;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Bantuan Sosial dalam Perlindungan Sosial

27 Mar 2024
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 496,8 triliun atau naik lebih dari Rp 20 triliun dibanding pada tahun lalu. Anggaran tersebut terbagi lintas kementerian hingga non-kementerian dan lembaga. Dari total anggaran tahun ini, sebanyak Rp 75,6 triliun dialokasikan ke Kementerian Sosial, di antaranya bantuan sosial. Angka yang menjadi sorotan saat Menteri Sosial Tri Rismaharini membandingkan jumlah yang didapat kementeriannya dibanding keseluruhan anggaran perlindungan sosial. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan sebagian besar anggaran perlindungan sosial dalam bentuk subsidi dan kompensasi yang sebesar Rp 330 triliun. Jumlah tersebut untuk membiayai subsidi bahan bakar minyak, elpiji, dan listrik. Ada pula anggaran program non-subsidi energi, seperti subsidi pupuk, public service obligation atau kewajiban pelayanan publik, bunga kredit usaha rakyat, serta bunga kredit perumahan. Berikut ini rincian anggaran perlindungan sosial dan bantuan sosial. (Yetede)

Obat Jangka Pendek Bernama Bansos

27 Mar 2024
INDONESIA PUNYA beragam program bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Sebut saja Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan bahan pokok, Kartu Indonesia Pintar, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan langsung tunai desa, dan subsidi energi. 

Daftarnya makin mengular jika bantuan insidental pada beberapa tahun terakhir ikut dihitung. Seperti saat muncul pandemi, pemerintah memberikan bantuan sosial tunai serta beras 10 kilogram. Tahun lalu, muncul jenis bantuan baru: antisipasi dampak El Nino berupa bantuan tunai. Program ini berlanjut sampai 2024. Ditambah lagi, pemerintah memberikan bantuan beras 10 kg dengan dalih menekan dampak kenaikan harga beras.

Penerima bantuan juga makin banyak. PKH, misalnya, hanya memiliki 2,7 juta keluarga penerima hingga akhir periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014. Empat tahun kemudian, jumlah penerima PKH berlipat menjadi 10 juta keluarga penerima dan tak berubah sampai sekarang. Jumlah penerima bantuan pangan nontunai, yang sekarang berganti nama menjadi bantuan bahan pokok, naik dari 15 juta keluarga menjadi 22 juta keluarga. Itu sebabnya anggaran bantuan sosial melonjak signifikan, bahkan setelah pandemi usai. Pada akhir 2019, alokasinya sebesar Rp 112,5 triliun. Tapi tahun ini proyeksinya sebesar Rp 152,3 triliun. (Yetede)

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

27 Mar 2024
POLEMIK DANA bantuan sosial (bansos) bermula di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 19 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati rapat dengan Komisi XI DPR. Rapat itu membahas evaluasi fiskal kuartal I 2024, termasuk menjawab anggaran bansos. Pada saat hampir bersamaan, Menteri Sosial Tri Rismaharini rapat dengan Komisi VIII DPR mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.

Saat rapat dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani membeberkan realisasi anggaran program bantuan sosial yang melesat mencapai Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024. “Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun tahun lalu ke Rp 22,5 triliun, atau naik 135,1 persen dibanding tahun sebelumnya,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, peningkatan realisasi belanja bantuan sosial dipengaruhi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I pada Januari dan penyaluran program Kartu Sembako pada Februari. Kementerian Sosial menyalurkan sebesar Rp 12,8 triliun untuk kedua program yang diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk PKH dan 18,7 juta KPM untuk program Kartu Sembako. (Yetede)

Menunggu Niat Kuat Pemerintah Beralih ke Tenaga Nuklir

27 Mar 2024

Guna memacu kebutuhan energi seusai pandemi, sejumlah negara, termasuk yang maju, justru memacu pembangkit listrik tenaga uap (batubara). Kondisi itu memantik percepatan pengembangan sumber pasokan alternatif yang lebih ramah lingkungan, yaitu energi berbasis nuklir. Wacana itu menjadi benang merah Atom expo 2024 yang digelar Senin (25/3) hingga Selasa (26/3), di Sochi, Rusia. Sejumlah lembaga di Indonesia, seperti BRIN, PT PLN, serta Kementerian ESDM, mengirimkan sejumlah wakilnya dalam pertemuan tersebut. BRIN yang diwakili Kepala Pusat Ristek Reaktor Nuklir Topan Setiadipura menyampaikan pengembangan kajian reaktor nuklir di Indonesia. Proyek bernama PeLUIt-40 itu merupakan pengembangan sistem produksi hidrogen nol emisi.

