Masa depan perekonomian Indonesia selama satu tahun ke depan masih dibayangi ketidakpastian di tengah proses transisi pemerintahan baru. Arah kebijakan ekonomi yang belum terbaca serta tingkat utang  pemerintah yang semakin besar dikhawatirkan bisa mengikis rasa percaya investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Berdasarkan Laporan East Asia and the Pacific Economics Update April 2024 ”Firm Foundations of Growth” oleh Bank Dunia, mayoritas negara di kawasan Asia Pasifik menghadapi tantangan serupa.

Meski tumbuh stabil, pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Pertumbuhan yang melambat di Indonesia dan negara-negara lain di kawasan terjadi karena laju investasi yang lebih rendah dibandingkan level prapandemi. Bank Dunia menduga investasi yang melambat itu disebabkan oleh level utang pemerintah dan swasta yang semakin tinggi serta ketidakpastian politik dan arah kebijakan baru oleh rezim mendatang.

Laporan itu menyebutkan, setiap kenaikan utang sebesar 10 % poin akan menurunkan laju pertumbuhan investasi sebesar 1,1 % poin. ”Utang pemerintah yang tinggi akan membatasi ruang fiskal negara, menghambat investasi publik, bahkan bisa semakin menghambat masuknya investasi swasta,” kata Kepala Ekonom Kawasan Asia Timur dan Pasifik di Bank Dunia Aaditya Mattoo, dalam konferensi pers daring, Kamis (4/4). (Yoga)

Kemenaker mengklaim, hingga tenggat pembayaran THR keagamaan pada Rabu (3/4) belum menerima pengaduan terkait THR, baik laporan bahwa perusahaan tidak akan membayar maupun membayar dengan cara dicicil. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Indah Anggoro Putri menyebutkan, sejak posko THR kementerian dan dinas tenaga kerja dibuka pada 18 Maret hingga 3 April yang merupakan batas terakhir pembayaran THR keagamaan, posko menerima sekitar 600 pertanyaan. Semuanya bersifat konsultasi mengenai bagaimana cara menghitung nilai THR. Pertanyaan tersebut datang dari pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berbagai industri.

”Umumnya, mereka yang berkonsultasi seperti itu merupakan pekerja dengan status PKWT yang kontraknya habis. Padahal, jika pekerja PKWT mengalami kontrak habis sebelum hari raya Lebaran, mereka tidak berhak mendapatkan THR keagamaan,” ujarnya yang ditemui seusai pemberangkatan mudik gratis Kemenaker, Kamis (4/4) di Jakarta. Sesuai Pasal 7 Ayat (3) Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT alias kontrak dan kontraknya berakhir 30 hari sebelum hari raya keagamaan, mereka tidak berhak atas THR. (Yoga)

Kementerian Ketenagakerjaan menerima 600 kali konsultasi terkait dengan tunjangan hari raya Lebaran 2024 sejalan dengan mulai dibukanya Posko THR Kemnaker. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa jumlah itu merupakan laporan yang masuk ke Posko THR Dinas Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia per 3 April 2024. Menurutnya, mayoritas pekerja berkonsultasi soal perhitungan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2024. Para pekerja yang berkonsultasi didominasi oleh pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang masa kontraknya sudah berakhir. 

Merujuk Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.6/2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, imbuhnya, PKWT yang masa kontraknya sudah berakhir terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya Keagamaan tidak mendapat THR. Direktur Bina Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker Agatha Widianawati menambahkan Kemnaker telah membuka secara resmi Posko THR di seluruh Indonesia yang fokus terhadap pengaduan pembayaran THR. Menurutnya, Kemnaker juga telah meminta pemerintah daerah melalui Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuka Posko THR yang terintegrasi dengan sistem poskothr.kemnaker.go.id.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap pengusaha dan pekerja dapat mengoptimalkan keberadaan posko tersebut. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengingatkan komitmen pengusaha dalam menjalankan kewajiban memberikan THR. Dia juga mendorong sejumlah perusahaan untuk berkomunikasi dengan para pekerja jika terdapat kendala yang berkaitan dengan cash flow. Dalam kesempatan yang sama, Kemnaker juga siap menggodok rancangan aturan pelindungan pekerja platform digital termasuk skema pemberian THR. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyampaikan bahwa pembahasan regulasi tersebut mulai dilakukan seusai Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2024. Saat ini, Kemnaker telah membentuk tim sesuai dengan arahan Komisi IX DPR. Rencana penyusunan regulasi itu juga sudah disampaikan Kemnaker dalam pertemuannya dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) beberapa waktu lalu.

Mahkamah Konstitusi memastikan empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) akan hadir untuk diperdengarkan keterangannya dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada hari ini. Empat menteri yang akan hadir adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. “Empat menteri akan hadir dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024,” ujar Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono, dilansir Antara, Kamis (4/4) Selain empat menteri, MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk dimintai keterangan. Fajar mengatakan bahwa Ketua DKPP RI Heddy Lugito juga akan hadir dalam persidangan di Gedung I MK, Jakarta.

