Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Rizky Argama menilai sebelum ataupun setelah pemilu kerap dimanfaatkan anggota DPR untuk merevisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam setiap revisi UU MD3, anggota Dewan lebih sering mengutak-atik komposisi pimpinan MPR dan DPR ataupun alat kelengkapannya. “Semua perubahan UU itu dilakukan hanya untuk memfasilitasi kehendak partai politik berkuasa,” kata Rizky pada 31 Maret 2024. Rizky mengatakan kursi pimpinan DPR dan MPR ataupun alat kelengkapannya sangat diminati karena strategis dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Karena itu, partai politik atau gabungan partai politik akan berusaha agar ketentuan dalam UU MD3 selalu menguntungkan kepentingannya.

Contohnya revisi UU MD3 pada 2018 dan 2019. Dalam perubahan ketiga pada 2018 itu, DPR menambahkan Pasal 427 D, yang salah satu isinya mengatur ketua DPR berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak pertama di Senayan. Pada 2019, terjadi lagi perubahan UU MD3, tapi hanya khusus Pasal 15. Pasal ini, di antaranya, mengatur bahwa pimpinan MPR, baik ketua maupun wakil ketua, merupakan representasi dari wakil fraksi dan kelompok anggota DPD. Dengan ketentuan ini, semua fraksi di DPR mendapat jatah wakil ketua MPR. Agenda revisi UU MD3 kembali menggelinding setelah Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membuka peluang perubahan UU tersebut khususnya dalam memperebutkan posisi ketua DPR. Menurut dia, dinamika itu sangat tergantung pembicaraan antara ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju, koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pilpres 2024, yang terdiri atas tujuh partai, dimana hanya empat partai politik yang mendapat kursi di DPR pada Pemilu 2024, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, dengan 280 kursi dari total 580 anggota DPR periode 2024-2029. Sekitar 300 kursi DPR lainnya akan dimiliki PDI P, Partai NasDem, PKB, dan PKS.

Tanda-tanda revisi juga terlihat dengan masuknya perubahan keempat UU MD3 dalam Prolegnas Prioritas 2024. Tahun lalu, revisi keempat UU MD3 juga masuk Prolegnas Prioritas. Rizky Argama berharap DPR tak merevisi UU MD3 jika tujuannya hanya hendak mengutak-atik komposisi kursi pimpinan DPR dan MPR. Ia mengatakan agenda revisi undang-undang seharusnya lebih berfokus pada reformasi kelembagaan dan penguatan fungsi parlemen. Arah revisi UU MD3 juga seharusnya menciptakan parlemen yang akuntabel. UU MD3 perlu memperketat pertanggung jawaban anggota ataupun fraksi berupa kewajiban penyusunan laporan tahunan kinerja. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai kebutuhan perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit diperkirakan mendorongpendanaan non dana pihak ketiga (non-DPK) semakin meningkat. Meski demikian, likuiditas perbankan yang masih memadai saat ini dan selisih biaya menyebabkan pertumbuhan dana non-DPK belum signifikan.

“Pemanfaatan pendanaan non-DPK potensial lebih banyak digunakan bank skala menengah dan atas untuk memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang dan mendapatkan selisih biaya dana yang lebih murah,” Jelas Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

Sumber dana non-DPK meningkat 3,28 % (yoy) pada Januari 2024 yang mencapai Rp 585,82 triliun atau terkoreksi 0,59 % secara bulanan (month to month/mtm). Kenaikan pendanan non-DPK secara tahunan terutama dikontribusi oleh meningkatnya kewajiban bank lain sebesar Rp 17,78 triliun dan pinjaman pembiayaan diterima sebesar Rp 27,46 triliun. (Yetede)

Kisruh program kerja kontrak bagi mahasiswa di Jerman berbalut magang atau Ferienjob masih terus berlanjut. Meskipun Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ada dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), ada pula ahli yang menyatakan program tersebut belum masuk kategori kejahatan ini. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan sejumlah indikasi adanya TPPO dalam kasus ini. Misalnya mahasiswa mendapat iming-iming magang saat mendapatkan sosialisasi program ini, sementara di negara asalnya, Ferienjob ini merupakan program kerja murni. “Program ini sebetulnya resmi di Jerman, di mana setiap Oktober sampai Desember itu adalah program merekrut mahasiswa untuk bekerja mencari tambahan uang saku dan lain sebagainya," kata Djuhandhani, Rabu, 27 Maret 2024.

