Mahkamah Konstitusi akan menggabungkan sidang kedua sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 dengan agenda jawaban termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan karena pemohon menyampaikan tuntutan yang sama. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa penggabungan sidang kedua hari ini, Kamis (28/3) dengan agenda jawaban pihak terkait yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilakukan karena terdapat kemungkinan jawaban yang sama untuk kedua penggugat. “Barangkali ada hal-hal yang sebenarnya pada pokok pemohonan tertentu jawabannya sama sehingga kami bisa melakukan efi siensi terhadap persidangan itu,” ujar Suhartoyo dalam sidang PHPU di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3). Penggabungan sidang tersebut pada awalnya merupakan usulan dari majelis hakim, yang kemudian disetujui oleh semua pihak, baik pemohon, termohon, serta pihak terkait. Namun, dengan adanya penggabungan itu, sidang gugatan PHPU pada hari kedua diundur menjadi pukul 13.00 WIB dari agenda awal pada pukul 08.00 WIB. Mundurnya jam sidang dilakukan karena Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan harus menyiapkan jawaban terlebih dahulu mengingat pada hari pertama sidang digelar pada jam yang berbeda untuk masing-masing penggugat, yakni pada pukul 08.00 WIB dan 13.00 WIB. Petitum atau permohonan yang disampaikan oleh tim hukum kedua paslon hampir sama yakni meminta MK untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 360/2024 tentang hasil perolehan suara Pemilu 2024. Selain itu, pemohon meminta kepada MK untuk mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kedua pemohon menyampaikan kepada MK agar dapat memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pilpres 2024 di seluruh tempat pemungutan suara tanpa Prabowo-Gibran. Paslon 03 meminta capres-cawapres digelar selambat-lambatnya 26 Juni 2024. Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra me-yakini MK bakal menolak gugatan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Ganjar-Mahfud.“Kami berkeyakinan, kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon 2 [Ganjar-Mahfud] pada siang hari ini dan kami berkeyakinan MK akan menolak permohonan yang disampaikan kepada MK,” katanya. Selain itu, Yusril juga yakin MK bakal menolak permohonan Ganjar-Mahfud lantaran belum pernah tercatat dalam sejarah pemilu presiden dan wakil presiden diulang. Sementara itu, Tim Hukum Nasional pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin (THN AMIN) akan mengajukan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir menjelaskan bahwa majelis hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima permohonan tersebut.

Pembukaan sasi laut oleh Kelompok Perempuan Waifuna di Kampung Kapatcol, Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, memperoleh hasil melimpah. Dengan membatasi akses penangkapan serta alat tangkap dalam kawasan dan jangka waktu tertentu, tradisi sasi ini menjaga keseimbangan pelestarian ekologi dan pemanfaatan ekonomi. Buka sasi di perairan sisi barat Kampung Kapatcol itu dimulai Senin (25/3). Hingga Rabu sore, buka sasi telah menghasilkan 1.138 teripang, 599 lola, dan 20 lobster. Sasi di kawasan seluas 213 hektar itu dibuka setelah ditutup selama hampir satu tahun.

Keterlibatan kelompok perempuan atau mama-mama di Kapatcol dalam mengelola sasi dimulai sejak 2011, didampingi Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) untuk mengelola laut secara berkelanjutan. Koordinator Program Bentang Laut Kepala Burung YKAN Awaludinnoer mengatakan, hasil buka sasi tahun ini menjadi yang terbanyak sejak 2011. Penangkapan biota laut saat buka sasi dilakukan dengan menyelam secara tradisional. Warga langsung menangkapnya dengan tangan atau menggunakan tombak dan gate-gate (alat penangkap lobster berbahan nilon).

Saat menyelam, mereka memakai kacamata renang, snorkel, dan fins. Hanya teripang dengan panjang 15 cm atau lebih yang boleh diambil. Untuk lola dengan ukuran 7 cm ke atas. Sementara lobster dengan berat lebih dari 5 ons. Tangkapan yang tidak sesuai ketentuan ukuran tersebut dikembalikan ke laut. Awaludinnoer menuturkan, pembatasan tangkapan berdasarkan ukuran dilakukan agar pemanfaatan laut dapat berkelanjutan. Dengan begitu, biota laut yang berukuran kecil dapat dipanen pada buka sasi selanjutnya.

