Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Agung Dwi Pratama, Kegagalan Berbuah ”Maggot”
Bermodalkan tutorial dan berkali-kali gagal mencoba, Agung
Dwi Pratama (29) mengembangkan maggot di Banggai, Sulteng. Kini, ia menggandeng
warga sekitar dan beternak larva lalat hitam itu untuk dimanfaatkan bersama. Medio
2018, saat mengalkulasi kebutuhan ternak ayam kampungnya, Agung tercekik kebutuhan
pakan yang tinggi. Dedak, jagung, hingga nutrisi mencapai 75 % biaya produksi.
Ia mulai mecari alternatif pakan. Saat itu, ia belum lama mengalami kerugian
besar, 700 ekor ayam kampung ternaknya mati sekaligus. Ia pusing memikirkan
modal dan keuntungan yang dibangun satu tahun terakhir. Terlebih lagi, ia baru
saja menikah dan meninggalkan pekerjaan kantoran untuk beralih menjadi pengusaha.
”Hitungannya, dari Rp 50.000 harga ayam, misalnya, Rp 40.000
adalah biaya operasional dan perawatan. Dari jumlah tersebut, Rp 30.000 biaya pakan
per ekornya,” kata Agung di Banggai, Minggu (31/3). Ia akhirnya menemukan
informasi soal maggot yang Ia pelajari lewat bacaan, video terkait manfaatnya, hingga
cara beternak maggot. Maggot adalah larva dari lalat black soldier fly (Hermetia
illucens) atau si lalat hitam. Merogoh kocek Rp 1,5 juta, ia mengikuti kursus
dalam jaringan dan video tutorial, lalu mencoba beternak maggot. Setelah
memperbaiki cara produksi, volume produksi meningkat. Untuk mendapat 5 kg maggot,
dibutuhkan 10 kg sampah, yang menjadi makanan utama dari telur lalat hitam.
Sampah rumah tangga sisa makanan sehari-hari menjadi media tumbuh yang efektif untuk
perkembangan maggot.
”Kami akhirnya membuat kelompok yang diberi nama GenToili
BSF. GenToili diambil dari nama generasi dari kecamatan Toili,” sambungnya. Mereka
mengumpulkan sampah di lingkungan secara bersama-sama. Berboncengan menggunakan
sepeda motor berkeliling ke rumah-rumah warga, warung makan, hingga pesantren untuk
mengumpulkan sampah makanan dan menaruhnya di sekretariat. Setelah
difermentasi, lalu disiapkan untuk menjadi media kembang tumbuh maggot. Sistem
rumah produksi sederhana juga dibuat. Mereka mampu menghasilkan 200 kg sebulan.
Hasilnya, dibagi rata bersama. Sebab, para anggota kelompok ini adalah peternak
ayam, lele, atau ternak lainnya. Berbekal modal tersebut, mereka mengajukan
proposal ke Pertamina EP Donggi Matindok Field yang memang beroperasi di
Banggai.
Saat ini, mereka telah memiliki produk lain berupa maggot
kemasan. Maggot disangrai dan dikemas yang diberi nama Maggo Booster. Mereka
mengemas dan menjualnya sendiri, dengan berkeliling kampung menawarkan produk
ini ke toko hobi, pegiat hewan peliharaan, juga ke komunitas. Produk ini cocok
untuk ikan koi, burung kontes, dan hewan peliharaan lainnya. Produk ini dibuat,
untuk menjaga keberlangsungan, sekaligus eksistensi kelompok. Sebab, tidak
semua anggota kelompok saat ini adalah peternak ayam, atau peternak lele. ”Kami
juga punya mimpi untuk bikin pabrik tepung maggot. Itu kami rasa akan memberikan
manfaat yang lebih besar ke depannya,” kata Agung. (Yoga)
Kabel Terjuntai Masih Ancam Pejalan Kaki
Kabel terjuntai dan terkelupas mengancam pejalan kaki yang
berada di sepanjang Jalan KH Mas Mansyur, Kecamatan Tanah Abang, Jakpus.
Pemerintah diminta agar segera membenahi masalah ini. Santoso (68), warga Karet
Tengsin, Tanah Abang, Jakpus, Senin (8/4) serius menyaksikan kondisi kabel di
depan matanya. Ia khawatir puluhan kabel terjuntai bisa mengenai pejalan kaki.
