Jenama lokal bersiap mereguk untung pada momentum Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, terutama dengan memanfaatkan saluran lokapasar. Strategi yang tepat diperlukan agar tidak tenggelam dalam algoritma marketplace. Sebagai negara dengan populasi Muslim nasional terbesar di dunia, Indonesia selalu jadi ceruk pasar menggiurkan pada momen puasa dan Lebaran. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang melesat, brand dan penjual lokal harus gesit menyusun berbagai strategi pemasaran untuk menjawab kebutuhan konsumen. Berdasarkan laporan dari Google bertajuk Recharge, Reconnect, Celebrate: Consumer Insights for Successful Ramadan 2024 Campaigns menunjukkan jumlah masyarakat yang berbelanja pada momen Ramadan meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan saat tanggal kembar seperti 12.12. Secara khusus, berdasarkan data dari YouGov pada 2024 beberapa kategori diperkirakan meningkat secara signifikan yaitu kategori food & beverages (43%), fashion & accessories (27%), dan beauty & personal Care (20%) pada Ramadan tahun ini. Rika Yeo, City Leader Lazada Club mengatakan pemilik usaha tidak hanya perlu memerhatikan tren produk, brand dan penjual lokal dapat menawarkan layanan terbaik dengan mengenal dan memahami penggunaan fitur dan layanan platform belanja online. Rika membagi beberapa jurus agar pelaku usaha bisa memaksimalkan penjualan di platform e-commerce seperti Lazada pada Ramadan. Pertama, pelajari performa omzet dan produk toko online. 

Caranya adalah dengan menentukan target dengan tingkat omzet saat ini. Kedua, gunakan promo dan diskon khusus Ramadan sebagai daya tarik yang kuat untuk mendorong pembeli check out produk. Ketiga, perhatikan kebutuhan pembeli dan tren produk selama Ramadan. Keempat, sesuaikan strategi penjualan dengan perilaku belanja konsumen. Kelima, fokus pada penjualan produk populer dan produk yang tren pada Ramadan. Sementara itu, Head of Communications Tokopedia, Aditia Grasio Nelwan menyarankan penjual, khususnya UMKM, untuk menerapkan strategi bundling produk guna meningkatkan penjualan pada bulan puasa. Cara tersebut dinilai efektif meningkatkan penjualan, khususnya yang berjualan produk kebutuhan sehari-hari atau fast moving consumer good (FMCG).  Agar makin dilirik calon pembeli, maka produk tersebut dapat menggunakan nama unik yang identik dengan Ramadan. Misalnya, ‘Paket Bedug’ yang berisi produk yang berkaitan dengan buka puasa, seperti teh celup, gula pasir dan kurma. Penjual juga bisa membuat hampers edisi spesial Ramadan untuk menangkap tingginya animo masyarakat berbagi dengan kerabat atau kenalan.Di sisi lain, pelaku usaha juga bisa memberikan kesempatan bagi pembeli untuk meng-custom hampers sesuai preferensi. Jika penjual punya anggaran besar dan ingin meningkatkan brand awareness di tengah masyarakat luas, maka mereka bisa berkolaborasi bersama KOL dengan ratusan ribu hingga jutaan pengikut (macro/mega KOL) yang relevan dengan produknya. Namun jika penjual ingin menyasar calon pembeli yang lebih niche, nano KOL dengan pengikut 1.000-10.000 bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau.

