;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Mengelola Risiko Pembiayaan EBT

04 Apr 2024

Mengelola risiko pembiayaan dari fase pembangunan hingga kegiatan operasional energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia adalah tantangan yang kompleks dan memerlukan kerja sama agar antarberbagai pihak. Risiko dan pembiayaan dapat mencakup risiko politik, regulasi, teknik, sosial, politik teknis, sosial, lingkungan, dan pasar. Untuk mengurangi resiko pembiayaan, lima langkah  yang dapat dilakukan adalah, pertama meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam memberikan dukungan kebijakan. Kedua, mendorong konsorsium pembiayaan yang melibatkan lembaga keuangan multilateral, bilateral, domestik, dan swasta. Ketiga, pengembangan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan fleksibel. Keempat, pertimbangkan pentingnya  penilaian kecukupan asuransi  terkait dengan strategi  pembiayaan kepada pemberi pinjaman dan investor. Kelima, melakukan analisis sensitivitas tahunan.(Yetede)

Agar Hampers Tak Jadi Gratifikasi

04 Apr 2024
Hari Raya Idul Fitri biasanya diikuti dengan pemberian bingkisan atau hampers kepada kerabat, kolega, ataupun sahabat. Namun, ada aturan bagi para aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara agar pemberian itu tak menjadi masalah karena dianggap sebagai gratifikasi yang mengarah pada suap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan imbauan kepada pejabat negara dan ASN untuk menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatannya dalam rangka hari raya Idul Fitri 1445 H. Imbauan itu tertuang dalam surat bernomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024.

Surat bertanggal 25 Maret 2024 itu ditandatangani Ketua KPK Nawawi Pomolango. KPK mengirim surat itu kepada seluruh lembaga tinggi negara, kementerian, aparat penegak hukum, lembaga pemerintah non-kementerian, kepala daerah di semua level, badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah, asosiasi/perusahaan/korporasi, dan seluruh ASN. “Pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan koruptif,” demikian tulisan Nawawi dalam surat itu.

Nawawi mengatakan, apabila telanjur menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya, para ASN dan penyelenggara negara wajib melapor kepada KPK maksimal 30 hari kerja setelah menerimanya. Selain kepada KPK, para pegawai negeri dan pejabat negara bisa melaporkannya ke unit pengendalian gratifikasi (UPG) di masing-masing instansi. Nawawi menambahkan, gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman juga bisa disalurkan sebagai bantuan sosial, dengan melaporkannya. (Yetede)

Momen Mudik Lebaran Bisa Perkuat Ekonomi Desa Wisata

03 Apr 2024
Moment mudik Lebaran 2024, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa, terutama desa-desa wisata, untuk memperkuat perekonomian mereka. "Potensi tersebut harus  dioptimalkan  sebagai upaya menangkap peluang  kunjungan wisata, seiring jumlah pemudik yang diprediksi  lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya," kata Menteri Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengapresiasikan  sinergi antara Bank Indonesia (BI) dengan Kemendes PDTT dalam menggelar penukaran uang di lingkungan Kemdes PDTT itu. Kegiatan tersebut, menurut dia, memudahkan keluarga besar Kemendes PDTT untuk menukarkan uang milik mereka menjadi uang baru, sehingga dapat dibagikan kepada keluarga dan tetangga di moment Lebaran. (Yetede)

Daerah Bersiap Mendulang Suara

03 Apr 2024
ATMOSFER politik lokal mulai memanas. Banyak nama bermunculan dalam bursa calon kepala daerah: dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Mereka sudah mengambil ancang-acang untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar pada 27 November mendatang. Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan tahapan pelaksanaan pilkada serentak. KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pilkada serentak akan digelar di 37 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menggelar pilkada langsung. Yogyakarta memiliki peraturan istimewa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam undang-undang tersebut, aturan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta dilakukan melalui proses pengukuhan.

Mesin partai-partai politik lokal mulai memanas dari Sabang sampai Merauke. Pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar serentak pada 27 November mendatang di 546 daerah otonomi yang terdiri atas 38 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan tahapan pilkada yang beririsan dengan tahapan pilpres perlu persiapan yang matang. Sebab, masih banyak residu yang belum tuntas. Juga akan banyak tantangan, termasuk soal keamanan. Berikut ini jadwal tahapan pilkada langsung. (Yetede)

Laporan Janggal Kekayaan Pejabat Negara

03 Apr 2024
KOMISI Pemberantasan Korupsi menyatakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dapat menjadi alat kontrol bagi masyarakat. Publik bisa ikut memantau peningkatan harta pejabat negara tertentu berdasarkan laporan tersebut. Namun, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, masih ada pejabat negara yang tidak jujur mencatatkan dan melaporkan harta kekayaan mereka dalam LHKPN.

