Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Robert Bonosusatya alias RBT alias RBS sebagai saksi dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, 1 April 2024. Jaksa sudah menetapkan dua orang dekatnya, Harvey Moeis dan Helena Lim, tersangka perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 271 triliun. Nilai kerugian korupsi timah hingga Rp 271 triliun merupakan perhitungan kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan. Kejaksaan menggandeng guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Bambang Hero Saharjo dan guru besar ekologi hutan IPB Basuki Haris untuk menilai kerugian tersebut.

Melalui pengamatan citra satelit dari 2015 hingga 2022, Bambang dan Basuki memperkirakan terdapat 350 ribu hektare lahan yang tergarap akibat aktivitas tambang ilegal di tujuh kabupaten di Bangka Belitung. Selain mengamati citra satelit, keduanya juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. "Kami terkejut ada ratusan perusahaan yang beroperasi di balik kasus ini," kata Bambang. Penghitungan kerugian ekologi didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan mencapai Rp 223,36 triliun.

 Jumlah ini terdiri atas biaya kerugian lingkungan (ekologi) sebesar Rp 157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,26 triliun. Sedangkan ihwal kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan atau di area penggunaan lain, biaya kerugian lingkungannya sebesar Rp 25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 6,62 triliun, sehingga totalnya Rp 47,70 triliun. "Kalau semua digabung, kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp 271,06 triliun," kata Bambang. (Yetede)

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas BI (Satgas BLBI) melakukan penyitaan barang jaminan terkait debitur/obligor eks BLBI dan penguasaan fisik. Hal ini berupa pemasangan plang atas asset properti eks BLBI di beberapa wilayah Indonesia yang bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menjelaskan, saat ini Satgas BLBI melakukan penyitaan dan penguasaan fisik dengan total estimasi nilai sebesar Rp 257.004.467.000.

Terhadap aset property eks BPPN/eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik tersebut, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku. “Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan penguasaan asset fisik atas asset property yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (1/4). (Yetede)

Seolah penawar duka untuk komunitas penggemar Dragon Ball di dunia atas wafatnya Akira Toriyama, sebuah berita di situs resmi Dragon Ball pada Jumat (22/3) mengumumkan, taman hiburan bertema Dragon Ball akan menjadi megaproyek perusahaan investasi raksasa yang berbasis di Arab Saudi, Qiddiya Investment Co. Kabar yang diiringi teaser video taman hiburan Dragon Ball, langsung menjadi hype di berbagai kanal media sosial. Taman hiburan tematis ini akan dibangun di kompleks kota Qiddiya, 45 km dari pusat kota Riyadh. Di taman hiburan tematik ini, pengunjung akan diajak bertualang bersama puluhan karakter dalam seri Dragon Ball, termasuk Son Goku, untuk menjelajahi sejumlah lokasi ikonik, seperti Kame House, Capsule Corporation, dan Planet Beerus. Lebih dari 30 atraksi telah direncanakan, termasuk roller coaster skala besar di dalam patung Shenron, karakter naga dalam serial Dragon Ball, setinggi 70 meter. Taman ini juga akan dilengkapi dengan hotel dan restoran.

Perpaduan nama besar Dragon Ball dengan kredibilitas Qiddiya Investment Co, yang punya portofolio megaproyek dengan nilai 7 triliun USD atau Rp 100.000 triliun, tentu menjadi daya Tarik para investor global.Qiddiya Investment Company adalah perusahaan investor yang didirikan pada tahun 2018 dan sepenuhnya dimiliki Dana Investasi Publik (PIF) Kerajaan Arab Saudi. Sejumlah ”gigaproyek” yang menjadi portofolio perusahaan adalah Red Sea Global, Kota Wisata Qiddiya, dan Otoritas Pengembangan Gerbang Diriyah yang bertujuan untuk meningkatkan status kerajaan sebagai tujuan wisata terkemuka. Gigaproyek dari PIF tak sekadar memperkuat posisi Arab Saudi sebagai destinasi wisata global yang menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung dari seluruh dunia. Pemerintah Arab Saudi memang punya rencana ambisius untuk mendorong kembali perekonomian melalui sektor wisata, dengan target kunjungan lebih dari 150 juta wisatawan mulai 2030.

