Dokter di sejumlah rumah sakit terindikasi menyalahi aturan pemberian antibiotik. Tim Investigasi Harian Kompas mengungkap adanya dokter yang meresepkan antibiotik pada penyakit noninfeksi bakteri, seperti demam berdarah, vertigo, batuk pilek karena virus, sampai sembelit. Padahal, pasien tersebut tidak membutuhkan antibiotik. Kompas memperoleh 16 lembar dokumen bertulis tangan di gudang farmasi RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (27/2) berisi catatan penggunaan antibiotik pasien yang dirawat di Ruang Flamboyan, Januari 2024 dan Desember 2023.

Untuk mengecek ketepatan penggunaan antibiotik di berkas itu, tim Kompas memperlihatkannya kepada Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono. Tatapannya mengarah ke kolom antibiotik, lalu berucap, ”Tuh, kan, seftriakson dipakai banyak banget,” ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran UI itu, Selasa (5/3). Seftriakson termasuk antibiotik golongan watch yang penggunaannya di rumah sakit harus diawasi ketat lewat prosedur khusus saat diresepkan dokter, mengacu pada Panduan Penatagunaan Antimikroba di RS Tahun 2021 terbitan Kemenkes. Antibiotik yang digunakan berlebihan, tidak tepat, dan tidak sesuai indikasi bisa memicu kemunculan bakteri yang kebal antibiotik.

Pada dokumen di RSUD Depati Hamzah, Dante mendapati sejumlah diagnosis penyakit yang tidak boleh diberi antibiotik, yaitu vertigo, konstipasi atau sembelit, demam berdarah (dengue haemoragic fever/DHF), batuk pilek, dan gula darah rendah atau hipoglikemia. ”Antibiotik hanya bisa diberikan apabila ada infeksi bakteri,” kata Dante. Ketua Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) RSUD Depati Hamzah, Ratna Setia Asih, mengakui, pengawasan penggunaan antibiotik di rumah sakit belum maksimal karena keterbatasan SDM. Peringatan atau teguran kepada dokter masih bersifat insidental. ”Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) kalau tidak diingatkan kadang lupa, tetapi kami yang ngingetin (terus) capek juga. Saya sebagai dokter juga punya pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Moh Adib Khumaidi, belum semua dokter paham tentang resistensi antimikroba (AMR). Ini terjadi karena pembahasan AMR dalam materi pendidikan dokter masih sangat umum. ”AMR harus diprioritaskan dalam kurikulum karena akan berdampak saat dokter  melakukan pelayanan,” kata Adib. AMR adalah suatu kondisi ketika mikroorganisme atau mikroba, seperti bakteri, virus, fungi, dan parasit, menjadi kebal atau resisten terhadap obat-obatan antimikroba (antibiotik, antivirus, antifungal, dan antiparasit) akibat pemberian antibiotik yang tidak tepat. (Yoga)

Mesin pertumbuhan ekonomi akan bekerja optimal dengan pelumas yang tepat, antara lain, berupa kepastian hukum dan upah pekerja. Pertanian, energi, dan manufaktur. Tiga sektor itu akan jadi andalan pembangunan ekonomi Indonesia 2024-2029. Tiga mesin pertumbuhan ekonomi itu juga diandalkan untuk menyerap tenaga kerja (Kompas, 23/3/2024). Distribusi penduduk bekerja di Indonesia terbesar di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 139,85 juta penduduk bekerja pada Agustus 2023, 28,21 % bekerja di sektor pertanian. Jumlahnya bertambah 750.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2022.

Daya tarik sektor pertanian perlu ditingkatkan agar anak muda terjun ke sektor ini. Kemudahan akses pupuk bersubsidi dan benih akan membuat biaya produksi bisa ditekan. Sektor manufaktur dikembangkan agar Indonesia berdaya saing dan bukan sebagai pasar belaka.  Bahan baku dan penolong serta barang modal yang mudah dan murah serta kapasitas tenaga kerja yang mumpuni akan membuat sektor manufaktur berdaya saing dan produktif.