Kondisi trotoar sepanjang Jalan KH Mas Mansyur cukup baik, namun, kabel tersebut
menjadi salah satu masalah yang belum terpecahkan. Di beberapa lokasi, terlihat
banyak kabel terkelupas dan menjuntai. Jika tidak hati-hati, bisa saja kabel
itu melilit leher pejalan kaki. ”Sudah berkali-kali warga meminta agar kabel segera
dibenahi, tetapi hasilnya tidak optimal,” kata Santoso.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Dinas Bina Marga
DKI Jakarta Samsul Bahri menuturkan, situasi yang terjadi di trotoar Jalan KH Mas
Mansyur merupakan bagian dari pembangunan fasilitas umum berupa jembatan
penyeberangan orang (JPO) yang akan melintang ke arah City Walk. ”Kami sedang
merapikan dan merelokasi kabel udara (fiber optik) dan juga tiang BTS,”
ucapnya. Pembangunan JPO berlangsung pada Maret sampai November 2024. Samsul
menambahkan, sejak Agustus 2023, pemerintah menginstruksikan para operator dan
pemilik utilitas membenahi kabel yang membahayakan warga.
Terutama kabel melintang di jalan dengan ketinggian kurang
dari 4 meter. Jika tidak segera dibenahi, bisa saja kabel itu tersangkut pada
kendaraan besar dan dikhawatirkan mengenai pengendara sepeda motor di
belakangnya. ”Paling banyak kabel yang semrawut adalah fiber optik yang biasanya
digunakan untuk jaringan telekomunikasi atau internet,” ujarnya. Sampai saat
ini, tercatat sudah ribuan titik kabel yang dibenahi. Pembenahan akan terus
dilakukan di lima wilayah DKI Jakarta. ”Kami akan memantau kabel semrawut di lapangan
dan mendengar laporan masyarakat,” ucap Samsul. (Yoga)
Menuntut Ilmu Makan Siang Gratis ke China
Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, Itu yang dilakukan
calon presiden Pemilu 2024, Prabowo Subianto, demi mengeksekusi kebijakan makan
siang gratis, program unggulannya semasa kampanye. Atas undangan Presiden China
Xi Jinping, Prabowo menghabiskan tiga hari di Beijing, China, pada 31 Maret-2 April
2024. Pada hari terakhir kunjungannya, Prabowo menyambangi sekolah Beijing No.2
Middle School di Dongcheng District, Beijing, meninjau penerapan program makan
siang gratis yang berjalan sejak 2011. ”Sangat sehat,” komentar Prabowo saat
melihat menu yang tersaji. Lauk dari protein hewani, sayur-sayuran, hingga
makanan ringan. China adalah contoh yang sejak tahun 2011 sampai sekarang masih
menerapkan kebijakan makan siang gratis bagi anak sekolah di wilayah perdesaan
yang miskin.
Program bernama Nutrition Improvement Program (NIP) itu awalnya
menarget 699 kabupaten di 21 provinsi seluruh China. Setelah satu dekade, NIP berhasil
memperbaiki asupan gizi anak sekolah. Namun, dampaknya, Pemerintah China kelimpungan
dengan tingginya beban anggaran yang mesti ditanggung serta kasus korupsi yang
bermunculan. Di Kabupaten Du’an di Daerah Otonom Guangxi Zhuang, daerah
terpencil dan termiskin di China, yang terpilih untuk program pilot makan siang
gratis, satu dekade lalu, anak-anak di Du’an mengalami malanutrisi parah, 12 dari
100 anak sekolah di Du’an mengalami tengkes. Mereka lebih kurus dan lebih
pendek 6 cm dibanding anak-anak sepantaran di China.
Pada 2011, pemerintah China mulai menerapkan program makan
siang gratis untuk memperbaiki asupan nutrisi anak-anak di wilayah perdesaan. Setiap
Senin pagi, 20 truk pendingin akan membawa 4 ton daging babi, 8 ton sayuran dan
buah, serta 10,8 ton nasi ke 300 sekolah di desa-desa Du’an, untuk memberi
makan 80.000 siswa seminggu. Hasilnya, kondisi fisik mereka membaik. Bagi
banyak keluarga di perdesaan Du’an, makan siang gratis dari sekolah menjadi
satu-satunya sumber nutrisi untuk anak mereka. Selama 2011-2021, Pemerintah
China menghabiskan 147,2 miliar yuan (Rp 323,3 triliun) untuk menyediakan makan
siang gratis di 1.762 kabupaten, 29 provinsi, dan 40 juta siswa di perdesaan.
