INDEKS PERSEPSI KORUPSI Peringkat IPK Melorot, Pemerintah Evaluasi

;

INDEKS PERSEPSI KORUPSI Peringkat IPK Melorot, Pemerintah Evaluasi

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 01 Feb 2024 Kompas

Pemerintah akan menjadikan indikator-indikator dalam Indeks Persepsi Korupsi sebagai bahan evaluasi. Upaya perbaikan diakui memerlukan peningkatan kerja dari semua elemen dalam ekosistem pemberantasan korupsi. ”Apa pun namanya, indeks, rating, persepsi, dan lainnya itu bagian dari evaluasi. Ini hal yang terus menjadi bahan evaluasi pemerintah,” kata Koordinator Stafsus Presiden, Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana di kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (31/1). Pemerintah tetap harus memberikan atensi terhadap berbagai indeks yang muncul, termasuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dari semua indikator yang dinilai, pemerintah akan melihat indikator yang dinilai masih lemah.

Sejauh ini, kata Ari, ada indeks yang stagnan, ada yang turun, tetapi ada juga yang naik. Upaya dilakukan guna menaikkan indikator yang stagnan dan turun, tetapi indikator yang baik akan dipertahankan. Skor IPK Indonesia pada 2023 stagnan di angka 34, seperti pada 2022. Dengan stagnasi ini, peringkat Indonesia merosot dari 110 menjadi ke-115 dari total 180 negara. Ari membantah anggapan penurunan IPK tanda kegagalan Presiden memimpin pemberantasan korupsi. Menurut dia, meski pemberantasan korupsi tugas pemerintah yang dipimpin Presiden, tetapi juga bagian dari tugas legislatif membentuk perundangan dan mengawasitugas yudikatif dan KPK. ”Ini tidak hanya bagian kerja pemerintah, tetapi juga kerja bersama,” ujarnya.

Capres no urut 3, Ganjar Pranowo, di Kalbar, mengatakan, peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi merosot akibat ketidak seriusan pemerintah mengawal pemberantasan korupsi. Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ramli Rahim, menyebutkan, pemberantasan korupsi Indonesia tidak hanya stagnan, tetapi bisa disimpulkan menurun. Ia mencontohkan penindakan KPK saat ini yang tajam bagi lawan penguasa, tetapi tumpul terhadap teman politik. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan, Prabowo-Gibran berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan sebagai kelanjutan pencegahan korupsi. (Yoga)