Guna memacu kebutuhan energi seusai pandemi, sejumlah negara, termasuk yang maju, justru memacu pembangkit listrik tenaga uap (batubara). Kondisi itu memantik percepatan pengembangan sumber pasokan alternatif yang lebih ramah lingkungan, yaitu energi berbasis nuklir. Wacana itu menjadi benang merah Atom expo 2024 yang digelar Senin (25/3) hingga Selasa (26/3), di Sochi, Rusia. Sejumlah lembaga di Indonesia, seperti BRIN, PT PLN, serta Kementerian ESDM, mengirimkan sejumlah wakilnya dalam pertemuan tersebut. BRIN yang diwakili Kepala Pusat Ristek Reaktor Nuklir Topan Setiadipura menyampaikan pengembangan kajian reaktor nuklir di Indonesia. Proyek bernama PeLUIt-40 itu merupakan pengembangan sistem produksi hidrogen nol emisi.

”Target dari pengembangannya, di antaranya, dedieselisasi dan kogenerasi produksi hidrogen sebesar 1,78 kiloton per tahun,” kata Topan. Berbeda dari sejumlah negara yang kini tengah mengembangkan reaktor dengan kapasitas besar, BRIN justru mengajukan pengembangan reactor kecil berdaya 10 megawatt. ”Targetnya adalah untuk menggantikan pembangkit listrik bertenaga diesel yang berada di daerah-daerah terpencil,” kata Topan. Sejauh ini, kajian tentang pengembangan reaktor kecil modular itu masih terus dilakukan. Biaya yang pernah diajukan untuk membangun sebuah reaktor kecil itu adalah Rp 2 triliun. Menurut dia, dengan kapasitas ekonomi Indonesia saat ini dan mekanisme pembiayaan tahun jamak, rancangan itu tak akan membebani keuangan negara.

Dengan target menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel, nilai produksi reaktor kecil itu kompetitif. Harga jual listrik produksi reaktor yang tengah dikembangkan BRIN mencapai 12 sen per kwh. Sementara harga jual listrik produksi pembangkit tenaga diesel, 24 sen per kWh, bahkan lebih. Pengembangan reaktor generasi IV yang dikaji BRIN di klaim memiliki tingkat keamanan tinggi. Apabila terjadi insiden, reaktor itu memiliki pengaman yang mampu mengisolasi kerusakan dan memiliki mekanisme pendinginan alami. Maka, tak heran, reaktor modular generasi IV itu terus dikembangkan di sejumlah negara, khususnya Rusia dan China. Menurut Direjen Rosatom Alexey Likhachev, pengembangan teknologi nuklir, termasuk reactor kecil modular, adalah masa depan bersama. Saat ini, bergantung pada pemerintah sejauh mana dan sebesar apa niat mewujudkan ketahanan energi nasional. (Yoga)

Jelang pelaksanaan haji tahun 1445 Hijriah, masyarakat diimbau bijak memilih paket haji dan umrah. Jangan tergiur paket murah, cepat, tetapi sebenarnya rentan penipuan. Saat ini, calon jemaah haji Indonesia tengah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Penerbangan pertama ke Arab Saudi dijadwalkan pada 12 Mei 2024. wukuf di Arafah sebagai puncak haji pada pertengahan Juni. Setelah menjalani rangkaian ibadah, jemaah bakal pulang ke Tanah Air dengan kelompok terbang terakhir pada 22 Juli 2024. Berdasar data Kemenag RI, kuota Jemaah haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 221.000 orang, serta 20.000 kuota tambahan, sehingga total 241.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Meski kuota haji reguler dan khusus telah resmi ditetapkan, sejumlah biro perjalanan masih mencoba menawarkan paket haji dan umrah. Paket ini mengincar visa mujamalah (kehormatan) yang diberikan Kerajaan Arab Saudi. Jemaah diberangkatkan secara mandiri di luar jalur yang dikelola Kemenag RI sehingga lazim disebut haji furoda. Di luar itu, muncul juga tawaran paket dengan modus lain, seperti haji dengan visa ziarah (kunjungan), haji visa umal (pekerja), umrah murah, dan umrah backpacker. Paket-paket itu cukup menggoda, terutama bagi masyarakat yang ingin pergi haji, tetapi enggan antre lama melalui haji khusus atau jalur reguler. Maklum, daftar antrean keberangkatan haji resmi masih panjang, bahkan hingga puluhan tahun.

