;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Pembangunan Huntap Sulsel Serap Anggaran Rp 1,05 Triliun

04 Apr 2024
Pembangunan 3.724 unit hunian tetap (huntap) dan infrastruktur pemukimannya di Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerap anggaran Rp1,05 triliun. Huntap itu diperuntukkan bagi korban gempa bumi dan tsunami di Kota Palu pada 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) menyatakan bahwa dari unit yang terbangun dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Selasa (26/3/2024), sebanyak 3.195 unit telah dihuni oleh warga. Jokowi berharap komplek huntap itu  dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan korban terdampak bencana bisa kembali bangkit menjalani kehidupan bersama keluarganya di rumah yang dibangun dengan teknologi rumah tahan gempa tersebut. "Semua huntapnya sudah selesai dan tadi kita sudah meresmikan secara simbolik. Alhamdulillah ada fasum, Fasos, dan Faskesnya juga. Kita harap nanti akan menjadi tempat membangun kehidupan yang baru disana," terang Presiden. (Yetede)

Kapal Selam Scorpène Asal Perancis Dibangun di Indonesia

04 Apr 2024

Naval Group, produsen kapal selam asal Perancis, dan PT PAL Indonesia menandatangani kontrak kerja sama dengan Kemenhan untuk pembelian dua kapal selam Scorpène. Kapal selam konvensional tersebut telah dilengkapi dengan teknologi baterai lithium-ion atau LiB. Melalui akun resminya di X, Naval Group menyebut, kapal selam Scorpène akan dibangun di Indonesia melalui mekanisme transfer teknologi dari Naval Group. ”Untuk memperkuat kapabilitas TNI AL,” demikian disebutkan di akunnya, Selasa (2/4). Dalam keterangan pers, PT PAL Indonesia juga menyatakan, penandatanganan kontrak itu dilakukan untuk pembelian dua kapal selam Scorpène Evolved Full LiB.

Kedua kapal selam tersebut akan dibangun di galangan kapal PT PAL Indonesia melalui mekanisme transfer teknologi dengan memanfaatkan aset produksi yang dimiliki PT PAL Indonesia. Presdir PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan, kontrak tersebut merupakan komitmen dan kepercayaan yang tinggi dari Pemerintah Indonesia terhadap kemampuan rekayasa anak bangsa dalam memajukan teknologi pertahanan, khususnya teknologi kapal selam. Untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan, pemerintah mendukung dengan memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT PAL Indonesia. ”Ke depan, Indonesia diharapkan mampu menguasai teknologi kapal selam,” katanya. (Yoga)

Orang Kaya Rusia Makin Sejahtera

04 Apr 2024

Setelah terkena sanksi Barat, Rusia tak lantas runtuh. Jalanan Moskwa dan Sochi menjadi saksi saat mobil-mobil mewah produk Eropa justru memadatinya, seolah menggusur Lada, merek lokal yang puluhan tahun mendominasi setiap jengkal aspal negeri itu. Merujuk majalah Forbes, Selasa (2/4) kekayaan konglomerat Rusia justru bertambah 72 miliar USD atau Rp 1,1 kuadriliun dalam setahun terakhir. Jika digabungkan, kekayaan kolektif orang-orang terkaya di Rusia menjadi 577 miliar USD atau Rp 9,2 kuadriliun. Kekayaan mereka bertambah karena memasok logam, bahan kimia, dan aneka kebutuhan militer untuk perang di Ukraina.

Di Rusia, status orang terkaya dipegang Vagit Alekperov dengan kekayaan 28,6 miliar USD. Ia merupakan mantan Dirut Lukoil, raksasa minyak Rusia. Ia juga menempati peringkat ke-59 daftar orang terkaya sedunia. Alekperov dan banyak konglomerat Rusia menikmati hasil kenaikan harga komoditas di tengah serbuan Rusia ke Ukraina. Aneka sanksi Barat pada Rusia ternyata tidak berdampak pada mereka. Setahun sebelum Rusia menyerbu Ukraina, Forbes mencatat akumulasi kekayaan konglomerat Rusia bernilai 606 miliar USD. Para miliarder itu pernah disebut akan kehilangan banyak aset seiring sanksi Barat pada Rusia.

