Penipuan berkedok investasi yang menjanjikan dikenal dengan istilah skema ponzi. Alih-alih mendapat keuntungan secara kilat, tak sedikit yang terjerat hingga ratusan juta rupiah. Saat ini, skema ponzi telah berkembang sedemikian rupa, dibungkus layaknya sebuah permainan atau money game. Konsepnya, para peserta wajib menyetorkan dana terlebih dahulu sebagai syarat kepesertaan. Kemudian, mereka akan mendapatkan imbal hasil apabila telah mengerjakan tugas, seperti menonton video serta merekrut anggota baru. Pengalaman sebagai anggota salah satu platform aplikasi money game itu dirasakan Gilang (26) pada akhir 2020. Saat pendaftaran, aplikasi itu akan menawarkan sejumlah paket dengan beragam nominal, mulai Rp 3 juta sampai ratusan juta rupiah. Gilang memilih paket yang mewajibkannya menyetor modal awal Rp 3 juta.

Setelah terdaftar sebagai anggota, Gilang masuk grup Telegram yang terdiri dari ratusan anggota. Selanjutnya, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh Gilang guna memperoleh imbal hasil dari modal yang ia setorkan. Setiap hari, para peserta akan diberi tugas untuk menonton video di Youtube berdasarkan tautan yang telah disediakan dan memberikan like pada video tersebut. Para peserta wajib menangkap layar (screenshot) pada laman video itu dan mengunggahnya ke aplikasi sebagai bukti telah mengerjakan tugas harian. Selain itu, para peserta dapat memperoleh penghasilan tambahan di luar pengerjaan tugas harian, yakni dengan merekrut anggota baru. Peserta dengan pilihan paket Rp 3 juta, akan memperoleh komisi Rp 500.000.

”Kalau yang paket Rp 3 juta, ada lima tugas, kalau tidak salah sekali menyelesaikan tugas dapat Rp 100.000. Kalau paket Rp 10 juta, dapatnya beda lagi, bisa 10 tugas, dan sekali menyelesaikan tugas dapat Rp 200.000,” ujar Gilang saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (4/4). Setelah menyelesaikan tugas selama beberapa hari, Gilang pun memperoleh imbal hasil Rp 1,5 juta. Hal ini membuat Gilang tergiur untuk membuat akun baru dan menyetorkan modalnya kembali sebesar Rp 3 juta. Tapi aplikasi itu tiba-tiba tidak beroperasi. Padahal, Gilang telanjur menyetor modal Rp 6 juta dan ia tidak sendiri. Beberapa anggota yang tergabung dalam grup Telegram juga rugi, bahkan ada yang kehilangan ratusan juta rupiah.

OJK mencatat, pengaduan terkait aktivitas ilegal selama Maret 2024 mencapai 1.914 aduan, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, di 1.530 aduan. Berdasarkan pengaduan tersebut, modus penipuan yang banyak digunakan, antara lain, penawaran investasi melalui aplikasi periklanan yang menawarkan imbal hasil tetap dengan mengerjakan tugas-tugas tertentu. Kemudian, promosi yang menawarkan keuntungan tertentu apabila peserta mampu mengundang anggota lain untuk bergabung (member get member). Selanjutnya, penawaran investasi berimbal hasil tetap dengan menggunakan logo serta nama perusahaan berizin atau impersonifikasi, terutama melalui media sosial, seperti Telegram. Selain itu, ada pula penawaran investasi berimbal hasil tetap dengan menyetorkan uang sejumlah tertentu (money game). (Yoga)

BPJS Kesehatan memastikan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional tetap bisa mengakses layanan kesehatan selama mudik Lebaran 2024. Peserta bisa mengakses layanan rawat jalan di luar wilayah tempat fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar. Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sedang mudik ke luar kota dapat mengakses layanan rawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama lain paling banyak tiga kali kunjungan dalam satu bulan. Dalam kondisi darurat, peserta bisa langsung mengunjungi rumah sakit terdekat tanpa perlu rujukan.

