Siprianus Ansel (43) melepas keran air rusak, lalu mengganti dengan keran baru. Mulut keran dibuka, seketika air mengucur deras. Inilah tugas Ansel sebagai anggota komite air di Desa Randoria, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, NTT, seperti dijumpai Kamis (21/3) petang. Ia memastikan aliran air selalu lancar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Ansel bersama anggota komite lain kemudian memeriksa jaringan pipa dari mata air berjarak 7 km. Jaringan melewati beberapa bukit dan lembah hingga mencapai perkampungan mereka yang berada di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Jalur itu rawan longsor. Mereka mengatur jadwal pelayanan agar pasokan air tetap tersedia, terutama ketika musim kemarau panjang. Jangan sampai ada pemborosan air yang merugikan warga. ”Setiap 6 jam sampai 12 jam kami pindah jalur layanan. Kami juga harus siaga 24 jam merespons laporan warga,” kata Ansel.

Komite air yang terdiri atas sembilan orang itu dibentuk masyarakat atas pendampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) yang hadir di Desa Randoria sejak 2013. Komite air diisi oleh mereka yang suka-rela mau mengurusi air. Setiap bulan, mereka mendapat insentif Rp 40.000 per orang. Kendati demikian, mereka tidak pernah mengeluh dan tidak protes. ”Kami kerja untuk masyarakat, terutama anak-anak kami, agar bisa menikmati air bersih. Itu jauh lebih berharga, tidak ternilai. Kami tidak ingin kesulitan air terus berlanjut hingga anak cucu kami,” ucap Zakarias Rowa, Ketua Komite Air Desa Randoria.

Kepala Desa Randoria Rafael Ruma mengatakan, tahun ini mereka mendapat bantuan dari Kemensos sebesar Rp 1,03 miliar untuk pembangunan sumur bor. Setelah warga mulai mengakses air bersih, WVI yang membantu sambungan untuk 50 rumah itu mendorong agar pengelolaan air perlu diorganisasi melalui pembentukan komite air. Harapannya, akan tercapai sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Komite air di Randoria membuktikan pengaturan air dapat menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat. Pengabdian tulus dari mereka patut diapresiasi. (Yoga)

Sejak pandemi, kecenderungan masyarakat untuk berbelanja melalui platform digital semakin meningkat. Menurut laporan Hootsuite dan We Are Social bertajuk ”Digital 2021”, lebih dari 87 % pengguna internet di Indonesia membeli beragam produk secara daring pada beberapa bulan terakhir di pengujung tahun 2020. Ashifa Sakinah (25), warga Jakpus, bisa menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk menentukan satu baju. Saat mencari gamis untuk Lebaran, Ashifa menghabiskan waktu hampir seminggu berselancar di sejumlah aplikasi.

”Rasanya seperti ketagihan mencari barang yang lebih bagus. Barang-barang yang menurut saya bagus, saya taruh di keranjang dulu, tidak langsung checkout,” katanya, Senin (25/3). Banyaknya toko di banyak kota dengan berbagai harga dan ulasan membuatnya menjadi seorang pemilih. Namun, terlalu memilih demi mendapatkan barang terbaik membuat Ashifa pening. Bahkan, aktivitas sehari-harinya juga kerap terganggu akibat kepikiran barang-barangnya di keranjang lokapasar. Keresahan belanja daring tidak berakhir dengan pemilihan barang.

