Bali dan Jakarta menjadi wilayah yang paling diminati warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Hingga triwulan I (Januari-Maret) 2024, permintaan properti oleh warga negara asing terus meningkat, meliputi rumah tapak, tanah, dan apartemen. Head of Research Rumah123 Marisa Jaya, dalam keterangan pers, Senin (1/4) mengatakan, dalam satu dekade terakhir, kebijakan kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia semakin fleksibel. Fleksibilitas dalam kebijakan dan regulasi pemerintah membuka peluang baru bagi industri properti untuk menarik minat pasar WNA.

Rumah123 mencatat, selama triwulan I-2024, pencarian tertinggi oleh WNA terdapat pada segmen hunian harga Rp 1 miliar-Rp 3 miliar, yakni 34,7 %, diikuti harga Rp 400 juta-1 miliar (25,7 %). Hunian dengan harga di atas Rp 5 miliar juga mencatatkan persentase yang cukup tinggi, yaitu 18 %. Sepanjang tahun 2023, terdapat 10 wilayah paling diminati pencari properti berkebangsaan asing. Popularitas tertinggi adalah di wilayah Jaksel, Badung (Bali), dan Tangerang (Banten), diikuti oleh Bandung, Jabar, Batam, Jakut, Denpasar, Jakpus, dan Surabaya.

Permintaan properti oleh warga asing melonjak terutama di Badung, Bali, 92,1 %, dibandingkan tahun 2022, Denpasar naik 81,3 %, Surabaya meningkat 49,6 %, dan Jakut 46 % secara tahunan. ”Pertumbuhan permintaan properti dari WNA di tahun 2023 mengalami perkembangan pesat dibandingkan tahun 2022. Potensi pasar WNA diharapkan semakin mempercepat pertumbuhan dan kemajuan industri ini lebih baik di tahun 2024,” ujar Marisa, dalam keterangan pers. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Bali Gede Suardita, mengemukakan, permintaan properti oleh warga asing di Bali terus meningkat sejak terbitnya regulasi yang memudahkan properti bagi WNA. Pembelian properti oleh warga asing dilakukan terutama untuk vila. (Yoga)

Senyum semringah menghiasi wajah tim hukum pasangan calon presiden dan wakil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat keluar ruang sidang utama MK. Mereka senang setelah Ketua MK Suhartoyo memastikan memanggil empat menteri Presiden Jokowi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang sengketa pemilihan presiden 2024. "Ada kabar gembira sore ini. Permohonan kami telah menginspirasi majelis hakim mencari materi kebenaran dalam persidangan ini," kata Heru Widodo, anggota tim hukum Anies-Muhaimin, setelah sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Senin, 1 April 2024.

Sebelum menutup sidang sengketa perselisihan hasil pemilu, Suhartoyo mengumumkan memanggil dua menteri, dua menko, dan DKPP. Mereka antara lain Mensos Tri Rismaharini, Menkeu Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menko PMK Muhadjir Effendy. Suhartoyo menjelaskan, MK memanggil para menteri tersebut dan DKPP semata-mata karena hakim menilai keterangan mereka penting. Keempat menteri dan DKPP akan bersaksi untuk dua perkara sekaligus. Penggugat, tergugat, ataupun pihak terkait tidak akan diperkenankan bertanya kepada empat menteri dan DKPP lantaran Mahkamah Konstitusi yang memerlukan keterangan para saksi tersebut. "Jadi yang melakukan pendalaman hanya majelis hakim," kata Suhartoyo sebelum menutup sidang.

Keputusan MK tampaknya tidak membebani tim capres 02. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengaku tak mempermasalahkan jika empat menteri kabinet Jokowi itu diperiksa majelis hakim MK. Menurut dia, kehadiran empat menteri itu akan membuat timnya tak kerepotan membuktikan bahwa tidak ada masalah dalam program bansos. "Dengan dihadirkannya para menteri ini, semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Prabowo-Gibran," ujar Otto saat ditemui seusai sidang. (Yetede)