Penetapan pemenang pemilihan umum menebalkan kepercayaan pelaku pasar modal untuk melanjutkan aksi korporasi baik berupa penerbitan surat utang, reksa dana, hingga rencana mencatatkan saham di lantai bursa. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (20/3) yang menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024, dan kondisi politik yang relatif stabil menjadi penguat bagi para pelaku dalam menjalankan roda bisnis. Bila mengikuti target yang ditetapkan oleh otoritas bursa, pada tahun ini ditargetkan 62 perusahaan baru akan meramaikan papan transaksi di bursa saham. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pencapaian emiten IPO pada 2023. BEI mencatat sepanjang 2023 ada 79 emiten IPO dengan nilai penggalangan dana sebesar Rp54,14 triliun. Jumlah itu melesat dibandingkan dengan 2022 yang sebanyak 59 emiten dengan penghimpunan dana Rp33,06 triliun. Jumlah pencatatan emiten baru pada 2023 pun mencatatkan rekor tertinggi sejak 1990 silam sebanyak 66 emiten. Optimisme pelaku pasar tergambar dari mulai bertambahnya transaksi. Pada bulan ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat menyentuh level tertinggi, ditopang oleh rencana bagi dividen dan membaiknya kinerja emiten. Nilai transaksi pun diyakini akan terus membaik seiring dengan mulai masuknya aliran dana asing ke pasar saham. Otoritas Bursa Efek Indonesia memperkirakan nilai transaksi rata-rata akan mencapai di angka Rp12,25 triliun.Berdasarkan data BEI, IHSG kemarin ditutup di level 7.350,152 naik tipis 0,16% dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya. Nilai transaksi sepanjang Jumat (22/3) mencapai Rp10,10 triliun dengan volume 14,611 miliar saham. Kualitas calon emiten menjadi isu yang cukup disoal oleh investor mengingat banyaknya emiten yang baru mencatatkan saham tetapi sudah tertimpa masalah. Beberapa di antaranya bahkan diberikan notasi khusus dengan sanksi beragam. Tak hanya itu, nilai saham yang diperdagangkan pun, banyak yang anjlok di bawah harga penawaran. Kami tentunya mengharapkan otoritas bursa lebih selektif memberikan lampu hijau bagi calon emiten yang akan mencatatkan sahamnya di bursa. Perlindungan kepada investor harus diutamakan. Apalagi saat ini jumlah investor ritel terus bertambah.

Program makan siang gratis pa­­­­­­­­­­­­­­­sangan ca­­­­lon presiden Prabowo-Gibran bisa berkontribusi bagi peningkatan ketahanan pangan nasional dan pemerataan ekonomi. Salah satu syarat mendasarnya adalah mengutamakan lokalitas. Lokalitaas disini artinya kebijakan yang ada harus bersifat bottom up, melibatkan masyarakat sekitar dan tidak tersentralisasi di pusat. Ujungnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga serta efek pengganda ekonomi setempat, terutama petani dan pelaku UMKM akan bergeliat. Program makan siang gratis bisa memenuhi empat pilar ketahanan pangan, setidaknya bagi siswa. Sebagaimana diketahui, ketahanan pangan memiliki empat pilar yakni ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan pemenuhan terhadap tiga pilar di awal (World Food Summit, 1996). Makan siang gratis dipastikan akan menjadikan ketersediaan pangan terpenuhi dengan sendirinya. Hal ini akan menjadi sesuatu yang given bagi siswa karena disediakan oleh pemerintah. Pilar kedua akses pangan. Program makan siang gratis memberikan kemutlakan bagi siswa penerima manfaat akan akses pangan. Bagaimanapun kondisi ekonominya, apabila bersekolah di sekolah yang menjadi sasaran penerima program makan siang gratis, siswa akan mendapatkan akses pangan di sekolahnya, setidaknya satu kali makan pada hari sekolah. Ketersediaan dan akses pangan tidak lengkap tanpa pilar ketiga, pemanfaatan pangan. Pilar ketiga ini belum tentu terwujud dalam program makan siang gratis. Kondisi ini bisa terjadi apabila makanan yang disajikan untuk penerima program tidak bernutrisi. Setidaknya diperlukan pengawasan ketat akan sajian makanan yang akan dihidangkan kepada para siswa. Pelibatan ahli gizi mutlak dilaksanakan agar ketercukupan standar gizi bisa dipenuhi. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 28/2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia, kebutuhan makanan bagi usia sekolah SD (7—12 tahun) berada pada rentang 1.650 kalori per hari sampai 2.000 kalori per hari. 

Sedangkan asupan protein berada pada rentang 40 gram sampai 55 gram per hari. Kebijakan makan gratis akan menjadi alat pemerataan ekonomi apabila memenuhi unsur lokalitas. Hal ini sangat bisa diimplementasikan di era otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini. Pemerintah pusat sebagai pengarah sedangkan pemerintah daerah dan bahkan sekolah sebagai eksekutor. Bisa dibayangkan apabila penyuplai bahan baku program makan siang gratis adalah petani ataupun kelompok tani setempat. Sebagai contoh, di desa tempat saya lahir terdapat empat SD negeri. Masing-masing SD ada sekitar 100 siswa (kelas 1 sampai 6). Berdasarkan jumlah siswa tersebut, ada perputaran uang 6 juta per hari untuk total empat SD negeri. Setali tiga uang dengan kebijakan lokalitas tersebut di atas, keragaman pangan lokal bisa dirawat. Ujungnya, keragaman pangan lokal bisa mengurangi resiko pasokan pangan akibat guncangan global dan atau masalah iklim. Salah satu contohnya adalah asupan karbohidrat dalam menu uji coba makan siang gratis di Tangerang. Dari empat menu yang ada, tiga menu asupan karbohidrat berasal dari beras (dua nasi dan satu lontong). Sedangkan satu lainnya berbasis kentang. Aplikasi di daerah lain harus disesuaikan dengan dengan keragaman pangan lokal. Apabila sebuah daerah menjadi penghasil singkong, asupan karbo bisa bersumber dari bahan dasar singkong semisal oyek atau tiwul. Keragaman ini bisa mengurangi gejolak harga beras, terutama pada masa-masa tidak ada panen raya bagi daerah non penghasil beras. Aplikasi keragaman pangan pada menu makan siang gratis sekolah akan merawat keragaman pangan baik di level off farm (produsen) dan juga on farm (konsumen). Dampak positifnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga.

