Kebanjiran ”job” selama Ramadhan adalah siklus tahunan para ustaz. Fenomena ini turut menguntungkan umat Islam karena ilmu dimuliakan, penceramah disejahterakan, dan masyarakat memperoleh siraman rohani. Di tengah-tengah ceramah, Abdul Roziq bergurau kepada Jemaah Masjid Jami’ At Taqwa Palmerah, Jakarta. Ia bertanya apakah jemaah ingin masuk surge atau tidak? Puluhan orang di hadapannya menyahut,”Mau....” ”Mau cepat atau lambat (masuk surganya)?” timpal Roziq, Kamis (28/3) seusai shalat Dzuhur. Jemaah pun tertawa karena untuk bisa masuk surga, seseorang harus meninggal terlebih dulu. Ceramah yang berlangsung 30 menit itu diakhiri dengan harapan Roziq, semoga hal baik yang ia sampaikan bisa disebarkan kepada orang lain.

Seusai ceramah, Roziq mengobrol dengan Kompas. Ia menuturkan, permintaan untuk menjadi imam hingga mengisi ceramah amat banyak di bulan Ramadhan ini. Permintaan itu datang dari sejumlah perusahaan, yayasan, dan pengurus masjid. Namun, Roziq membatasi diri dalam memenuhi berbagai undangan. Beberapa undangan ia rekomendasikan kepada teman sesama penceramah, intelektual, atau guru agama Islam. ”Per hari, maksimal saya mengisi dua kegiatan. Entah itu ceramah atau menjadi imam shalat Tarawih. Membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan,” kata Roziq yang juga berprofesi sebagai konsultan pondok pesantren. Di sela perbincangan, seseorang menghampiri Roziq dan bersalaman. Amplop putih terselip di telapak tangan orang tersebut dan diterima Roziq.

Ia bercerita, itu adalah ”uang transpor” yang disiapkan perusahaan di dekat Masjid Jami’ At Taqwa. Program ceramah yang diisi Roziq siang itu memang dibuat oleh perusahaan tersebut. Bagi Roziq, pemberian itu merupakan bentuk penghargaan terhadap ilmu yang ia sampaikan. Ia tidak mematok tarif saat diundang berceramah agar kegiatan dakwah berjalan tulus. Di Mushala Darul Muhajirin, Bekasi, Jabar, dana infak jemaah di sisihkan untuk honor penceramah. Ahmad Fajar (56), pengurus mushala, mengatakan, honor untuk penceramah Rp 500.000- Rp 2 juta per sesi, bergantung jarak tempuh dari rumah penceramah ke mushala. Jumlah pengeluaran dilaporkan setiap hari kepada jemaah. Beberapa ustaz di Bekasi yang sering diundang ke mushala banyak yang tidak bekerja secara formal. Ada pedagang ataupun petani. (Yoga) 

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dua mobil mewah dari kediaman Harvey Moeis, tersangka tindak pidana korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. periode 2015—2022. Penggeledahan kediaman Harvey, suami artis Sandra Dewi, di kawasan Pakubuwono Jakarta Selatan berlangsung pada Senin (1/4). Usai penyitaan, kendaraan mewah tersebut dibawa ke Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti mulai dari elektronik hingga dokumen yang terkait kasus tersebut. Adapun dua mobil mewah yang disita penyidik yakni satu unit Mini Cooper S Countryman F 60 berwarna merah dan satu unit mobil Rolls Royce berwarna hitam. Ketut menekankan bahwa penyitaan dan penggeledahan ini dilakukan untuk mendalami aliran dana yang diduga berasal dari kegiatan perusahaan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Bersamaan dengan penggeledahan, penyidik memeriksa empat orang saksi salah satunya Robert Bonosusatya atau RBS yang diduga aktor intelektual dalam kasus tersebut. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyampaikan aktor intelektual dalam kasus tersebut berinisial RBS. Menurutnya, RBS diduga menikmati uang korupsi paling banyak dari kasus komoditas ini. Boyamin mengungkapkan bahwa RBS ini memiliki peran dua tersangka baru kasus timah, yakni Harvey Moeis dan Helena Lim yang diduga melakukan korupsi melalui dalih CSR.