Di sektor energi, persoalan kepastian hukum yang kerap muncul mesti dituntaskan. Agar mesin pertumbuhan bergerak dengan lancer, pelumas berupa upah buruh atau pekerja mesti memadai. Berdasarkan data BPS, upah buruh di sektor pertanian sebesar Rp 2,37 juta per bulan masih jauh di bawah upah rata-rata buruh, yakni Rp 3,18 juta per bulan. Upah memadai dan memenuhi kebutuhan hidup pekerja akan membuat pekerja sejahtera dan bahagia. Hal ini akan terwujud dalam kinerja yang baik. (Yoga)

Di tengah kisruh di media sosial, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu mengklarifikasi bahwa pelaporan barang bawaan penumpang dari luar negeri tidaklah wajib, tetapi opsional atau pilihan. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menekankan bahwa aturan soal barang bawaan ke luar negeri tertuang sejak tahun 2017 dalam Permenkeu (PMK) No 203/PMK.04/2017. Tujuan aturan ini adalah mempermudah penumpang yang membawa barang tertentu ke luar negeri dan membawanya kembali ke Indonesia.

”Kebijakan tersebut adalah fasilitas opsional yang bisa digunakan penumpang, jadi tidak bersifat wajib. Penumpang yang memanfaatkannya pun terhitung sangat minim,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (24/3). Nirwala menambahkan, kebijakan itu sangat bermanfaat dan dapat membantu warga Indonesia yang hendak mengadakan kegiatan di luar negeri. Semisal kegiatan perlombaan, kegiatan budaya, seni, musik, pameran, ataupun aktivitas lain yang membutuhkan banyak peralatan bawaan dari Indonesia, seperti sepeda, gitar, dan alat musik lainnya.

Jika warga negara yang hendak ke luar negeri mendaftarkan barang-barang tersebut di Bea Cukai bandara atau pelabuhan, mereka akan cepat mengurus pelayanan kepabeanan terhadap barang tersebut saat kembali ke Indonesia. ”Jadi, terhadap barang tersebut akan berlaku skema ekspor sementara sehingga tidak akan dianggap sebagai barang perolehan luar negeri atau impor saat datang kembali ke Indonesia. Barang tersebut juga tidak akan dikenai bea masuk atau pajak dalam rangka impor,” ujar Nirmala. (Yoga)

Setiap bulan Maret, publik di Tanah Air selalu dihebohkan dengan kewajiban mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Tak sedikit yang masih kebingungan dalam mengisi dan enggan melapor, apalagi bagi pemula. Bagi Cindy Alinta Raina Ayukusuma (23), karyawati swasta, Ini adalah pengalaman pertama mengisi SPT pajak. Awalnya, ia sempat menunda-nunda karena takut salah dan bingung. Tapi, setelah mencari panduan lengkap di Youtube dan berbagai artikel online, proses pengisian SPT pajak lebih mudah dan lancar, tidak sesulit yang dibayangkan. Meski panduan lengkap secara daring menjadi solusi bagi saya yang baru pertama kali mengisi SPT pajak, ada baiknya kantor pajak dan situs resmi pajak juga lebih informatif dan edukatif tentang pengisian SPT pajak.

Menurut saya, sistem untuk pelaporan pajak tahunan semakin mudah dengan penerapan digitalisasi, di mana masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi berbasis web yang disediakan DJP. Dengan melaporkan SPT pajak, maka kita sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan. Pihak kantor juga memberikan bukti potong pajak sejak awal tahun sehingga memudahkan pegawai melaporkan SPT, ucap Firsta Nodia (30), ASN di Batam, Riau. Aditya MHD (38), pengusaha swasta di Tangerang, Banten, merasa kesulitan setiap kali mengisi SPT pajak tahunan. Lembar isiannya tidak simple dan ribet karena dibutuhkan banyak data untuk melengkapi pengisian itu. Untuk sekelas UKM yang tidak mampu menyewa konsultan pajak, seharusnya pengisian SPT dibikin lebih sederhana. Selain itu, peran Account Representative (AR) kurang membantu dalam proses perpajakan. Mereka baru akan bekerja dan sangat komunikatif jika wajib pajak (WP) punya tunggakan. (Yoga)