Sektor pariwisata terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara dengan wisatawan domestik dan internasional menghabiskan lebih dari 250 miliar riyal (66,6 miliar USD) pada tahun 2023. Pengeluaran ini mewakili 4 % PDB dan 7 % PDB nonminyak. Besarnya nilai ekonomi tersebut mencerminkan peran penting pariwisata dalam mendiversifikasi perekonomian Arab Saudi yang dalam beberapa dekade lalu bertumpu pada sektor minyak bumi. Dilansir dari AP, sektor pariwisata di Kerajaan Arab Saudi mengalami lompatan kualitatif yang signifikan dengan total wisatawan, baik domestik maupun internasional, 106,2 juta orang pada tahun 2023. Menteri Pariwisata Arab Saudi Ahmed Al Khateeb mengatakan bahwa sektor pariwisata adalah pilar utama dalam transformasi ekonomi negara berdasarkan Visi 2030, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga Arab Saudi. Visi tersebut membuat dalam beberapa tahun ke depan, pengembangan ekosistem pariwisata terus berjalan sejalan dengan strategi pariwisata nasional dengan mengembangkan destinasi wisata yang beragam. (Yoga)

Dana desa yang bertambah tanpa diiringi perbaikan tata kelola dan pengawasan masyarakat berisiko disalahgunakan. Dana desa disalurkan pertama kali pada 2015. Landasannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di awal, pengucuran dana dari APBN ke sejumlah desa terlambat. Ada syarat administrasi yang mesti dipenuhi agar dana desa bisa dikucurkan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta laporan penggunaan dana desa pada tahap sebelumnya atau tahun sebelumnya. Dengan kapasitas terbatas, pemerintah desa lambat memenuhi syarat administrasi. Akibatnya, dana desa terlambat dikucurkan.

Pemerintah berupaya menghapus keterbatasan kapasitas, dengan menguatkan sistem tata kelola desa. Tata kelola yang baik akan menurunkan penyimpangan pemanfaatan dana desa. Apalagi, jumlahnya meningkat dari Rp 20,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 47 triliun pada 2016. Kemudian, pada 2024 menjadi Rp 71 triliun, yang akan disalurkan ke 75.265 desa. Setiap desa memperoleh Rp 943 juta. Keputusan DPR yang mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014 akan berdampak pada masa jabatan kepala desa, yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Dampak lain adalah jumlah dana desa yang bertambah.

Perpanjangan masa jabatan berisiko kepala desa merasa memiliki kewenangan besar. Risiko ini bisa ditekan jika kontrol masyarakat kuat. Dana desa yang bertambah dikhawatirkan tak diiringi tata kelola yang baik dan transparan. Risikonya, dana desa bisa disalahgunakan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, dana desa pada 2015-2021 sebesar Rp 400,1 triliun. Pada periode itu, terjadi 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan 729 tersangka dan kerugian negara Rp 433,8 miliar. Untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, kepala desa dan perangkat desa mesti berkemampuan tata kelola yang baik. Kepala desa dan perangkat desa bisa didampingi selama waktu tertentu. Yang terpenting, masyarakat perdesaan berperan dalam pembangunan desa serta mengawasi kepala desa, perangkat desa, dan realisasi program desa. (Yoga) 

Energi turut menentukan geopolitik dunia. Penggunaan pembangkit hijau yang terus meningkat memunculkan kekuatan baru dalam geopolitik energi. Setelah kesadaran mengurangi pemanasan global dengan menekan emisi karbon meluas, penggunaan energiterbarukan meningkat. Banyak negara menambah porsi pembangkit energi terbarukan. Pembangkit berbasis bahan bakar fosil tetap dipakai, tetapi kontribusinya berusaha dikurangi. Hari Rabu (27/3) Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) menyatakan, energi terbarukan dunia tumbuh pesat sepanjang 2023: bertambah 473 gigawatt di sektor pembangkitan listrik, terbesar dalam setahun sepanjang sejarah. Energi terbarukan yang berperan signifikan dalam penambahan sepanjang 2023 merupakan energi surya dan angin (Kompas.id, 31 Maret 2024).