”Datang saja ke fasilitas kesehatan, tetapi jangan lupa bawa KTP. Layanan BPJS Kesehatan bisa digunakan di mana saja, cukup dengan KTP. Yang penting juga, pastikan status kepesertaannya aktif,” tutur Ghufron seusai acara Peresmian Posko Mudik BPJS Kesehatan Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (5/4). Peserta yang ingin mengakses fasilitas kesehatan selama masa mudik dan libur Lebaran 2024 disarankan untuk mengecek jam operasional fasilitas kesehatan yang akan dituju. Daftar fasilitas kesehatan terdekat yang tetap beroperasi selama cuti bersama dan libur Lebaran tahun 2024 dapat diakses melalui aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. BPJS Kesehatan juga menyiapkan posko mudik di beberapa titik yang bisa diakses pemudik selama libur Lebaran 2024. Posko ini akan dibuka mulai 5 April hingga 9 April 2024. (Yoga)

Wakil Dubes Jerman untuk Indonesia Thomas Graf, Kamis (4/4) menyatakan, ferienjob adalah peluang kerja paruh waktu bagi mahasiswa untuk mendapat penghasilan tambahan saat libur semester. Ferienjob memberikan kesempatan kepada orang muda untuk merasakan pengalaman kerja di Jerman, dan dari situ dapat menimbang, apakah nanti ketika kuliah, mereka ingin meneruskan karier di sana. ”Ferienjob memang hanya bisa diikuti oleh mahasiswa. Namun, kerja paruh waktu ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kompetensi jurusan yang dipelajari mahasiswa di kampus. Saya rasa di sini kesalah pahaman tentang ferienjob bermula,” kata Graf.

Sebelumnya diberitakan, Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait program magang bermasalah. Mereka menawarkan mahasiswa untuk ikut ferienjob yang disebut menjadi bagian dari MBKM dan dapat dikonversi menjadi 20 SKS. Terungkapnya kasus itu berawal dari informasi KBRI di Berlin, Jerman, soal kejanggalan proses magang empat mahasiswa Indonesia. Para mahasiswa itu merasa dieksploitasi dan terjerat utang. Setelah diselidiki, ternyata program magang bermasalah itu dijalankan oleh 33 universitas di Indonesia.

Ada 1.047 mahasiswa yang telah diberangkatkan ke Jerman oleh PT CVGEN dan PT SHB. Graf menuturkan, ferienjob bukan pekerjaan yang mensyaratkan keterampilan khusus, melainkan kerja-kerja kasar di restoran, hotel, dan sektor logistik. Meski demikian, pelaksanaannya tunduk pada UU ketenagakerjaan di Jerman, termasuk dalam hal upah minimum. Pemerintah Jerman membatasi pelaksanaan ferienjob maksimal 90 hari dan harus dilaksanakan saat masa libur mahasiswa. Hal ini untuk menjamin supaya perkuliahan mahasiswa tidak terganggu karena ferienjob tidak bisa dikonversi menjadi SKS. (Yoga)

Hakim konstitusi mendalami dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024 dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju, terkait penyaluran bansos yang masif di tengah tahapan pemilihan. Namun, sejumlah menteri menepis tudingan dari pemohon sengketa hasil pilpres, baik dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Keempat menteri hadir memenuhi permintaan keterangan sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di MK, Jakarta, Jumat (5/4). Keempatnya adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini. Saat sesi tanya jawab, delapan hakim konstitusi menanyakan seputar penyaluran bansos di tengah tahapan pemilihan.

Sidang dengan agenda permintaan keterangan itu berlangsung enam jam. Pertanyaan kritis dari hakim konstitusi menyangkut sumber dana bansos, urgensi penyaluran bansos, dan alasan Presiden Jokowi lebih banyak memilih berkunjung ke Jateng selama pilpres dibanding ke tempat lain, juga sumber anggaran untuk setiap kunjungan Presiden tersebut. Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa bansos yang dibagikan pemerintah di awal tahun menjelang pemilu merupakan bansos tambahan untuk memitigasi risiko pangan akibat El Nino yang menurunkan produksi pangan, terutama beras, serta membuat tren harga beras dunia bergejolak. Apalagi kenaikan harga itu diiringi larangan ekspor beras dari enam negara pada 2023.

Bansos tambahan itu bentuknya seperti bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP). Ia juga mengklaim penetapan pelaksanaan program perlinsos dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya dilakukan bersama DPR dan pihak terkait lainnya. Muhadjir menambahkan, pemerintah melakukan berbagai kunjungan kerja untuk memastikan pelaksanaan penyaluran bansos reguler ataupun CBP berlangsung sesuai harapan. Pemilihan wilayah kunjungan kerja ditentukan melalui beberapa pertimbangan, seperti keadaan tingkat kemiskinan serta kondisi pelaksanaan bansos ataupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut.