Inflasi pangan membuat harga makanan pokok naik signifikan
selama 2011-2021, karena keterbatasan ruang fiskal, alokasi anggaran tetap
sama, yakni 4 yuan atau Rp 6.580 per orang per porsi. Hal itu membuat sejumlah menu,
seperti daging, dikurangi dari porsi sehingga mengurangi asupan gizi anak.
Sekolah juga harus menanggung beban biaya yang tinggi untuk menjaga dapur
kantin tetap mengepul. Pemda merogoh kas untuk membayar tagihan listrik, air,
dan gaji pekerja kantin sekolah, Namun, karena tidak sanggup, subsidi itu hanya
bertahan selama empat tahun pertama. Kedua, proyek makan siang gratis justru
membuka celah korupsi.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto berkata,
Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain jika ingin tetap
menjalankan program makan siang gratis. ”Asumsinya, jika dijalankan utuh,
anggarannya Rp 400 triliun-Rp 500 triliun per tahun. Jika parsial atau
sebagian, anggarannya Rp 300 triliun. Meski pemerintahan baru nanti bisa
menaikkan rasio pajak hingga 0,25 % poin per tahun pun, tambahan penerimaan itu
tetap tidak bisa meng-cover biaya program makan siang gratis yang parsial,”
tutur Teguh, Minggu (7/4). Jika tujuannya mengatasi tengkes, program itu cukup
diberikan untuk ibu hamil dan anak balita. Jika hanya diarahkan untuk kelompok
tersebut, kapasitas APBN masih mampu. (Yoga)
Agar Donasi Daring Tak Diselewengkan
Hijrah Koordinator Pendanaan ISIS Indonesia
HILIRISASI, Mengisi Lumbung agar Tidak Tekor
Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menurut KPU,
memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Presiden 2024. Prioritas utama kerja
pasangan ini lima tahun ke depan adalah pangan, energi, dan industrialisasi.
Saat ini pangan mendesak ditangani, tecermin dari rentannya produksi pangan
akibat pertambahan penduduk, pengaruh iklim, dan situasi geopolitik. Meningkatkan
produksi pangan menjadi tantangan besar karena lahan semakin terbatas, terjadi
perubahan pola cuaca, perubahan perdagangan global, serta ada kebutuhan berbeda
berdasar usia, jender, profesi, dan budaya. Sementara kesejahteraan petani dan
nelayan tertinggal. Jumlah petani menurun dan usia menua. Menurut Sensus Pertanian
2023 Tahap 1 BPS yang dirilis 15 Desember 2023, jumlah rumah tangga usaha
pertanian gurem meningkat. Proporsi petani gurem bertambah. Pada 2013 jumlahnya
55,33 % (14,25 juta unit) dan menjadi 60,84 % (16,89 juta unit) pada 2023.
Tanpa hilirisasi, tanpa agroindustri, tanpa inovasi sulit mengharapkan
peningkatan produksi pangan seraya menyejahterakan petani. Apalagi menumbuhkan
ekonomi 6 % hingga 7 % per tahun untuk menjadi negara kaya pada 2045. Masih
adanya kelompok masyarakat miskin dan ketimpangan kemakmuran menjadi penghalang
menjadi negara maju. Saat ini 30 % tenaga kerja masih ada di pertanian on farm.
Sementara kesejahteraan petani (dan nelayan) tidak banyak berubah. Nilaitukar petani
bekisar 100. Artinya, keuntungan petani tidak cukup. Mereka harus bekerja di
luar lahannya untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak. Mereka
memburuh atau menjadi penggarap di lahan milik tetangga, menjadi pedagang kecil
di desa, atau mencari kerja sambilan di kota.
Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mempertajam prioritas penghela
pertumbuhan dengan membangun industri berbasis sumber daya alam. Dalam buku
Gagasan Strategis Prabowo, Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas
2045, terbit Oktober 2023, disebutkan, 21 komoditas prioritas hilirisasi, 11 di
antaranya berasal dari perkebunan (sawit, kelapa, dan karet) dan lainnya dari
hutan (getah pinus), serta perikanan dan kelautan. Mengaitkan produksi on farm
dengan industri pascapanen di perdesaan melalui BUMDes atau koperasi petani
akan meningkatkan produktivitas. Pendekatan agroindustri berbasis karbohidrat, protein,
vitamin dan mineral mikro dari tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan,
dan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan menjadi pendorong dan
penghela pertumbuhan dan pemerataan. Industri ini dapat dikerjakan petani,
UMKM, hingga industri besar.