Memang ada penurunan drastis aset miliarder Rusia pada 2022. Akumulasi kekayaan mereka menjadi 353 miliar USD saja. Setahun setelah perang, Rusia beradaptasi dan pulih. Alekperov salah satu bukti pemulihan itu. Dari 20,5 miliar USD pada 2022, kekayaannya bertambah 8,1 miliar USD sepanjang 2023. Memang, tidak semua miliarder Rusia bertambah kekayaannya. Raja pupuk Rusia, Andrei Melnichenko, kehilangan kekayaan 4,1 miliar USD sepanjang tahun lalu. Kini, kekayaannya tinggal 21,1 miliar USD. Pupuk adalah salah satu komoditas Rusia yang diembargo Barat. Ekspor pupuk Rusia terhambat dan berdampak pada orang seperti Melnichenko. Kekayaan Rusia tidak hanya minyak dan gas bumi. Rusia juga punya banyak sumber daya lain.

Karena itu, Putin berulang kali sesumbar bahwa sanksi Barat tidak akan mampu menekan perekonomian Rusia. Buktinya, pertumbuhan ekonomi Rusia tetap baik, terutama ditopang produksi persenjataan. Dana Moneter Internasional menaksir PDB Rusia akan tumbuh 2,6 % pada 2024. Keligatan orang Rusia menyiasati sanksi ditunjukkan oleh daftar konglomerat versi Forbes. Ada nama-nama baru dan sebagian nama lama yang melejit kekayaannya. Resep lonjakan itu adalah pengambilalihan bisnis Barat. Sanksi membuat sejumlah perusahaan asing meninggalkan bisnisnya di Rusia. Banyak bisnis itu dijual murah kepada orang Rusia. Padahal, potensi pendapatannya tetap sama. Bisnis makanan, farmasi, hingga bahan bangunan ditinggal pebisnis asing. Pebisnis Rusia mengambil alih, lalu mendapat untung dari transaksi itu. (Yoga)

Kemendikbudristek Didesak Mengevaluasi Program ”Ferienjob”

04 Apr 2024

Komisi X DPR mendesak Kemendikbudristek mengevaluasi program ferienjob di Jerman yang mengeksploitasi mahasiswa asal Indonesia. Meskipun program ini telah dihentikan, evaluasi tetap dibutuhkan karena program kerja paruh waktu saat musim libur itu telah menimbulkan berbagai kerugian. Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pihaknya meminta Kemendikbudristek mengidentifikasi permasalahan program magang atau kerja paruh waktu di luar negeri yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sosialisasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga perlu diintensifkan agar tidak disalahgunakan untuk menarik minat mahasiswa mengikuti kerja paruh waktu di luar negeri.

Kemendikbudristek telah menegaskan, ferienjob bukan bagian dari MBKM. Sebab, ferienjob biasanya meliputi kerja-kerja fisik saat libur kuliah. Sementara program magang dalam MBKM harus berkaitan dengan pembelajaran yang meningkatkan kompetensi serta berkontribusi pada nilai akademik mahasiswa. ”Komisi X DPR mendesak Kemendikbudristek mengevaluasi kegiatan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mengikuti ferienjob, khususnya terkait permasalahan dugaan TPPO terhadap mahasiswa Indonesia yang magang di luar negeri,” ujarnya saat rapat kerja dengan Kemendikbudristek di Kompleks Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (3/4).

Permasalahan program ferienjob muncul saat sejumlah mahasiswa Indonesia dijanjikan kerja magang di Jerman, tetapi justru menjadi korban eksploitasi. Bareskrim Polri mengungkap dugaan kasus perdagangan orang terkait program magang ini. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka (Kompas, 26/3/2024). Hasil penyelidikan Polri, program ini dijalankan 33 perguruan tinggi di Tanah Air dengan total peserta 1.047 orang. Menurut Agustina, perlu identifikasi lebih lanjut untuk memastikan masalah yang ditimbulkan program ferienjob itu dapat dikategorikan TPPO atau bukan. Oleh sebab itu, pihaknya juga meminta Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Polri. (Yoga)