Alexander mencontohkan jumlah harta yang dilaporkan para pejabat acap lebih kecil dibanding kekayaan riil yang mereka miliki. “Padahal itu tidak sejalan dengan gaya hidup mereka,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, 2 April 2024. “Publik bisa mengetahui itu dari LHKPN.”

Alex menyebutkan sejumlah pejabat negara yang tersandung kasus korupsi terbukti membuat LHKPN tidak sesuai kenyataan. Contohnya bekas Kepala Kantor Bea-Cukai Makassar Andhi Pramono yang divonis 10 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam LHKPN 2022, Andhi mencatatkan harta kekayaannya Rp 14,9 miliar. Sedangkan dari hasil persidangan dia dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 59,6 miliar dan total aset yang disita KPK mencapai Rp 76 miliar.  (Yetede)

Harga Beras dan Daging Melambung

03 Apr 2024

Sepekan menjelang Lebaran, harga daging sapi merangkak naik hingga Rp 136.380 per kg Pasokan daging kerbau beku impor yang biasanya digunakan untuk operasi pasar juga terbatas. Sementara, harga beras medium juga masih bertengger di atas Rp 14.000 per kg. Ketua Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Hasan  Basri, saat ditemui di Cipnang, Jaktim, Selasa (2/4) mengatakan, menjelang Lebaran tahun ini, harga daging sapi rata-rata Rp 140.000 per kg, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, Rp 120.000 per kg.

”Karena harganya mahal, penjualan daging sapi pada Lebaran tahun ini sepertinya menurun,” kata Hasan. Hasan menyebut, pemerintah biasanya menggelontorkan daging kerbau beku ke pasar untuk menahan harga daging sapi agar tidak meroket. Tahun lalu, harga daging kerbau Rp 80.000 per kg, tetapi tahun ini sudah menyentuh Rp 110.000 per kg. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan, mereka telah mengajukan izin impor daging kerbau beku dari India sejak awal 2024 dengan kuota 100.000 ton. Namun, hingga saat ini izin impor itu belum keluar.

Stok daging kerbau beku yang berada di gudang Bulog pun sudah habis. Direktur Keuangan dan SDM PT Berdikari Kaspiyah mengatakan, sebanyak 2.583 sapi bakalan dan sapi siap potong impor telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakut, Senin (1/4). Sapi berbobot 500 kg akan dipotong dan segera didistribusikan. Sapi yang diimpor Holding BUMN Pangan ID Food tersebut untuk mencukupi kebutuhan masyarakat selama Idul Fitri hingga Idul Adha. Sapi impor tersebut rata-rata berbobot 325 kg. Sapi bakalan atau yang belum siap potong akan digemukkan 3-4 bulan.

Sementara itu, harga beras di tingkat konsumen juga masih tinggi. Berdasarkan panel harga Bapanas, harga beras medium ditingkat pedagang eceran berkisar Rp 14.050 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan April 2023 di Rp 11.900 per kg. Adapun harga eceran tertinggi beras medium berkisar Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Menurut Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid, harga beras saat ini cenderung lebih baik dibandingkan bulan lalu. Jika beras di luar pasar induk masih mahal, ada kemungkinan penjual menjajakan stok lama yang diperoleh dengan harga tinggi. (Yoga) 

Mengurai Dominasi Platform Digital Global

03 Apr 2024

”Winner takes all market” Ekosistem bermedia hari ini menampakkan struktur yang berlapis-lapis. Bagaimana masyarakat mengonsumsi informasi, kurang lebih ditentukan oleh apa platform media sosial (medsos), platform mesin pencari, platform video, web browser, sistem operasi, serta aplikasi tertanam dalam gawai yang mereka gunakan. Model periklanan yang banyak digunakan pengiklan juga ditentukan oleh perilaku konsumsi media yang terbentuk oleh hal-hal tersebut. Dalam konteks inilah, perusahaan platform digital mengendalikan praktik bermedia. Google secara paripurna menguasai pangsa pasar teknologi mesin pencari (Google Search), platform video (Youtube), web browser (Chrome) dan sistem operasi (Android).