Pemerintah meminta masyarakat menghindari pulang ke kampung halaman pada periode puncak arus mudik yang diprediksi berlangsung pada 6—8 April 2024 atau H-4 sampai dengan H-2 Lebaran. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan masyarakat bisa pulang ke kampung halaman lebih awal guna mencegah kepadatan di titik simpul transportasi baik darat, laut maupun udara. “H-10 sampai [dengan] H-5 relatif masih baik dan banyak tiket dan banyak kesempatan. Oleh karenanya, karena anak-anak libur, seyogianya kita mengimbau semua pihak untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya mudik H-4 atau H-3 bisa dikurangi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (2/4). Menhub mengungkapkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Komunikasi dna Informatika (Kemenkominfo), dan Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi sebanyak 193,6 juta orang akan melakukan perjalanan selama libur Lebaran 2024. Volume perjalanan pada Lebaran tahun ini bakal meningkat 45,8% dibandingkan dengan periode yang sama 2023 sebanyak 123 juta orang. Menhub juga mengajak masyarakat menggunakan transportasi massal untuk pulang ke kampung halaman. “Kami melakukan upaya yang ekstra keras ada potensi mudik dengan kereta api, bus, mobil pribadi, dan motor cukup banyak,” tutur Budi. Untuk mudik gratis melalui jalur darat, Kemenhub menyasar 33 kota dengan target 40.088 orang diangkut menggunakan 722 bus. 

Khusus mudik gratis dengan kereta api kuota yang disiapkan sebanyak 28.196 orang, dan 12.280 sepeda motor di 18 stasiun. Untuk mengantisipasi kepadatan di jalur darat, Menhub menyatakan sudah berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) khususnya dalam penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas. “Nanti Kakorlantas akan menyampaikan kapan akan dilakukan one way, contrafl ow,” jelasnya. Kepala Korlantas Polri Aan Suhanan menyatakan pihaknya akan memberlakukan tiga rekayasa lalu lintas selama periode puncak mudik dan balik Lebaran tahun ini. Ketiganya adalah sistem one way, contrafl ow dan ganjil-genap nomor kendaraan. Untuk sistem one way arus mudik diterapkan mulai KM 72 Cipali sampai Tol Semarang-Batang pada 5-9 April 2024. Sistem one way arus balik di rute sebaliknya juga dilakukan pada 12-16 April 2024. Khusus ganjil-genap, Aan menyatakan diberlakukan pada KM 0 Ruas Tol Dalam Kota sampai dengan KM 414 Tol Semarang-Batang mulai 5 April 2024 pukul 14.00 WIB sampai dengan 7 April 2024 pukul 24.00 WIB. Selanjutnya pada 8-9 April 2024 pukul 08.00-24.00 WIB. Khusus arus balik berlaku pada 12-16 April 2024. Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai perkembangan dan masalah pada masa mudik Lebaran yang kerap berulang dari tahun ke tahun. Beberapa masalah itu antara lain kenaikan volume kendaraan selama masa mudik dapat menyebabkan kemacetan parah dan memperpanjang waktu perjalanan. Hal ini juga dapat menyebabkan kelelahan pengemudi dan kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas. Terkait dengan pola lalu lintas, MTI merekomendasikan pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang proaktif. Hal ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi real-time terhadap kondisi lalu lintas dan kebutuhan transportasi.