Menanti Ujung Langkah Mengatasi Defisit Beras di NTT

04 Apr 2024

NTT mengalami defisit beras cukup tinggi, 125.390 ton, pada triwulan pertama tahun 2024 menurut data BPS. Pasokan lokal hanya mampu menutup 23 % kebutuhan. Akibatnya, butuh pasokan 70 % dari luar daerah, sedangkan 7 % lainnya diadakan Bulog. Kondisi ini rawan terus terjadi di NTT. Hingga kini, NTT tak pernah menjadi lumbung beras. Banyak hari tanpa hujan, kondisi tanah tandus, serta minim sumber air menjadi penyebabnya. Belum lagi perilaku bercocok tanam yang masih cenderung sekadar untuk kebutuhan keluarga. Rata-rata produktivitas per hektar hanya 4,15 ton gabah kering giling (GKG), jauh di bawah produktivitas Bali (6,21 ton) atau Jatim (5,72 ton).

Ironisnya, tingkat konsumsi beras di NTT cukup tinggi. Dalam satu tahun, rata-rata orang NTT mengonsumsi 117,19 kg beras, termasuk tinggi di Indonesia. Defisit beras itu ikut memicu harga beras kualitas medium naik dari Rp 13.000 per kg menjadi Rp 18.000 per kg. Kepala Perwakilan BI NTT Agus Sistyo Widjajati dalam acara buka puasa bersama media di Kota Kupang, Selasa (2/4) mengatakan, upaya yang dilakukan BI bersama pemangku untuk mengatasi inflasi beras, antara lain pasar, koordinasi antardaerah khusus penyuplai beras agar membantu kelancaran distribusi ke NTT, serta mendorong gerakan menanam.

BI NTT juga mendorong anak muda produktif mengembangkan pangan berbasis teknologi untuk bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Dorongan itu salah satunya dikerucutkan melalui kompetisi teknokreasi. Pesertanya anak muda usia 17-22 tahun. ”Kami ingin menciptakan anak muda yang punya jiwa kewirausahaan, terutama di bidang pangan. Kami ingin mereka punya inovasi dan produktif. Sekarang ini petani, peternak, dan nelayan kebanyakan sudah tua dan lulusan SD,” kata Agus. Sejumlah pihak menilai defisit beras di NTT tak semata dapat diatasi dengan meningkatkan produktivitas. Salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah mendorong masyarakat mengonsumsi pangan beragam.

”Pangan bukan hanya beras,” kata Koordinator Program Voice for Climate Action Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (Pikul) Dina Soro. Petani di NTT yang selama ini mengembangkan pertanian lahan kering didorong untuk terus menerapkan sistem tumpang sari. Selain padi dan jagung, teruslah menanam umbi-umbian dan pisang. Tanaman itu bisa bertahan kala terik atau cocok dengan iklim di NTT. Terbukti, masyarakat suku Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan selama bertahun-tahun mempraktikkan pangan beragam itu. Cadangan makanan mereka selalu ada setiap waktu. Mereka tidak pernah kekurangan makanan ketika warga daerah lain kelaparan. (Yoga)

Viral Salak Dibuang ke Sungai, Ironi Buah Kita

04 Apr 2024

Belasan keranjang plastik berisi salak busuk dibuang ke sungai dari tepian Jembatan Sendang Kamulyan, Banjarnegara, Jateng, Kamis (28/3). Video dengan narasi ”salak tidak ada harganya” itu viral. Salak itu dibuang di Desa Talunamba, Kecamatan Madukara, Banjarnegara. Menurut Pardi, distributor yang membuang salak, buah itu sudah terlalu lama di gudang dan membusuk. ”Sudah empat hari di gudang, semua itu sudah busuk, ada 15 ton salak dibuang,” kata Pardi saat ditemui di Madukara, Banjarnegara, Rabu (3/4). Menurut Pardi, salak terlalu lama di gudang karena sepi permintaan atau pembeli. Biasanya ia bisa menerima 10-15 ton salak per hari dari sekitar 50 petani di Desa Talunamba. Salak itu langsung dikirim ke pasar-pasar di Bandung dan Karawang (Jabar) serta Lamongan (Jatim). 