Djuhandhani menyatakan lima tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik menghubung-hubungkan Ferienjob ini dengan program pendidikan di Indonesia agar dapat dikategorikan sebagai magang. Selain itu, para tersangka disebut mengubah data untuk bisa meloloskan mahasiswa yang mengikuti program tersebut, misalnya data visa menggunakan visa liburan, bukan visa kerja. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah guru besar Universitas Jambi, Profesor Sihol Situngkir; Direktur PT Sinar Harapan Bangsa, Enik Rutita alias Enik Waldkonig; bos CV GEN, Amsulistiani alias Ami Ensch; serta dua dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), berinisial AJ dan MZ. (Yetede)

Kebakaran gudang amunisi daerah (Gudmurah) Kodam Jaya di Bogor salah satunya diduga karena amunisi kedaluwarsa sensitif sehingga mudah terjadi ledakan. TNI berencana akan mempercepat prosedur dan tahapan pembuangan amunisi. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan amunisi kedaluwarsa bersifat sensitif dan labil sehingga bila terkena gesekan maupun panas bisa dengan mudah meledak. “Bisa dari situ [amunisi kedaluwarsa]. Sementara bisa dari itu salah satunya [penyebabnya], ya,” katanya di Bogor, Jawa Barat Minggu (31/3). Sebanyak 15 gudang di Kompleks Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Ciangsana, meledak dan terbakar pada Sabtu (30/3) sekitar pukul 18.30 WIB. Dari belasan gudang itu, salah satu gudang, yaitu gudang nomor 6 menyimpan kurang lebih 160.000 munisi dan bahan peledak kedaluwarsa yang merupakan hasil pengembalian dari berbagai satuan di bawah Kodam Jaya. Agus Subiyanto menyebut sebanyak 65 ton amunisi yang telah kedaluwarsa terdampak kebakaran Gudmurah Kodam Jaya terdiri dari Munisi Kaliber Kecil (MKK) serta Munisi Kaliber Besar (MKB). Panglima TNI menegaskan kebakaran itu tidak menimbulkan korban jiwa baik masyarakat di sekitar gudang maupun dari personel TNI yang sedang bertugas. Menurutnya, tidak terdapat kesalahan manusia dalam kebakaran Gudmurah itu.

“Tidak ada. Tidak ada korban karena memang jauh dari permukiman masyarakat,” kata Agus. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa ledakan tersebut. Komisi I DPR mendesak TNI AD mengevaluasi sekaligus menyiapkan standar pengamanan untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafi dz menyayangkan ada peristiwa ledakan dan kebakaran yang terjadi di gudang amunisi yang menyebabkan gangguan bagi keamanan dan keselamatan penduduk sekitar. Meutya juga meminta TNI AD proaktif untuk mendata kerugian masyarakat terkait kerusakan rumah warga yang terdampak akibat kebakaran di gudang amunisi Yonarmed milik Kodam Jaya. “TNI AD juga harus bertanggung jawab mengganti kerugian jika ada kerugian di masyarakat akibat kejadian kebakaran itu,” katanya. Politisi Partai Golkar itu juga mengharapkan TNI AD dapat memperbaiki hal tersebut di masa mendatang, sekaligus melaksanakan petunjuk teknis mengenai pemeliharaan dan perawatan amunisi di lingkungan TNI secara lebih ketat. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan mengevaluasi SOP penyimpanan amunisi di Gudang Munisi Daerah (Gudmurah).

PT Jasa Armada Indonesia Tbk. membuka optimisme dengan menjalin kerja sama dengan PT Maritim Barito Perkasa (Adaro Group) serta PT Karya Pacific Shipping dalam penyediaan kapal tunda untuk pelayanan di area pelimpahan pada wilayah STS Ambang Luar Sungai Musi, Palembang, Sumatra Selatan. Direktur Utama Jasa Armada Indonesia Shanti Puruhita mengatakan kerja sama itu merupakan bagian dari perkuatan bisnis dengan melakukan sejumlah kerja sama pelayanan jasa pemanduan dan penundaan pada beberapa tempat dengan para mitra strategis. Pada 2024, dia menegaskan strategi bisnis IPCM yaitu melakukan penyesuaian rencana induk perusahaan yang bergerak di bidang jasa maritim, dengan terus melaksanakan ekspansi bisnis baik organik maupun anorganik. Menurutnya, IPCM juga terus melakukan penguatan armada tunda dan pandu guna meningkatkan pelayanan operasional dengan fokus kepada kepuasan pelanggan, memastikan kesiapan armada, keselamatan kerja, serta transformasi yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun lalu, Shanti mengungkapkan IPCM mampu laba bersih sebesar Rp157,6 miliar meningkat 4,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp150,6 miliar. Kontributor pendapatan lainnya adalah jasa Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebesar Rp191 miliar yang memberikan kontribusi 16,8% dan Terminal Khusus (Tersus) sebesar Rp343 miliar yang memberikan kontribusi 30,1%, diikuti jasa pengelolaan kapal dan jasa marine lainnya yang masing-masing berkontribusi senilai Rp 31,5 miliar dan Rp 46 miliar. Dia menegaskan komitmen IPCM untuk memberikan pelayanan terbaik dari sisi keselamatan dan kesiapan armada tecermin dalam pelaksanaan maintenance serta docking kapal yang meningkat di 2023, hal ini membuat beban pokok pendapatan meningkat 17,8% dari Rp678 miliar menjadi Rp799 miliar pada tahun berjalan.