Ekonomi Indonesia pernah mengalami industrialisasi pada masa Orde Baru yang diawali dengan pembangunan berencana 1970-an. Sejak 1996, Indonesia sudah tergolong negara berkembang yang berhasil menjalankan industrialisasi meski masih tahap awal. Peranan sektor industri yang tinggi itu bahkan masih bertahan setelah Indonesia mengalami krisis moneter 1997/1998. Peranan sektor industri meningkat sampai 29,6 % PDB pada 2001 karena sektor tersier dan primer melambat lebih besar. Pasca-2001, peranan sektor industri terus menurun.  Deindustrialisasi dini yang terjadi di Indonesia mirip beberapa negara  Amerika Latin. Di Brasil, peranan sektor industri terhadap PDB mencapai puncaknya sebesar 34 % tahun 1984, kemudian menurun tajam hanya 11 % pada 2022.

Deindustrialisasi dini, termasuk yang terjadi di Indonesia, disebabkan beberapa faktor pokok, antara lain, pertama, fenomena Dutch disease, dimana industrialisasi negara yang kaya SDA terhambat karena naiknya harga komoditas di pasar global, mengakibatkan perdagangan komoditas primer jauh lebih menguntungkan daripada membangun industri. Pembangunan ekonomi yang sebelumnya mulai bertumpu pada industri beralih kembali ke sektor primer. Kedua, meningkatnya persaingan global di bidang manufaktur. Sejak awal dekade 1990-an, persaingan produk manufaktur dunia meningkat dengan pesatnya pembangunan industri di China. Industri manufaktur China yang awalnya mengandalkan biaya murah jadi pesaing berat produk manufaktur global. Ketiga, tidak adanya strategi pengembangan industri yang terarah.

Dari perkembangan manufaktur global dan Indonesia, pemerintah mendatang perlu mengembalikan sektor industri sebagai penggerak utama ekonomi. Tak ada jalan lebih cepat dari industrialisasi untuk jadi negara pendapatan tinggi dan maju. Dua langkah pokok perlu diambil. Pertama, revitalisasi industri secara konkret dan berspektrum luas (broad based). Kedua, pengembangan industri berbasis SDA. Hilirisasi yang dijalankan perlu dikembangkan lebih lanjut. Tidak hanya berhenti pada barang antara, tetapi juga pada barang akhir yang bernilai tinggi agar nilai tambah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh nasional. Di sini penguasaan teknologi menjadi tantangan besar. Dengan posisi tawar berupa penguasaan SDA yang kuat, transfer teknologi bisa diwujudkan dengan baik. (Yoga) 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2023 yang mencapai Rp 83,2 triliun, atau bahkan setara dengan kondisi 2021 saat pandemic Covid-19 yang juga mencapai Rp 94,6 triliun.  “Belanja ini relatif sama dengan situasi 2021. Karena ini tahun pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (22/2). Adapun realisasi belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1% dari pagu. Belanja K/L ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 28,7 triliun. Lebih tingginya belanja K/L ini dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Kemudian untuk belanja non K/L realisasinya mencapai Rp 51,6 triliun atau mencapai 3,8% dari pagu. Namun realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 54,5 triliun.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pengangkut ikan asal Filipina di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI 716 Laut Sulawesi. Kapal FB.CA. F-01 atau KM EPM ditangkap aparat pengawasan KKP pada 18 Maret 2024 pukul 11.14 Wita. Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono saat dihubungi, Kamis (21/3) mengemukakan, berdasarkan pengakuan dari nakhoda kapal, kapal itu telah mengangkut ikan di perairan Indonesia ke General Santos (Gensan) Filipina sejak 2022 sampai Maret 2024 tanpa dokumen sama sekali alias ilegal. Kapal pengangkut ikan ilegal tersebut memiliki kemiripan dengan kapal nelayan kecil setempat dengan ukuran kapal 7-10 gros ton sehingga kerap sulit dibedakan dengan kapal perikanan lokal.