Dahulu, kekuatan geopolitik energi didominasi segelintir pemasok bahan bakar fosil, seperti Arab Saudi, belakangan AS muncul setelah berhasil berinovasi dan mendulang cadangan shale gas. Ada pula Rusia yang memiliki cadangan besar gas serta minyak. Negara-negara itu merupakan pemain krusial energi fosil dari sisi suplai. Di sisi permintaan, China sangat penting. Pertumbuhan ekonominya yang tinggi selama beberapa dekade terakhir menempatkan China sebagai pembeli besar di pasar energi fosil. Namun, situasi berubah. China menjadi pemasok besar energi terbarukan, karena menguasai teknologi energi terbarukan sehingga membuatnya tak lagi cuma konsumen. Hal terjadi karena sungguh-sungguh direncanakan secara matang oleh Beijing, ketergantungan terhadap impor energi fosil harus dikurangi signifikan. Negara itu pun beralih sebagai pemain penting pemasok energi terbarukan, tidak hanya pengguna teknologi pembangkit listrik hijau.

China, menurut IRENA, menyumbang 91 persen dari total penambahan kapasitas energi terbarukan di Asia. Porsi China yang sangat besar itu jelas berpengaruh signifikan terhadap posisi Asia yang secara global memberikan kontribusi 69 persen terhadap peningkatan kapasitas energi terbarukan dunia. China bisa berkontribusi besar dalam penambahan kapasitas energi terbarukan karena menguasai teknologinya. Penggunaan energi terbarukan yang meluas dimanfaatkan secara baik oleh China. Pergeseran kekuatan geopolitik energi akibat peningkatan kebutuhan teknologi pembangkit hijau menguntungkan China. Persaingan geopolitik energi terbarukan akan terus meningkat. Maka, negara-negara lain harus bekerja keras untuk menguasai teknologi energi terbarukan sehingga tak selalu didikte kekuatan besar di sektor tersebut. (Yoga) 

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas periode 2021-2023 Marsekal Madya Henri Alfiandi didakwa menerima imbalan yang disebut sebagai dana komando seni lai total Rp 8,6 miliar terkait dugaan suap proyek pengadaan barang atau jasa di Basarnas. Imbalan tersebut diterima oleh Henri dari para pemenang proyek barang dan jasa di Basarnas sepanjang 2021-2023. Dakwaan tersebut disampaikan oleh oditur atau jaksa militer Kolonel Wensuslaus Kapo dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Senin (1/4). ”Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” kata Wensuslaus.

Berdasarkan informasi dari Kepala Basarnas sebelumnya, ada dana komando yang dikelola oleh Marsekal Pertama Agus Darmanto. Kemudian, Henri mengambil kebijakan agar dana komando hanya diterima melalui satu pintu dengan alasan tidak adanya alokasi anggaran dari pemerintah. Henri disebut telah beberapa kali menerima uang alias dana komando tersebut. Penerimaan itu di antaranya berupa Rp 1,4 miliar atau 10 % dari nilai kontrak proyek pengadaan publik safety diving equipment di Basarnas tahun 2021. Pada 2023, dari proyek yang sama, Henri kembali menerima uang sebesar Rp 2,13 miliar, hingga uang THR sebesar Rp 1,5 miliar.

