Anggaran pupuk bersubsidi tahun ini resmi naik menjadi Rp 54 triliun, naik Rp 28 triliun dari sebelmunya Ro 26 triliun. Dengan anggaran Rp 54 triliun, kuota pupuk bersubsidi 2024 meningkat menjadi 9,55 juta ton dari sebelumnya 4,72 juta ton. Keputusan tersebut tertuang dalam  Surat Menteri Keuangan No. S-297/MK.02.2024 yang telah diterima Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akhir pekan ini. Dengan tambahan tersebut kini total angaran pupuk subsidi 2024 mencapai Rp 54 triliun, terbesar sehingga merupakan catatan sejarah penting bagi pertanian Indonesia. "Kabar baik ini yang dtunggu-tunggu petani Indonesia karena ini bagian dari tomggal sejarah kembalinya kebutuhan petani yaitu pupuk. Alhamdulillah saya sudah tanda tangan pada 28 Maret 2024," ujar Mentan. (Yetede)

Perum Bulog per 25 Maret 2024 telah menyalurkan stok cadangan beras pemerintah (public service obligation/PSO) sebanyaj 1.077.206 ton atau 57,91 % dari target sepanjang tahun 1.860.122 ton. Tingginya harga beras awal tahun ini menharuskan Bulog mendistribusikan beras CPP (cadangan pangan pemerintah) hingga dua kali lipat melalui instrument Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurut Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Sonya Mamoriska, penyaluran PSO untuk SPHP guna meredam kenaikan harga beras yang sudah 42,63 % dari target yang ditentukan. “Target penyaluran PSO tahun ini 1,8 juta ton, baru tiga bulan sudah 1 juta ton atau lebih dari 50 %,” ujar Sonya saat webinar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) 80 dengan tema Outlook 2024. Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Stok Beras Pemerintah, Amankah?, Kamis (28/03). (Yetede)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyiapkan uang tunai senilai Rp 736 miliar untuk melayani kebutuhan transaksi selama Ramadhan dan Idufitri tahun ini. Dirut Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, uang tersebut disiapkan untuk penukaran uang baru  dan penarikan tunai di ATM dan kantor cabang. Persiapan ini sekaligus mendukung program BI untuk memastikan kesiapan uang tunai layak edar selama Ramadhan dan Idulfitri 1445 Hijriah

Menurut dia, menjelang libur lebaran, kebutuhan transaksi perbankan masyarakat seperti pengiriman dan penarikan uang meningkat. “Oleh karena itu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini kami kembali berpartisipasi  dengan menyiapkan uang tunai. Hal ini sekaligus wuhjud kontribusi kami dalam melayani umat,” ujarnya, Jumat (29/3). (Yetede)

BI melaporkan aliran modal asing keluar bersih (capital outflow) di pasar keuangan domestik mencapai Rp 1,36 triliun dalam periode 25-27 Maret 2024. Dalam keterangan tertulis Kamis (28/3) Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, nilai modal tersebut berasal dari aliran modal asing masuk bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp 0,97 triliun dan modal asing keluar di pasar saham dan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) masing-masing sebesar Rp 1,59 triliun dan Rp 0,74 triliun. (Yetede)

Emiten Grup Bakrie dan Salim, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk USD 10,9 juta sepanjang 2023. Angka itu turun 97,9 % dari USD 525,3 juta pada 2022. Pendapatan Bumi Resources (BUMI) secara konsolidasian (termasuk PT Kaltim Prima Coal/KPC) sebesar USD 6,57 miliar pada 2023, turun 23 % dari USD 8,53 miliar pada periode FY 2022.

“Pendapatan bruto sebesar USD 6,57 miliar periode FY 2023 vs USD 8,53 miliar periode FY 2022 atau turun tajam 23 % dikarenakan kondisi pasar dan harga batubara yang turun sebesar 33 % yoy,” jelas Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources Dileep Srivastava dalam keterangan resmi, Jumat (29/3). (Yetede)

PT Arwana Citra Mulia Tbk (ARNA) menargetkan laba bersih 2024 tumbuh 3,6 % menjadi Rp 461,32 miliar dari tahun lalu di Rp 445,29 miliar. Peningkatan laba tersebut sejalan dengan ekspektasi penjualan yang akan naik 7,8 % menjadi 2,64 triliun dibanding sebelumnya Rp 2,44 triliun. Optimisme itu, kata Chief Operating Officer Arwana Edy Suyanto didasari harga jual rata-rata keramik yang meningkat menjadi Rp 39.735 per meter persegi (m²).