Namun, perlu diingat, tidak semua skenario paket haji-umrah cepat itu berjalan lancar, bahkan sering mengorbankan jemaah. Ada kasus, calon jemaah terlunta-lunta di bandara Arab Saudi setelah gagal masuk ke Tanah Suci karena visanya tidak sesuai peruntukan. Terkadang, ada jemaah yang memakai visa dari negara lain. Visa umal memungkinkan pekerja masuk ke Arab Saudi, tetapi tidak otomatis bisa melaksanakan haji karena memerlukan izin dari majikan dan membayar paket masyair (biaya di Arafah, Muzdalifah, Mina) kepada Arab Saudi. Mengacu data Kompas selama 10 tahun terakhir, tercatat 14 kasus besar penipuan haji dan umrah dengan puluhan ribu korban. Salah satunya kasus First Travel pada 2017 yang mengelabui 63.310 korban yang telah menyetor dana, tetapi justru diselewengkan untuk membeli aset pribadi. (Yoga)

Sepekan lalu ramai diberitakan polemik bahwa pekerja dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan platform ride hailing, kurir logistik, dan platform digital lain berhak mendapat THR. Banyak kalangan mempertanyakan dasar hukum pemberian THR itu. Polemik bermula saat konferensi pers terkait Surat Edaran (SE) Menaker No M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THFR Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Senin (18/3) petang, di Jakarta. Saat itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri menuturkan, walaupun hubungan kerja ojek daring dan kurir logistik sekarang adalah kemitraan, mereka tetap masuk dalam kategori pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang juga berhak mendapat THR.

Karenanya, Kemenaker berencana mempersiapkan regulasi khusus setingkat peraturan menteri yang mengatur hubungan kerja kemitraan, meliputi kepesertaan jaminan sosial, kesetaraan upah, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Menaker Ida Fauziyah menyampaikan hal itu seusai rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (26/3) di Jakarta. Selama ini, pekerja dalam hubungan kemitraan, seperti mitra pengemudi layanan transportasi berbasis aplikasi atau ride hailing, belum diatur secara tegas. ”Dalam rapat kerja tadi, salah satu keputusan Komisi IX DPR ialah mendorong kami menyiapkan regulasi perlindungan sosial bagi pekerja dalam hubungan kemitraan, termasuk pemberian THR bagi mereka. Dorongan ini bersifat eksplisit,” kata Ida. (Yoga)

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen membangun ketahanan pangan yang tidak hanya mengejar peningkatan produksi. Sektor ini juga akan dibangun berlandaskan industrialisasi dan pengembangan ekonomi perdesaan. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyampaikan hal itu dalam Kompas Collaboration Forum (KCF) yang digelar harian Kompas di Jakarta, Jumat (22/3). Tema yang diangkat forum tersebut adalah ”Arah dan Mesin Kebijakan  Ekonomi 2024-2029”. Pertanian pangan jadi salah satu dari tiga mesin penggerak ekonomi di era kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dua mesin penggerak lain adalah energi dan industri manufaktur.

Tahun lalu hingga awal tahun ini, impor pangan Indonesia terbilang cukup besar. Salah satu faktor penyebabnya adalah El Nino. Beras, misalnya, produksinya susut 1,36 % dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 31,1 juta ton pada 2023. Menurut Burhanuddin, persoalan itu perlu dicarikan solusi mengingat sektor pertanian cukup berperan besar menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian harus menjadi mesin pertumbuhan yang pertama dan utama. ”Di masa lalu, ketika penduduk belum sebanyak sekarang, kita sempat swasembada beras. Kita memiliki potensi alam dan manusia yang lebih dari cukup. Saya sangat optimistis Indonesia bisa menggapai kembali kecukupan pangan,” tuturnya.