Dalam dakwaannya, Wensuslaus mengatakan, total dana komando yang diberikan oleh Roni Aidil selaku pemilik PT KindahAbadi Utama dan Mulsunadi Gunawan selaku Komisaris PT Sejati Grup kepada terdakwa selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Basarnas adalah sebesar Rp 8,6 miliar. ”Pemberian itu disebabkan adanya permintaan terdakwa untuk mengerjakan proyek-proyek yang akan datang,” kata Wensuslaus. Atas perbuatannya, Henri didakwa melanggar, pertama, Pasal 12 Huruf a UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; atau kedua, Pasal 12 Huruf b UU tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP; atau ketiga, Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (Yoga)

Pekerja dari berbagai latar belakang tetap menyisihkan THR untuk sanak saudara dan tetangga. Ada kesungkanan kalau tidak bagi-bagi cuan saat Lebaran. Sebab, mereka telanjur dicap sebagai orang berpenghasilan oleh mereka di kampung halaman. Bagi pekerja yang keuangannya stabil, tunjangan rutin tahunan ini masih bisa disimpan untuk keperluan lain. Namun, mereka dengan finansial cekak langsung kandas uangnya seiring bergulirnya hari raya. Pani Anggriani (37) saat pulang ke rumah orangtuanya di Bogor, Jabar, sudah mulai dipanggil ”bos” oleh bocah-bocah di sana. Mereka tahu, menjelang hari raya, Pani akan memberi THR. Jumlahnya Rp 10.000-Rp 15.000 per anak. ”Saya paksain untuk bagi-bagi THR karena sudah pasti ditagih,” ujar pekerja kebersihan gedung perkantoran di Jakpus ini, Kamis (28/3). Awal April 2024, ibu dua anak ini menerima THR Rp 4,5 juta.

Setengahnya langsung ditukar dengan uang baru, kemudian dibagikan kepada saudara dan tetangga. Sisanya dialokasikan untuk membeli pakaian dan jalan-jalan bersama suami. ”Sejak 2018 saya kerja menjadi cleaning service, THR itu selalu habis,” ujarnya. Secara finansial, Pani tidak bisa disebut berkecukupan, untuk hidup pun bisa dibilang sambil jumpalitan untuk mencukupinya. Ia dan suami indekos di salah satu gang sempit di dekat Palmerah, Jakbar. Tiap bulan, sejumlah cicilan rutin menggerogoti gajinya dan suami sehingga tak bisa menabung. Namun, ini tak menyurutkan niatnya untuk berbagi.

Pekerja pabrik di Gresik, Jatim, Dwi Erlangga (36), sama polanya dengan Pani. THR tersedot untuk keperluan hari raya, antara lain untuk mudik, membeli pakaian, dan dibagikan. Sekitar 30 % THR akan didistribusikan kepada orangtua, keponakan, dan anak-anak tetangga. ”Sungkan kalau enggak ngasih. Yah, namanya bertetangga. Kadang kita menerima, kadang memberi. Ini biasa,” kata Dwi. Lebih nelangsa lagi nasib pekerja informal seperti Apri (34), barista kedai kopi di Balikpapan, Kaltim. Tahun ini, belum ada tanda-tanda bos memberi THR. Pada Lebaran sebelumnya, dia mendapat tunjangan berjumlah Rp 300.000. ”Kalau saya dikasih bersyukur, kalau enggak ya sudahlah,tak apa-apa,” ujarnya. Ia tetap menyediakan anggaran untuk keponakan, tetapi seikhlasnya. (Yoga)

Biji-bijian memiliki nilai gizi tinggi dan bisa menggantikan nasi sebagai sumber karbohidrat utama.  Pangan jenis ini juga ramah diet khusus, mulai untuk orang dengan diabetes hingga pencernaan sensitif. Berpuasa di bulan Ramadhan bisa menjadi kesempatan emas melakukan petualangan kuliner sembari menerapkan gaya hidup sehat Dari kategori biji-bijian, jagung dan sorgum menarik untuk dicoba. Selain nikmat, kedua jenis biji-bijian ini juga cocok dikonsumsi orang-orang dengan diabetes melitus ataupun diet-diet khusus lainnya. Dari kedua alternatif itu, nasi jagung lebih akrab dengan masyarakat Nusantara. Pangan ini membantu memperlambat pengosongan lambung dan usus pada penderita diabetes melitus sehingga akan memperlambat peningkatan gula darah.