Tapi, pekan itu, salak di pasar tersebut masih banyak sehingga pedagang belum bersedia menerima pasokan baru. ”Salak tak laku. Permintaan pasar sedikit. Di gudang banyak banget. Ini faktor terlalu banyak buah, ada duku, manggis, dan rambutan,” ujarnya. Harga salak saat normal, kata Pardi, berkisar Rp 4.500-Rp 5.000 per kg untuk kualitas bagus atau besar. Namun, saat ini harganya hanya Rp 2.000 per kg. Sementara untuk salak ukuran kecil, yang harganya sekitar Rp 1.500 per kg saat normal, kini hanya Rp 500 per kg. Kendati telah membuang 15 ton salak, Pardi masih menerima dan menjual salak meski permintaan dan harganya rendah. Jika biasanya dapat permintaan sampai 20 ton, kini hanya sekitar 5 ton per hari.

”Ini memang sengaja tak dipanen karena harganya murah, sekarang Rp 1.000 per kg. Padahal, biasanya lebih dari Rp 3.000 per kg,” ucap Sugianto (54), petani salak. Sugianto dan keluarga memiliki sekitar 200 rumpun tanaman salak. Namun, dua pekan terakhir, mereka tidak memanennya. Dari 200 rumpun tanaman salak, sebenarnya Sugianto bisa memanen 200 kg salak. Namun, jika harga jualnya hanya Rp 1.000 per kg, pemasukannya hanya Rp 200.000. Adapun biaya untuk tenaga kerja berkisar Rp 80.000-Rp 100.000 per orang. ”Mungkin nanti setelah Lebaran harganya bisa naik. Kalau (harga) sudah naik, baru dipanen,” katanya. Menurut Sugianto, idealnya harga salak lebih dari Rp 4.500 per kg. Sebab itu baru sebanding dengan biaya produksi yang meliputi tenaga kerja, pemupukan, dan perawatan. (Yoga)

Polemik Kampung Bayam Berlanjut

04 Apr 2024

Kelompok Tani Kampung Bayam Madani memprotes penangkapan Muhammad Furqon terkait polemik Kampung Susun Bayam di Jakut. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku pengelola kampung yang disebut Hunian Pekerja Pendukung Operasional Jakarta International Stadium, menyerahkan proses hukum ke Polres Metro Jakut. Polisi menangkap Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Furqon, Selasa (2/4). Istri Furqon, Munjiah, menyaksikan penangkapan suaminya. Munjiah sempat dibawa ke kantor polisi dan dipulangkan pada pukul 22.00. Penangkapan ini tak lepas dari polemik antara warga Kampung Bayam dan Jakarta Propertindo.

Puncaknya, Jakarta Propertindo melaporkan empat warga, termasuk Furqon, ke Polres Metro Jakut karena dianggap telah menerobos masuk ke kawasan pekarangan rumah susun. ”Polisi masuk ke dalam rumah dan menangkap Furqon. Saya juga dibawa,” kata Munjiah, Rabu (3/4). Munjiah menanyakan alasan penangkapan tersebut dan polisi menjawab jika nanti akan dijelaskan di kantor polisi. Dia menyayangkan penangkapan tanpa menunjukkan surat tugas dan Furqon diperlakukan bak seorang teroris. ”Sampai saat ini belum pernah ada mediasi dan belum ada solusi yang tepat serta tidak ada mediasi yang obyektif dan netral yang berpihak kepada warga,” kata Munjiah.

Pendamping warga Kampung Bayam, Yusron, menambahkan, ”Yang terjadi, laporan naik tingkat ke penyidikan hingga status saksi menjadi tersangka dan yang menjadi tersangka hanya Furqon,” kata Yusron. Menurut dia, Furqon menolak surat pemanggilan karena penyelidikan tidak disertai bukti yang cukup. Akhirnya,Furqon dijemput paksa Selasa malam. ”Kami memandang tindakan kepolisian ini sudah melampaui batas prosedur maupun sisi kemanusiaan atas nama Pemprov DKI Jakarta,” kata Yusron.