Pengembangan sektor pertanian ini termaktub dalam misi Asta Cita kedua, visi pembangunan Prabowo-Gibran, yakni mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan. Untuk merealisasikan misi itu, 18 program kerja dirancang, antara lain, meningkatkan produksi, memastikan ketersediaan dan kepemilikan lahan, mengendalikan impor pangan, memperkuat fungsi badan pangan, dan menyempurnakan food estate. Selain itu, ada juga program memodernisasi model bisnis pertanian, menjamin pembiayaan petani, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sejumlah program kerja itu akan diintegrasikan dengan beberapa program lain. Misalnya, program makan siang gratis, reforma agraria, dan industrialisasi. (Yoga)

Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Tahun 2024 dibuka mulai Sabtu (23/3) hingga Senin (1/4). Secara umum, program Rekrutmen Bersama BUMN menjadi landasan dalam upaya pengembangan SDM Indonesia, sekaligus mendukung terciptanya peluang kerja yang adil dan terbuka. Terdapat 1.800 lowongan pekerjaan yang dibuka untuk pencari kerja lulusan jenjang SMA, D-3, S-1/D-4, hingga S-2. Lowongan tersebut dibuka untuk beragam posisi di sejumlah perusahaan BUMN, antara lain Pertamina, Bank Mandiri, BNI, BRI, Pegadaian, BSI, BTN, Kimia Farma, KAI, Jasa Marga, Pelindo, serta PLN.

Pelaksanaan Rekrutmen Bersama BUMN 2024 merpakan kerja sama Kementerian BUMN dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), sebuah forum yang beranggotakan jajaran manajemen SDM di lingkungan BUMN. Langkah pertama untuk mengikuti rekrutmen BUMN tahun ini adalah melakukan pendaftaran secara daring dan seleksi administrasi melalui situs https://rekrutmenbersama2024.fhcibumn.id/. Pengumuman hasilnya dilakukan pada periode April 2024. Apabila sudah lulus seleksi administrasi, peserta akan melanjutkan proses rekrutmen ke tahap tes online 1 berupa tes kompetensi dasar dan wawasan kebangsaan yang berlangsung pada 27 April-4 Mei 2024.

Setelah lulus dari tahap tersebut, peserta akan lanjut ke tahap tes online 2 berupa tes bahasa Inggris dan kemampuan beradaptasi dalam belajar (learning agility) yang berlangsung pada 25-27 Mei 2024. Pengumuman hasil tes akan dilakukan pada Juni 2024. Fase terakhir yang harus dilewati peserta rekrutmen BUMN adalah tes seleksi BUMN yang terdiri dari tes kompetensi bidang (TKB), user interview, digital mindset, dan medical check-up (MCU). Proses ini berlangsung pada 11-30 Juni 2024, dilanjutkan dengan pengumuman final calon pegawai BUMN pada Juli 2024. (Yoga)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggandeng online travel agent tiket.com untuk memperluas akses pembelian tiket kapal feri secara daring selama Angkutan Lebaran tahun ini. Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan bahwa kerja sama strategis dengan tiket.com sebagai wujud komitmen manajemen untuk berinovasi dalam pelayanan penyeberangan prima berkelanjutan. “Kolaborasi pertama ASDP dengan tiket.com sebagai wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan value layanan kepada masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses pembelian tiket ferry,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (26/3). Sejak 2020, ASDP telah menerapkan penjualan tiket kapal feri secara daring melalui aplikasi Ferizy. Gaery Undarsa, Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com, mengatakan tiket.com terus memberikan yang terbaik bagi konsumennya di antaranya konsumen pengguna transportasi umum. Saat ini, tiket kapal feri sudah dijual di platform tiket.com yang merupakan bentuk kerja sama strategis dengan ASDP. Dia berharap pembelian tiket ferry melalui platform tiket.com memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi konsumen yang hendak melakukan perjalanan antarpulau.

