Harga beras dan bahan pokok lainnya melambung menjelang Idul Fitri. Harga beras medium masih bertengger di Rp 14.070 per kg, tidak mengalami penurunan berarti sejak awal Ramadhan. Harga komoditas lainnya, seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam, daging sapi, dan telur, juga masih mahal. ”Sudah sebulan harga beras naik dan tidak turun-turun. Meskipun sudah ada operasi pasar, harga beras belum turun-turun,” kata Rahmat, pedagang beras di Pasar Modern Bintaro, Tangsel, Banten, Minggu (31/3). Harga beras medium, jenis beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, masih di atas Rp 14.000 per kg. Beras premium dengan kualitas lebih baik harganya mulai Rp 17.000 hingga Rp 20.000 per kg.

”Pembeli protes beras mahal, tetapi tetap dibeli karena kebutuhan menjelang Lebaran,” ucapnya. Selain beras, harga bahan pokok lainnya juga meningkat pesat. Harga telur di pasar Rp 32.000 per kg, cabai merah Rp 52.000 per kg, serta harga bawang putih dan merah Rp 52.000 per kg. Sementara, pasar swalayan juga mulai dipenuhi pembeli untuk berbelanja kebutuhan Lebaran terutama beras premium yang harganya sedikit lebih murah dibandingkan di pasar tradisional, akibatnya banyak pembeli yang memenuhi pasar swalayan modern seperti yang terjadi di Kota Tangsel. Pembeli berbelanja sambil berdesakan , mengakibatkan antrean panjang di kasir swalayan.

Harga kebutuhan pokok di pasar swalayan juga masih cukup tinggi. Untuk beras premium, harganya Rp 75.000 hingga Rp 90.000 per 5 kg, telur ayam ras Rp 33.000 per kg, ayam broiler Rp 40.000 per ekor, dan daging sapi Rp 14.000 per 100 gram. ”Kami baru dapat THR dari kantor dan langsung belanja ke sini. Harga sejumlah bahan pokok lagi naik, tetapi mau bagaimana lagi. Kami butuh lebih banyak karena saat Lebaran banyak yang mau datang silaturahmi ke rumah untuk kumpul keluarga,” kata Ira Tumiarty, pembeli di swalayan. (Yoga)

Kasus dugaan megakorupsi PT Timah yang merugikan negara hingga Rp 217 triliun hanya puncak dari gunung es kusutnya tata kelola kekayaan masif tambang Indonesia. Korupsi yang melibatkan BUMN tambang bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, PT Pertamina, PT Antam, PT BA, hingga PT PLN juga menjadi langganan kasus korupsi, melibatkan pelaku mulai dari korporasi swasta hingga perorangan, serta menyeret pejabat teras kementerian hingga pimpinan tertinggi BUMN tambang, politisi, dan kepala daerah. Modusnya sangat luas dan beragam, mulai dari kongkalikong dalam pemberian izin usaha pertambangan, penambangan tanpa izin, penyalahgunaan dana reklamasi, hingga manipulasi data ekspor dan penghindaran pajak. Kejaksaan Agung pernah menyebut, setidaknya ada 14 modus operandi.

Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022, sejauh ini sudah diperiksa belasan tersangka dan ratusan saksi. Jumlah ini diperkirakan bertambah karena Kejagung masih terus mendalami kasusnya dan memeriksa para saksi. Sudah semestinya PPATK dilibatkan untuk menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi dalam kasus ini. Megakorupsi PT Timah mendapat sorotan luas karena nilai kerugian negara yang masif, seper sepuluh nilai APBN dan menyeret nama crazy rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, serta suami artis terkenal Sandra Dewi, Harvey Moeis. Dugaan kerugian Rp 271 triliun itu baru kerugian ekologis, belum kerugian dari sisi pendapatan negara dan lainnya.

