;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Menunggu Putusan Monumental dari MK

28 Mar 2024

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies R Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Rabu (27/3) dalam sidang terpisah, memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2024. Di sidang perdana sengketa hasil pilpres ini, sebagian pemohon menyampaikan harapannya agar MK berani membuat keputusan monumental dengan menembus ruang keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Kalangan ahli hukum pun menilai, sidang sengketa pilpres ini jadi momentum menguji sikap kenegarawanan hakim konstitusi. MK diharapkan membuktikan diri sebagai peradilan konstitusional dan penjaga demokrasi. Hal ini mengingat penanganan sengketa ini telah didahului pelanggaran etik di MK.

Sidang sengketa hasil pilpres yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra dan enam hakim konstitusi lainnya di Gedung MK, Jakarta, Rabu, dimulai dengan pembacaan permohonan yang diajukan oleh capres-cawapres Anies-Muhaimin. Sidang ini turut dihadiri Ketua KPU Hasyim Asy’ari serta anggota KPU, August Melasz dan Yulianto Sudrajad, didampingi para kuasa hukum. Hadir pula pihak Bawaslu sebagai pemberi keterangan, yakni Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan anggota Bawaslu, yakni Totok Hariyono dan Lolly Suhenty. Selain itu, hadir pula sejumlah pengacara yang mewakili Prabowo-Gibran selaku pihak terkait dalam perkara ini, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, dan Hotman Paris Hutapea. (Yoga)

Proyek Strategis Diharapkan Percepat Investasi BSD-PIK

27 Mar 2024

Kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) di Banten diusulkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) sejak tahun 2021-2022, untuk mempercepat investasi, pembangunan, dan pengembangan kedua kawasan tersebut. Selain sejumlah tujuan itu, pengusulan BSD dan PIK sebagai PSN baru diyakini bermanfaat bagi daerah, khususnya Kabupaten Tangerang. Lapangan kerja yang jadi salah satu tantangan daerah urban, misalnya, menjadi terbuka melalui pembangunan infrastruktur. Pada Senin (18/3) pemerintah mengumumkan Kawasan Terpadu BSD dan PIK Tropical Coastland sebagai dua dari 14 PSN baru dengan pembiayaan swasta atau tanpa APBN. BSD City akan jadi pusat pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedical, sedangkan PIK 2 sebagai area hijau (green area) dan eco-city.

”Tahapan yang panjang. Persiapan sampai pengajuan dua wilayah itu sebagai PSN sudah dari tahun 2021-2022. Rekomendasi teknisnya baru keluar tahun 2024. Sekarang sudah masuk daftar PSN baru, bisa dipercepat tahapan dan prosedur administrasinya dari kementerian/lembaga terkait. Investasi tidak bisa menunggu lama,” kata Tenaga Ahli Menko Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar di Jakarta, Selasa (26/3). ”Lapangan kerja merupakan salah satu tantangan bagi daerah urban, seperti Kabupaten Tangerang. BSD City dan PIK 2 akan buka puluhan ribu lapangan kerja. Sekarang saja sudah menyerap ratusan ribu tenaga kerja, belum retribusi dan pajak yang bermanfaat bagi daerah dan negara,” lanjut mantan Bupati Tangerang dua periode, 2013-2018 dan 2018-2023, ini. Keuntungan lain yang didapat dari BSD City dan PIK 2 sebagai PSN baru ialah biaya pembangunan infrastruktur yang sepenuhnya dari swasta atau tak memakai APBN/APBD. (Yoga)

Calon Mahasiswa Diajak Ikut Tanggung Jawab

27 Mar 2024

Sebanyak 156.029 siswa lulusan SMA/ SMK sederajat tahun ini diterima di seleksi jalur prestasi perguruan tinggi negeri. Mulai tahun ini, calon mahasiswa yang dinyatakan lulus di jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP harus memanfaatkan penerimaan ini jika tidak ingin terkena sanksi. Sanksinya tidak bisa kuliah di perguruan tinggi negeri mana pun tahun ini. ”Di tahun sebelumnya, sanksinya hanya tidak bisa ikut seleksi jalur tes. Mulai tahun 2024, sanksinya tidak bisa ikut jalur tes ataupun jalur mandiri. Sistemnya sudah dibuat demikian. Kebijakan ini untuk memberikan kesempatan supaya yang berhak kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak kosong.

Ini untuk kepentingan masyarakat juga,” kata Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Ganefri di acara Konferensi Pers Pengumuman Hasil Seleksi Jalur SNBP Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (26/3). Zahra Noer Diyanah, siswa kelas XII SMA Negeri Salatiga, Jateng, bahagia setelah diterima di kampus impiannya, Undip, Semarang. Zahra yang berprestasi akademik cemerlang di Jurusan IPS ini mantap mendaftarkan diri di Program Studi Ekonomi. ”Saya senang bisa lulus jalur prestasi. Ini pilihan saya, pastinya saya akan kuliah dengan sungguh-sungguh,” kata Zahra.