Pemerintah menetapkan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai proyek strategis nasional baru. Kedua kawasan yang sudah berkembang ini diyakini menjadi pusat pertumbuhan baru. Namun, muncul pertanyaan apakah tetesan ekonomi (trickle down effect) akan terdistribusi ke kawasan sekitar yang tertinggal. Pemerintah mengumumkan 14 PSN baru dengan pembiayaan swasta atau tanpa APBN, di antaranya Kawasan Terpadu BSD dan PIK Tropical Coastland, Senin (18/3). Pengumuman disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang didampingi Menteri PUPR Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, seusai rapat internal terkait percepatan PSN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Kemenko Perekonomian dalam siaran pers, Minggu (24/3), menyebut pengembangan Kawasan Terpadu BSD menyerap investasi Rp 18,54 triliun dan didukung Menkes yang menerbitkan surat rekomendasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di BSD City, Kota Tangsel. KEK akan mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedical. Selain itu, pengembangan kawasan terpadu tidak berjalan pada keseluruhan BSD, tetapi hanya seluas 59,6 hektar. Pengembangannya fokus pada pendidikan-biomedical–digital. Proyek ini juga sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus di BSD City untuk mendukung pengembangan kualitas pendidikan dan kualitas penanganan kesehatan secara nasional sampai 30 tahun ke depan.

Keseluruhan proyek akan menyerap 10.065 tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung, estimasi penghematan devisa Rp 10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp 5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyambut BSD sebagai PSN baru dengan keyakinan akan lebih memajukan Tangerang Selatan. Baik dari infrastruktur, SDM, lingkungan, ekonomi, maupun sosial budaya. Peningkatan daya saing ini agar warga Tangsel tak jadi anak tiri dari Kawasan Terpadu BSD. Mereka bisa terserap sebagai tenaga kerja ataupun mendapatkan tetesan ekonomi. (Yoga)

Pasangan Prabowo-Gibran membawa sejumlah program baru yang akan diimplementasikan dalam lima tahun periode kepemimpinannya. Terdapat sekurangnya tiga tantangan untuk mewujudkannya. Tantangan pertama adalah persoalan istilah. Jajak pendapat Litbang Kompas, 5-7 Maret 2024, menunjukkan, makan siang gratis menjadi program ekonomi baru yang paling membekas di benak masyarakat. Hampir setengah responden (48,6 %) menyebut makan siang dan susu gratis adalah program ekonomi yang paling diingat, tapi responden menilai makan siang gratis bukan program prioritas. Dari 510 responden yang dimintai pendapat, hanya 12,3 % yang menilai makan siang gratis perlu diprioritaskan. Peringkat pertama yang dianggap perlu diutamakan justru bantuan pemenuhan gizi bagi anak balita dan ibu hamil (34 %).

Tantangan kedua adalah alokasi anggaran untuk memenuhinya. Berdasarkan simulasi yang dibuat Litbang Kompas, diperlukan anggaran Rp 346,14 triliun per tahun untuk mewujudkan program jaminan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, dan anak usia dini, dengan mengalikan jumlah penerima manfaat (88.754.797), jumlah hari efektif (260 hari), dan biaya sekali makan (Rp 15.000). Terdapat tiga narasi yang sempat beredar terkait pemenuhan anggaran ini, yakni meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio), mengurangi subsidi yang tidak begitu diperlukan, serta dari bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi. Akan tetapi, sebagian besar responden dalam jajak pendapat Litbang Kompas menolak narasi tersebut. Sebesar 72,5 % masyarakat menolak pembiayaan program makan siang dan susu gratis berasal dari dana BOS. Proporsi masyarakat yang menolak bertambah menjadi 77,9 % ketika pembiayaan berasal dari subsidi BBM.