Terkait sumber anggaran kunjungan Presiden, Sri Mulyani menegaskan, dana yang digunakan bukan bagian dari anggaran perlinsos di APBN 2024 yang besarnya Rp 496,8 triliun, tapi dana tetap berasal dari APBN. Tri Rismaharini mengungkapkan, sejak dirinya menjabat Mensos pada akhir 2020, bansos bagi penerima manfaat diberikan dalam bentuk transfer, tidak lagi ada bantuan berbentuk beras dan sembako. Perubahan itu menyusul adanya temuan dari BPK. Rangkaian sidang perselisihan sengketa hasil pilpres untuk mendengarkan keterangan para pihak yang dimulai sejak Kamis (27/3) telah berakhir kemarin. Selanjutnya hakim konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim. Putusan MK akan dibacakan paling lambat pada 22 April mendatang. (Yoga)

Empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) yang dijalankan pemerintah tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024. Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi pada, Jumat (5/4). Keempat sosok pembantu Presiden Joko Widodo itu yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Majelis Hakim MK mendalami keterangan dari keempat menteri itu lantaran salah satu dalil yang diajukan pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024, terkait pemanfaatan bansos. Program itu dituding membantu pemenangan pasangan calon Prabowo Subianto yang juga masih berstatus Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi. 

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan program bansos pemerintah tidak terkait kontestasi pemilu. Dia memahami bahwa tugas dan fungsi Kemenko PMK untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan dikaitkaitkan dengan Pemilu. Menurutnya, bansos adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi instansinya. Dia mengeklaim bahwa pemerintah melakukan berbagai kunjungan kerja demi memastikan penyaluran bansos berlangsung sesuai harapan. Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan anggaran perlindungan sosial 2024 sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana dalam APBN 2024, naik dibanding 2023 sebesar Rp476 triliun. Adapun realisasi pagu anggaran perlinsos 2023 terbaru mencapai Rp443,4 triliun. 

Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata Rp15.230 menjadi rerata Rp15.664 pada 2024. Menurutnya, kenaikan harga dan nilai tukar itu berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di 2024 dari tahun sebelumnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membandingkan lini masa (timeline)penyusunan APBN 2024 dengan lini masa pemilu. “Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan dengan proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada 21 September 2023 dan diundangkan 16 Oktober 2023,” katanya. Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa anggaran Kemensos turun sebanyak Rp8 triliun pada 2024. “Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun, dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT El nino keluar dari bantuan di 2024,” katanya.

Lena dan Rihwinarti semringah ketika ditemui, Kamis (4/4) pagi. Usaha mereka memelototi terus situs web mudik gratis tidak sia-sia sehingga akhirnya bisa mudik. Ketiganya beserta keluarga merupakan bagian dari 12.170 warga yang meninggalkan Jakarta dari Monumen Nasional (Monas). Mereka memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. ”Daftarnya agak susah. Tiga hari baru berhasil. Baru bisa daftar. Jadi, setiap hari coba lagi,” kata Lena.

Lena setiap tahun mudik ke Malang, Jatim, bersama keluarganya. Ini kali pertama dia dan tiga anggota keluarganya mengikuti mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Setelah berhasil mengakses laman https://mudikgratis.ja-karta.go.id, Lena wajib menyertakan kelengkapan administrasi kependudukan, kartu keluarga (KK), KTP DKI Jakarta (diutamakan), dan STNK (jika membawa sepeda motor). Setiap pendaftar kebagian maksimal tiga anggota keluarga dalam satu KK.

Setelah pendaftaran, dia melakukan verifikasi dengan membawa fotokopi kelengkapan administrasi ke lokasi verifikasi yang ditentukan Dishub DKI Jakarta. ”Alhamdulillah enggak ada kendala verifikasi,” ujar Lena. Rihwinarti juga begitu. Bahkan, dia baru berhasil mendaftar ketika dibuka gelombang kedua. ”Awal-awal (gelombang pertama) susah akses ke web-nya. Pas bisa login (masuk), ternyata pendaftaran sudah full (penuh). Kuotanya sudah nol,” tutur Rihwinarti. Dia terus memantau berita media massa, termasuk laman Dishub DKI Jakarta. Ketika gelombang kedua dibuka, dia gerak cepat dan berhasil mendaftar untuk mudik ke Semarang, Jateng, bersama keluarganya. (Yoga)