Dari pemeriksaan Kejagung terungkap peran sentral Harvey dalam jalinan rumit kasus pemufakatan jahat lewat modus pengakomodasian tambang ilegal di lahan PT Timah. Dari total 170.363 hektar luas lahan PT Timah, yang memiliki IUP 88.900 hektar. Sisanya tambang ilegal. Besarnya angka kerugian negara tak mengherankan jika dilihat dari skala perputaran uang di sektor ekstraktif yang menjadikan lahan BUMN tambang sebagai bancakan perorangan dan swasta, termasuk melalui perusahaan boneka itu. Bukan rahasia lagi, sektor tambang melahirkan banyak crazy rich dengan kekayaan tak masuk akal. Sejak lama, sejumlah lembaga menyinyalir sangat maraknya tambang ilegal yang menjamur akibat lemahnya penegakan hukum, kuatnya bekingan aparat, dan kongkalikong dengan pejabat. Akibatnya, negara dirugikan hingga ratusan triliun. (Yoga)

Presiden dan wapres peraih suara terbanyak Pemilu 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ingin memisahkan otoritas penerimaan negara dari Kemenkeu, namun sejumlah kalangan mengingatkan, pembentukan Badan Penerimaan Negara bukan ”panasea” atau obat mujarab satu-satunya untuk mengatasi masalah pajak. Alasan yang melatar belakangi rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di era Prabowo-Gibran adalah rendahnya tingkat rasio perpajakan Indonesia yang dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran 10 % dari PDB nasional. Idealnya, negara berkembang memiliki rasio perpajakan 15 %. Rasio perpajakan adalah persentase penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) terhadap PDB nasional.

Kenaikan rasio perpajakan sangat krusial dalam pembangunan, semakin tinggi pendapatan negara, semakin mampu pemerintah mengeksekusi program dan kebijakan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada utang. Pendiri dan konsultan pajak dari PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan, berdasarkan kajian yang pernah dilakukan Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu, otoritas pajak yang independen atau semi-independen (tidak di bawah Kemenkeu) memang berdampak pada kenaikan penerimaan negara. Namun, kenaikannya tidak signifikan. ”Angka kenaikannya hanya 3 %. Kalau mau menaikkan tax ratio kita menjadi 23 %, tidak mungkin tercapai dengan membentuk otoritas pajak baru. Harus ada upaya terobosan lain,” tutur Raden, saat dihubungi, Sabtu (30/3).

Peneliti pajak di Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, menyebutkan pembentukan Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) yang terpisah dari Kemenkeu bukan sebuah ”panasea” atau obat mujarab terhadap masalah pajak. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Peru saat kinerja Sunat (National Tax Administration Super Intendency) menurun akibat presiden saat itu mengubah kebijakan fiskalnya menjadi lebih populis demi kepentingan politik. Jadi, pembentukan SARA bukan sebuah ’panacea’. Ada syarat dan hal-hal lain yang perlu dipenuhi,” paparnya. Hal itu, antara lain, menjaga komitmen untuk tetap mempertahankan kebijakan fiskal yang disiplin, melakukan modernisasi administrasi, menjamin dukungan dan komitmen politik, serta mencegah praktik korupsi. (Yoga)

Penerapan aturan pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri berdasarkan Permendag No 36 Tahun 2023 telah menuai protes dari berbagai pihak, mulai dari pelaku jasa titipan hingga pekerja migran Indonesia. Imbas dari ketentuan baru tersebut, kuantitas barang yang bisa dibeli lewat jastip kini menjadi terbatas. Maria Margaretha Ratih Utami (36), karyawati swasta berpendapat, “ini merugikan karena saya membeli barang dari luar negeri akibat produk itu tidak tersedia di dalam negeri ataupun harga di dalam negeri jauh lebih mahal karena pajak yang sangat tinggi. Pembatasan barang bawaan dari luar negeri seharusnya terukur. Aturan pembatasan itu perlu dikaji ulang. Di sisi lain, jastip sekarang makin menjamur karena dibutuhkan”.