Nama Robert Bonosusatya alias RBT alias RBS kembali mencuat dalam masalah hukum. Kali ini, pengusaha 61 tahun ini tersangkut kasus korupsi tata kelola niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Robert pada Senin kemarin, 1 April 2024. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyatakan pihaknya memeriksa Robert untuk memperjelas hubungannya dengan PT Refined Bangka Tin (RBT), perusahaan yang menjadi mitra utama PT Timah Tbk dalam kasus ini. Kejagung sebelumnya menetapkan tiga petinggi PT RBT, Suparta, Reza Ardiansyah, dan Harvey Moeis, bersalah dalam kasus ini

Nama Robert Prinantio Bonosusa pertama kali muncul dalam kasus "rekening gendut" mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan pada 2015. Saat itu, dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri mencatat transaksi ganjil sebesar Rp 57 miliar di rekening Budi. Sekian lama menghilang, nama Robert Bonosusatya kembali muncul dalam kasus korupsi Korps Lalu Lintas Polri yang ditangani KPK, Kasus dugaan korupsi ini kemudian menguap begitu saja. KPK hanya mengusut kasus pengadaan simulator SIM yang memenjarakan eks Kepala Korlantas Polri, Djoko Susilo

Menurut Boyamin, Robert berperan menyuruh Harvey Moeis dan Helena Lim memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus penyaluran dana sosial perusahaan (CSR) agar bisa dinikmati secara legal. Selain itu, Robert disebut sebagai pihak yang mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang menjadi alat korupsi dalam perkara ini. “RBS adalah terduga penikmat utama keuntungan dan pemilik sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal sehingga semestinya RBS dijerat dengan TPPU guna merampas seluruh hartanya guna mengembalikan kerugian negara dengan jumlah fantastis,” kata dia. (Yetede)

Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Robert Bonosusatya alias RBT alias RBS sebagai saksi dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, 1 April 2024. Jaksa sudah menetapkan dua orang dekatnya, Harvey Moeis dan Helena Lim, tersangka perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 271 triliun. Nilai kerugian korupsi timah hingga Rp 271 triliun merupakan perhitungan kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan. Kejaksaan menggandeng guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Bambang Hero Saharjo dan guru besar ekologi hutan IPB Basuki Haris untuk menilai kerugian tersebut.

Melalui pengamatan citra satelit dari 2015 hingga 2022, Bambang dan Basuki memperkirakan terdapat 350 ribu hektare lahan yang tergarap akibat aktivitas tambang ilegal di tujuh kabupaten di Bangka Belitung. Selain mengamati citra satelit, keduanya juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. "Kami terkejut ada ratusan perusahaan yang beroperasi di balik kasus ini," kata Bambang. Penghitungan kerugian ekologi didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan mencapai Rp 223,36 triliun.

 Jumlah ini terdiri atas biaya kerugian lingkungan (ekologi) sebesar Rp 157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,26 triliun. Sedangkan ihwal kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan atau di area penggunaan lain, biaya kerugian lingkungannya sebesar Rp 25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 6,62 triliun, sehingga totalnya Rp 47,70 triliun. "Kalau semua digabung, kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp 271,06 triliun," kata Bambang. (Yetede)

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas BI (Satgas BLBI) melakukan penyitaan barang jaminan terkait debitur/obligor eks BLBI dan penguasaan fisik. Hal ini berupa pemasangan plang atas asset properti eks BLBI di beberapa wilayah Indonesia yang bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menjelaskan, saat ini Satgas BLBI melakukan penyitaan dan penguasaan fisik dengan total estimasi nilai sebesar Rp 257.004.467.000.

Terhadap aset property eks BPPN/eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik tersebut, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku. “Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan penguasaan asset fisik atas asset property yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (1/4). (Yetede)

Seolah penawar duka untuk komunitas penggemar Dragon Ball di dunia atas wafatnya Akira Toriyama, sebuah berita di situs resmi Dragon Ball pada Jumat (22/3) mengumumkan, taman hiburan bertema Dragon Ball akan menjadi megaproyek perusahaan investasi raksasa yang berbasis di Arab Saudi, Qiddiya Investment Co. Kabar yang diiringi teaser video taman hiburan Dragon Ball, langsung menjadi hype di berbagai kanal media sosial. Taman hiburan tematis ini akan dibangun di kompleks kota Qiddiya, 45 km dari pusat kota Riyadh. Di taman hiburan tematik ini, pengunjung akan diajak bertualang bersama puluhan karakter dalam seri Dragon Ball, termasuk Son Goku, untuk menjelajahi sejumlah lokasi ikonik, seperti Kame House, Capsule Corporation, dan Planet Beerus. Lebih dari 30 atraksi telah direncanakan, termasuk roller coaster skala besar di dalam patung Shenron, karakter naga dalam serial Dragon Ball, setinggi 70 meter. Taman ini juga akan dilengkapi dengan hotel dan restoran.

