PENGELOLAAN SAMPAH, Masalah Bertumpuk Bikin Investor Tak Tertarik
Awal tahun ini, warga Kabupaten Bekasi, Jabar, dibuat kalang kabut oleh wacana kenaikan retribusi sampah. Mengutip situs resmi Pemkab Bekasi, besaran kenaikan tarif retribusi sampah rumah tangga mulai dari Rp 11.000 hingga Rp 20.000, bergantung pada klasifikasi rumah. Adin (39) warga Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menilai cara mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Bekasi seharusnya tak hanya bertumpu pada tingkat pungutan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah. Limbah sampah seharusnya tidak cuma ditumpuk di tempat pembuangan sampah (TPS), tetapi harus diolah. ”Saya baca berita, banyak masalah di TPS, berarti perlu cari solusi untuk masalah yang ada. Tidak Cuma menambah tarif retribusi untuk ongkos angkut sampah,” ujarnya, Rabu (31/1).
Sampah dari hulu hingga hilir perlu dikelola dan diolah untuk mengurangi jumlah sampah tak terolah yang dapat mengancam keberlangsungan lingkungan. Namun, di sisi lain, manajemen sampah dari hulu hingga hilir membutuhkan pendanaan jumbo. Mengutip data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbunan sampah tahunan pada 2023 mencapai 17,44 juta ton, tapi hanya 66,47 % (11,59 juta ton) sampah yang terkelola dan sisanya, 5,84 juta ton, tidak terkelola. Namun, data ini hanya diambil dari 132 kabupaten / kota di Indonesia. CEO dan Founder Waste4Change Mohamad Bijaksana Junerosano mengatakan, di Indonesia, perdebatan soal besaran retribusi yang ideal masih belum menemukan titik temu. Mirisnya, sebagian besar dana pengelolaan sampah membebani anggaran daerah. Padahal, sampah seharusnya menjadi tanggung jawab setiap individu ataupun organisasi yang menghasilkannya.
”Di Indonesia, tarif retribusi sampah terlalu murah sehingga selalu terjadi kekurangan dana untuk operasional sampah. Di sisi lain, bertambahnya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat selalu menjadi tanggungan pemerintah,” ujarnya, Mengutip data KLHK, dalam sehari produksi sampah nasional 175.000 ton, dengan asumsi infrastruktur pengelolaan sampah yang optimal memerlukan investasi senilai Rp 1 miliar untuk setiap ton sampah, maka dibutuhkan dana investasi sebesar Rp 175 triliun. ”Ini bukan angka yang sulit kalau investor berpikir secara jangka panjang, seperti ketika berinvestasi di infrastruktur jalan tol,” kata Ano. Kesemrawutan sistem pendanaan dan belum akuratnya data tentang sampah, menurut dia, menjadi satu hal yang membuat investor enggan masuk ke sektor pengelolaan sampah. Potensi keuntungan lain yang didapat dari skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) juga hilang. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023