Safira Salza (22), penyedia jasa titip asal Surabaya mengatakan, “Peraturan pembatasan barang berdampak kepada kami. Kami harus menambah biaya jasa kepada customer. Hal tersebut sangat merugikan, karena sejatinya customer mengharapkan biaya jasa rendah dengan pengiriman barang yang cepat. Akibat peraturan tersebut, proses pengiriman barang customer terhambat sehingga estimasi kedatangan jadi lebih lama dari sebelumnya. Karena itu, kami berharap pemerintah dapat memikirkan hal ini. Wijayanti Mangala (27) pekerja migran Indonesia di Taiwan berkata, “Kami keberatan kalau disamaratakan antara penumpang dengan visa wisata dan visa pekerja migran, kami di sini kerja. Apalagi, kami di sini tahunan. Kami pasti beli barang yang kami ingin. Kalaupun dibawa pulang atau dikirim via ekspedisi, barang kami itu barang bekas kami sendiri, bukan barang baru. Jadi, seharusnya ada toleransi untuk kami yang pekerja migran”. (Yoga)

Harga kopi di Lampung melonjak seiring kurangnya pasokan dari sentra produksi. Petani berharap kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh importir untuk membanjiri pasar domestik dengan kopi impor. Saat ini, harga biji beras kopi atau green bean jenis robusta di tingkat petani Rp 50.000-Rp 52.000 per kg. Adapun harga biji kopi yang telah disangrai (roasted) Rp 75.000-Rp 85.000 per kg. Sementara harga kopi bubuk Rp 120.000-Rp 200.000 per kg menyesuaikan kualitas. Kenaikan harga itu bertahap dari semula Rp 35.000 per kg (green bean). Bahkan, pada musim panen raya yang lalu, harganya hanya Rp 20.000 per kg.

Abdul Charis (58) petani kopi Kecamatan Sekincau, Lampung Barat, Sabtu (30/3) menuturkan, menipisnya pasokan biji kopi petani disebabkan fenomena El Nino sehingga hasil panen petani anjlok 90 %. Dari 1 hektar lahan, hasil kopi yang didapat tak sampai 1 kuintal. Jumlah itu jauh dibandingkan dengan produksi saat normal yang bisa mencapai 1 ton per hektar. ”Saat ini, kami hanya mampu memasok ke tiga kedai kopi dari sebelumnya puluhan kedai. Stok kopi sudah susah didapat,” kata Abdul Charis. (Yoga)

Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Jabodetabek terbukti mencampur BBM dengan air dan zat lainnya. Jajaran polres Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah SPBU untuk memastikan tidak ada lagi yang nakal dan merugikan warga. Pemeriksaan ke sejumlah SPBU gencar setelah penyalahgunaan BBM yang dicampur air diungkap Polres Metro Bekasi bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Muhammad Firdaus, saat dikonfirmasi pada Minggu (31/3) malam, mengatakan, dari keluhan dan laporan masyarakat karena kendaraannya mogok setelah mengisi BBM, pihaknya langsung bergerak menuju SPBU Pertamina 34.17106 Bekasi di Jalan Ir Juanda, Senin (25/3).

”Kami menginterogasi supervisor SPBU Pertamina Juanda serta mengamankan dua botol masing-masing berukuran 600 mililiter sebagai sampel yang diduga bercampur air. Besoknya, Selasa, kami bersama Pertamina Jabar mengecek dan tak ada kebocoran. Dari hasil investigasi, ada oknum yang mencampurkan air ke dalam dispenser BBM pertalite,” kata Firdaus. Setelah penyelidikan lebih lanjut, pihaknya menangkap tiga tersangka, NN (31), MA (26), dan EK (52). Ketiganya bekerja sama agar mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM dengan cara mencampur dengan air. Polisi masih memeriksa dua terduga lain yang terkait. NN, sopir truk tangki, dan MA, rekannya, menjual 1.800 liter BBM ke EK dengan harga Rp 14 juta. Truk tangki kapasitas 32 kiloliter yang berisi BBM pun dicampur atau telah diisi dengan air dan disalurkan ke SPBU Pertamina Juanda. (Yoga)

Upaya KPK mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus Rafael Alun Trisambodo sudah tepat. Aset yang terindikasi didapat dari hasil korupsi tidak boleh dibiarkan dinikmati oleh pelaku atau orang-orang dekatnya. Dalam putusan sidang banding pada 14 Maret lalu, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI menguatkan mayoritas hukuman Rafael Alun. Bekas pejabat DJP Kemenkeu itu tetap dinyatakan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Vonis 14 tahun penjara tetap berlaku, juga denda Rp 500 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 10 miliar.