”Sekarang warga bisa memilah tangkapan yang layak diambil. Mereka mengukurnya sendiri. Sekarang, mereka paham bagaimana agar hasil laut bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang,” ucapnya. Hasil buka sasi pada Senin-Rabu akan digunakan untuk keperluan berdasarkan kesepakatan kelompok mama-mama. Setelah itu, warga dapat mengambil hasil laut untuk keperluan lainnya sebelum sasi kembali ditutup sekitar dua pekan ke depan. Sebelum dijual,teripang direbus, diasapi, dan dikeringkan. Teripang kering dihargai mulai dari Rp 50.000 per kg hingga di atas Rp 800.000 per kg, berdasarkan jenis dan ukurannya. Sementara lobster dihargai sekitar Rp 200.000 per kg. Hampir semua warga Kapatcol ikut memanen hasil sasi. (Yoga)

Dua pasangan calon presiden dan wakilnya, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., menghadiri langsung sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sidang perdana gugatan di MK digelar pada Rabu, 27 Maret 2024. Didampingi tim kuasa hukum, pasangan calon nomor urut 01 dan 03 ini memaparkan proses pemilihan presiden (pilpres) yang dinilai tidak berjalan bebas, jujur, adil, serta transparan. Dalam gugatan yang diajukan, kedua kubu menolak keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pilpres. Mereka meminta KPU menggelar pemungutan suara ulang dan sekaligus mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 02 itu. Kubu Anies-Muhaimin mencontohkan sejumlah pasangan calon yang didiskualifikasi dalam proses pemilihan kepala daerah.

Charles Simabura, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, menilai adanya cacat prosedur dalam proses pemilihan bisa berdampak pada diskualifikasi peserta. "Cacat prosedur itu kan cacat formal," ujar Charles saat dihubungi pada Rabu, 27 Maret 2024. Menurut dia, alasan kubu 01 meminta MK mendiskualifikasi pasangan nomor urut 02 itu berawal dari putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu sendiri disebut memberi peluang bagi Gibran untuk melenggang mendampingi Prabowo. "Putusan No 90/PUU-XXI2023 itu termasuk putusan yang dinyatakan cacat etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehingga bisa dinyatakan sebagai cacat formal pendaftaran," ujarnya. (Yetede)

Hasil survei BPS menunjukkan angka kemiskinan Indonesia sudah turun di bawah dua digit meskipun masih belum bisa mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (DGs). Bahkan, Presiden Jokowi menetapkan target kemiskinan ekstrem menjadi nol % pada 2024. Berarti enam tahun lebih awal dari target SDGs dunia, yaitu 2030. Saat ini Indonesia menggunakan ukuran absolut garis kemiskinan (GK) untuk mengidentifikasi kemiskinan. GK adalah nilai rupiah minimal untuk mencukupi kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan, yang dihitung BPS dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Penduduk yang pengeluarannya di bawah GK Rp 550.458/kapita/bulan dikelompokkan sebagai penduduk miskin. Sementara penduduk yang pengeluarannya di bawah GK ekstrem Rp 351.957/kapita/bulan atau 1,9 USD (Rp 30.000)/kapita/hari paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) dikelompokkan sebagai penduduk miskin ekstrem. Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, diterbitkan Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini menetapkan tiga strategi untuk dilaksanakan oleh 22 kementerian serta enam lembaga dan semua pemda.

Strategi pertama, pengurangan beban pengeluaran warga miskin ekstrem. Strategi kedua, peningkatan pendapatan. Ditujukan untuk warga miskin ekstrem yang masih produktif. Mereka dibukakan akses pada pekerjaan dan peningkatan kapasitas SDM akses dan kapasitas sebagai pelaku UMKM, termasuk akses pembiayaannya. Melalui strategi ini diharapkan rumah tangga (RT) miskin ekstrem dapat naik kelas untuk mendapatkan program lanjutan, seperti pendampingan, pelatihan, dan permodalan. Strategi ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan ekstrem. (Yoga)

Sampai masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2024, sebanyak 194.744 anggota jemaah haji reguler telah melunasi biaya tersebut. Dengan total kuota haji Indonesia 241.000, artinya masih terdapat sisa kuota yang belum terisi. Pemerintah mempertimbangkan memperpanjang masa pelunasan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, Rabu (27/3) menyatakan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji memiliki waktu cukup panjang sehingga diharapkan layanan bisa lebih optimal. Sebab, Komisi VIII DPR dan Kemenag telah memutuskan biaya perjalanan ibadah haji jauh lebih awal.

Ace Hasan menyampaikan hal itu dalam penutupan acara Bimbingan Teknis Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Rabu (27/3) malam, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jaktim. Bimbingan teknis itu diikuti 1.120 peserta dan 890 orang di antaranya lulus seleksi di daerah dan pusat. Pelunasan tahap II biaya perjalanan ibadah haji bagi jemaah reguler 1445 Hijriah/2024 Masehi ditutup pada Selasa (26/3). Kemenag mencatat ada 194.744 anggota jemaah reguler yang telah melunasi biaya perjalanan haji. ”Masa pelunasan tahap II biaya haji jemaah reguler ditutup. Total ada 194.744 anggota jemaah reguler yang melunasi,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab dalam keterangan pers di Jakarta.