Dalam makalah analitisnya berjudul “Mengapa kita tidak menyukai inflasi?” yang rilis 27 Maret 2024 lalu, Stefanie Stantcheva (Nathaniel Ropes Professor of Political Economy—Harvard University), mengatakan bahwa kebanyakan orang Amerika Serikat (AS) sangat tidak menyukai inflasi dan tidak percaya kenaikan upah telah mendekati kenaikan harga. Dalam wawancaranya dengan The Brookings Institution, dia menilai bahwa salah satu pandangan para ekonom adalah setelah cukup waktu berlalu, maka upah akan menyesuaikan dengan kenaikan harga dan pada akhirnya semuanya akan setara atau seimbang. Tetapi orang-orang menganggap “penyesuaian” ini terjadi sangat lambat. Mereka berpikir bahwa kenaikan upah jauh lebih lambat daripada kenaikan harga barang dan jasa. Di dalam makalahnya, disebutkan bahwa dalam survei terkini sebanyak 80% responden yang disurvei percaya bahwa harga secara sistematis meningkat lebih cepat daripada upah. Selain itu, ketika mereka menerima kenaikan gaji, orang cenderung menghubungkannya dengan kinerja pekerjaan atau kemajuan karier daripada penyesuaian inflasi. Namun, inflasi, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,4% pada 2023 sementara upah per jam rata-rata naik 4,1%. Inflasi rata-rata sekitar 2% dari 2016 hingga 2020 tetapi meningkat tiga kali lipat setelah pandemi Covid-19 (menjadi 7% pada 2021 dan 6,5% pada 2022). Menyusul penurunan tahun lalu, banyak ekonom memperkirakan perbaikan berkelanjutan tahun ini. Stantcheva melakukan dua survei terhadap penduduk AS antara Desember 2023 dan Januari 2024. Yang pertama, dia mengumpulkan 1.500 tanggapan terhadap pilihan ganda dan pertanyaan tertutup lainnya. Yang kedua, dia mengajukan pertanyaan terbuka dan menggunakan analisis tekstual untuk mengevaluasi tanggapan.

Namun, beberapa responden di semua tingkat pendapatan melaporkan peningkatan pembelian barang saat ini (buy now) untuk mengantisipasi harga yang lebih tinggi nantinya. Selain itu, sekitar dua pertiga responden, termasuk responden berpenghasilan tinggi, percaya bahwa upah orang berpenghasilan tinggi naik lebih cepat daripada mereka. Oleh karena itu ada rasa ketidakadilan yang jelas. Responden dari semua afiliasi atau kecenderungan politik menempatkan inflasi sebagai masalah ekonomi dan sosial yang paling penting. Stabilitas keuangan berada di urutan kedua, berikutnya pertumbuhan ekonomi, perawatan kesehatan, pengangguran rendah, pertahanan nasional, dan pendidikan. Sementara responden yang terafiliasi dengan Partai Demokrat, hampir sama kemungkinannya untuk menyalahkan kebijakan Presiden Biden sebagai keserakahan perusahaan sementara sedikit yang menyalahkan kebijakan fiskal dan moneter. Kondisi yang lebih parah terjadi di zona Euro, juga di Inggris. Jika inflasi tahunan di AS berkisar 4,1% (2023), maka inflasi di zona Euro sebesar 5,6% (2023) dan di Inggris sebesar 7,3% (2023). 

Jadi, secara umum kelompok negara maju dihadapkan pada kasus inflasi yang relatif lebih tinggi di bandingkan di negara-negara berkembang Asia. Faktanya, di tengah tekanan inflasi yang tinggi, ekonomi di AS, zona Euro dan Inggris (sebagai representasi negara maju) mampu tumbuh positif. Di AS tumbuh sebesar 2,4%; zona Euro sebesar 0,5% dan di Inggris sebesar 0,5%. Di sini pemahaman yang baik dari para pebisnis dan masyarakat di sampel kawasan dan negara tersebut dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa cepat atau lambat inflasi akan melandai diikuti dengan penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral. Kendati demikian, fenomena high for longer (inflasi dan suku bunga acuan tinggi dan berkepanjangan) masih terjadi hingga saat ini. Ini lantaran target inflasi masing-masing bank sentral yang sebesar 2% masih jauh dari kenyataan. Masyarakat Indonesia boleh berbangga karena bauran kebijakan fiskal dan moneter mampu diterapkan dengan presisi yang baik sehingga ekonomi tetap mampu tumbuh rata-rata 5% dalam 2 tahun terakhir (2022—2023) di tengah inflasi yang terkendali, meskipun suku bunga acuan (BI rate) tetap relatif tinggi di level 5,75% (sejak Januari 2023 hingga September 2023) dan 6% (sejak Oktober 2023 lalu hingga sekarang).

