Setiap bulan Maret, publik di Tanah Air selalu dihebohkan dengan kewajiban mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Tak sedikit yang masih kebingungan dalam mengisi dan enggan melapor, apalagi bagi pemula. Bagi Cindy Alinta Raina Ayukusuma (23), karyawati swasta, Ini adalah pengalaman pertama mengisi SPT pajak. Awalnya, ia sempat menunda-nunda karena takut salah dan bingung. Tapi, setelah mencari panduan lengkap di Youtube dan berbagai artikel online, proses pengisian SPT pajak lebih mudah dan lancar, tidak sesulit yang dibayangkan. Meski panduan lengkap secara daring menjadi solusi bagi saya yang baru pertama kali mengisi SPT pajak, ada baiknya kantor pajak dan situs resmi pajak juga lebih informatif dan edukatif tentang pengisian SPT pajak.

Menurut saya, sistem untuk pelaporan pajak tahunan semakin mudah dengan penerapan digitalisasi, di mana masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi berbasis web yang disediakan DJP. Dengan melaporkan SPT pajak, maka kita sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan. Pihak kantor juga memberikan bukti potong pajak sejak awal tahun sehingga memudahkan pegawai melaporkan SPT, ucap Firsta Nodia (30), ASN di Batam, Riau. Aditya MHD (38), pengusaha swasta di Tangerang, Banten, merasa kesulitan setiap kali mengisi SPT pajak tahunan. Lembar isiannya tidak simple dan ribet karena dibutuhkan banyak data untuk melengkapi pengisian itu. Untuk sekelas UKM yang tidak mampu menyewa konsultan pajak, seharusnya pengisian SPT dibikin lebih sederhana. Selain itu, peran Account Representative (AR) kurang membantu dalam proses perpajakan. Mereka baru akan bekerja dan sangat komunikatif jika wajib pajak (WP) punya tunggakan. (Yoga)

Pemerintah menetapkan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai proyek strategis nasional baru. Kedua kawasan yang sudah berkembang ini diyakini menjadi pusat pertumbuhan baru. Namun, muncul pertanyaan apakah tetesan ekonomi (trickle down effect) akan terdistribusi ke kawasan sekitar yang tertinggal. Pemerintah mengumumkan 14 PSN baru dengan pembiayaan swasta atau tanpa APBN, di antaranya Kawasan Terpadu BSD dan PIK Tropical Coastland, Senin (18/3). Pengumuman disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang didampingi Menteri PUPR Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, seusai rapat internal terkait percepatan PSN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Kemenko Perekonomian dalam siaran pers, Minggu (24/3), menyebut pengembangan Kawasan Terpadu BSD menyerap investasi Rp 18,54 triliun dan didukung Menkes yang menerbitkan surat rekomendasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di BSD City, Kota Tangsel. KEK akan mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedical. Selain itu, pengembangan kawasan terpadu tidak berjalan pada keseluruhan BSD, tetapi hanya seluas 59,6 hektar. Pengembangannya fokus pada pendidikan-biomedical–digital. Proyek ini juga sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus di BSD City untuk mendukung pengembangan kualitas pendidikan dan kualitas penanganan kesehatan secara nasional sampai 30 tahun ke depan.

Keseluruhan proyek akan menyerap 10.065 tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung, estimasi penghematan devisa Rp 10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp 5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyambut BSD sebagai PSN baru dengan keyakinan akan lebih memajukan Tangerang Selatan. Baik dari infrastruktur, SDM, lingkungan, ekonomi, maupun sosial budaya. Peningkatan daya saing ini agar warga Tangsel tak jadi anak tiri dari Kawasan Terpadu BSD. Mereka bisa terserap sebagai tenaga kerja ataupun mendapatkan tetesan ekonomi. (Yoga)

Pasangan Prabowo-Gibran membawa sejumlah program baru yang akan diimplementasikan dalam lima tahun periode kepemimpinannya. Terdapat sekurangnya tiga tantangan untuk mewujudkannya. Tantangan pertama adalah persoalan istilah. Jajak pendapat Litbang Kompas, 5-7 Maret 2024, menunjukkan, makan siang gratis menjadi program ekonomi baru yang paling membekas di benak masyarakat. Hampir setengah responden (48,6 %) menyebut makan siang dan susu gratis adalah program ekonomi yang paling diingat, tapi responden menilai makan siang gratis bukan program prioritas. Dari 510 responden yang dimintai pendapat, hanya 12,3 % yang menilai makan siang gratis perlu diprioritaskan. Peringkat pertama yang dianggap perlu diutamakan justru bantuan pemenuhan gizi bagi anak balita dan ibu hamil (34 %).