Kiki Efi Rezeki, orangtua Zahra, menyambut baik ketentuan di jalur prestasi yang ingin memastikan peserta serius mengambil pilihannya. Saat anaknya dinyatakan memenuhi syarat, pihak sekolah berkomunikasi dengan siswa dan orangtua untuk memantapkan pilihan program studi dan PTN yang dituju. ”Saya rasa bagus, ya, untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dengan pilihannya. Di usia SMA, kan, siswa yang masih remaja butuh bimbingan memilih. Saya merasa terbantu dengan bantuan sekolah dalam memastikan siswa memanfaatkan jalur prestasi sebaik-baiknya. (Yoga)

Kehidupan Marbot Masjid Jauh dari Sejahtera

27 Mar 2024

Kehidupan para pekerja di masjid atau marbot secara umum belum cukup sejahtera. Mereka masih menerima upah di bawah standar upah minimum suatu daerah. Perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan terkait diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan marbot meskipun pekerjaan mereka bersifat sukarela. Kesejahteraan belum dirasakan oleh Sanadi (70), seorang marbot di Masjid Nurul Iman, Dusun Kuang Jukut, Lombok Tengah, NTB. Sanadi bertugas mengurus berbagai keperluan di masjid, termasuk kebersihan, seperti menyapu dan mengepel. Selama puluhan tahun menjadi marbot, Sanadi tidak mendapat honor atau upah bulanan, kecuali beberapa tahun terakhir. ”Saya lupa persisnya, tetapi pernah dapat Rp 1 juta untuk enam bulan.

Dibuatkan rekening dan dikirim ke sana. Kadang juga ada dari desa diminta ke sana untuk ambil,” kata Sanadi, Minggu (24/3). Untuk urusan kebutuhan sehari-hari, sudah tercukupi dari keluarga. Ia juga mempunyai simpanan untuk belanja dari hasil beternak sapi dan panen di sawah. Kondisi serupa dirasakan Sauzi (55), marbot di Masjid Al Hikmah di kawasan Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Bali. Selama menjadi marbot di Masjid Al Hikmah sejak tahun 1995, pria asal Jember, Jatim, ini belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Sauzi mengakui, tugasnya sebagai marbot adalah menjaga lingkungan masjid, membersihkan masjid, dan menyiapkan peralatan shalat di masjid sehingga umat dapat beribadah dengan khusyuk. Seluruh waktunya dihabiskan di masjid sejak menjelang subuh sampai malam selepas isya.

Kabid Bimbingan Islam di Kanwil Kemenag Provinsi Bali Abu Siri mengatakan, bertugas sebagai marbot di masjid sejatinya pengabdian, yang diniatkan secara ikhlas. Hal itu karena marbot bukanlah pekerjaan dengan gaji atau honor tetap. Menurut Abu Siri, marbot mendapatkan upah sekadarnya, yang umumnya berasal dari infak jemaah masjid. Belum banyak pengurus takmir masjid dan pengurus yayasan masjid yang sudah dan mampu memberikan jaminan sosial bagi marbot di masjid mereka karena pemasukan yang diterima masjid umumnya tidak tetap. (Yoga)

Kerja Keras Mengatasi Kontraksi Penerimaan Pajak

27 Mar 2024

Penerimaan pajak dalam 2,5 bulan pertama tahun 2024 belum menggembirakan, pasalnya sejak awal tahun penerimaan pajak tercatat kontraksi penerimaan dibandingkan penerimaan yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun belum berjalan optimal, pertumbuhan pajak diperkirakan masih dapat meningkat hingga akhir tahun ini, namun harus diiringi kerja keras dari aparat pajak.

 

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, terjadinya kontraksi penerimaan pajak karena adanya peningkatan restitusi. Hal ini bukan kabar buruk mengingat peningkatan restitusi terjadi secara temporer saja. Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. “Jika ini bersifat temporer, kita tak perlu khawatir, namun perlu effort tambahan agar dapat mengejar target penerimaan pajak tahun 2024 kata Fajry, Selasa (26/3). (Yetede)

Sektor Residensial Topang Penjualan Indocement

27 Mar 2024

Properti residensial menjadi tulang punggung penjualan semen PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk (Indocement) pada 2023, hal serupa diprediksi terjadi tahun ini. “Residensial masih sangat penting untuk Indocement, terlihat dari penjualan semen kantong kami pada 2023 yang porsinya mirip dengan pasar nasional,” ujatr Christian Kartawijaya, Dirut PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk di Jakarta, baru-baru ini.