Perpaduan nama besar Dragon Ball dengan kredibilitas Qiddiya Investment Co, yang punya portofolio megaproyek dengan nilai 7 triliun USD atau Rp 100.000 triliun, tentu menjadi daya Tarik para investor global.Qiddiya Investment Company adalah perusahaan investor yang didirikan pada tahun 2018 dan sepenuhnya dimiliki Dana Investasi Publik (PIF) Kerajaan Arab Saudi. Sejumlah ”gigaproyek” yang menjadi portofolio perusahaan adalah Red Sea Global, Kota Wisata Qiddiya, dan Otoritas Pengembangan Gerbang Diriyah yang bertujuan untuk meningkatkan status kerajaan sebagai tujuan wisata terkemuka. Gigaproyek dari PIF tak sekadar memperkuat posisi Arab Saudi sebagai destinasi wisata global yang menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung dari seluruh dunia. Pemerintah Arab Saudi memang punya rencana ambisius untuk mendorong kembali perekonomian melalui sektor wisata, dengan target kunjungan lebih dari 150 juta wisatawan mulai 2030.

Sektor pariwisata terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara dengan wisatawan domestik dan internasional menghabiskan lebih dari 250 miliar riyal (66,6 miliar USD) pada tahun 2023. Pengeluaran ini mewakili 4 % PDB dan 7 % PDB nonminyak. Besarnya nilai ekonomi tersebut mencerminkan peran penting pariwisata dalam mendiversifikasi perekonomian Arab Saudi yang dalam beberapa dekade lalu bertumpu pada sektor minyak bumi. Dilansir dari AP, sektor pariwisata di Kerajaan Arab Saudi mengalami lompatan kualitatif yang signifikan dengan total wisatawan, baik domestik maupun internasional, 106,2 juta orang pada tahun 2023. Menteri Pariwisata Arab Saudi Ahmed Al Khateeb mengatakan bahwa sektor pariwisata adalah pilar utama dalam transformasi ekonomi negara berdasarkan Visi 2030, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga Arab Saudi. Visi tersebut membuat dalam beberapa tahun ke depan, pengembangan ekosistem pariwisata terus berjalan sejalan dengan strategi pariwisata nasional dengan mengembangkan destinasi wisata yang beragam. (Yoga)

Dana desa yang bertambah tanpa diiringi perbaikan tata kelola dan pengawasan masyarakat berisiko disalahgunakan. Dana desa disalurkan pertama kali pada 2015. Landasannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di awal, pengucuran dana dari APBN ke sejumlah desa terlambat. Ada syarat administrasi yang mesti dipenuhi agar dana desa bisa dikucurkan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta laporan penggunaan dana desa pada tahap sebelumnya atau tahun sebelumnya. Dengan kapasitas terbatas, pemerintah desa lambat memenuhi syarat administrasi. Akibatnya, dana desa terlambat dikucurkan.

Pemerintah berupaya menghapus keterbatasan kapasitas, dengan menguatkan sistem tata kelola desa. Tata kelola yang baik akan menurunkan penyimpangan pemanfaatan dana desa. Apalagi, jumlahnya meningkat dari Rp 20,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 47 triliun pada 2016. Kemudian, pada 2024 menjadi Rp 71 triliun, yang akan disalurkan ke 75.265 desa. Setiap desa memperoleh Rp 943 juta. Keputusan DPR yang mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014 akan berdampak pada masa jabatan kepala desa, yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Dampak lain adalah jumlah dana desa yang bertambah.