Meta mendominasi jagat medsos dengan mengoperasikan platform medsos terpopuler: Facebook, Instagram, Whatsapp. Dengan dominasi tersebut, Google dan Meta mempraktikkan monopsoni sekaligus monopoli, yakni menguasai pasar secara paripurna karena baik bahan dasar (data perilaku pengguna) maupun produk akhir (teknologi, informasi, dan iklan) dikendalikan pihak yang sama. Semakin kuat winner takes all market, semakin lebar ketimpangan antara penguasa pasar dan pelaku pasar lain. Inilah yang terjadi dalam hubungan antara perusahaan platform digital dan perusahaan media massa, termasuk di Indonesia. Dalam laporan We are Social dan Melwater, dari total belanja iklan Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 103,4 triliun, belanja iklan digital memiliki porsi 46 % (Rp 47,5 triliun).

Dengan pertumbuhan di atas 10 % per tahun, belanja iklan digital diperkirakan akan menyudahi dominasi belanja iklan televisi di Indonesia pada 2025. Sayangnya yang menikmati pertumbuhan ini bukan media massa konvensional, melainkan raksasa digital Google dan Meta. Dalam tiga tahun terakhir, duopoli itu menguasai lebih dari 70 % belanja iklan digital di Indonesia, melalui dua cara. Pertama, mereka adalah pemilik inventori iklan terbesar yang mengoperasikan platform mesin pencarian, video, dan media sosial dengan popularitas yang tak tertandingi. Popularitas ini mampu melahirkan persepsi publik, ”kalau mau mencari informasi, hiburan, dan jejaring, harus ke Google Search, Youtube, Facebook dan Instagram”. Dalam peta belanja iklan digital Indonesia tahun 2023, ketiga jenis periklanan ini memiliki porsi masing-masing: iklan pencarian (32 %/Rp 15,5 triliun), iklan medsos (35 %/Rp 16,7 triliun), iklan video (14,8 %/Rp 10,9 triliun).

Kedua, perusahaan platform digital juga mengoperasikan berbagai teknologi penunjang periklanan digital yang semakin lama semakin sulit dihindari penerapannya oleh para penerbit dan pengiklan, seperti DSP, SSP, Ads Servers, Trading Desk, WebBrowser, analytics software provider, dan data provider. Teknologi-teknologi ini melahirkan mode periklanan programatik di mana perusahaan platform bertindak sebagai broker yang menjembatani hubungan antara pengiklan dan media. Sebagai broker, ”diam-diam” mereka mengambil porsi bagi hasil terbesar, diperkirakan mencapai 61-74 % dari nilai transaksi iklan. Padahal, porsi periklanan programatik sangat dominan dalam pasar periklanan digital di Indonesia, yakni 80 % (Rp 38,6 triliun) dari total belanja iklan digital Indonesia 2023. (Yoga) 

Di Banggai, Warga Berdaya lewat ”Maggot” hingga Kacang Disko

03 Apr 2024

Sejumlah kelompok masyarakat di Banggai berdaya lewat usaha bersama. Membawa senampan maggot, Syamsul Hidayat (50) berjalan cepat menuju kandang ayam miliknya di Desa Sentral Timur, Toili, Kabupaten Banggai, Sulteng. Larva dari lalat black soldier fly (BSF) itu dituang ke tanah. Puluhan ayam menyambut riuh di sore yang tenang, Minggu (31/3). Dalam sehari, ia membutuhkan 4 kg maggot, masing-masing 2 kg di pagi dan sore. Maggot itu diambil dari ”kandang” milik kelompok yang ada di pekarangannya. Pengeluaran untuk pakan ternak sangat jauh berkurang. Dedak berapa, jagung harga berapa, sekarang diganti maggot yang kami tidak perlu beli,” ujarnya. Rekannya, Yantri Suryadi (34), menuturkan hal serupa. Ternak lele di kediamannya menggunakan pakan dari Maggot.