Di Kota Malang, Jatim, ada Warung Nasi Jagung Bu Sri di Pasar Oro-Oro Ombo Kota Malang. Misriati (72), pemilik warung, menuturkan, penderita diabetes menjadi salah satu pembeli di warungnya. ”Mereka memang makan nasi jagung,” katanya, Kamis (21/3). Nasi jagung Bu Sri terdiri dari nasi jagung, ikan asin, urap, kering tempe, sayur oseng kacang, tahu bumbu, serta sambal terasi. Seporsi makanan lengkap ini harganya Rp 10.000. ”Bisa minta full nasi jagung atau dicampur nasi putih,” katanya. Memiliki kadar kalori cukup tinggi membuat jagung dikatakan merupakan alternatif makanan pokok pengganti beras.

Selain jagung, juga ada sorgum, di beberapa wilayah dikenal dengan nama garai yang berasal dari Afrika. Sorgum bebas gluten yang baik untuk program diet. Di Restoran Clean Canteen, Jakarta, Rabu (27/3), Fauzan yang berprofesi sebagai juru masak menunjukkan sorgum mentah. Penampakannya mirip seperti beras. Akan tetapi, bentuk bijinya tidak lonjong. Butir-butir sorgum bulat dan kecil-kecil. Teksturnya mirip dengan nasi pera yang biasa digunakan untuk nasi goreng. Selain ”nasi” goreng sorgum, Fauzan juga mengolah biji-bijian ini menjadi tepung. Bahan itu dipakai untuk membuat panekuk ala Jepang. Fauzan ingin menunjukkan kepada pengunjung restoran bahwa sorgum merupakan bahan makanan yang fleksibel dengan beragam cara pengolahan. Salah satu pengunjung, Mira (37), mengaku masih awam dengan sorgum. ”Ternyata sorgum dari dalam negeri? Sepertinya bisa nih dicoba,” katanya bersemangat. (Yoga)

Kabar baik datang dari sektor manufaktur, Purchasing Manager’s Index (PMI) Indonesia tercatat melesat ke level 54,2 pada Maret 2024, naik 1,5 poin dari bulan sebelumnya 52,7. Kenaikan indeks itu merupakan tertinggi dalam 31 bulan terakhir. Berdasarkan laporan S&P Global, pertumbuhan PMI manufaktur Indonesia didorong oleh permintaan yang tinggi sehingga produksi melonjak. Para pelaku usaha meningkatkan order dengan jumlah besar dalam 2,5 tahun terakhir. Lonjakan tersebut mencatatkan rekor pembukuan stok pembelian. Namun, tekanan permintaan terhadap kapasitas terpasang mesin-mesin industri dinilai masih kecil. Dampak terhadap kepercayaan dunia usaha terhadap peningkatan permintaan pun masih rendah, sehingga tidak memicu penambahan lapangan kerja. Sementara itu, peningkatan pesanan didorong oleh konsumsi domestik, karena penjualan di pasar internasional atau pasar ekspor masih pada tren turun atau kontraksi. Dampak negatif dari peningkatan permintaan ini adalah tekanan harga. Tingginya permintaan bahan baku menyebabkan kenaikan harga di tingkat pemasok.