 

“Volume semen kantong Indocement 70 % dari total penjualan. Kantong semen dimanfaatkan konsumen untuk pembangunan atau renovasi sektor residensial,” kata Christian. Komposisi itu mirip dengan pasar semen secara nasional. Karena itu, digulirkannya insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor property, dinilai akan berimbas positif terhadap penjualan semen pada 2024. (Yetede)

Februari, Kredit Konsumer Tumbuh Melambat

27 Mar 2024

Perbankan nasional telah mengucurkan kredit consumer senilai Rp 2.017,6 triliun per Februari 2024, tumbuh 9,3 % secara year on year (yoy). Pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 9,5 % (yoy). BI dalam data uang beredar mencatat, kredit konsumer didorong oleh pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 12,6 % (yoy) dalam dua bulan pertama ini menjadi Rp 723,6 triliun dan kredit kendaraan bermotor yang naik 12,7 % (yoy) menjadi Rp 135,3 triliun didukung momen Ramadhan dan Idulfitri.

 

Kredit multi guna mengalami perlambatan dari 7,3 % (yoy) per Januari 2024, menjadi tumbuh 7,1 % (yoy) dengan nilai kredit Rp 1.158,8 triliun. “Kredit terutama didorong oleh perkembangan KPR, KKB dan kredit multiguna,” ujar Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryanto, dikutip Selasa (26/3). (Yetede)

Bantuan Sosial dalam Perlindungan Sosial

27 Mar 2024
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 496,8 triliun atau naik lebih dari Rp 20 triliun dibanding pada tahun lalu. Anggaran tersebut terbagi lintas kementerian hingga non-kementerian dan lembaga. Dari total anggaran tahun ini, sebanyak Rp 75,6 triliun dialokasikan ke Kementerian Sosial, di antaranya bantuan sosial. Angka yang menjadi sorotan saat Menteri Sosial Tri Rismaharini membandingkan jumlah yang didapat kementeriannya dibanding keseluruhan anggaran perlindungan sosial. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan sebagian besar anggaran perlindungan sosial dalam bentuk subsidi dan kompensasi yang sebesar Rp 330 triliun. Jumlah tersebut untuk membiayai subsidi bahan bakar minyak, elpiji, dan listrik. Ada pula anggaran program non-subsidi energi, seperti subsidi pupuk, public service obligation atau kewajiban pelayanan publik, bunga kredit usaha rakyat, serta bunga kredit perumahan. Berikut ini rincian anggaran perlindungan sosial dan bantuan sosial. (Yetede)

Obat Jangka Pendek Bernama Bansos

27 Mar 2024
INDONESIA PUNYA beragam program bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Sebut saja Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan bahan pokok, Kartu Indonesia Pintar, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan langsung tunai desa, dan subsidi energi. 

Daftarnya makin mengular jika bantuan insidental pada beberapa tahun terakhir ikut dihitung. Seperti saat muncul pandemi, pemerintah memberikan bantuan sosial tunai serta beras 10 kilogram. Tahun lalu, muncul jenis bantuan baru: antisipasi dampak El Nino berupa bantuan tunai. Program ini berlanjut sampai 2024. Ditambah lagi, pemerintah memberikan bantuan beras 10 kg dengan dalih menekan dampak kenaikan harga beras.

Penerima bantuan juga makin banyak. PKH, misalnya, hanya memiliki 2,7 juta keluarga penerima hingga akhir periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014. Empat tahun kemudian, jumlah penerima PKH berlipat menjadi 10 juta keluarga penerima dan tak berubah sampai sekarang. Jumlah penerima bantuan pangan nontunai, yang sekarang berganti nama menjadi bantuan bahan pokok, naik dari 15 juta keluarga menjadi 22 juta keluarga. Itu sebabnya anggaran bantuan sosial melonjak signifikan, bahkan setelah pandemi usai. Pada akhir 2019, alokasinya sebesar Rp 112,5 triliun. Tapi tahun ini proyeksinya sebesar Rp 152,3 triliun. (Yetede)

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

27 Mar 2024
POLEMIK DANA bantuan sosial (bansos) bermula di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 19 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati rapat dengan Komisi XI DPR. Rapat itu membahas evaluasi fiskal kuartal I 2024, termasuk menjawab anggaran bansos. Pada saat hampir bersamaan, Menteri Sosial Tri Rismaharini rapat dengan Komisi VIII DPR mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.

Saat rapat dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani membeberkan realisasi anggaran program bantuan sosial yang melesat mencapai Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024. “Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun tahun lalu ke Rp 22,5 triliun, atau naik 135,1 persen dibanding tahun sebelumnya,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, peningkatan realisasi belanja bantuan sosial dipengaruhi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I pada Januari dan penyaluran program Kartu Sembako pada Februari. Kementerian Sosial menyalurkan sebesar Rp 12,8 triliun untuk kedua program yang diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk PKH dan 18,7 juta KPM untuk program Kartu Sembako. (Yetede)