Kemampuan otoritas fiskal mengelola anggaran secara prudent sehingga mampu menstimulasi aktivitas ekonomi disertai kemampuan menyerap (absorbsi) setiap gejolak ekonomi yang terjadi –misalnya melalui penyediaan anggaran perlindungan sosial (social safety net)—menjadi penopang utama ekspansi ekonomi. Melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), segala persoalan terkait perekonomian dan sektor keuangan dibahas bersama dan dicarikan solusinya secara integratif, pre-emptive dan antisipatif melalui serangkaian kebijakan di setiap lembaga.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan permohonan untuk menghadirkan Kepala Polri dan Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 mengingat sebenarnya mahkamah tidak lagi menerima usulan. Lanjutan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (2/4) memunculkan dinamika berupa saling beradu usulan kepada mahkamah untuk memanggil Kepala Polri Jenderal Pol. Sigit Listyo Prabowo dan Kepala BIN Budi Gunawan dalam sidang sengketa Pilpres. Usulan menghadirkan Kapolri disampaikan oleh kubu paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Di sisi lain, kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merasa juga harus mengusulkan kepada hakim untuk menghadirkan Kepala BIN. Ketua Tim Hukum Paslon 03 Todung Mulya Lubis menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada majelis hakim terkait permohonan itu. Dia merasa pemanggilan empat menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang sengketa pilpres belum cukup.

Dia beralasan hal itu diperlukan demi melihat bahwa instrumen kepolisian turut terlibat dalam berjalannya proses Pemilu 2024, terutama proses kampanye. Pihaknya mengeklaim institusi kepolisan terlibat dalam tindakan intimidasi, kriminalisasi, hingga ketidaknetralan terkait kampanye. Dia berpendapat bahwa Kapolri akan dapat memberikan penjelasan terkait keterlibatan aparat itu. Sementara itu, dia menilai bahwa pemanggilan menteri seperti di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menko PMK akan dominan mengulik dalil bansos. Sementara itu, Tim Pembela Prabowo-Gibran mengusulkan kepada majelis hakim konstitusi untuk menghadirkan Kepaala BIN. Atas usulan tersebut, Ketua Majelis Hakim Suhartoyo mengatakan akan mempertimbangkan permintaan tersebut walaupun sebenarnya pengajuan usulan sudah berakhir pada Senin (1/4).

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan usulan itu diajukan secara spontan. Pada perkembangan lain, PDI Perjuangan (PDIP) resmi menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Selasa (2/4). Kuasa hukum PDIP Gayus Lumbuun mengatakan pihaknya menggugat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang berkuasa, dalam konteks ini, utamanya KPU.

Pemerintah dan otoritas moneter perlu terus mendorong fungsi intermediasi perbankan agar dapat menopang upaya akselerasi ekonomi nasional. Ya, peran sektor perbankan dalam perekonomian amatlah besar. Selain menjembatani transaksi keuangan, ia juga menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya disalurkan kembali dalam bentuk kredit, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Dus, fungsi intermediasi perlu dijaga agar mengalir lancar, agar aktivitas ekonomi terus berputar, bahkan lebih cepat. Sayangnya, data termutakhir yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (2/4), justru menunjukkan gelagat sebaliknya. Mengacu pada data OJK, penyaluran kredit per Februari 2024 memang tumbuh dobel digit sebesar 11,28% (year-on-year/YoY) menjadi Rp7.095 triliun. Namun, pertumbuhan itu tak lebih tinggi ketimbang Januari 2024 yang mencapai 11,83%.

Mungkin saja karena siklus periode awal tahun di mana korporasi belum menggeber ekspansi. Lagi pula memang penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada periode tersebut tak terlalu moncer. Namun, fakta terjadi perlambatan penyaluran kredit tak boleh dikesampingkan begitu saja, agar tak berlanjut ke penurunan yang lebih tajam. Namun, bank sentral masih punya jurus lain untuk dapat mendorong penyaluran kredit, yakni melalui kebijakan makroprudensial. Untungnya, langkah-langkah itu telah disiapkan bank sentral antara lain melalui implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, serta menjaga rasio countercyclical capital buffer (CCyB), rasio intermediasi makroprudensial (RIM), loan to value/financing to value (LTV/FTV), dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor tetap longgar.