Ashifa juga masih harus menunggu berhari-hari karena sebagian besar baju lebaran menggunakan sistem pre-order, yakni memesan dulu baru dibuatkan bajunya. ”Hingga hari ini, saya masih menunggu baju lebaran saya tiba. Katanya dijanjikan minggu ini dikirim. Jujur saja saya khawatir,” ucap Ashifa. Herman Ahmad Deru (27) juga memilih belanja daring untuk kebutuhan Lebaran. Kesibukan bekerja membuatnya kurang waktu untuk berkelana ke mal atau pasar. Dalam proses mencari barang secara daring, Herman sering galau. Saat membeli baju lebaran contohnya. ”Awalnya sudah yakin dengan pilihanku, tetapi tiba-tiba ada iklan. Pas dicek, kok, lebih bagus. Jadi galau lagi. Akan begitu terus,” tuturnya. (Yoga)

Jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan memenangi Pemilu 2024, apalagi setelah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, kabinet akan sedikit lebih gemuk. Akan dibentuk kementerian khusus yang menangani program makan siang gratis bagi anak-anak usia sekolah dan ibu hamil. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko. Gibran sendiri sudah menemui Prabowo di Jakarta untuk membahas kementerian baru itu. Bahkan, menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, sudah ada perusahaan Cina yang ingin membangun pabrik garpu serta sendok di sini.

Program makan siang gratis ini disambut baik di desa-desa, dengan catatan, makanan sudah dibungkus atau di dalam kotak. makanan itu dibawa pulang dan anak-anak bersantap di rumah saja. Alasannya, Dengan jatah harga makanan Rp 10-30 ribu, ada lauk daging dan sayur, orang tua si anak bisa kebagian. Entah nasinya atau syukur secuil lauknya. Jatah makan siang yang gratis itu bisa dibagi bersama orang tua atau saudara si anak yang tidak bersekolah. Makanan seharga Rp 10 ribu, apalagi lebih, terlalu mewah untuk warga miskin perdesaan. Saat ini makanan yang sudah memadai di desa-desa masih berharga sekitar Rp 5.000 dan di kota yang disebut “nasi jinggo” paling mahal Rp 6.000.

Bagaimana menyalurkan makanan itu sampai ke sekolah yang terpencil? Atau makanan diproduksi di lokasi sekolah setempat? Di negeri di mana orang masih antre membeli beras, jatah makan siang gratis itu bisa-bisa tak utuh sampai ke anak sekolah. Jadi program maksitis alias makan siang gratis itu masih perlu dikaji. Apalagi anggarannya sampai Rp 450 triliun. Dari mana uangnya? Menaikkan harga Pertalite dan menghapus subsidi gas melon bisa menimbulkan masalah baru. Mari kita realistis apakah program itu cara terbaik untuk meningkatkan gizi anak dan mencegah stunting. (Yetede)

Petani di Bengkulu dan Jambi tengah menghadapi konflik lahan dengan perusahaan. Warga berusaha mempertahankan ruang hidupnya, sementara perusahaan mengklaim sebagai pemegang hak guna usaha. Suasana di perkebunan sawit dan karet yang digarap puluhan petani di Kecamatan Muko-muko Selatan, Bengkulu, mencekam pada Minggu hingga Senin (17-18/3). Puluhan petani yang menggarap lahan dikagetkan dengan perusakan oleh puluhan orang. Aksi perusakan itu terjadi saat para petani sedang mengurus pengajuan banding atas putusan yang dikeluarkan PN Muko-muko. Pada 5 Maret 2024, pengadilan mengeluarkan putusan gugatan perdata no 6/PDT.G/2023/PN MKM terhadap tiga petani Tanjung Sakti, yakni Harapandi, Ibnu Amin, dan Rasuli.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyebutkan, ketiga petani telah melakukan perbuatan melawan penggugat, yakni PT Daria Dharma Pratama (DDP). Menurut hakim, para petani sebagai tergugat telah menghalang-halangi proses panen buah sawit milik perusahaan pemegang HGU. Para petani juga dinilai mengambil tanpa hak buah sawit hasil panen milik perusahaan dan menghalang-halangi kegiatan usaha perusahaan. Atas perbuatan itu, ketiga petani diminta membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.363.000.