Tantangan kedua adalah alokasi anggaran untuk memenuhinya. Berdasarkan simulasi yang dibuat Litbang Kompas, diperlukan anggaran Rp 346,14 triliun per tahun untuk mewujudkan program jaminan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, dan anak usia dini, dengan mengalikan jumlah penerima manfaat (88.754.797), jumlah hari efektif (260 hari), dan biaya sekali makan (Rp 15.000). Terdapat tiga narasi yang sempat beredar terkait pemenuhan anggaran ini, yakni meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio), mengurangi subsidi yang tidak begitu diperlukan, serta dari bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi. Akan tetapi, sebagian besar responden dalam jajak pendapat Litbang Kompas menolak narasi tersebut. Sebesar 72,5 % masyarakat menolak pembiayaan program makan siang dan susu gratis berasal dari dana BOS. Proporsi masyarakat yang menolak bertambah menjadi 77,9 % ketika pembiayaan berasal dari subsidi BBM.

Tantangan ketiga adalah dukungan kuat dari parlemen. Mewujudkan program baru tidak hanya membutuhkan dukungan masyarakat dan kabinet yang kuat, tetapi juga dukungan parlemen. Berkaca dari pemerintahan Jokowi-Amin, diperlukan minimal 80 % dukungan di parlemen agar program pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan lancar. Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, mayoritas masyarakat (80,5 %) yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjaga stabilitas politik nasional untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Dalam mewujudkan stabilitas politik nasional, sebagian besar (80,8 %) masyarakat yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu membentuk koalisi besar partai-partai di DPR untuk mendukung program pembangunan pemerintah. (Yoga)

Kebijakan yang mendapat respons publik secara luas adalah potensi pembukaan keran ekspor pasir laut yang dilarang sejak 2003, yaitu PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.  Pemerintah tidak menganulir kebijakan tersebut meski kritik dan penolakan bermunculan. Kebijakan ini bukan hanya akan mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses penyusunannya juga tidak melalui konsultasi publik yang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan telah menunjuk tujuh lokasi yang pasir lautnya boleh dikeruk: Surabaya, Demak, Cirebon, Indramayu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Bintan, dan Pulau Lingga di Kepulauan Riau (Ambarwati, 2024). Pengumuman tersebut mengindikasikan kebijakan yang lahir di era pemerintahan Presiden Jokowi ini bakal berlanjut ke pemerintahan Prabowo Subianto, sebagai pemenang Pemilu 2024.

Pemerintah beralasan peraturan ini ditujukan untuk pemulihan ekosistem pesisir dari sedimentasi dan menjamin tidak akan ada kerusakan lingkungan. Ekspor pun dapat dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Nyatanya, penambangan semakin masif, dan pasir kita, terutama dari Kepulauan Riau, menjadi komoditas ekspor penting ke Singapura yang sedang gencar melakukan proyek reklamasi.

Retraubun (2023) menyebutkan pembukaan kembali ekspor pasir laut justru menjadi sebuah “tragedi negara kepulauan”. Pelarangan ekspor pasir pada masa lalu justru meningkatkan posisi tawar Indonesia dengan Singapura, terutama dalam perundingan batas wilayah laut kedua negara. Karena itu, banyak kritik terhadap kebijakan ini bermunculan, bahkan dari Tim Reformasi Hukum Kemenko Polhukam yang merekemondasikan pemerintah mencabut PP tersebut (Koran Tempo, 2024).

Penambangan pasir laut tidak hanya mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, tapi juga mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Dua provinsi, yakni Riau dan Kepri yang sebelumnya menjadi lokasi utama penambangan dan pengiriman pasir pada masa lalu ke Singapura, masih memiliki beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum sepenuhnya dipulihkan pascatambang. Bahkan, dampak penambangan pasir yang dilakukan dalam rentang waktu tiga dekade (1970-an hingga 2000-an), sebelum kemudian dimoratorium pada 2003, masih dirasakan hingga saat ini (Arianto, 2023). Ironisnya lagi, dalam pengumuman KKP tersebut, Kepulauan Riau kembali menjadi salah satu dari tujuh lokasi yang diizinkan untuk aktivitas penambangan pasir laut. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya kepastian berlanjutnya program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik  dari 2021 hingga 2023 sebesar Rp51,04 Triliun. Sedangkan nilai tambahnya bagai perekonomian nasional sebesar Rp157,20 Triliun. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat, transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Dirgen ILMATE Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan, nilai tambah yang dihasilkan tersebut meningkat hampir tiga kali lipat  dari yang dikeluarkan pemerintah. Ini artinya manfaat dan mulitplier effect-nya sangat besar bagi eskpor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk dan investasi. (Yetede)

Mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Idul Fitri atau Lebaran menjadi momentum membahagiakan. Sayangnya tak banyak yang cerdas mengelola THR sehingga habis begitu saja. Sayangnya, bonus tahunan seperti THR  seringkali tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat. Tidak sedikit orang-orang yang mendadak menjadi lebih boros setelah menerima THR. Budaya menyambut Lebaran biasanya  merogoh kocek yang lumayan dalam, mulai dari membeli pakaian baru, biaya konsumstif lebaran, kiriman parsel, hingga berbagi angpao. Ya berdasarkan riset Continuum Data Indonesia menggunakan uang THR untuk berbelanja. Baik belanja online maupun offline dan orang lain, untuk diri sendiri maupun keluarga atau orang lain. Sementara itu, proporsi THR untuk kegiatan menabung dan investasi hanya mencapai 6,6% dan sisanya mengaku untuk membayar hutang. Riset ini dilakukan pada 1.204.102 percakapan dari 934.671 akun mendia sosial. (Yetede)

Sebagaimana perusahaan asuransi jiwa yang sedang dipusingkan dengan kinerja loyo produk unit-linked, kalangan pelaku bisnis asuransi kerugian juga masih waswas dengan kinerja premi. Pasalnya, segmen utama penyokong pendapatan premi relatif belum stabil. Apalagi, jika berkaca pada situasi ketidakpastian ekonomi dunia yang turut menggelayuti domestik. Merujuk data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), hingga akhir tahun lalu, lini asuransi kerugian terkonsentrasi ke tiga segmen yakni properti dengan porsi premi 25,5%, asuransi kredit 21,5%, dan kendaraan bermotor 18,8%. Premi ketiga segmen itu mencapai 65,8% dari total premi industri sepanjang 2023 yang tercatat Rp103,87 triliun. Ketiga segmen tersebut yakni kendaraan bermotor, properti, dan kredit sangat erat kaitannya dengan volatilitas business cycle. Perihal kondisi ketiga segmen utama itu sejatinya tecermin dari nilai klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi umum sepanjang tahun lalu. Dari total klaim sebesar Rp46,13 triliun, komposisi terbesar dibayarkan untuk segmen asuransi kredit yakni Rp16,88 triliun, disusul kendaraan bermotor Rp7,04 triliun, properti Rp6,84 triliun, dan kesehatan senilai Rp6,36 triliun. Klaim asuransi kredit memang kian mendominasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tak lepas dari kualitas kredit dari sejumlah sektor yang masih belum prima pascapandemi. Apalagi ada kebijakan restrukturisasi. Amat mungkin situasi tersebut berlanjut, lantaran kinerja penyaluran kredit perbankan tahun ini yang juga menantang. Dari perspektif regulator, situasi tersebut harus cermat diperhatikan, agar tak berkembang menjadi persaingan yang tidak sehat dan menabrak aturan main. Terlebih sudah muncul suara-suara sumir perihal perang premi yang kontraproduktif. Agar itu tak meluas, dibutuhkan aturan main yang baik dan efektif. Demikian pula dengan pengaturan secara umum, dibutuhkan untuk menjaga perkembangan industri ini. Contohnya dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang kontrak asuransi mulai tahun depan. Penerapan PSAK 117 bertujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi baik antarperusahaan maupun antarindustri. Adapun, dari sisi mitigasi risiko, penerapan PSAK 117 juga diharapkan membuat perusahaan asuransi dapat mengelola risikonya secara terstruktur dan sistematis. Ya, perkembangan pesat industri asuransi membutuhkan aturan yang mumpuni untuk mengimbanginya. Layanan asuransi kerugian memiliki peran yang krusial dalam menjaga perekonomian nasional. Perlindungan yang diberikan, menjadi salah satu bantalan dalam mengamankan gerak ekonomi melalui berbagai transaksi bisnis.

Sektor perdagangan karbon mengalami kemajuan yang pesat pada beberapa tahun terakhir. Diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, dan selanjutnya diikuti dengan beberapa aturan di tingkat peraturan menteri dan puncaknya terbitnya POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Dengan terbitnya serangkaian peraturan tersebut maka memastikan optimisme investor bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus merupakan potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia, mengingat Indonesia memiliki salah satu sumber terbesar di sektor hulu pada industri ini. Demikian juga telah adanya aturan yang solid mengenai mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) yang sering disebut sebagai perdagangan karbon. Dalam perspektif pasar modal, terbitnya mekanisme registrasi melalui sistem registrasi nasional (SRN) dan mekanisme otorisasi perdagangan unit karbon dalam mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) telah menguatkan aspek fundamental dari perdagangan karbon sebagai sebuah industri, baik pada aspek hulu maupun aspek hilir. Penguatan pada aspek fundamental ini juga turut dipengaruhi oleh hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dukungan pemerintah pada industri ini, misalnya, pada saat reshuffle terakhir di 2024 Presiden Joko Widodo juga menyebut untuk memberi prioritas pada sektor perdagangan karbon. Demikian juga dengan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang tampaknya berpihak pada industri perdagangan karbon dan penghilirannya. Dengan potensi tingginya perdagangan unit karbon pada sertifikat penurunan gas rumah kaca menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu leading sector pada Industri ini. Demikian pula dengan besarnya pasar yang akan menjadi pembeli dari unit SPE GRK yang dimiliki oleh perusahaan yang mengelola sektor perdagangan karbon di Indonesia. Banyaknya negara yang terlibat dan meratifikasi COP menunjukkan potensi ‘demand’ sehingga pada analisis permintaan dan penawaran maka industri ini akan mengalami tren positif terutama menjelang 2029. 