”Target dari pengembangannya, di antaranya, dedieselisasi dan kogenerasi produksi hidrogen sebesar 1,78 kiloton per tahun,” kata Topan. Berbeda dari sejumlah negara yang kini tengah mengembangkan reaktor dengan kapasitas besar, BRIN justru mengajukan pengembangan reactor kecil berdaya 10 megawatt. ”Targetnya adalah untuk menggantikan pembangkit listrik bertenaga diesel yang berada di daerah-daerah terpencil,” kata Topan. Sejauh ini, kajian tentang pengembangan reaktor kecil modular itu masih terus dilakukan. Biaya yang pernah diajukan untuk membangun sebuah reaktor kecil itu adalah Rp 2 triliun. Menurut dia, dengan kapasitas ekonomi Indonesia saat ini dan mekanisme pembiayaan tahun jamak, rancangan itu tak akan membebani keuangan negara.

Dengan target menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel, nilai produksi reaktor kecil itu kompetitif. Harga jual listrik produksi reaktor yang tengah dikembangkan BRIN mencapai 12 sen per kwh. Sementara harga jual listrik produksi pembangkit tenaga diesel, 24 sen per kWh, bahkan lebih. Pengembangan reaktor generasi IV yang dikaji BRIN di klaim memiliki tingkat keamanan tinggi. Apabila terjadi insiden, reaktor itu memiliki pengaman yang mampu mengisolasi kerusakan dan memiliki mekanisme pendinginan alami. Maka, tak heran, reaktor modular generasi IV itu terus dikembangkan di sejumlah negara, khususnya Rusia dan China. Menurut Direjen Rosatom Alexey Likhachev, pengembangan teknologi nuklir, termasuk reactor kecil modular, adalah masa depan bersama. Saat ini, bergantung pada pemerintah sejauh mana dan sebesar apa niat mewujudkan ketahanan energi nasional. (Yoga)

Bijak Ambil Paket Haji-Umrah

27 Mar 2024

Jelang pelaksanaan haji tahun 1445 Hijriah, masyarakat diimbau bijak memilih paket haji dan umrah. Jangan tergiur paket murah, cepat, tetapi sebenarnya rentan penipuan. Saat ini, calon jemaah haji Indonesia tengah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Penerbangan pertama ke Arab Saudi dijadwalkan pada 12 Mei 2024. wukuf di Arafah sebagai puncak haji pada pertengahan Juni. Setelah menjalani rangkaian ibadah, jemaah bakal pulang ke Tanah Air dengan kelompok terbang terakhir pada 22 Juli 2024. Berdasar data Kemenag RI, kuota Jemaah haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 221.000 orang, serta 20.000 kuota tambahan, sehingga total 241.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Meski kuota haji reguler dan khusus telah resmi ditetapkan, sejumlah biro perjalanan masih mencoba menawarkan paket haji dan umrah. Paket ini mengincar visa mujamalah (kehormatan) yang diberikan Kerajaan Arab Saudi. Jemaah diberangkatkan secara mandiri di luar jalur yang dikelola Kemenag RI sehingga lazim disebut haji furoda. Di luar itu, muncul juga tawaran paket dengan modus lain, seperti haji dengan visa ziarah (kunjungan), haji visa umal (pekerja), umrah murah, dan umrah backpacker. Paket-paket itu cukup menggoda, terutama bagi masyarakat yang ingin pergi haji, tetapi enggan antre lama melalui haji khusus atau jalur reguler. Maklum, daftar antrean keberangkatan haji resmi masih panjang, bahkan hingga puluhan tahun.

Namun, perlu diingat, tidak semua skenario paket haji-umrah cepat itu berjalan lancar, bahkan sering mengorbankan jemaah. Ada kasus, calon jemaah terlunta-lunta di bandara Arab Saudi setelah gagal masuk ke Tanah Suci karena visanya tidak sesuai peruntukan. Terkadang, ada jemaah yang memakai visa dari negara lain. Visa umal memungkinkan pekerja masuk ke Arab Saudi, tetapi tidak otomatis bisa melaksanakan haji karena memerlukan izin dari majikan dan membayar paket masyair (biaya di Arafah, Muzdalifah, Mina) kepada Arab Saudi. Mengacu data Kompas selama 10 tahun terakhir, tercatat 14 kasus besar penipuan haji dan umrah dengan puluhan ribu korban. Salah satunya kasus First Travel pada 2017 yang mengelabui 63.310 korban yang telah menyetor dana, tetapi justru diselewengkan untuk membeli aset pribadi. (Yoga)

Regulasi Hubungan Kerja Kemitraan Disiapkan

27 Mar 2024

Sepekan lalu ramai diberitakan polemik bahwa pekerja dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan platform ride hailing, kurir logistik, dan platform digital lain berhak mendapat THR. Banyak kalangan mempertanyakan dasar hukum pemberian THR itu. Polemik bermula saat konferensi pers terkait Surat Edaran (SE) Menaker No M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THFR Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Senin (18/3) petang, di Jakarta. Saat itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri menuturkan, walaupun hubungan kerja ojek daring dan kurir logistik sekarang adalah kemitraan, mereka tetap masuk dalam kategori pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang juga berhak mendapat THR.