Perseroan juga akan memperluas jaringan pemasaran dengan membuka enam depo baru yang berlokasi di Dumai, Probolinggo, Aceh, Singkawang, Pangkalan Bun dan di Kaltara. “Dengan adanya enam depo baru ini, diharapkan meningkatkan kemampuan pelayanan kami di 38 ribu outlet kami di seluruh Indonesia,”kata Edy dalam paparan public yang digelar Arwana di Aula Nuansa Plant II, Serang, Banten. (Yetede)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) bakal menerbitkan surat utang senior berdenominasi dolar AS atau global bond sebesar USD 500 juta atau Rp 7,94 triliun (kurs Rp 15.874). Aksi korporasi tersebut sebagai upaya diversifikasi sumber pendanaan perseroan untuk menyalurkan kredit valuta asing (valas).

Perseroan telah menyelesaikan roadshow pada 26 Maret 2024 dan pricing pada 27 Maret 2024 sehubungan rencana penerbitan surat utang senior senilai USD 500 juta dengan indikasi kupon sebesar 5,28 % per tahun. Dengan merujuk ketentuan Regulation S berdasarkan US Senior Act, yang akan terdaftar di Singapore Stock Exchange. (Yetede)

Memburuknya sejumlah indikator yang dianggap sebagai sinyal kuat atas melemahnya daya beli masyarakat harus nulai dan terus diwaspadai. Pemerintah diminta untuk mengambil langkah serius guna menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga, agar kinerja konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama PDB Indonesia tidak terganggu.

Indikator tersebut diantaranya, penjualan mobil dan motor yang terus terkontraksi dalam delapan dan enam bulan terakhir. Hingga Februari 2024, penjualan mobil turun tajam hingga 18,8 % secara year on year (yoy) sedangkan penjualan motor turun 2,9 % (yoy). Ekonom senior yang juga Menkeu periode 2013-2014 Chatib Basri membenarkan terjadinya pelambatan konsumsi akibat daya beli menurun. (Yetede)

Dengan keputusan DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai undang-undang, di Jakarta, Kamis (28/3/2024), maka masa jabatan kepala desa (kades) dari sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun. Alih-alih mengatasi permasalahan desa, perpanjangan masa jabatan ini malah akan membuat para kades merasa memiliki kewenangan yang besar, apalagi jika kontrol masyarakat tidak kuat. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman, Jumat (29/3), mengatakan, masa jabatan kades yang diperpanjang menjadi delapan tahun tidak serta-merta akan mengatasi persoalan di desa. Sebaliknya, perpanjangan masa jabatan itu akan menjadikan kades merasa memiliki kewenangan yang besar. Hal ini mengingat ada banyak kades yang terlibat dalam korupsi dana desa.

”Kasus-kasus penyelewengan dana desa, yang menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW melibatkan banyak kepala desa, memberikan gambaran bahwa tak semua kepala desa memiliki integritas,” kata Herman. Mengutip data ICW, kasus korupsi dana desa meningkat sembilan kali lipat selama periode 2015-2021. Korupsi dana desa pada 2015 sebanyak 21 kasus dan meningkat jadi 154 kasus pada 2021. ICW mencatat, dana desa yang digelontorkan pemerintah selama 2015-2021 mencapai Rp 400,1 triliun. Selama periode itu, terjadi 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan 729 tersangka. Akibat praktik korupsi itu, kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar. Menurut Herman, yang dibutuhkan adalah tata kelola desa yang baik, baik itu penguatan perencanaan, penganggaran, hingga penerapan pembangunan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pengawasan kinerja kades harus dioptimalkan dan kontrol masyarakat juga harus kuat. (Yoga)

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 687 juta saham milik PT Jasa Penunjang Tambang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana menyampaikan sita eksekusi itu dilakukan pada Rabu (27/3) oleh Jaksa Eksekutor Kejari Jaktim dan tim pengendalian eksekusi UHLBEE. “Berupa satu paket saham sebanyak 687 juta lembar saham milik PT Jasa Penunjang Tambang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (29/3). Ketut menambahkan, paket saham ini merupakan hasil pengembalian barang bukti dalam kasus korupsi PT Asabri atas nama terpidana Heru Hidayat. Aset yang disita merupakan hasil pelacakan Tim Pengendalian Eksekusi Direktorat UHLBE pada 20 Februari 24 Februari 2024 di Kabupaten Luwu Timur. Eksekusi aset ini dilakukan untuk pemulihan kerugian keuangan negara atas nama terpidana Heru Hidayat sebesar Rp12,64 triliun dalam tindak pidana PT Asabri (Persero). Adapun, aset itu teregister dalam akta notaris pada pernyataan pemegang saham PT Tiga Samudra Perkasa Nomor: 163 tanggal 26 Desember 2019, yang dibuat di Kantor Notaris Benediktus Andy Widyanto di Tangerang Selatan dan IUP atas nama PT Tiga Samudra Perkasa, PT Mahkota Nikel Indonesia dan PT Tiga Samudera Nikel di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.