Akhir 2024 hingga awal 2026 merupakan momentum yang tepat bagi calon emiten yang bergerak di bidang perdagangan karbon masuk bursa. Pertimbangannya adalah stabilitas politik dan regulasi baru setelah Oktober 2024 untuk melihat apakah ada faktor yang dapat menjadi sentimen negatif pada valuasi harga saham emiten. Pada 2025 hingga 2026 dipandang menjadi tahun yang krusial karena diperkirakan pada COP Tahun 2024 dan COP Tahun 2025 akan terdapat isu global mengenai perdagangan karbon disamping kondisi transisi energi setiap sektor pada masing-masing negara peserta COP akan terlihat hasil dan kebutuhannya terhadap offset penurunan gas rumah kaca sehingga arus transaksi perdagangan saham dan perdagangan karbon akan meningkat karena telah terbentuk pasar yang sempurna. Kinerja bursa saham pada indeks harga saham hijau cenderung membaik, hal ini terlihat dari ‘green’ emiten terakhir yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2023. BREN adalah emiten yang berfokus pada kinerja clean energi dan penurunan emisi gas rumah kaca yang mengalami oversubscription pada IPO. Kontrak jangka panjang perdagangan unit karbon merupakan faktor yang signifikan karena akan menunjukkan sisa volume unit karbon yang dimiliki oleh emiten itu dalam jangka panjang sehingga dapat diperkirakan aset dan arus kas emiten itu. Pada industri sektor perdagangan karbon yang disebut sebagai aset utama adalah volume unit karbon yang dapat diperdagangkan oleh emiten yang akan melakukan penawaran umum perdana beserta pembeli unit karbon yang telah terikat kontrak jangka panjang maupun jangka pendek pembeli jangka pendek dengan transaksi spot.

Persiapan matang untuk mengatur distribusi liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kilogram terus dilakukan oleh pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang menyalurkannya agar bisa memastikan komoditas bersubsidi itu lebih tepat sasaran. Setidaknya sudah ada 77,2% konsumen yang terdata dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang termasuk desil 1 sampai dengan 7 telah melakukan pembelian LPG 3 kilogram melalui merchant apps Pertamina. Angka tersebut setara dengan 39,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Adapun, 22,8% transaksi lainnya masih belum menggunakan merchant apps, karena merupakan konsumen on demand. Alfian Nasution, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, mengharapkan bantuan pemerintah daerah agar transformasi distribusi LPG 3 kilogram berjalan lancar. Pertamina, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kilogram saat ini.  Pemerintah melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 6.E/MG.05/DJM/2024 memang terus memacu pelaksanaan pendataan dan pencocokan data pengguna LPG 3 kilogram agar tepat sasaran. Direktur Jenderal Migas Tutuka Ariadji menerangkan bahwa saat ini pemerintah bersama dengan Pertamina masih dalam tahap I proses transformasi pendistribusian LPG 3 kilogram tepat sasaran. 

Sejak 1 Maret 2023, telah dilakukan proses pendataan dan pencocokan data pengguna komoditas yang dikenal dengan gas tabung melon itu. Seiring dengan penerapan kebijakan wajib daftar tersebut, Kementerian ESDM juga tengah mengkaji pengurangan porsi penyaluran LPG 3 kilogram ke pengecer menjadi paling banyak 5%—10% untuk mendukung program subsidi tepat. Usulan itu bakal diterapkan secara bertahap, meski relatif sulit diterapkan untuk kawasan terpencil. Adapun, aturan saat ini memberikan akses jual LPG 3 kilogram kepada pengecer maksimal 20%. Porsi yang lebih besar dikerjakan oleh pangkalan penyalur. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi energi 2024 sebesar Rp189,1 triliun yang mencakup subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG 3 kilogram, dan listrik. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT, sedangkan LPG 3 kilogram dijatah sebanyak Rp87,4 triliun. Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk mulai menyusun regulasi yang mengatur pembatasan pembelian LPG 3 kilogram. Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abra Talattov berpendapat bahwa pendataan yang saat ini dilakukan Pertamina belum efektif untuk membatasi penjualan tabung gas subsidi itu di tengah masyarakat.