Ali Akbar selaku pendamping petani mengatakan, akar konflik lahan antara petani dan PT DDP bermula saat puluhan petani menggarap lahan terbengkalai di Kecamatan Muko-muko Selatan sejak 2021. Menurut Ali, putusan itu belum inkrah karena petani mengajukan banding. Ali dan aktivis Lembaga Kanopi Hijau mendampingi petani melaporkan perusakan pondok ke kepolisian. Simon dari Humas PT DDP dalam keterangan resminya menyampaikan, bangunan liar di lokasi tersebut berada dalam areal HGU perusahaan yang dikelola sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit sejak 2006.

Petani di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, juga menghadapi konflik berpuluh tahun dengan perusahaan sawit. Akibat konflik lahan tersebut, seorang petani, Bahusni, mendekam di penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti menyatakan, Bahusni telah menggarap kebun milik perusahaan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada petani tersebut. Ketua Perempuan Padek Nur Jannah mengatakan, masyarakat kecewa terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada Bahusni. Menurut dia, tanah tersebut merupakan milik masyarakat desa.

Mereka telah mengelolanya sejak sebelum 1960. Sekitar tahun 1998, lahan tersebut digarap menjadi perkebunan sawit oleh sebuah perusahaan. Sejak saat itu hingga sekarang, masyarakat setempat terus mempertahankan tanahnya. Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria Benni Wijaya mengatakan, kasus ini menambah preseden buruk penanganan konflik agraria di Indonesia yang semakin tajam ke bawah. Menurut dia, Bahusni adalah warga lokal yang berjuang memperjuangkan hak atas tanah. (Yoga)

Dokter di sejumlah rumah sakit terindikasi menyalahi aturan pemberian antibiotik. Tim Investigasi Harian Kompas mengungkap adanya dokter yang meresepkan antibiotik pada penyakit noninfeksi bakteri, seperti demam berdarah, vertigo, batuk pilek karena virus, sampai sembelit. Padahal, pasien tersebut tidak membutuhkan antibiotik. Kompas memperoleh 16 lembar dokumen bertulis tangan di gudang farmasi RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (27/2) berisi catatan penggunaan antibiotik pasien yang dirawat di Ruang Flamboyan, Januari 2024 dan Desember 2023.

Untuk mengecek ketepatan penggunaan antibiotik di berkas itu, tim Kompas memperlihatkannya kepada Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono. Tatapannya mengarah ke kolom antibiotik, lalu berucap, ”Tuh, kan, seftriakson dipakai banyak banget,” ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran UI itu, Selasa (5/3). Seftriakson termasuk antibiotik golongan watch yang penggunaannya di rumah sakit harus diawasi ketat lewat prosedur khusus saat diresepkan dokter, mengacu pada Panduan Penatagunaan Antimikroba di RS Tahun 2021 terbitan Kemenkes. Antibiotik yang digunakan berlebihan, tidak tepat, dan tidak sesuai indikasi bisa memicu kemunculan bakteri yang kebal antibiotik.

Pada dokumen di RSUD Depati Hamzah, Dante mendapati sejumlah diagnosis penyakit yang tidak boleh diberi antibiotik, yaitu vertigo, konstipasi atau sembelit, demam berdarah (dengue haemoragic fever/DHF), batuk pilek, dan gula darah rendah atau hipoglikemia. ”Antibiotik hanya bisa diberikan apabila ada infeksi bakteri,” kata Dante. Ketua Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) RSUD Depati Hamzah, Ratna Setia Asih, mengakui, pengawasan penggunaan antibiotik di rumah sakit belum maksimal karena keterbatasan SDM. Peringatan atau teguran kepada dokter masih bersifat insidental. ”Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) kalau tidak diingatkan kadang lupa, tetapi kami yang ngingetin (terus) capek juga. Saya sebagai dokter juga punya pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Moh Adib Khumaidi, belum semua dokter paham tentang resistensi antimikroba (AMR). Ini terjadi karena pembahasan AMR dalam materi pendidikan dokter masih sangat umum. ”AMR harus diprioritaskan dalam kurikulum karena akan berdampak saat dokter  melakukan pelayanan,” kata Adib. AMR adalah suatu kondisi ketika mikroorganisme atau mikroba, seperti bakteri, virus, fungi, dan parasit, menjadi kebal atau resisten terhadap obat-obatan antimikroba (antibiotik, antivirus, antifungal, dan antiparasit) akibat pemberian antibiotik yang tidak tepat. (Yoga)

