Asosiasi Pengusaha Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk memperkuat pasar dalam negeri seiring dengan sepinya order luar negeri akibat gejolak geopolitik global. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan bahwa pemerintah bisa memberikan insentif pajak untuk mendorong iklim usaha. “Perkuat daya saing industri yang menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memangkas birokrasi serta policy yang menghambat industri,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (5/2). Dia beralasan setiap tahun ada 3 juta pencari kerja baru dan 300.000 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membutuhkan pekerjaan baru. Di sisi lain, salah satu yang didorong untuk menjaga daya saing industri yaitu kehadiran neraca komoditas, khususnya untuk bahan baku. Melihat kondisi tersebut, menurut Bob, yang paling utama untuk dilakukan yaitu membesarkan pasar dalam negeri sehingga perusahaan tumbuh dan membangun daya saing agar mampu memperluas pasar ekspor. 

 Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan lonjakan jumlah PHK pada 2023 mencapai 1.328% daripada tahun sebelumnya menjadi 358.809 dipicu banyaknya perusahaan yang tutup akibat sepinya order. Sementara itu, Kemenaker melaporkan terdapat 63.806 orang tenaga kerja yang mengalami PHK selama periode Desember 2023. “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 30,13% dari jumlah keseluruhan,” sebut Satu Data Kemnaker. Data yang dihimpun Bisnis pada Sabtu (3/2) di Jawa Barat, sebanyak 125.748 tenaga kerja kena PHK, menjadikannya sebagai provinsi dengan PHK tertinggi di Indonesia sepanjang Januari-Desember 2023. Posisi selanjutnya ditempati oleh Jawa Tengah sebanyak 69.286 orang, diikuti Banten 61.161 orang, Kalimantan Selatan 13.169 orang, Riau 11.242 orang, dan Jawa Timur 11.038 orang. Selanjutnya, DKI Jakarta sebanyak 10.358 orang, Sulawesi Tengah 9.669 orang, Kalimantan Timur 7.839 orang, dan Kalimantan Utara 7.407 orang. Sementara itu, Sulawesi Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan PHK terendah di Indonesia. Tercatat, Sulawesi Barat melakukan PHK pada 29 orang tenaga kerja, diikuti Papua 56 orang, NTT 80 orang, Bengkulu 117 orang, dan Papua Barat 132 orang. Lalu, Sulawesi Utara 201 orang, Sumatra Barat 295 orang, Maluku 404 orang, Lampung 454 orang, dan Bali 627 orang. 

 Adapun sepanjang 2023, PHK tertinggi terjadi pada Desember 2023 yang mencapai 63.806 orang tenaga kerja, sedangkan PHK terendah terjadi pada Januari 2023 sebanyak 2.867 orang. Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Digital Empowerment Community (Idiec) Tesar Sandikapura berharap pemerintah mengkaji potensi kelalaian atau kecurangan dari sebuah perusahaan rintisan (startup) yang gulung tikar tak lama setelah mendapatkan pendanaan. Sepanjang 2023-2024, sudah puluhan startup berbasis teknologi yang melakukan efi siensi karyawan atau menutup bisnis. Beberapa nama besar juga turut terseret, mulai dari Gojek Tokopedia, Zenius, Fabelio, Flip, Halodoc, hingga Xendit.