Prabowo Subianto akan mencoba untuk menjadi penengah rekonsiliasi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo apabila bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini bahwa PDIP tidak punya masalah secara pribadi dengan Prabowo melainkan hanya dengan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, rencana pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diyakini bisa menjadi momentum penghubung PDIP dengan Jokowi.“Justru Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali, hubungan Pak Jokowi dengan PDIP,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).Dia meyakini bahwa banyak elite PDIP yang sudah move on alias legawa dengan hasil Pilpres 2024 sehingga upaya perbaikan hubungan antara PDIP dengan Jokowi akan menjadi langkah rekonsiliasi yang dinanti-nanti banyak orang.Wakil ketua Komisi III DPR itu mengaku bahwa meski keterbelahan politik pada ajang Pilpres 2014 dan 2019 tidak membuat Prabowo berpandangan negatif terhadap Megawati. Dia mengeklaim bahwa Prabowo selalu mengingatkan kadernya untuk tidak menjelek-jelekan Megawati kendati keduanya saling bersaing. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Meski demikian, dia menekankan pertemuan tersebut hanya dimungkinkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal hasil Pemilu 2024 yang kini masih disengketakan.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyatakan berencana menjadi rakyat biasa daripada bergabung dengan pemerintahan selanjutnya pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2024. Ganjar berencana melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin bersama dengan sukarelawan pendukungnya. Kader PDIP ini pun meminta siapa pun presiden dan wakil presiden yang akan dilantik nanti tidak anti kritik. Menurutnya, pihak yang berada di luar pemerintah punya peran penting untuk menjadi pengawas kekuasaan. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan hari ini akan digelar dua sidang perkara sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md selaku pemohon. Selain para pemohon beserta kuasa hukum dan saksi masing-masing, MK juga turut mengun-dang pihak terkait, dalam hal ini paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah mengajukan diri sebagai pihak terkait pada Senin (25/3) malam.   Lembaga negara pengawal konstitusi tersebut menjadwalkan pengucapan putusan/ketetapan PHPU Pilpres pada Senin, 22 April 2024 mendatang.Di sisi lain, Fajar memastikan bahwa putusan Hakim Konstitusi pada sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tidak akan deadlock atau buntu. Saat ini terdapat delapan hakim konstitusi yang akan menangani perkara PHPU Pilpres 2024, yaitu Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur. Lalu, apabila musyawarah mufakat kedua tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.“Bagaimana kalau terjadi 4:4? Di pasal 45 ayat 8 dikatakan bahwa dalam hal suara hakim itu sama banyak maka yang menjadi putusan MK adalah suara di mana ketua sidang pleno berada,” kata Fajar dilansir Antara.Langkah-langkah tersebut, kata dia, sudah berada dalam Undang-Undang, sehingga tidak akan ada kebuntuan dalam menentukan putusan.