Namun ada yang ganjil dalam putusan tersebut. Majelis hakim mengubah status barang bukti rumah di Simprug Golf, Jaksel, menjadi bukan milik Alun sehingga tidak boleh disita. Sudah semestinya KPK mengajukan kasasi atas putusan lancung tersebut. Sebab, rumah mewah seluas 765 meter persegi itu dibeli atas nama istri Alun. Maka, aset seharga Rp 5,75 miliar itu patut diduga menjadi bagian dari tindak pidana pencucian uang. Sudah lama praktik kotor menyembunyikan aset atas nama anggota keluarga lazim dipakai. Dalil itu bisa dipakai KPK untuk menempuh upaya kasasi.

Dalam memori kasasinya, tim jaksa KPK harus mampu menghadirkan argumentasi yang kuat, termasuk bukti aliran dana pembelian rumah tersebut. Tujuannya agar harta hasil korupsi ini bisa disita lagi dan dikembalikan ke negara. Kasus Rafael Alun ini hanyalah puncak gunung es. Sudah menjadi rahasia umum, sejak era Orde Baru, banyak pejabat yang memiliki harta kekayaan fantastis dan tidak sesuai dengan gaji mereka. Keadaan ini tak segera diatasi sehingga makin memburuk. Instrumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang ditujukan untuk mengontrolnya sama sekali tak bertaji. (Yetede)

Mendari Tito Karnavian bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 28 Maret lalu, pukul 13.30 WIB, beberapa saat setelah dia mengikuti rapat paripurna DPR ke-14 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Rapat DPR itu mengesahkan RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang merupakan implikasi terbitnya UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. UU IKN telah disahkan Jokowi pada 15 Februari 2022. Dampak dari itu, DPR mesti membuat undang-undang untuk mengatur Jakarta dengan kekhususannya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Saat menyampaikan pendapat akhir untuk mewakili Presiden dalam sidang di DPR, Tito menyoroti sejumlah poin dalam RUU DKJ. Antara lain soal gubernur dan wakil gubernur yang tetap dipilih secara langsung oleh masyarakat, tidak ditunjuk oleh presiden. Pemilihan langsung gubernur melalui pemilihan kepala daerah tercantum dalam Pasal 10 RUU DKJ. Hal lain, definisi kawasan aglomerasi Jakarta serta ketentuan mengenai penunjukan ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi oleh presiden melalui peraturan presiden. Tito menyebutkan pemerintah, DPR, dan DPD sepakat sinkronisasi Jakarta dan wilayah sekitarnya diperlukan untuk menangani masalah yang kompleks.

Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi akan ditentukan atau ditetapkan oleh presiden sehingga diharapkan tercipta keharmonisan dan keserasian pembangunan wilayah aglomerasi. Ihwal aset pemerintah pusat di Jakarta, yakni kawasan Gelora Bung Karno, Monumen Nasional, dan Kemayoran, Tito menyebutkan ada kesepakatan tetap dikelola pemerintah pusat karena mengandung nilai-nilai sejarah Indonesia. Tito juga mengatakan pemerintah, DPR, dan DPD sepakat membuat norma masa transisi perpindahan agar Jakarta dapat merencanakan penyesuaian secara bertahap seiring degan pembangunan yang sedang berjalan di IKN. (Yetede)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo selaku ketua majelis hakim pemeriksa sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, Kamis (28/3) di Jakarta mempertimbangkan untuk menghadirkan sejumlah menteri selaku pihak yang ingin didengarkan keterangannya oleh MK. Para menteri yang dimohon untuk dihadirkan dalam persidangan adalah Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini, Mendag Zulkifli Hasan, dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pertimbangan itu sebagai respons terhadap permohonan tim hukum calon presiden-calon wakil presiden, Anies R Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terkait pembagian bansos kepada masyarakat selama tahapan pilpres berlangsung, yang diduga sebagai salah satu tindakan yang mengakibatkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam perolehan suara di Pilpres 2024.

Adapun Gibran adalah Wali Kota Surakarta, anak sulung Presiden Jokowi. Suhartoyo mengatakan, mahkamah bisa memanggil para menteri tersebut sepanjang diperlukan oleh MK. Jika nantinya sejumlah menteri dihadirkan dalam persidangan, para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan. Sebab, pihak yang membutuhkan keterangan dari menteri adalah MK sehingga yang boleh mengajukan pertanyaan pun hanya MK. (Yoga)