun mengikuti siklus bisnis dan peristiwa musiman. Riefky mengatakan, untuk bisa menjadi negara maju, diperlukan strategi industrialisasi yang lebih efektif. Sayang, RI justru secara konsisten menunjukkan tanda-tanda deindustrialisasi dini dalam beberapa tahun terakhir. (Yoga)