”Jumlah jemaah yang melunasi terdiri dari 192.874 anggota jemaah reguler, 1.484 petugas haji daerah, dan 386 kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah,” tuturnya. Sisa Kuota jemaah haji Indonesia tahun ini 221.000. Selain itu, Indonesia mendapat 20.000 kuota tambahan. Jadi, total ada 241.000 kuota, terdiri dari 213.320 anggota jemaah haji reguler dan 27.680 anggota jemaah haji khusus. Karena itu, pihaknya sedang mempertimbangkan rencana pembukaan perpanjangan masa pelunasan. (Yoga)

Selama ini marbot masjid dikenal sebagai pekerja sukarela sehingga tidak memiliki pendapatan dengan nominal yang pasti. Namun, beberapa pihak, termasuk sejumlah pemda, telah memberikan perhatian dan dukungan kepada marbot berupa pemberian insentif hingga pemberangkatan umrah ke Tanah Suci. Salah satu dukungan dan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan marbot masjid dilakukan Pemkab Banyumas, Jateng, dengan menganggarkan dana dari APBD untuk insentif bagi para marbot masjid sekabupaten Banyumas.

”Di Banyumas, ada anggaran Rp 250 juta satu tahun untuk 416 marbot,” kata Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Dian Budiarto, Rabu (20/3). Dian menyampaikan, secara rinci setiap marbot mendapat insentif Rp 100.000 per bulan. Insentif dicairkan per semester atau enam bulan sekali sehingga mereka mendapat Rp 600.000 per marbot. Dana insentif tersebut diberikan dengan tujuan agar marbot bisa lebih bersemangat lagi dalam memakmurkan masjid. Ke depan, dana itu diharapkan bisa lebih besar sehingga setiap marbot bisa mendap kan insentif dua kali setahun. (Yoga)

Kemenko Bidang Perekonomian tengah mengkaji usul pengembangan kawasan terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah menyebut proposal yang diajukan pengembang sudah bagus dan diyakini bisa memenuhi syarat dan kriteria menjadi KEK. Guna memperjelas konsep pengembangan KEK BSD dan mengecek berbagai kelengkapan syarat dan dokumen, Kemenko Perekonomian mengundang perwakilan PT Surya Inter Wisesa ke kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (27/3).

Surya Inter Wisesa adalah salah satu anak usaha PT Bumi Serpong Damai (Tbk), perusahaan properti yang berlokasi di Tangerang, Banten. Perusahaan itu memiliki saham dan hak suara mayoritas di BSD Tbk sebesar 99,9 %. Dalam pertemuan tertutup yang digelar sekitar satu jam, perwakilan Surya Inter Wisesa diminta memaparkan konsep pengembangan kawasan terpadu BSD yang hendak diusulkan sebagai KEK. ”Proposal mereka baru kami bahas. Kami ingin pastikan dulu sebenarnya kegiatan mereka apa, kesiapannya bagaimana, sudah sesuai persyaratan atau belum,” kata Wakil Ketua I Bidang Regulasi dan Kelembagaan Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK di Kemenko Perekonomian Elen Setiadi seusai pertemuan.

Sebelumnya, BSD ditetapkan sebagai satu dari 14 usulan proyek strategis nasional(PSN) baru yang disetujui pemerintah dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (18/3). Namun, untuk penetapan statusnya sebagai KEK, masih ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi dan dikaji. BSD berencana membangun KEK yang fokus di bidang pendidikan, kesehatan, serta riset dan inovasi digital. Nilai investasi yang masuk ke kawasan itu diperkirakan Rp 18,54 triliun. (Yoga)

Peluang kuliah calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri lewat seleksi nasional masih terbuka pada jalur tes atau seleksi nasional berdasarkan tes. Kuota penerimaan mahasiswa baru untuk jalur tes di perguruan tinggi akademik, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan pendidikan tinggi vokasi masih tersedia sekitar 247.000 kursi. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Ganefri, Rabu (27/3) di Jakarta, mengatakan, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (PTN) ada dua jalur. Keduanya adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) yang disubsidi penuh oleh pemerintah alias gratis dan seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) yang disubsidi pemerintah sebagian.

Tahapan seleksi di jalur prestasi sudah selesai, kini seleksi nasional bergeser ke jalur tes lewat ujian tulis berbasis komputer (UTBK) yang pendaftarannya dibuka hingga 5 April. ”Kesempatan untuk kuliah diPTN masih terbuka dijalur tes dan jalur mandiri. Daya tampung PTN tahun ini terbuka untuk 589.000 mahasiswa baru. Kuota jalur tes terbanyak Selanjutnya, ada jalur mandiri yang dilaksanakan di tiap PTN, kuotanya lebih dari 176.000 kursi,” kata Ganefri. Menurut Ganefri, pemerintah mengoptimalkan tiap jalur masuk, terutama di seleksi nasional. Tujuannya agar daya tampung yang disediakan terpenuhi demi mendukung peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sanksi juga diterapkan jika peserta yang lolos jalur tes tidak mendaftar ulang. Peserta tidak boleh ikut seleksi jalur mandiri di PTN mana pun. (Yoga)