Masuknya daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru, membuka peluang sekaligus tantangan bagi arah pembangunan jangka panjang nasional. Bagaimana tidak? Rencananya seluruh kebutuhan untuk membangun aneka proyek infrastruktur itu bersumber dari swasta murni alias tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tentu ini menjadi angin segar bagi pemangku kebijakan yang memang tengah haus penanaman modal untuk melahirkan efek berganda besar ke perekonomian. Apalagi, hitung-hitungan nilai investasi 14 PSN itu mencapai hampir Rp500 triliun. Akan tetapi, hal ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi fiskal negara dan kredibilitas pemerintah. Utamanya ketika situasi ekonomi menghadapi guncangan sehingga dunia usaha memilih wait and see. Risiko ini pun bukannya omong kosong. Maklum, dewasa ini banyak pebisnis yang menunda investasi lantaran masih mewaspadai ketidakpastian global yang diiringi dengan rezim suku bunga tinggi sehingga membatasi akses pembiayaan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada investasi Rp139,3 triliun yang mangkrak dan tak bisa diselesaikan karena ketidak-mampuan pelaku usaha. Pemerintah pun bukannya tak menyadari adanya risiko tersebut. Tak ayal, meski dalam skenario awal nihil melibatkan APBN, fiskal negara tetap disiagakan tatkala terjadi kemacetan kucuran modal swasta. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman, mengatakan saat ini nilai investasi dari 14 PSN baru itu masih dihitung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Termasuk di dalamnya kemungkinan dilibatkannya dana negara dalam pembangunan tersebut ketika swasta berhenti memberikan kontribusi. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, menambahkan dimasukkannya 14 proyek itu ke dalam PSN mempertimbangkan be-berapa aspek. Di antaranya nilai investasi tinggi dan berdampak ke ekonomi secara luas mulai infrastruktur jalan, energi, kesehatan, dan telekomunikasi. Dari sisi pemerintah, tentu akan meminta kepada pebisnis untuk men-jalankan komitmennya secara penuh sehingga proyek-proyek tersebut terwujud dan tidak menjadi bangunan mangkrak. Sekaligus, pemangku kebijakan terbantu oleh modal swasta sehingga tak perlu mengutak-atik fiskal negara untuk memenuhi besarnya pembiayaan investasi itu. Emiten properti yang PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), yang akan mengembangkan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, satu dari 14 PSN baru itu, bersiap meng-gelontorkan dana senilai Rp40 triliun. Sekretaris Perusahaan PANI Christy Grassela, mengatakan investasi tersebut akan difasilitasi oleh pihak swasta murni dan tidak menggunakan APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan pemerintah juga perlu memacu penerimaan negara lebih tinggi agar fiskal negara lebih tebal. Jika hal itu tak dilakukan, maka sumber utama pembiayaan PSN baru tersebut berasal dari penarikan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Awal Maret 2024 ini, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3/2024 terkait pengaturan impor atau dikenal dengan kebijakan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas) impor untuk memperkuat ekonomi nasional mulai diberlakukan. Lalu, efektifkah penerapan lartas impor ini terhadap daya saing perdagangan internasional Indonesia, di tengah praktik bisnis rantai suplai global khususnya yang dilakukan lewat laut termasuk Pelabuhan nasional Indonesia?Nobelis dan penulis buku proteksionisme, Jagdis Bagwati, pada 1990 mengkritik pola pembatasan perdagangan yang pro pada konsep kebebasan perdagangan atas nama kepentingan individu negara, ketimbang kebebasan perdagangan untuk banyak negara secara global. Bagwati berargumen proteksi perdagangan eksklusif justru menciptakan manfaat paradoks bagi potensi ekonomi dan daya saing negara yang menerapkannya, khususnya bila konteks praktik perdagangan internasional tersebut membutuhkan pergerakan berbagai barang modal, bahan baku serta barang setengah jadi dalam rantai suplai barang global, untuk dihilirkan dengan nilai tambahnya. Premis paradoksal di atas, mulai faktual menggejala terjadi di Indonesia termasuk di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatra Utara. Pola restriksi distribusi, dengan pembatasan pelabuhan tujuan barang impor utamanya di Pelabuhan Belawan terhadap Pelabuhan Kuala Tanjung mulai menimbulkan masalah baru. Di Sumatra, preferensi lartas dengan memilih pelabuhan tujuan impor di Pelabuhan Belawan telah menimbulkan penurunan volume barang, kehilangan peluang perdagangan yang berkelanjutan, dan terganggunya sumber bahan baku ekspor sekaligus inefisiensi logistik komoditas unggulan tidak hanya di Kuala Tanjung Sumatra Utara, tetapi di sejumlah provinsi penting di Sumatra. 