Atas polemik yang terjadi, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun rusun baru di Tanjung Priok, Jakut, bagi warga Kampung Bayam. Pembangunan ditargetkan mulai Januari 2025 dan tuntas akhir 2025. Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Rabu (24/1), menyampaikan rencana pembangunan rusun baru di Kecamatan Tanjung Priok dengan jumlah 150-200 unit hunian. Rusun tersebut ditujukan bagi warga terprogram dan warga Kampung Bayam, sebagai solusi terbaik yang bisa diberikan pemerintah untuk menyelesaikan polemik Kampung Bayam. Namun, pemerintah belum menyosialisasikan pembangunan rusun baru kepada warga. (Yoga)

Mengelola Risiko Pembiayaan EBT

04 Apr 2024

Mengelola risiko pembiayaan dari fase pembangunan hingga kegiatan operasional energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia adalah tantangan yang kompleks dan memerlukan kerja sama agar antarberbagai pihak. Risiko dan pembiayaan dapat mencakup risiko politik, regulasi, teknik, sosial, politik teknis, sosial, lingkungan, dan pasar. Untuk mengurangi resiko pembiayaan, lima langkah  yang dapat dilakukan adalah, pertama meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam memberikan dukungan kebijakan. Kedua, mendorong konsorsium pembiayaan yang melibatkan lembaga keuangan multilateral, bilateral, domestik, dan swasta. Ketiga, pengembangan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan fleksibel. Keempat, pertimbangkan pentingnya  penilaian kecukupan asuransi  terkait dengan strategi  pembiayaan kepada pemberi pinjaman dan investor. Kelima, melakukan analisis sensitivitas tahunan.(Yetede)

Agar Hampers Tak Jadi Gratifikasi

04 Apr 2024
Hari Raya Idul Fitri biasanya diikuti dengan pemberian bingkisan atau hampers kepada kerabat, kolega, ataupun sahabat. Namun, ada aturan bagi para aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara agar pemberian itu tak menjadi masalah karena dianggap sebagai gratifikasi yang mengarah pada suap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan imbauan kepada pejabat negara dan ASN untuk menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatannya dalam rangka hari raya Idul Fitri 1445 H. Imbauan itu tertuang dalam surat bernomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024.

Surat bertanggal 25 Maret 2024 itu ditandatangani Ketua KPK Nawawi Pomolango. KPK mengirim surat itu kepada seluruh lembaga tinggi negara, kementerian, aparat penegak hukum, lembaga pemerintah non-kementerian, kepala daerah di semua level, badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah, asosiasi/perusahaan/korporasi, dan seluruh ASN. “Pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan koruptif,” demikian tulisan Nawawi dalam surat itu.

Nawawi mengatakan, apabila telanjur menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya, para ASN dan penyelenggara negara wajib melapor kepada KPK maksimal 30 hari kerja setelah menerimanya. Selain kepada KPK, para pegawai negeri dan pejabat negara bisa melaporkannya ke unit pengendalian gratifikasi (UPG) di masing-masing instansi. Nawawi menambahkan, gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman juga bisa disalurkan sebagai bantuan sosial, dengan melaporkannya. (Yetede)

Momen Mudik Lebaran Bisa Perkuat Ekonomi Desa Wisata

03 Apr 2024
Moment mudik Lebaran 2024, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa, terutama desa-desa wisata, untuk memperkuat perekonomian mereka. "Potensi tersebut harus  dioptimalkan  sebagai upaya menangkap peluang  kunjungan wisata, seiring jumlah pemudik yang diprediksi  lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya," kata Menteri Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengapresiasikan  sinergi antara Bank Indonesia (BI) dengan Kemendes PDTT dalam menggelar penukaran uang di lingkungan Kemdes PDTT itu. Kegiatan tersebut, menurut dia, memudahkan keluarga besar Kemendes PDTT untuk menukarkan uang milik mereka menjadi uang baru, sehingga dapat dibagikan kepada keluarga dan tetangga di moment Lebaran. (Yetede)