Tiga perempuan setengah baya membersihkan gelas plastik minuman kemasan yang sebagian masih kotor di tengah tumpukan sampah plastik di Bank Sampah Alfaizin, Kelurahan Puuwatu, Kendari, Sultra, Minggu sore (20/4). “Kami kalau lihat sampah plastik seperti melihat butiran-butiran emas di jalanan,” kata Hartian (52) disambut senyum dua rekannya, Yummi (57) dan Rusmawati (62). Para ibu rumah tangga bergabung membentuk bank sampah tujuh tahun lalu. Hartian tergerak dengan misi kebersihan lingkungan yang berpeluang menyulap sampah menjadi uang. Terlebih lagi, sebuah program yang muncul untuk membuat sampah bisa menjadi tabungan emas membuatnya kian termotivasi.

Selain memilah dan mengolah sampah, setiap bulan ia bisa menyetor sampah plastik, kardus, hingga kaleng sebanyak dua kali dengan berat beragam. Sampah itu dikumpulkan di rumah masing-masing, tetangga, hingga fasilitas umum. Ia tidak canggung memungut dan mencari sampah plastik. Berbagai sampah ini akan dibawa ke bank sampah untuk ditimbang dan dijual. Hasil penjualan dialihkan menjadi tabungan emas.  ”Hari ini dapat plastik dan kardus dari rumah tetangga 30 kg. Nilainya di atas Rp 50.000. Nanti ditabung emas saja biar tambah banyak,” tutur Hartian.

Tabungan emas ibu empat anak ini sudah terkumpul 0,3 gram. Rusmawati dan suaminya menjadi bagian dari hampir 100 nasabah Bank Sampah Al-faizin. Keluarga ini aktif untuk menukarkan sampah dan konsisten menabungnya di tabungan emas. Yummi, Ketua Bank Sampah Alfaizin, menuturkan, program sampah menjadi tabungan emas dimulai sejak 2018 atau lima tahun setelah bank sampah ini berdiri. Warga yang awalnya membuat daur ulang sampah dan belum fokus menjual sampah mendapat motivasi baru untuk membersihkan lingkungan. (Yoga)

Kelompok masyarakat menagih aksi nyata Pemprov DKI Jakarta dalam penataan permukiman kumuh dan penyediaan hunian layak yang termasuk program hasil terbaik cepat atau quick wins 100 hari pertama Gubernur Pramono Anung-Wagub Rano Karno. Penyelesaian persoalan hunian di Kampung Bayam dan Tanah Merah diharapkan tak hanya seremoni, tapi menyentuh akar persoalan. Warga juga menolak penggusuran paksa. LBH Jakarta, Urban Poor Consortium, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Persatuan Warga Kampung Bayam, dan Warga Kampung Kota TPU Menteng Pulo menyampaikan catatan terbuka tentang quick wins dan masalah pengelolaan kampong susun, di Jakarta, pada Senin (21/4). Beberapa hal yang disorot, antara lain soal hak atas tempat tinggal, termasuk hunian yang layak, terkait program gerak cepat penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah.

Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan seremoni penyerahan kunci Kampung Susun Bayam kepada warga pada awal Maret lalu. Namun, kegiatan ini tidak melibatkan seluruh warga, terutama mereka yang direlokasi sementara ke Rusun Nagrak dan Rorotan (Persatuan Warga Kampung Bayam). Perwakilan Persatuan Warga Kampung Bayam, Shirly Aplonia, awal Maret lalu sudah menyampaikan keberatan. Sebab, warga untuk sementara direlokasi dan tidak dilibatkan saat pemberian kunci. Gerakan Warga Kober Menteng Pulo II juga meminta bantuan pemerintah karena khawatir digusur, menyusul surat peringatan dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jaksel kepada warga RT 009 RW 011 di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jaksel. Pengelola TPU Menteng Pulo juga disebut telah membongkar enam rumah warga yang belum ditempati.