Lartas lewat Permendag 2017, 2020, 2023 dan 2024 ini telah menutup akses 25 kategori barang impor (berdasar Permendag 36/2023), seperti elektronik dan komputer, makanan-minuman, hortikultura, bahan kimia, ekstrak nabati, kosmetik, tekstil, mainan, pakaian, serta berbagai bahan baku atau setengah jadi untuk KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung semisal Inalum sebagai entitas induk BUMN pertambangan nasional terdekat sekitarnya. Walau ada kargo ekspor dari Kuala Tanjung, jika baliknya kosong, konskuensinya menimbulkan ketidakseimbangan trafik yang merugikan. Dampak operasionalnya, Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi stagnan, padahal investasi negara lewat modal BUMN dan swasta di diperkirakan telah menghabiskan Rp11 triliun untuk penyediaan infrastruktur, suprastruktur, juga kawasan industri Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, termasuk penyediaan akses darat dan tol sekitar Kuala Tanjung. Sementara, pelabuhan Belawan yang menjadi pilihan tujuan kebijakan lartas memiliki keterbatasan kedalaman navigasi perairan termasuk kolam kurang dari 9 meter. Secara teknis, hanya mampu menangani armada kapal dengan kapasitas angkut 500—800 boks kontainer. Sementara dermaga kontainer Kuala Tanjung dengan kedalaman 16 meter mampu menangani kapal berukuran besar bertipe Post-Panamax dengan kapasitas angkut hingga 18.000 boks kontainer. Dalam konteks Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung, penerapan lartas perlu dilakukan dengan tidak diskriminatif. Keduanya mungkin perlu mendapatkan porsi lartas yang rasional dengan target meningkatkan nilai tambah komoditas atau kargo unggulan Sumatra dan nasional.

Seusai penutupan tabir Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kini muncul pertanyaan kritis: kemanakah pemerintahan baru Indonesia akan mengarahkan belanja APBN 2024? Pertanyaan ini penting diajukan karena menjadi pijakan fundamental dalam membaca arah pembangunan bangsa ke depan agar tidak salah langkah. Jika mengacu pada APBN 2024—disahkan DPR pada 21 September 2023—terdapat beberapa poin menonjol dalam konteks kebijakan belanja negara dan potensi perubahannya pasca-Pilpres 2024. Belanja negara pada 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,11 triliun, dengan fokus pada peningkatan alokasi untuk non-kementerian/lembaga, subsidi rakyat, dan transaksi khusus, sedangkan beberapa pos belanja mengalami pengurangan. Sementara itu, pendapatan negara dipatok Rp2.802,3 triliun sehingga defisit APBN 2024 disepakati 2,29% alias Rp522,8 triliun dari PDB. Hal ini dinilai mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan kehati-hatian fiskal menghadapi ketidakpastian global. Namun, harus diakui bahwa kebijakan belanja sebelumnya terlalu fokus kepada bantuan sosial (bansos), yang prioritasnya pada penurunan angka kemiskinan, stunting, dan kesenjangan sosial. Akan tetapi, kebijakan belanja yang semula terfokus pada bansos diharapkan dapat segera bertransformasi menjadi stimulus fiskal yang lebih agresif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, belanja bansos tak lagi relevan karena momentum Pemilu pun juga telah berakhir. 

Transformasi ini mendesak, mengingat kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong konsumsi kelas menengah—sebagai kontributor dominan dalam konsumsi rumah tangga lebih memainkan peran prioritas. Konsekuensi dari tuntutan ini tentu akan melibatkan realokasi anggaran guna memacu konsumsi dan investasi, dengan harapan menciptakan efek berganda pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun punya banyak opsi untuk pilihan stimulus fiskal yang dapat dikucurkan seperti insentif pajak, subsidi, dan belanja modal untuk infrastruktur yang strategis. Belanja infrastruktur, misalnya, dianggap sebagai katalis penting yang dapat memicu efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Penambahan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru oleh pemerintah, yang direncanakan dimulai pada tahun anggaran 2024, membuka peluang tersebut. Kontras dengan penurunan penerimaan tersebut, belanja negara mengalami lonjakan signifikan sebesar 18,1% pada periode yang sama. Hal ini menandai disjungsi antara penerimaan dan pengeluaran, memunculkan keharusan untuk mengevaluasi ulang strategi fiskal pasca-Pil­pres 2024. Dari perspektif kebijakan, Kementerian Keuangan perlu mengeksplorasi berbagai opsi untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Strategi ini bisa meliputi penguatan administrasi pajak, peningkatan efisiensi pengelolaan PNBP, dan pemanfaatan aset negara.