Joko Nugroho (60) antusias menjelaskan arsitektur rumah joglonya di Kelurahan Purbayan, Kotagede, Yogyakarta. ”Rumah ini dibangun tahun 1840. Sebagian besar bagiannya masih asli seperti dulu,” ujarnya, Senin (1/4). Rumah Joko terletak di Kampung Alun-alun. Nama itu tersemat dari sejarah kampung yang dulunya merupakan kawasan alun-alun atau lapangan terbuka Keraton Kerajaan Mataram Islam. Cikal bakal Kesultanan Yogyakarta tersebut berdiri di Kotagede pada tahun 1586. Saat pusat kerajaan dipindahkan Sultan Agung pada 1613 ke daerah Kerta di Plered (kini Kabupaten Bantul), Alun-alun Kotagede menjadi permukiman. Saat ini terdapat sembilan rumah yang masih dipertahankan kelestariannya di Kampung Alun-alun, termasuk rumah Joko.

Keunikan arsitektur dan tata ruang kampung itu menjadi daya tarik Kampung Wisata Purbayan. Wisatawan dapat menikmati tur keliling kampung dengan pemandu wisata. Sejumlah situs peninggalan Kerajaan Mataram Islam pun lokasinya berdekatan dengan Purbayan, terutama Masjid Gedhe Mataram dan Kompleks Makam Raja-raja Mataram. Purbayan juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menambah pesonanya. Salah satunya adalah keterampilan kerajinan perak yang melegenda di Kotagede. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Purbayan, Nurcahyo Nugroho, menambahkan, Purbayan meraih peringkat kedua kategori Desa Wisata Berkembang dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023. Purbayan juga menjadi salah satu dari 75 desa wisata terbaik dalam ajang tahunan Kemenparekraf.

Di Kecamatan Kotagede, terdapat pula Kampung Wisata Rejowinangun, yang memiliki lima kluster wisata, yakni edukasi agro, herbal, kerajinan, budaya, dan kuliner. Ketua Pokdarwis Rejowinangun Dadik Rahmanto menjelaskan, kluster agro mengajak wisatawan mempelajari berbagai tanaman hias, sayur, dan buah yang dibudidayakan warga. Kluster herbal mengusung jamu tradisional dan kluster kuliner menyajikan jajanan pasar Yogyakarta. Adapun kluster kerajinan menyuguhkan aktivitas pembuatan belangkon, wayang kulit, dan rajutan. Terakhir, kluster budaya menawarkan pertunjukan tarian tradisional, wayang, dan gamelan. Dadik menambahkan, pihaknya juga bekerja sama membuat paket wisata gabungan dengan Gembira Loka Zoo, kebun binatang di kelurahan tersebut. ”Wisatawan bisa menikmati sejumlah kluster wisata di Rejowinangun, kemudian mengunjungi Gembira Loka,” ucapnya. (Yoga)

Tidak semua orang punya kesempatan untuk mudik Lebaran dan bertemu keluarga di kampung halaman. Sebagian harus tetap bekerja atau mencari cuan di perantauan karena kesulitan ekonomi. Para pedagang kecil, tukang parkir, hingga asisten rumah tangga menahan rindu bertemu keluarga demi mendapat cuan. Pada Lebaran tahun ini, Herianto (55) tidak bisa mudik lagi ke kampung halamannya di Jambi atau Jateng. Pria itu berjualan minuman dalam kemasan dengan gerobak di sekitar kawasan Blok M, Jakarta. Herianto memilih pulang ke kampung di hari biasa, karena harga tiket lebih terjangkau bagi pekerja informal sepertinya. ”Saya tidak mudik Lebaran tahun ini agar tetap bisa berjualan,” katanya, di Jakarta, Selasa (2/4).Ia berharap ada peluang untuk mendulang cuan lebih banyak karena persaingan lebih longgar.

Saat Lebaran hari pertama, Jakarta memang sepi. Namun, berselang satu atau dua hari, banyak orang jalan-jalan ke kawasan perbelanjaan itu. Dia menyadari bahwa ia bukan pekerja formal yang setiap Lebaran mendapat THR. Karena itu, ia mesti bersiasat agar memperoleh penghasilan lebih. Tidak mudik, bagi Herianto, adalah pilihan yang paling tepat untuk punya penghasilan tambahan. Apalagi, kembali ke kampung halaman saat Lebaran membutuhkan biaya besar. Selain biaya transportasi, dia juga harus memberi ”salam tempel” untuk kemenakan.