Tentu saja akselerasi penyaluran kredit tak bisa serampangan agar tak berujung pada kenaikan rasio kredit bermasalah. Apalagi, restrukturisasi kredit yang terdampak pandemi Covid-19 sudah resmi distop. Bayang-bayang kenaikan rasio kredit bermasalah pun makin nyata. Untungnya, sejauh ini rasio kredit bermasalah cenderung membaik. Menurut OJK, (nonperforming loan/NPL) dan rasio kredit berisiko (Loan at Risk/LaR) berada di level yang terjaga, yakni masing-masing 2,35% dan 11,56% YoY pada Februari 2024 turun dari bulan sebelumnya 2,58% dan 14,51%. Berbagai hal tersebut amat mungkin memengaruhi kebijakan ekonomi nasional, yang ujungnya akan dirasakan oleh debitur. Alhasil, strategi pelaku industri perbankan dalam mengelola kualitas aset pun diuji, termasuk dalam mengalokasikan pencadangan sebagai antisipasi atas risiko kredit. Jika meleset, risiko lonjakan kredit bermasalah telah menanti. Jika berhasil, produktivitas bisnis akan meningkat, yang diharapkan pula berkontribusi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek/BPJS) dari sisi pekerja bukan penerima upah (BPU) masih rendah, aitu hanya 11 % dari total pekerja informal yang sebanyak 82,67 juta orang. Kendala kepesertaan BPU terletak pada manfaat program yang belum masif dikenal dan keberlanjutan pembayaran iuran yang rendah. Pekerja yang termasuk BPU pada program jamsostek mencakup, wirausaha, pekerja lepas, dan pekerja di luar hubungan kerja, seperti pekerja mitra perusahaan aplikasi digital. Berdasarkan dokumen paparan Menaker Ida Fauziyah saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR, pekan lalu, jumlah peserta jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) dari sisi BPU cenderung naik dari 2019 hingga 2023.

Pada tahun 2019, jumlah peserta BPU program JKK dan JKM tercatat 2,71 juta orang. Jumlahnya per Desember 2023 naik menjadi 9,19 juta orang. Jumlah peserta BPU pada program Jaminan Hari Tua (JHT) sepanjang 2019-2023 juga naik. Pada tahun 2019, jumlah peserta BPU pada program JHT tercatat 209.418 orang. Per Desember 2023, jumlahnya meningkat menjadi 632.794 orang. Jumlah kepesertaan BPU dalam dua tahun terakhir sangat signifikan, yaitu melebihi 50 % per tahun. Namun, dinilai tetap masih rendah, yaitu 11 % dari total pekerja sektor informal yang sebesar 82,67 juta pekerja. (Yoga)

Bali dan Jakarta menjadi wilayah yang paling diminati warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Hingga triwulan I (Januari-Maret) 2024, permintaan properti oleh warga negara asing terus meningkat, meliputi rumah tapak, tanah, dan apartemen. Head of Research Rumah123 Marisa Jaya, dalam keterangan pers, Senin (1/4) mengatakan, dalam satu dekade terakhir, kebijakan kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia semakin fleksibel. Fleksibilitas dalam kebijakan dan regulasi pemerintah membuka peluang baru bagi industri properti untuk menarik minat pasar WNA.

Rumah123 mencatat, selama triwulan I-2024, pencarian tertinggi oleh WNA terdapat pada segmen hunian harga Rp 1 miliar-Rp 3 miliar, yakni 34,7 %, diikuti harga Rp 400 juta-1 miliar (25,7 %). Hunian dengan harga di atas Rp 5 miliar juga mencatatkan persentase yang cukup tinggi, yaitu 18 %. Sepanjang tahun 2023, terdapat 10 wilayah paling diminati pencari properti berkebangsaan asing. Popularitas tertinggi adalah di wilayah Jaksel, Badung (Bali), dan Tangerang (Banten), diikuti oleh Bandung, Jabar, Batam, Jakut, Denpasar, Jakpus, dan Surabaya.