Karenanya, Kemenaker berencana mempersiapkan regulasi khusus setingkat peraturan menteri yang mengatur hubungan kerja kemitraan, meliputi kepesertaan jaminan sosial, kesetaraan upah, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Menaker Ida Fauziyah menyampaikan hal itu seusai rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (26/3) di Jakarta. Selama ini, pekerja dalam hubungan kemitraan, seperti mitra pengemudi layanan transportasi berbasis aplikasi atau ride hailing, belum diatur secara tegas. ”Dalam rapat kerja tadi, salah satu keputusan Komisi IX DPR ialah mendorong kami menyiapkan regulasi perlindungan sosial bagi pekerja dalam hubungan kemitraan, termasuk pemberian THR bagi mereka. Dorongan ini bersifat eksplisit,” kata Ida. (Yoga)

Pertanian Diarahkan Tidak Sekadar Kejar Produksi

27 Mar 2024

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen membangun ketahanan pangan yang tidak hanya mengejar peningkatan produksi. Sektor ini juga akan dibangun berlandaskan industrialisasi dan pengembangan ekonomi perdesaan. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyampaikan hal itu dalam Kompas Collaboration Forum (KCF) yang digelar harian Kompas di Jakarta, Jumat (22/3). Tema yang diangkat forum tersebut adalah ”Arah dan Mesin Kebijakan  Ekonomi 2024-2029”. Pertanian pangan jadi salah satu dari tiga mesin penggerak ekonomi di era kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dua mesin penggerak lain adalah energi dan industri manufaktur.

Tahun lalu hingga awal tahun ini, impor pangan Indonesia terbilang cukup besar. Salah satu faktor penyebabnya adalah El Nino. Beras, misalnya, produksinya susut 1,36 % dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 31,1 juta ton pada 2023. Menurut Burhanuddin, persoalan itu perlu dicarikan solusi mengingat sektor pertanian cukup berperan besar menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian harus menjadi mesin pertumbuhan yang pertama dan utama. ”Di masa lalu, ketika penduduk belum sebanyak sekarang, kita sempat swasembada beras. Kita memiliki potensi alam dan manusia yang lebih dari cukup. Saya sangat optimistis Indonesia bisa menggapai kembali kecukupan pangan,” tuturnya.

Pengembangan sektor pertanian ini termaktub dalam misi Asta Cita kedua, visi pembangunan Prabowo-Gibran, yakni mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan. Untuk merealisasikan misi itu, 18 program kerja dirancang, antara lain, meningkatkan produksi, memastikan ketersediaan dan kepemilikan lahan, mengendalikan impor pangan, memperkuat fungsi badan pangan, dan menyempurnakan food estate. Selain itu, ada juga program memodernisasi model bisnis pertanian, menjamin pembiayaan petani, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sejumlah program kerja itu akan diintegrasikan dengan beberapa program lain. Misalnya, program makan siang gratis, reforma agraria, dan industrialisasi. (Yoga)

Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Tawarkan 1.800 Lowongan Pekerjaan

27 Mar 2024

Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Tahun 2024 dibuka mulai Sabtu (23/3) hingga Senin (1/4). Secara umum, program Rekrutmen Bersama BUMN menjadi landasan dalam upaya pengembangan SDM Indonesia, sekaligus mendukung terciptanya peluang kerja yang adil dan terbuka. Terdapat 1.800 lowongan pekerjaan yang dibuka untuk pencari kerja lulusan jenjang SMA, D-3, S-1/D-4, hingga S-2. Lowongan tersebut dibuka untuk beragam posisi di sejumlah perusahaan BUMN, antara lain Pertamina, Bank Mandiri, BNI, BRI, Pegadaian, BSI, BTN, Kimia Farma, KAI, Jasa Marga, Pelindo, serta PLN.

Pelaksanaan Rekrutmen Bersama BUMN 2024 merpakan kerja sama Kementerian BUMN dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), sebuah forum yang beranggotakan jajaran manajemen SDM di lingkungan BUMN. Langkah pertama untuk mengikuti rekrutmen BUMN tahun ini adalah melakukan pendaftaran secara daring dan seleksi administrasi melalui situs https://rekrutmenbersama2024.fhcibumn.id/. Pengumuman hasilnya dilakukan pada periode April 2024. Apabila sudah lulus seleksi administrasi, peserta akan melanjutkan proses rekrutmen ke tahap tes online 1 berupa tes kompetensi dasar dan wawasan kebangsaan yang berlangsung pada 27 April-4 Mei 2024.