Sementara itu, dalam lanjutan sidang PHPU kemarin, Tim hukum paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengeklaim tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut campur alias cawe-cawe dalam pilpres lewat penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah sudah dipatahkan.Anggota tim hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, menggambarkan hal itu dengan perolehan hasil suara Prabowo-Gibran di berbagai daerah, seperti Aceh. Jumlah Pj di Aceh mencapai 23 pejabat dari total 24 daerah, tetapi perolehan suara paslon 02 kalah dari paslon 01. Hal yang sama juga berlaku di Provinsi Bengkulu yang memiliki banyak Pj kepala daerah. Otto juga menyebutkan bahwa Prabowo-Gibran juga kandas di Sumatra Barat atau kalah dari paslon 01.

Sementara itu, saksi yang dihadirkan Prabowo-Gibran, yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa pelaksanaan penetapan penjabat kepala daerah sesuai dengan perintah dalam undang-undang. Pernyataan Doli tersebut membantah adanya dugaan bahwa pengangkatan penjabat kepala daerah dipenuhi unsur politisasi jelang Pemilu 2024.

Ketika berbicara soal investasi, siapa tak kenal yang satu ini. Sebagai instrumen investasi yang digemari lintas generasi, emas terus dilirik dari waktu ke waktu. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan berbagai peristiwa geopolitik global, emas masih menjadi salah satu alat investasi yang menguat di tahun 2023. Institusi keuangan J.P. Morgan Chase & Co bahkan mencatat, harga emas global menyentuh titik tertingginya di kisaran 2.135,39 dolar AS per ons pada Desember kemarin, dan meski diprediksi turun dalam waktu dekat, harga emas akan terus naik ke level tertinggi baru di akhir tahun dengan perkiraan puncaknya pada tahun 2025 mendatang. Meski tren harga emas meningkat, data World Gold Council juga menunjukkan permintaan emas yang cukup baik pada kuartal keempat 2023 yang mencapai 1.150 ton, naik 8% di atas rata-rata setiap 5 tahun. 

Sebagai sarana investasi jangka panjang minim risiko, emas memang menawarkan berbagai keunggulan yang menjadi daya tarik tersendiri. Pertama, tren harga emas yang cukup stabil bahkan cenderung meningkat membuatnya menjadi alat lindung nilai yang efektif untuk menjaga nilai kekayaan. Emas juga sebagai “safe haven” memiliki daya tahan yang baik di tengah inflasi dan tidak memiliki kaitan dengan portofolio investasi lain, sehingga dapat menghindari risiko kerugian penurunan nilai aset.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di era digital, sektor perbankan harus terus berinovasi untuk menghadirkan berbagai layanan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial yang serba cepat, praktis, dan dinamis. Apalagi berdasarkan data Indonesia Fintech Trends - Second Semester of 2023 dari Jakpat, saat ini digital payment telah begitu banyak digunakan, bahkan hingga lebih dari 85% untuk beragam transaksi offline dan online. Kebutuhan akan layanan digital yang terus tumbuh ini turut mendorong konsep investasi emas berevolusi menjadi lebih modern dan mudah dijangkau melalui emas digital. Sesuai dengan sebutannya, emas digital merupakan sebuah layanan investasi emas dengan jaminan kadar kemurnian 24 karat yang dapat dilakukan lewat proses transaksi secara digital, baik untuk pembelian, penjualan, maupun penyimpanan, dengan dukungan layanan fitur mobile banking yang cerdas, mudah, dan aman. Selain itu, jika melihat data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi atau rasio penduduk yang telah terkoneksi dengan internet di tahun 2024 mencapai 79,5% yang didominasi oleh dua generasi, yaitu Gen Z dan Milenial. 

Laporan Indonesia Digital Economic and Financial Outlook 2024 dari Populix juga mencatat, sebanyak 64% dari generasi Gen Z dan Milenial menggunakan layanan pembayaran online, di mana mobile banking, QRIS dan dompet digital masih menjadi favorit. Tingginya penggunaan internet dan platform digital tersebut turut memperluas jangkauan pasar investasi emas, termasuk di kalangan generasi Milenial dan Gen Z yang memiliki kedekatan dengan segala sesuatu yang bersifat online. Lewat kehadiran emas digital, masyarakat mempunyai pilihan instrumen investasi masa kini untuk merencanakan finansial masa depan. Selain mudah dijangkau, dengan dukungan layanan mobile banking yang cerdas, berinvestasi dapat dilakukan dalam satu genggaman. Emas digital bisa menjadi jawaban atas kebutuhan keuangan modern yang aman, mudah, dan nyaman yang dapat membantu masyarakat mencapai target finansial di masa mendatang.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan divonis pidana penjara 6 tahun atas kasus suap penanganan perkara atau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menutut penjara 13 tahun. Hasbi langsung mengajukan upaya banding. Majelis Hakim menyatakan Hasbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, pada pengurusan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim Toni Irfan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (3/4). Selain vonis bui, hakim MA itu turut dijatuhi hukuman denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp3,8 miliar subsider satu tahun kurungan. 

Sementara itu, keadaan meringankan bagi Hasbi adalah belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan bersikap sopan selama persidangan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan masa pengabdian Hasbi selama 31 tahun sebelum memutus perkara suap yang menjeratnya. Sementara itu, Hasbi menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim. “Terima kasih Yang Mulia, terima kasih juga kepada JPU. Karena waktunya terdesak, sudah mau masuk liburan, maka setelah konsultasi, kami tetap akan mengajukan banding,” katanya. Sementara itu, pihak jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menyatakan masih pikir-pikir terhadap vonis yang dibacakan hakim.