Permintaan properti oleh warga asing melonjak terutama di Badung, Bali, 92,1 %, dibandingkan tahun 2022, Denpasar naik 81,3 %, Surabaya meningkat 49,6 %, dan Jakut 46 % secara tahunan. ”Pertumbuhan permintaan properti dari WNA di tahun 2023 mengalami perkembangan pesat dibandingkan tahun 2022. Potensi pasar WNA diharapkan semakin mempercepat pertumbuhan dan kemajuan industri ini lebih baik di tahun 2024,” ujar Marisa, dalam keterangan pers. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Bali Gede Suardita, mengemukakan, permintaan properti oleh warga asing di Bali terus meningkat sejak terbitnya regulasi yang memudahkan properti bagi WNA. Pembelian properti oleh warga asing dilakukan terutama untuk vila. (Yoga)

Senyum semringah menghiasi wajah tim hukum pasangan calon presiden dan wakil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat keluar ruang sidang utama MK. Mereka senang setelah Ketua MK Suhartoyo memastikan memanggil empat menteri Presiden Jokowi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang sengketa pemilihan presiden 2024. "Ada kabar gembira sore ini. Permohonan kami telah menginspirasi majelis hakim mencari materi kebenaran dalam persidangan ini," kata Heru Widodo, anggota tim hukum Anies-Muhaimin, setelah sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Senin, 1 April 2024.

Sebelum menutup sidang sengketa perselisihan hasil pemilu, Suhartoyo mengumumkan memanggil dua menteri, dua menko, dan DKPP. Mereka antara lain Mensos Tri Rismaharini, Menkeu Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menko PMK Muhadjir Effendy. Suhartoyo menjelaskan, MK memanggil para menteri tersebut dan DKPP semata-mata karena hakim menilai keterangan mereka penting. Keempat menteri dan DKPP akan bersaksi untuk dua perkara sekaligus. Penggugat, tergugat, ataupun pihak terkait tidak akan diperkenankan bertanya kepada empat menteri dan DKPP lantaran Mahkamah Konstitusi yang memerlukan keterangan para saksi tersebut. "Jadi yang melakukan pendalaman hanya majelis hakim," kata Suhartoyo sebelum menutup sidang.

Keputusan MK tampaknya tidak membebani tim capres 02. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengaku tak mempermasalahkan jika empat menteri kabinet Jokowi itu diperiksa majelis hakim MK. Menurut dia, kehadiran empat menteri itu akan membuat timnya tak kerepotan membuktikan bahwa tidak ada masalah dalam program bansos. "Dengan dihadirkannya para menteri ini, semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Prabowo-Gibran," ujar Otto saat ditemui seusai sidang. (Yetede)

Nama Robert Bonosusatya alias RBT alias RBS kembali mencuat dalam masalah hukum. Kali ini, pengusaha 61 tahun ini tersangkut kasus korupsi tata kelola niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Robert pada Senin kemarin, 1 April 2024. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyatakan pihaknya memeriksa Robert untuk memperjelas hubungannya dengan PT Refined Bangka Tin (RBT), perusahaan yang menjadi mitra utama PT Timah Tbk dalam kasus ini. Kejagung sebelumnya menetapkan tiga petinggi PT RBT, Suparta, Reza Ardiansyah, dan Harvey Moeis, bersalah dalam kasus ini

Nama Robert Prinantio Bonosusa pertama kali muncul dalam kasus "rekening gendut" mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan pada 2015. Saat itu, dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri mencatat transaksi ganjil sebesar Rp 57 miliar di rekening Budi. Sekian lama menghilang, nama Robert Bonosusatya kembali muncul dalam kasus korupsi Korps Lalu Lintas Polri yang ditangani KPK, Kasus dugaan korupsi ini kemudian menguap begitu saja. KPK hanya mengusut kasus pengadaan simulator SIM yang memenjarakan eks Kepala Korlantas Polri, Djoko Susilo

Menurut Boyamin, Robert berperan menyuruh Harvey Moeis dan Helena Lim memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus penyaluran dana sosial perusahaan (CSR) agar bisa dinikmati secara legal. Selain itu, Robert disebut sebagai pihak yang mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang menjadi alat korupsi dalam perkara ini. “RBS adalah terduga penikmat utama keuntungan dan pemilik sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal sehingga semestinya RBS dijerat dengan TPPU guna merampas seluruh hartanya guna mengembalikan kerugian negara dengan jumlah fantastis,” kata dia. (Yetede)