Bahkan, inflasi Indonesia mencatatkan angka tertinggi dalam 1,5 tahun terakhir. Hal tersebut memicu kenaikan harga jual tercepat dalam 21 bulan karena produsen barang dapat dengan mudah membebankan biaya tambahan kepada klien. Akan tetapi, beberapa masih ragu bahwa tingkat ekspansif manufatur ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Kenaikan PMI manufaktur RI turut memacu PMI tingkat Asean pada kuartal I/2024 ini, bahkan mencapai level tertinggi dalam 11 bulan. PMI Asean pada Maret 2024 telah meningkat menjadi 51,5, dari bulan sebelumnya 50,4. Namun, PMI di beberapa negara Asia masih berada di wilayah kontraksi. PMI Korea Selatan turun menjadi 49,8 dari bulan sebelumnya 50,7. PMI Jepang naik menjadi 48,2 dari 47,2. PMI Taiwan meningkat menjadi 49,3 dari 48,6.

Penguatan PMI manufaktur itu berbanding terbalik dengan penutupan sejumlah pabrik-pabrik, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu, hingga olahan karet. Pelaku industri menyebutkan bahwa penutupan pabrik sepatu untuk pasar domestik lantaran masih terjerat dampak pelemahan ekonomi, dan pandemi Covid-19 yang membuat permintaan sepatu lokal turun. Terlebih lagi utilitas kapasitas produksi industri sepatu diklaim masih berada di bawah 50%. Sementara itu, pabrik sepatu yang berorientasi ekspor masih bertahan meskipun order mengalami penurunan akibat perang dan resesi ekonomi. Industri TPT, sepatu dan olahan karet merupakan kontributor sek-tor manufatkur. Sangat disayang-kan apabila momentum pening-katan permintaan domestik ini tidak diimbangi dengan kapasitas terpasang industri di Tanah Air.

Tata kelola pa­­­­ngan masih mengidap pe­­­­nyakit laten ber­­­ulang yakni fluktuasi harga. Menjelang atau saat hari-hari besar keagamaan seperti Ramadan kali ini, harga menjulang tinggi. Ironisnya, sampai ming­­­­gu ketiga Ramadan kenaikan harga tak hanya terjadi pada satu-dua, tetapi banyak komoditas. Bukan hanya beras, tapi juga telur dan daging ayam, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, dan daging sapi. Semua komoditas pangan itu berada di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Bagi warga miskin dan rentan, kenaikan aneka komoditas pangan bersamaan ini pasti memukul daya beli mereka. Diakui atau tidak, tata kelola barang kebutuhan pokok—yang mengacu Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah ada 11 jenis—di negeri ini sejati­nya masih diserahkan ke mekanisme pasar. Dari 11 jenis kebutuhan pokok (be­­­ras, jagung, kedelai, gula konsumsi, minyak goreng, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, cabai, bawang, dan ikan instrumen yang relatif solid hanya ada pada beras.

Sementara komoditas pangan selain beras, instrumen stabilisasinya amat terbatas. Mengacu pada UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan aturan-aturan turunannya, dua instrumen penting stabilisasi pangan adalah harga dan cadangan. Sejak Badan Pangan Nasional (Bapanas) beroperasi pada 21 Februari 2022, dua instrumen itu mulai diatur, terutama 9 komoditas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bapanas. Dari 11 komoditas di Perpres 125/2022 hanya minus minyak goreng dan ikan. Masalahnya, regulasi yang dibuat Bapanas tidak mengikat publik. Soal harga, ada dua jenis harga. Pertama, harga acuan. Harga acuan pun ada dua yakni harga acuan pembelian di produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

Harga acuan di tingkat produsen dimaksudkan untuk melindungi produsen dari kerugian. Kedua, harga eceran tertinggi (HET). Berbeda dengan harga acuan, HET bersifat mengikat publik. Ini berlaku untuk beras dan gula, plus minyak goreng yang diregulasi oleh Kementerian Perdagangan. Instrumen kedua, cadangan pangan, yang memadai juga hanya ada pada beras. Bapanas menggariskan kebijakan agar Bulog menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) setiap saat berada di level 1,2 juta ton. Ini setara 14 hari konsumsi. Meskipun kurang besar, setidaknya ini cukup memadai untuk mengintervensi pasar kala mekanisme pasar mengalami kegagalan.