Tantangan ketiga adalah dukungan kuat dari parlemen. Mewujudkan program baru tidak hanya membutuhkan dukungan masyarakat dan kabinet yang kuat, tetapi juga dukungan parlemen. Berkaca dari pemerintahan Jokowi-Amin, diperlukan minimal 80 % dukungan di parlemen agar program pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan lancar. Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, mayoritas masyarakat (80,5 %) yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjaga stabilitas politik nasional untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Dalam mewujudkan stabilitas politik nasional, sebagian besar (80,8 %) masyarakat yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu membentuk koalisi besar partai-partai di DPR untuk mendukung program pembangunan pemerintah. (Yoga)

Kebijakan yang mendapat respons publik secara luas adalah potensi pembukaan keran ekspor pasir laut yang dilarang sejak 2003, yaitu PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.  Pemerintah tidak menganulir kebijakan tersebut meski kritik dan penolakan bermunculan. Kebijakan ini bukan hanya akan mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses penyusunannya juga tidak melalui konsultasi publik yang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan telah menunjuk tujuh lokasi yang pasir lautnya boleh dikeruk: Surabaya, Demak, Cirebon, Indramayu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Bintan, dan Pulau Lingga di Kepulauan Riau (Ambarwati, 2024). Pengumuman tersebut mengindikasikan kebijakan yang lahir di era pemerintahan Presiden Jokowi ini bakal berlanjut ke pemerintahan Prabowo Subianto, sebagai pemenang Pemilu 2024.

Pemerintah beralasan peraturan ini ditujukan untuk pemulihan ekosistem pesisir dari sedimentasi dan menjamin tidak akan ada kerusakan lingkungan. Ekspor pun dapat dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Nyatanya, penambangan semakin masif, dan pasir kita, terutama dari Kepulauan Riau, menjadi komoditas ekspor penting ke Singapura yang sedang gencar melakukan proyek reklamasi.

Retraubun (2023) menyebutkan pembukaan kembali ekspor pasir laut justru menjadi sebuah “tragedi negara kepulauan”. Pelarangan ekspor pasir pada masa lalu justru meningkatkan posisi tawar Indonesia dengan Singapura, terutama dalam perundingan batas wilayah laut kedua negara. Karena itu, banyak kritik terhadap kebijakan ini bermunculan, bahkan dari Tim Reformasi Hukum Kemenko Polhukam yang merekemondasikan pemerintah mencabut PP tersebut (Koran Tempo, 2024).

Penambangan pasir laut tidak hanya mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, tapi juga mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Dua provinsi, yakni Riau dan Kepri yang sebelumnya menjadi lokasi utama penambangan dan pengiriman pasir pada masa lalu ke Singapura, masih memiliki beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum sepenuhnya dipulihkan pascatambang. Bahkan, dampak penambangan pasir yang dilakukan dalam rentang waktu tiga dekade (1970-an hingga 2000-an), sebelum kemudian dimoratorium pada 2003, masih dirasakan hingga saat ini (Arianto, 2023). Ironisnya lagi, dalam pengumuman KKP tersebut, Kepulauan Riau kembali menjadi salah satu dari tujuh lokasi yang diizinkan untuk aktivitas penambangan pasir laut. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya kepastian berlanjutnya program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik  dari 2021 hingga 2023 sebesar Rp51,04 Triliun. Sedangkan nilai tambahnya bagai perekonomian nasional sebesar Rp157,20 Triliun. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat, transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Dirgen ILMATE Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan, nilai tambah yang dihasilkan tersebut meningkat hampir tiga kali lipat  dari yang dikeluarkan pemerintah. Ini artinya manfaat dan mulitplier effect-nya sangat besar bagi eskpor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk dan investasi. (Yetede)

Mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Idul Fitri atau Lebaran menjadi momentum membahagiakan. Sayangnya tak banyak yang cerdas mengelola THR sehingga habis begitu saja. Sayangnya, bonus tahunan seperti THR  seringkali tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat. Tidak sedikit orang-orang yang mendadak menjadi lebih boros setelah menerima THR. Budaya menyambut Lebaran biasanya  merogoh kocek yang lumayan dalam, mulai dari membeli pakaian baru, biaya konsumstif lebaran, kiriman parsel, hingga berbagi angpao. Ya berdasarkan riset Continuum Data Indonesia menggunakan uang THR untuk berbelanja. Baik belanja online maupun offline dan orang lain, untuk diri sendiri maupun keluarga atau orang lain. Sementara itu, proporsi THR untuk kegiatan menabung dan investasi hanya mencapai 6,6% dan sisanya mengaku untuk membayar hutang. Riset ini dilakukan pada 1.204.102 percakapan dari 934.671 akun mendia sosial. (Yetede)