Perpanjangan masa jabatan berisiko kepala desa merasa memiliki kewenangan besar. Risiko ini bisa ditekan jika kontrol masyarakat kuat. Dana desa yang bertambah dikhawatirkan tak diiringi tata kelola yang baik dan transparan. Risikonya, dana desa bisa disalahgunakan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, dana desa pada 2015-2021 sebesar Rp 400,1 triliun. Pada periode itu, terjadi 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan 729 tersangka dan kerugian negara Rp 433,8 miliar. Untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, kepala desa dan perangkat desa mesti berkemampuan tata kelola yang baik. Kepala desa dan perangkat desa bisa didampingi selama waktu tertentu. Yang terpenting, masyarakat perdesaan berperan dalam pembangunan desa serta mengawasi kepala desa, perangkat desa, dan realisasi program desa. (Yoga) 

Energi turut menentukan geopolitik dunia. Penggunaan pembangkit hijau yang terus meningkat memunculkan kekuatan baru dalam geopolitik energi. Setelah kesadaran mengurangi pemanasan global dengan menekan emisi karbon meluas, penggunaan energiterbarukan meningkat. Banyak negara menambah porsi pembangkit energi terbarukan. Pembangkit berbasis bahan bakar fosil tetap dipakai, tetapi kontribusinya berusaha dikurangi. Hari Rabu (27/3) Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) menyatakan, energi terbarukan dunia tumbuh pesat sepanjang 2023: bertambah 473 gigawatt di sektor pembangkitan listrik, terbesar dalam setahun sepanjang sejarah. Energi terbarukan yang berperan signifikan dalam penambahan sepanjang 2023 merupakan energi surya dan angin (Kompas.id, 31 Maret 2024).

Dahulu, kekuatan geopolitik energi didominasi segelintir pemasok bahan bakar fosil, seperti Arab Saudi, belakangan AS muncul setelah berhasil berinovasi dan mendulang cadangan shale gas. Ada pula Rusia yang memiliki cadangan besar gas serta minyak. Negara-negara itu merupakan pemain krusial energi fosil dari sisi suplai. Di sisi permintaan, China sangat penting. Pertumbuhan ekonominya yang tinggi selama beberapa dekade terakhir menempatkan China sebagai pembeli besar di pasar energi fosil. Namun, situasi berubah. China menjadi pemasok besar energi terbarukan, karena menguasai teknologi energi terbarukan sehingga membuatnya tak lagi cuma konsumen. Hal terjadi karena sungguh-sungguh direncanakan secara matang oleh Beijing, ketergantungan terhadap impor energi fosil harus dikurangi signifikan. Negara itu pun beralih sebagai pemain penting pemasok energi terbarukan, tidak hanya pengguna teknologi pembangkit listrik hijau.

China, menurut IRENA, menyumbang 91 persen dari total penambahan kapasitas energi terbarukan di Asia. Porsi China yang sangat besar itu jelas berpengaruh signifikan terhadap posisi Asia yang secara global memberikan kontribusi 69 persen terhadap peningkatan kapasitas energi terbarukan dunia. China bisa berkontribusi besar dalam penambahan kapasitas energi terbarukan karena menguasai teknologinya. Penggunaan energi terbarukan yang meluas dimanfaatkan secara baik oleh China. Pergeseran kekuatan geopolitik energi akibat peningkatan kebutuhan teknologi pembangkit hijau menguntungkan China. Persaingan geopolitik energi terbarukan akan terus meningkat. Maka, negara-negara lain harus bekerja keras untuk menguasai teknologi energi terbarukan sehingga tak selalu didikte kekuatan besar di sektor tersebut. (Yoga) 

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas periode 2021-2023 Marsekal Madya Henri Alfiandi didakwa menerima imbalan yang disebut sebagai dana komando seni lai total Rp 8,6 miliar terkait dugaan suap proyek pengadaan barang atau jasa di Basarnas. Imbalan tersebut diterima oleh Henri dari para pemenang proyek barang dan jasa di Basarnas sepanjang 2021-2023. Dakwaan tersebut disampaikan oleh oditur atau jaksa militer Kolonel Wensuslaus Kapo dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Senin (1/4). ”Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” kata Wensuslaus.