Mesin pertumbuhan ekonomi akan bekerja optimal dengan pelumas yang tepat, antara lain, berupa kepastian hukum dan upah pekerja. Pertanian, energi, dan manufaktur. Tiga sektor itu akan jadi andalan pembangunan ekonomi Indonesia 2024-2029. Tiga mesin pertumbuhan ekonomi itu juga diandalkan untuk menyerap tenaga kerja (Kompas, 23/3/2024). Distribusi penduduk bekerja di Indonesia terbesar di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 139,85 juta penduduk bekerja pada Agustus 2023, 28,21 % bekerja di sektor pertanian. Jumlahnya bertambah 750.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2022.

Daya tarik sektor pertanian perlu ditingkatkan agar anak muda terjun ke sektor ini. Kemudahan akses pupuk bersubsidi dan benih akan membuat biaya produksi bisa ditekan. Sektor manufaktur dikembangkan agar Indonesia berdaya saing dan bukan sebagai pasar belaka.  Bahan baku dan penolong serta barang modal yang mudah dan murah serta kapasitas tenaga kerja yang mumpuni akan membuat sektor manufaktur berdaya saing dan produktif.

Di sektor energi, persoalan kepastian hukum yang kerap muncul mesti dituntaskan. Agar mesin pertumbuhan bergerak dengan lancer, pelumas berupa upah buruh atau pekerja mesti memadai. Berdasarkan data BPS, upah buruh di sektor pertanian sebesar Rp 2,37 juta per bulan masih jauh di bawah upah rata-rata buruh, yakni Rp 3,18 juta per bulan. Upah memadai dan memenuhi kebutuhan hidup pekerja akan membuat pekerja sejahtera dan bahagia. Hal ini akan terwujud dalam kinerja yang baik. (Yoga)

Di tengah kisruh di media sosial, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu mengklarifikasi bahwa pelaporan barang bawaan penumpang dari luar negeri tidaklah wajib, tetapi opsional atau pilihan. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menekankan bahwa aturan soal barang bawaan ke luar negeri tertuang sejak tahun 2017 dalam Permenkeu (PMK) No 203/PMK.04/2017. Tujuan aturan ini adalah mempermudah penumpang yang membawa barang tertentu ke luar negeri dan membawanya kembali ke Indonesia.

”Kebijakan tersebut adalah fasilitas opsional yang bisa digunakan penumpang, jadi tidak bersifat wajib. Penumpang yang memanfaatkannya pun terhitung sangat minim,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (24/3). Nirwala menambahkan, kebijakan itu sangat bermanfaat dan dapat membantu warga Indonesia yang hendak mengadakan kegiatan di luar negeri. Semisal kegiatan perlombaan, kegiatan budaya, seni, musik, pameran, ataupun aktivitas lain yang membutuhkan banyak peralatan bawaan dari Indonesia, seperti sepeda, gitar, dan alat musik lainnya.

Jika warga negara yang hendak ke luar negeri mendaftarkan barang-barang tersebut di Bea Cukai bandara atau pelabuhan, mereka akan cepat mengurus pelayanan kepabeanan terhadap barang tersebut saat kembali ke Indonesia. ”Jadi, terhadap barang tersebut akan berlaku skema ekspor sementara sehingga tidak akan dianggap sebagai barang perolehan luar negeri atau impor saat datang kembali ke Indonesia. Barang tersebut juga tidak akan dikenai bea masuk atau pajak dalam rangka impor,” ujar Nirmala. (Yoga)