Pengeluaran pakan jauh berkurang dan hasil kolam menggembirakan. Sejak 2021, Syamsul dan Yantri terhimpun dalam kelompok BSF GenToili. Kelompok ini adalah wadah bagi warga untuk mengembangkan maggot. Mereka bersama-sama mencari solusi pakan ternak hingga persoalan lingkungan, memanfaatkan sampah untuk pengembangan maggot.  Sampah dari rumah, warung, dan pesantren dikumpulkan dan diolah sendiri. ”Dulu sampah di lingkungan banyak. Orang buang sampah di kali, di pinggir jalan. Sekarang kami yang ambil,” kata Yantri. Kelompok BSF GenToili diinisiasi oleh Agung Dwi Pratama (29). Tujuannya agar budidaya maggot makin berkembang dan menjadi penghasilan bersama. Kelompok saat ini berisi 13 anggota.

Menurut Agung, maggot dipilih karena ia dan anggota lainnya sama-sama beternak, ayam ataupun lele yang membutuhkan pakan tak sedikit. Budidaya maggot bisa jadi solusi mereka. Produksinya hingga 20 kg maggot per minggu. Sebagian hasil tersebut dijual dan sebagian dibagi ke anggota kelompok. ”Dalam perjalanannya, lalu didampingi oleh Pertamina melalui Donggi Matindok Field, mendapat bantuan kolam lele, rumah produksi, hingga mesin cacah. Ini membantu dalam produksi maggot,” kata Agung. Tak hanya maggot hidup, mereka berinovasi membuat maggot dalam kemasan. Maggot disangrai dan dikemas dan diberi nama Maggo Booster. Produk ini mulai diminati masyarakat untuk ternak, baik burung hias maupun ikan koi. (Yoga) 

Harga Bahan Pokok Menjelang Lebaran

03 Apr 2024
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, harga sejumlah bahan pokok naik menjelang Lebaran 2024. Sejumlah komoditas yang harganya naik, antara lain, kedelai biji kering, bawang merah, bawang putih
bonggol, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan gula konsumsi. Karena harganya yang tinggi dan tak seperti hari-hari biasanya, tampak pembeli menawar harga bawang merah kepada pedagang di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024). (Yoga)

Pupuk Indonesia Hadapi Sejumlah Isu Strategis

03 Apr 2024

PT Pupuk Indonesia (Persero) menghadapi sejumlah isu aktual strategis pada tahun ini, mencakup distribusi pupuk bersubsidi, piutang subsidi pupuk, dan gejolak harga pupuk beserta bahan bakunya. Meski begitu, perusahaan milik negara itu tetap berkomitmen turut menopang ketahanan pangan nasional. Produsen pupuk terbesar keenam dunia itu juga akan mengembangkan kemandirian bahan baku dan hilirisasi produk turunan pupuk. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan PT Pupuk Indonesia yang digelar secara hibrida di Jakarta, Selasa (2/4). Rapat tersebut dihadiri Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi beserta jajarannya.

Rahmad mengatakan, penambahan anggaran dan alokasi pupuk bersubsidi beserta pengadaan dan penyaluran merupakan salah satu isu aktual strategis perseroan. Tahun ini, pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk Rp 26,6 triliun menjadi Rp 53,3 triliun dari sebelumnya Rp 26,7 triliun. Dengan begitu, alokasi pupuk bersubsidi bertambah dari 4,73 juta ton jadi 9,55 juta ton. Melalui tambahan dana itu jenis pupuk yang disubsidi itu tidak hanya urea dan NPK. Pupuk organik yang sebelumnya dikeluarkan dari daftar pupuk bersubsidi kini kembali dialokasikan sebanyak 500.000 ton. ”Lahan pertanian di Indonesia sudah banyak yang kritis sehingga pupuk organik diperlukan,” ujarnya.

Isu strategis yang dihadapi Pupuk Indonesia adalah utang pemerintah terhadap perseroan terkait subsidi pupuk. Pembayaran utang subsidi pupuk pemerintah kepada Pupuk Indonesia masih kurang Rp 10,48 triliun. Rahmad menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah membayar utang hasil tagihan tahun 2022 senilai Rp 16,5 triliun pada 28 Desember 2023. Namun, masih ada kurang bayar sebesar Rp 10,48 triliun. Kurang bayar itu mencakup tagihan utang tahun 2020 yang sudah diaudit BPK sebesar Rp 430,23 miliar. Isu strategis ketiga adalah harga pupuk beserta bahan bakunya yang masih bergejolak sejak dua tahun terakhir. Gejolak harga itu dipengaruhi faktor eksternal, yakni perang Rusia-Ukraina dan konflik di Laut Merah. Perseroan harus menambah biaya produksi lantaran kenaikan harga bahan baku yang mayoritas masih impor. (Yoga)