Aini (42), yang tinggal di Balikpapan, Kaltim, juga tidak mudik tahun ini. Ia menjadi infal atau ART pengganti. ”Peluang menjadi ART pengganti bisa saya manfaatkan untuk memperoleh penghasilan tambahan,” katanya. Aini mendapat upah Rp 250.000 per hari. Dia bertugas menyapu, mengepel, memasak, mencuci pakaian, dan cuci piring. Berdasarkan kesepakatan, ia dan kenalannya, Aini, akan bekerja setidaknya tujuh hari. Menurut Aini, tawaran itu lumayan untuk menambah penghasilannya. Dia akan pulang kampung pada waktu lain. Uang hasil ART dadakan bisa digunakan untuk pulang kampung, meskipun tidak saat Lebaran. (Yoga)

Jumlah kasus penipuan terkait aktivitas keuangan ilegal cenderung meningkat selama Ramadhan. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang memperoleh THR, perkembangan teknologi, serta belum meratanya tingkat literasi masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal selama Maret 2024 mencapai 1.914. Jumlah ini naik dibandingkan Februari 2024 di 1.530 pengaduan.

”Secara umum, penipuan selama Ramadhan meningkat karena (para pelaku) memanfaatkan peluang adanya peningkatan pendapatan masyarakat, seperti mendapat THR dan bonus. Pada saat seperti ini, terbuka potensi masyarakat menjadi lengah dan kurang berhati-hati dalam menggunakan dananya. Apalagi, dengan iming-iming imbal hasil yang sangat besar,” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (4/4). Friderica memaparkan berbagai modus penipuan yang marak terjadi selama Ramadhan berdasarkan aduan masyarakat, antara lain penawaran investasi melalui aplikasi periklanan yang menawarkan imbal hasil tetap dengan mengerjakan tugas-tugas tertentu. Kemudian, promosi yang menawarkan keuntungan tertentu apabila peserta mampu mengundang anggota lain untuk bergabung (member get member).

Selanjutnya, penawaran investasi berimbal hasil tetap dengan menggunakan logo serta nama perusahaan berizin atau impersonifikasi, terutama melalui media sosial, seperti Telegram. Selain itu, ada pula penawaran investasi berimbal hasil tetap dengan meyetorkan uang sejumlah tertentu (money game). ”Supaya tidak masuk skema penipuan tersebut, selalu ingat  prinsip 2L, yakni legal dan logis. Pastikan legalitasnya, bisa dengan menghubungi 157. Kemudian logis, artinya kalau ditawari sesuatu yang berlebihan bagusnya, atau to good to be true, harus berhati-hati,” ujar Friderica dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Maret 2024 secara daring, Selasa (2/4). (Yoga)

Masa depan perekonomian Indonesia selama satu tahun ke depan masih dibayangi ketidakpastian di tengah proses transisi pemerintahan baru. Arah kebijakan ekonomi yang belum terbaca serta tingkat utang  pemerintah yang semakin besar dikhawatirkan bisa mengikis rasa percaya investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Berdasarkan Laporan East Asia and the Pacific Economics Update April 2024 ”Firm Foundations of Growth” oleh Bank Dunia, mayoritas negara di kawasan Asia Pasifik menghadapi tantangan serupa.

Meski tumbuh stabil, pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Pertumbuhan yang melambat di Indonesia dan negara-negara lain di kawasan terjadi karena laju investasi yang lebih rendah dibandingkan level prapandemi. Bank Dunia menduga investasi yang melambat itu disebabkan oleh level utang pemerintah dan swasta yang semakin tinggi serta ketidakpastian politik dan arah kebijakan baru oleh rezim mendatang.

Laporan itu menyebutkan, setiap kenaikan utang sebesar 10 % poin akan menurunkan laju pertumbuhan investasi sebesar 1,1 % poin. ”Utang pemerintah yang tinggi akan membatasi ruang fiskal negara, menghambat investasi publik, bahkan bisa semakin menghambat masuknya investasi swasta,” kata Kepala Ekonom Kawasan Asia Timur dan Pasifik di Bank Dunia Aaditya Mattoo, dalam konferensi pers daring, Kamis (4/4). (Yoga)