Kapal itu juga ditengarai kerap mengelabui aparat pengawasan dengan beroperasi pada malam hari. Pung menambahkan, pihaknya sedang menelusuri keterlibatan kapal pengangkut asing ilegal tersebut dengan kapal-kapal nelayan lokal. Sebab, kapal angkut ilegal tersebut diduga bisa masuk ke perairan Indonesia hingga pelabuhan. ”Pola kapal perikanan ilegal tersebut akan menjadi perhatian dalam operasi pengawasan kapal-kapal serupa berikutnya, termasuk antisipasi modus-modus pencurian baru. Biasanya, jika pola lama pelanggaran sudah ketahuan (aparat), modus baru akan berkembang,” ujar Pung. (Yoga) 

Tunjangan hari raya (THR) selalu ditunggu-tunggu menjelang Idul Fitri. Pendapatan non-upah ini menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan selama perayaan. Istilah ”hilal THR belum terlihat” kerap menjadi candaan menjelang hari raya bagi mereka yang menantikan THR. Vina Aprilia (26), seorang karyawan swasta di Tangerang, Banten, menggunakan THR untuk membiayai berbagai kebutuhan selama merayakan Idul Fitri bersama keluarga di Rangkasbitung, Banten. Agar tidak ”kebablasan” membelanjakan uangnya, Vina dari awal sudah menakar kebutuhannya. Misalnya, untuk  makanan dan kue Lebaran dialokasikan 35 % dari THR, sedang untuk ”salam tempel” dialokasikan dana sekitar 30 %. ”Sisanya ditabung,” ujarnya.

Menurut dia, keberadaan THR penting mengingat jika hanya mengandalkan gaji tentu akan memengaruhi pendapatan di masa mendatang. ”Jangan sampai karena habis buat Lebaran, kehidupan kita selanjutnya jadi semakin berat,” ucapnya. Beruntung perusahaan tempat ia bekerja tak pernah lalai memberikan THR. ”Biasanya dua minggu sebelum Idul Fitri, THR sudah cair,” ujar Vina yang sudah bekerja selama lima tahun. Devie (23), seorang ibu rumah tangga di Bogor, Jabar, juga harus pintar-pintar mengatur THR yang diberikan suami. ”Dulu ketika masih bekerja, saya hanya fokus untuk keluarga saya saja, tetapi sekarang juga harus fokus pada keluarga suami,” katanya. Oleh sebab itu, THR harus diatur sedemikian rupa agar tidak ”jebol” setelah hari raya. Menurut rencana, THR akan digunakan untuk membeli kebutuhan, seperti pakaian dan makanan, serta memberikan salam tempel kepada keponakan. (Yoga) 

Sebanyak 27.000 ton beras impor yang berasal dari Vietnam tiba di Terminal Nonpetikemas, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (21/3). Sebagian kebutuhan beras domestik saat ini masih ditopang oleh impor dari negara lain lantaran produksi dalam negeri terbatas. Di sisi lain, Bulog memastikan stok beras hingga memasuki hari raya Idul Fitri 2024 memadai. ”Pembongkaran yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini adalah kapal MP Fortune dari Vietnam dengan muatan 27.000 ton. Dalam waktu dekat, akan ada kapal Vinaship Diamond dari Vietnam dengan muatan 22.000 ton,” ujar Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto saat dikonfirmasi, Kamis.

Suyamto menyebutkan, pada Maret 2024, total beras impor yang akan masuk Indonesia sebanyak 450.000 ton. Beras itu berasal dari Vietnam, Thailand, Pakistan, Myanmar, dan Kamboja. Pada tahun ini, pemerintah menetapkan kuota impor beras sebanyak 3,6 juta ton. Dari jumlah itu, Bulog telah melakukan kontrak pembelian beras sebanyak 800.000 ton melalui skema bisnis (B to B). Selain itu, ada juga kontrak 100.000 ton beras melalui skema antar pemerintah (G to G) dengan Thailand dan Kamboja. ”Meskipun mendapatkan penugasan impor beras, kami akan mengutamakan menyerap gabah dan beras dari dalam negeri, terutama saat panen raya nanti,” ujar Suyamto. (Yoga)