Membangun industri pangan memerlukan dukungan kebijakan dari
hulu hingga hilir. Diperlukan industri dasar logam dan kimia untuk menghasilkan
produk, seperti kemasan, bahan penolong dan peralatan pengolah bahan pangan,
serta industri alat dan mesin pendukung. Meski terjadi mekanisasi pertanian, tetapi
cangkul dan arit masih menjadi alat kerja lebih separuh petani serta masih
diimpor sampai hari ini. Industri yang memerlukan. Hilirisasi kopi dan rempah,
misalnya, akan menunjukkan keunggulan keragaman genetika Indonesia dan daya
saing yang melekat. Dengan strategi dan kebijakan tepat, agroindustri akan
menampilkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya: kandungan lokal yang
besar, menyerap tenaga kerja dan padat karya, lebih mudah memeratakan
kesejahteraan dan mengisi lumbung pangan kita agar tidak tekor. (Yoga)
Konsumsi Tunjangan Hari Raya
Tunjangan hari raya (THR) setiap tahun bagi pekerja swasta
dan aparatur sipil negara menjadi harapan bergeraknya konsumsi rumah tangga dan
pertumbuhan ekonomi. Apa saja yang dikonsumsi pekerja menggunakan THR mereka? Farika
Daniar (37) Guru di Bandung, membeli kebutuhan pokok, seperti sayur, daging,
dan bumbu. Makan bersama saat Lebaran sudah menjadi tradisi di rumah yang
menjadi tujuan mudik. Harga-harga lebih mahal, tapi tetap dibeli. Selain itu, beli
hamper untuk berbagi dengan keluarga. Harga barang-barang untuk hamper juga
naik. Tahun lalu, dengan anggaran Rp 150.000 sudah banyak, sekarang hanya dapat
setengahnya. Kaget juga dengan harganya.
Vandy Kusumawardhana (34) Karyawan Swasta, di Tangsel, Banten,
setiap Ramadhan dan Lebaran, membeli bahan pangan pokok, pakaian, dan buah.
Bahan pangan pokok dan buah-buahan kami pilih karena ibadah puasa membutuhkan
asupan makanan lebih baik guna menjaga daya tahan tubuh. Pakaian baru, biasanya
kami gunakan pada saat perayaan hari raya Idul Fitri. Namira Daufina Nainggolan
(32) Karyawan Swasta di Jakarta, mengatakan, setiap bulan Ramadhan dan perayaan
Idul Fitri, pola belanja meningkat. Mulai agenda buka bersama yang padat, saling
tukar hamper, serta belanja pakaian Lebaran. Selain itu, persiapan dana mudik
dan bagi-bagi THR buat sanak saudara. Kebutuhan Lebaran, di alokasikan dari
pendapatan saya dan suami. THR dari tempat kerja juga membantu kami memenuhi kebutuhan
Lebaran. (Yoga)
TUNJANGAN HARI RAYA, Kemenaker Terima 1.187 Pengaduan
Kemenaker telah menerima 1.187 pengaduan masalah tunjangan
hari raya atau THR keagamaan, yang tercatat di posko pengaduan pelaksanaan THR
kementerian dan dinas tenaga kerja yang dibuka sejak 4 April hingga 6 April
2024 pukul 15.00 WIB. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang, yang ditemui di
sela-sela pelepasan mudik gratis bersama Kemenaker, Minggu (7/4) di Jakarta, menyampaikan,
ada tiga masalah utama yang diadukan ke posko, yakni THR tidak dibayar, THR terlambat
dibayar, dan nominal THR tidak sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan, THR keagamaan
dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum perayaan Idul Fitri. Pada tahun 2024,
H-7 Lebaran jatuh pada 3 April.
Sesuai Surat Edaran Menaker No M/2/HK.04/III/-2024, besaran
THR keagamaan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan terus-menerus
atau lebih diberikan 1 bulan upah. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan
secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, akan diberikan THR secara
proporsional. THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT). Adapun jumlah perusahaan yang diadukan terkait masalah THR
sampai 6 April 2024 pukul 15.00 mencapai 725 perusahaan.
”Pengaduan masalah THR keagamaan tahun 2024 sejauh ini paling
banyak datang dari Daerah Khusus Jakarta. Kami menduga karena jumlah perusahaan
di provinsi ini banyak,” ujar Haiyani. Dia menambahkan, daftar perusahaan yang
diadukan ke posko pengaduan THR akan menjadi atensi pengawas ketenagakerjaan.