IPCM juga mencatatkan kenaikan total aset sebesar 2,3% dari Rp1,49 triliun pada 2022 menjadi Rp1,52 triliun pada akhir 2023. Sepanjang 2023, IPCM telah berhasil memperkuat armadanya dengan meluncurkan tiga unit kapal pandu dan satu unit kapal tunda baru serta melakukan beberapa penandatangan perjanjian kerja sama bisnis untuk pelayanan di wilayah BUP IPCM yaitu dengan PT Cemindo Gemilang Tbk., PT Nusantara Regas, PT Jawa Satu Power, PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Energi Prasarana, serta melakukan penandatanganan kerja sama mitra strategis bersama PT Lang Lang Laju Layang dan PT Pelabuhan Bukit Prima.

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak pandang bulu, kini mahasiswa yang berpendidikan, termasuk pimpinan kampus tempat mahasiswa itu berkuliah, turut menjadi korban lewat penipuan berkedok program magang Ferienjob, atau program kerja paruh waktu selama tiga bulan di Jerman. Berbungkus program magang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia teperdaya dan malah menjadi korban praktik penipuan serta TPPO. Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap kasus dugaan TPPO dengan modus pengiriman program magang mahasiswa ke Jerman ini lewat laporan empat mahasiswa peserta program Ferienjob. Mereka mendatangi Kedutaan Republik Indonesia di Jerman.

Apa yang dialami dan terjadi selama program magang di Jerman ternyata sangat eksploitatif dan merugikan hak mahasiswa sebagai peserta program magang kerja. Berbeda dengan janji-janji manis yang disosialisasi agen penyalur, jenis pekerjaan yang dilakukan mahasiswa peserta ini ternyata lebih banyak mengandalkan tenaga fisik atau jenis pekerjaan kasar. Alih-alih memperoleh kesempatan belajar dan menerapkan ilmu yang dipelajari selama kuliah, para mahasiswa itu malah melakukan pekerjaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan latar belakang keilmuan mereka di kampus. Mereka tak ubahnya seperti pekerja rendahan atau pekerja kasar yang hanya mengandalkan otot.

Kasus TPPO yang dialami para mahasiswa di Jerman ini perlu mendapat perhatian lebih karena di dalamnya sudah ada sejumlah hal yang terjadi. Pertama, dalam kasus ini telah terjadi proses pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya, yang meliputi kegiatan perekrutan, transportasi atau pengangkutan, transfer (alih tangan), serta penampungan dan penerimaan. Kedua, meski dalam proses rekrutmen tidak menggunakan ancaman, pemaksaaan, dan penculikan, dalam prosesnya telah terjadi praktik penipuan yang memanfaatkan ketidaktahuan korban. Ketiga, telah terjadi eksploitasi yang meliputi pemanfaatan mahasiswa dalam kerja yang menekan, setengah kerja paksa (fisik ataupun jasa), atau praktik-praktik menyerupai perbudakan, serta penghambaan (servitude). (Yetede)

Terbakarnya salah satu unit gudang di kompleks Gudang Amunisi Daerah Komando Daerah Militer Jaya di Ciangsana, Bogor, Jabar, menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan gudang

amunisi militer. Pasalnya, saat ini di sekitar kawasan itu tumbuh permukiman warga. Pengawasan terhadap penataan ruang kawasan tempat kompleks militer berada, termasuk gudang amunisi, perlu menjadi perhatian agar asas perlindungan bagi warga tetap terpenuhi. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengatakan, Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya yang mulai dioperasikan pada 1982 pada mulanya jauh dari permukiman warga.