Setelah lulus dari tahap tersebut, peserta akan lanjut ke tahap tes online 2 berupa tes bahasa Inggris dan kemampuan beradaptasi dalam belajar (learning agility) yang berlangsung pada 25-27 Mei 2024. Pengumuman hasil tes akan dilakukan pada Juni 2024. Fase terakhir yang harus dilewati peserta rekrutmen BUMN adalah tes seleksi BUMN yang terdiri dari tes kompetensi bidang (TKB), user interview, digital mindset, dan medical check-up (MCU). Proses ini berlangsung pada 11-30 Juni 2024, dilanjutkan dengan pengumuman final calon pegawai BUMN pada Juli 2024. (Yoga)

PENJUALAN TIKET FERI : ASDP Gandeng Tiket.com

27 Mar 2024

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggandeng online travel agent tiket.com untuk memperluas akses pembelian tiket kapal feri secara daring selama Angkutan Lebaran tahun ini. Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan bahwa kerja sama strategis dengan tiket.com sebagai wujud komitmen manajemen untuk berinovasi dalam pelayanan penyeberangan prima berkelanjutan. “Kolaborasi pertama ASDP dengan tiket.com sebagai wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan value layanan kepada masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses pembelian tiket ferry,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (26/3). Sejak 2020, ASDP telah menerapkan penjualan tiket kapal feri secara daring melalui aplikasi Ferizy. Gaery Undarsa, Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com, mengatakan tiket.com terus memberikan yang terbaik bagi konsumennya di antaranya konsumen pengguna transportasi umum. Saat ini, tiket kapal feri sudah dijual di platform tiket.com yang merupakan bentuk kerja sama strategis dengan ASDP. Dia berharap pembelian tiket ferry melalui platform tiket.com memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi konsumen yang hendak melakukan perjalanan antarpulau.

REKONSILIASI ELITE PARPOL : PRABOWO COBA JEMBATANI PDIP-JOKOWI

27 Mar 2024

Prabowo Subianto akan mencoba untuk menjadi penengah rekonsiliasi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo apabila bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini bahwa PDIP tidak punya masalah secara pribadi dengan Prabowo melainkan hanya dengan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, rencana pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diyakini bisa menjadi momentum penghubung PDIP dengan Jokowi.“Justru Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali, hubungan Pak Jokowi dengan PDIP,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).Dia meyakini bahwa banyak elite PDIP yang sudah move on alias legawa dengan hasil Pilpres 2024 sehingga upaya perbaikan hubungan antara PDIP dengan Jokowi akan menjadi langkah rekonsiliasi yang dinanti-nanti banyak orang.Wakil ketua Komisi III DPR itu mengaku bahwa meski keterbelahan politik pada ajang Pilpres 2014 dan 2019 tidak membuat Prabowo berpandangan negatif terhadap Megawati. Dia mengeklaim bahwa Prabowo selalu mengingatkan kadernya untuk tidak menjelek-jelekan Megawati kendati keduanya saling bersaing. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Meski demikian, dia menekankan pertemuan tersebut hanya dimungkinkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal hasil Pemilu 2024 yang kini masih disengketakan.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyatakan berencana menjadi rakyat biasa daripada bergabung dengan pemerintahan selanjutnya pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2024. Ganjar berencana melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin bersama dengan sukarelawan pendukungnya. Kader PDIP ini pun meminta siapa pun presiden dan wakil presiden yang akan dilantik nanti tidak anti kritik. Menurutnya, pihak yang berada di luar pemerintah punya peran penting untuk menjadi pengawas kekuasaan. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan hari ini akan digelar dua sidang perkara sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md selaku pemohon. Selain para pemohon beserta kuasa hukum dan saksi masing-masing, MK juga turut mengun-dang pihak terkait, dalam hal ini paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah mengajukan diri sebagai pihak terkait pada Senin (25/3) malam.   Lembaga negara pengawal konstitusi tersebut menjadwalkan pengucapan putusan/ketetapan PHPU Pilpres pada Senin, 22 April 2024 mendatang.Di sisi lain, Fajar memastikan bahwa putusan Hakim Konstitusi pada sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tidak akan deadlock atau buntu. Saat ini terdapat delapan hakim konstitusi yang akan menangani perkara PHPU Pilpres 2024, yaitu Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur. Lalu, apabila musyawarah mufakat kedua tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.“Bagaimana kalau terjadi 4:4? Di pasal 45 ayat 8 dikatakan bahwa dalam hal suara hakim itu sama banyak maka yang menjadi putusan MK adalah suara di mana ketua sidang pleno berada,” kata Fajar dilansir Antara.Langkah-langkah tersebut, kata dia, sudah berada dalam Undang-Undang, sehingga tidak akan ada kebuntuan dalam menentukan putusan.