Sejauh ini, pengawas ketenagakerjaan sudah memeriksa 30 pengaduan. Kadisnakertrans
dan Energi Daerah Khusus Jakarta Hari Nugroho, mengatakan, ada 200 perusahaan
di Daerah Khusus Jakarta yang belum membayar THR keagamaan. Menurut dia,
kebanyakan dari perusahaan tersebut bergerak di industri, bukan di bidang perdagangan
ataupun sektor lainnya. (Yoga)
Misi Nelayan Sejahtera Dihadang Gelombang
Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap 6 April
mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah, soal nasib nelayan. Mereka
semakin tidak sejahtera dan pekerjaan ini mulai ditinggalkan. Regulasi untuk
mendorong kesejahteraan nelayan sudah dibuat melalui UU RI No 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam, yang mengamanatkan negara hadir mendorong kesejahteraan pelaku sektor
perikanan. Namun, upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk mendorong
kesejahteraan nelayan belum optimal.
Indikator kesejahteraan nelayan melalui nilai tukar nelayan, cenderung
melemah. Berdasarkan data BPS, nilai tukar nelayan pada Maret 2024 adalah
102,1, naik tipis dibanding Februari 2024, yakni 101,59. KKP mematok target
nilai tukar nelayan 2024 sebesar 108. Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana
mengemukakan, nelayan menghadapi tantangan yang semakin berat di tengah dampak
perubahan iklim. Perubahan cuaca yang tak bisa diprediksi menyebabkan beberapa jenis
ikan sulit dicari. Tangkapan kian tak menentu. Selain itu, abrasi juga
menggerus ruang hidup nelayan. Hingga kini belum terlihat peta jalan yang
konkret untuk menyejahterakan nelayan.
Program peningkatan kesejahteraan nelayan belum tecermin
dalam program kampanye presiden di Pemilu 2024. ”Kehidupan nelayan semakin berat,
sedangkan belum terlihat peta jalan untuk mendorong kesejahteraan nelayan,
seperti dihadang gelombang” ujar Budi, Kamis (4/5/2024). Plt Dirjen Perikanan
Budidaya KKP TB Haeru Rahayu mengemukakan, pemerintah memiliki keberpihakan penuh
kepada nelayan dengan memperjuangkan keberlanjutan subsidi perikanan di Indonesia
di tengah tekanan internasional untuk menghapuskan skema subsidi perikanan. (Yoga)
Omzet Lebaran Tidak Setinggi Satu Dekade Lalu
Kenaikan omzet industri alas kaki dan tekstil serta produk
tekstil pada momentum Lebaran terus merosot dalam 10-20 tahun terakhir. Jika
dulu lonjakan omzet bisa berkali-kali lipat dibanding bulan biasa, kini
lonjakan maksimal hanya 50 %. Penyebabnya beragam, mulai dari impor yang makin
marak hingga daya beli masyarakat yang menurun. ”Ada kenaikan omzet karena momentum
Lebaran, tetapi tidak seramai zaman dulu,” ujar Eddy Widjanarko, Ketua Umum
Asosiasi Persepatuan Indonesia, saat dihubungi, Minggu (7/4). Eddy menjelaskan,
kenaikan omzet penjualan sepatu pada momentum Lebaran tahun ini tidak sebesar 10-20
tahun lalu. Sekitar 20 tahun lalu atau awal 2000-an, momentum Lebaran bisa meningkatkan
omzet hingga tujuh kali lipat dibanding bulan biasanya.
Sampai 10 tahun lalu pun, meski menurun, momen Lebaran tetap
bisa meningkatkan omzet tiga kali lipat dibanding bulan biasa. Namun, pada
Lebaran 2024, kenaikan omzet hasil penjualan industri alas kaki atau sepatu
paling besar mencapai 50 % disbanding bulan biasa. Penyebabnya, menurut Eddy,
adalah kenaikan biaya hidup yang ditandai dengan inflasi pangan. Daya beli
masyarakat juga menurun. Akhirnya, masyarakat lebih memprioritaskan belanja
barang primer, seperti pangan, dibandingkan sepatu. Selain itu, kini makin
marak sepatu impor, baik yang legal maupun ilegal, yang dipasarkan dengan harga
lebih murah. Penjualan industri sepatu lokal pun tergerus. Ditambah lagi, telah
terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Kini masyarakat lebih mengedepankan
pakaian rapi, tanpa harus membeli sepatu baru dan pakaian baru. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