”Sekarang (kawasan di sekitar Gudmurah) sudah jadi perumahan,” ucapnya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (31/3). Menurut Hasanuddin, syarat mutlak gudang amunisi adalah berada jauh dari permukiman masyarakat. Jika amunisi yang disimpan seberat 5 kg, radius bahayanya berkisar 2-3 km, berarti jarak gudang amunisi dengan wilayah permukiman setidaknya 5 km. Melihat kondisi kompleks Gudmurah Kodam Jaya yang kian dikepung permukiman, Hasanuddin menilai perlu dipertimbangkan untuk memindahkan gudang amunisi ke lokasi lain yang lebih aman. Meski bukan perkara mudah, hal itu perlu dipertimbangkan secara serius. (Yoga)

Dari bingkisan konvensional berupa makanan dan kini berevolusi menjadi hadiah digital, parsel mengisi fungsi sosial untuk menjalin keakraban sesama. Pada saat yang sama, parsel menjual seni dan keterampilan.

Satu per satu ojek daring dan kurir berdatangan mengambil pesanan di rumah Dijah (46) di Cikini, Jakpus, Selasa (26/3) siang. Pesanan itu siap diantar menuju berbagai tempat di Jabodetabek. Produknya berupa parsel tanda kasih hari raya Idul Fitri. Dijah merupakan satu dari banyak pedagang parsel musiman yang mencari berkah Ramadhan di Cikini yang melayani pemesan parsel, baik perorangan maupun partai besar. Harga parselnya beragam, Rp 100.000 dipatok untuk parsel berukuran kecil berisi makanan ringan.

Dijah mengatakan, Ia juga menerima pesanan khusus dari para pelanggan. Parsel jenis ini unik-unik karena isinya bermacam-macam. Harganya juga jauh di atas parsel makanan, bisa mencapai Rp 10 juta. Paket termahal biasanya berisi barang-barang premium non-makanan, seperti barang pecah belah dan elektronik. Bahkan, Dijah pernah membuat parsel berisi televisi. Setiap hari mereka mampu memproduksi 100 parsel ukuran kecil hingga sedang. Untuk parsel pesanan khusus, biasanya memakan waktu dua sampai tiga hari tergantung kerumitannya agar enak dipandang. Dijah menjalani bisnis ini sejak tahun 1980-an, ia merintis dari berjualan langsung di pinggir jalan. Sekarang ia bisa menyuplai para pedagang di Pasar Cikini.

Pelanggan setianya mulai dari perorangan, instansi pemerintah, hingga perusahaan ternama. Bahkan, ada pelanggan yang sejak tahun 1980-an hingga saat ini masih memesan kepadanya setiap menjelang Lebaran.

Tradisi berbagi juga mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman. Selain parsel konvensional yang berbentuk fisik, mulai muncul parsel-parsel dalam bentuk lain. Salah satunya berupa parsel digital, yang dilakukan PT Astra Honda Motor (AHM). Mereka mengubah parselnya dari bingkisan fisik menjadi voucer belanja digital kepada ratusan karyawannya melalui program Bingkisan Puasa dan Lebaran.

“Ini bagian dari kebijakan kami untuk mengapresiasi karyawan yang merayakan hari raya Idul Fitri. Sekarang, kami sudah beralih ke saldo digital,” ujar Manajer Umum Bidang Komunikasi Perusahaan PT AHM Ahmad Muhibbudin. Parsel memang menjadi salah satu tradisi menjelang hari raya. Secara rata-rata, masyarakat mengalokasikan dana Rp 302.321 untuk membeli parsel lebaran. Hal ini seperti yang dilakukan Rini (67), warga Ciledug, Tangerang, Banten, yang jauh-jauh ke Cikini untuk berburu parsel untuk saudaranya di Sukabumi, Jabar, yang tidak bisa ia kunjungi saat Lebaran. (Yoga)

Masyarakat di sejumlah daerah akan mulai mudik awal pekan ini. Berbagai moda transportasi bersiap mengangkut 193,6 juta orang ke kampung halaman. Tiket kereta api, bus, kapal laut, hingga pesawat sudah hampir ludes terjual. Badan usaha jalan tol hingga kapal penyeberangan juga bersiap memberikan layanan untuk pemudik. Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau kesiapan mudik Lebaran di Bandung, Jabar, Minggu (31/3) mengatakan, ”Tol Cipali menjadi concern pada arus mudik tahun ini. Di situ ada bottle neck. Rest area juga menjadi pekerjaan rumah. Akan ada pembatasan berhenti di rest area, yakni setengah jam,” kata Budi.

Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Sabtu (6/4) hingga Senin (8/4), sebagaimana Survei Angkutan Lebaran 2024 yang dilakukan Kemenhub, dimana kereta api menjadi moda yang paling banyak digunakan,

yakni 39,32 juta orang. Namun, tiga moda transportasi yang akan menggunakan jalan tol secara keseluruhan jauh lebih besar. Angkutan bus diperkirakan mengangkut 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, dan mobil sewa 11,64 juta orang. Total 84,57 juta orang atau 43,67 % menggunakan tiga moda ini. (Yoga)