Berdasarkan informasi dari Kepala Basarnas sebelumnya, ada dana komando yang dikelola oleh Marsekal Pertama Agus Darmanto. Kemudian, Henri mengambil kebijakan agar dana komando hanya diterima melalui satu pintu dengan alasan tidak adanya alokasi anggaran dari pemerintah. Henri disebut telah beberapa kali menerima uang alias dana komando tersebut. Penerimaan itu di antaranya berupa Rp 1,4 miliar atau 10 % dari nilai kontrak proyek pengadaan publik safety diving equipment di Basarnas tahun 2021. Pada 2023, dari proyek yang sama, Henri kembali menerima uang sebesar Rp 2,13 miliar, hingga uang THR sebesar Rp 1,5 miliar.

Dalam dakwaannya, Wensuslaus mengatakan, total dana komando yang diberikan oleh Roni Aidil selaku pemilik PT KindahAbadi Utama dan Mulsunadi Gunawan selaku Komisaris PT Sejati Grup kepada terdakwa selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Basarnas adalah sebesar Rp 8,6 miliar. ”Pemberian itu disebabkan adanya permintaan terdakwa untuk mengerjakan proyek-proyek yang akan datang,” kata Wensuslaus. Atas perbuatannya, Henri didakwa melanggar, pertama, Pasal 12 Huruf a UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; atau kedua, Pasal 12 Huruf b UU tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP; atau ketiga, Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (Yoga)

Pekerja dari berbagai latar belakang tetap menyisihkan THR untuk sanak saudara dan tetangga. Ada kesungkanan kalau tidak bagi-bagi cuan saat Lebaran. Sebab, mereka telanjur dicap sebagai orang berpenghasilan oleh mereka di kampung halaman. Bagi pekerja yang keuangannya stabil, tunjangan rutin tahunan ini masih bisa disimpan untuk keperluan lain. Namun, mereka dengan finansial cekak langsung kandas uangnya seiring bergulirnya hari raya. Pani Anggriani (37) saat pulang ke rumah orangtuanya di Bogor, Jabar, sudah mulai dipanggil ”bos” oleh bocah-bocah di sana. Mereka tahu, menjelang hari raya, Pani akan memberi THR. Jumlahnya Rp 10.000-Rp 15.000 per anak. ”Saya paksain untuk bagi-bagi THR karena sudah pasti ditagih,” ujar pekerja kebersihan gedung perkantoran di Jakpus ini, Kamis (28/3). Awal April 2024, ibu dua anak ini menerima THR Rp 4,5 juta.

Setengahnya langsung ditukar dengan uang baru, kemudian dibagikan kepada saudara dan tetangga. Sisanya dialokasikan untuk membeli pakaian dan jalan-jalan bersama suami. ”Sejak 2018 saya kerja menjadi cleaning service, THR itu selalu habis,” ujarnya. Secara finansial, Pani tidak bisa disebut berkecukupan, untuk hidup pun bisa dibilang sambil jumpalitan untuk mencukupinya. Ia dan suami indekos di salah satu gang sempit di dekat Palmerah, Jakbar. Tiap bulan, sejumlah cicilan rutin menggerogoti gajinya dan suami sehingga tak bisa menabung. Namun, ini tak menyurutkan niatnya untuk berbagi.

Pekerja pabrik di Gresik, Jatim, Dwi Erlangga (36), sama polanya dengan Pani. THR tersedot untuk keperluan hari raya, antara lain untuk mudik, membeli pakaian, dan dibagikan. Sekitar 30 % THR akan didistribusikan kepada orangtua, keponakan, dan anak-anak tetangga. ”Sungkan kalau enggak ngasih. Yah, namanya bertetangga. Kadang kita menerima, kadang memberi. Ini biasa,” kata Dwi. Lebih nelangsa lagi nasib pekerja informal seperti Apri (34), barista kedai kopi di Balikpapan, Kaltim. Tahun ini, belum ada tanda-tanda bos memberi THR. Pada Lebaran sebelumnya, dia mendapat tunjangan berjumlah Rp 300.000. ”Kalau saya dikasih bersyukur, kalau enggak ya sudahlah,tak apa-apa,” ujarnya. Ia tetap menyediakan anggaran untuk keponakan, tetapi seikhlasnya. (Yoga)