Warga telah menempati lahan tersebut selama lebih dari 23 tahun. Perwakilan dari Gerakan Warga Kober Menteng Pulo II, Ronal Paty, mengatakan, dengan segala keterbatasan sarana dan pelayanan publik, warga memilih menetap dan berjuang mempertahankan tempat tinggalnya, karena warga tidak memiliki pekerjaan yang layak dan pendapatan tetap. Ditambah tak ada solusi konkret dari pemerintah yang diberikan terhadap warga. Perwakilan dari LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menyampaikan desakan kepada Pemprov DKI Jakarta. Pertama, adanya evaluasi perencanaan tata ruang dan wilayah Jakarta dengan prioritas kawasan hijau dan permukiman yang dibutuhkan warga. Selanjutnya memenuhi jaminan hak atas tempat tinggal yang layak, termasuk tidak melakukan atau membiarkan penggusuran secara paksa yang mengancam warga Jakarta. (Yoga)

Secara global, tingkat pertumbuhan tahunan atau CAGR produk berbasis kertas diperkirakan mencapai 2 % per tahun hingga 2035, didorong meningkatnya permintaan kertas kemasan dan tisu. Pertumbuhan tahunan juga didorong fokus lebih besar terhadap praktik keberlanjutan di seluruh rantai pasok. Sebagai penghasil pulp dan kertas, Grup Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) optimis melanjutkan tren pertumbuhan. ”Kami optimistis mencapai tren ini melalui strategi pasar dan komitmen terhadap keberlanjutan,” ujar Anita Bernardus, Head of Communications APRIL Group, di Jakarta, Minggu (20/4). Produk unggulan Grup APRIL, yaitu PaperOne, tak hanya melayani pasar domestik, tapi juga pasar global di 110 negara.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi serat, pulp, kertas, dan kertas kemasan, APRIL berkomitmen terhadap pengelolaan hutan dan operasional yang berkelanjutan. Pada tahun 2022, Grup APRIL telah meluncurkan investasi strategis Rp 33,4 triliun untuk membangun fasilitas produksi kertas kemasan serta infrastruktur pendukungnya. Pada 2024, APRIL memulai uji coba operasional pabrik BoardOne yang menjalankan produksi kertas kemasan berkelanjutan pertama milik APRIL. Dengan hadirnya BoardOne, kapasitas terpasang APRIL di Pangkalan Kerinci, Riau, mencakup 4 juta ton pulp per tahun, 1,15 juta ton kertas, dan 1,2 juta ton kertas kemasan. Salah satu anak perusahaan APRIL adalah Riau Andalan Pulp and Paper.

”APRIL mencari peluang baru mengembangkan produk hilir yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi operasional. Lewat langkah ini, APRIL memperkuat komitmen menghasilkan produk ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” ujar Anita. Pengamat industri pulp dan kertas, Rusli Tan, mengatakan, Indonesia berpotensi memperkuat industri pulp dan kertas. ”Kita hampir tak punya saingan. Ditambah pengusaha Indonesia berani investasi, untuk menanam pohon yang biayanya mahal dan risiko yang besar sekali,” ujar Rusli. Pengusaha Indonesia dinilai telah menguasai teknologi tinggi dalam pengolahan kertas, termasuk pengolahan kertas dan karton bekas. Kemajuan industri kertas dan pulp Indonesia termasuk juga lebih tinggi dibanding negara lain di Asia. (Yoga)

Paskah dapat dimaknai sebagai kebangkitan dari kemiskinan, yang disebabkan korupsi. Homili atau khotbah Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, dalam misa pontifikal Paskah, Minggu (20/4) mewakili kegundahan akan masalah korupsi yang telah merasuk ke berbagai lembaga negara, termasuk pada korps hakim yang disebut sebagai wakil Tuhan. Suharyo menyoroti korupsi sebagai kejahatan publik yang sangat merusak dalam tema Paskah 2025 Keuskupan Agung Jakarta, yaitu ”Kepedulian Lebih kepada Saudara yang Lemah dan Miskin”.

Ia mengutip Paus Fransiskus yang menyatakan, ”Luka-luka bernanah akibat korupsi merupakan dosa berat yang berteriak ke surga karena luka ini merongrong dasar-dasar kehidupan pribadi dan masyarakat. Korupsi membuat kita tidak mampu melihat masa depan dengan penuh harapan karena keserakahannya yang lalim itu menghancurkan harapan-harapan kaum lemah dan menginjak-injak orang yang paling miskin di antara kaum miskin. Korupsi adalah skandal public yang berat.” (Kompas.id, 20/4/2025).

Kasus korupsi yang dirujuk Suharyo adalah kasus korupsi di PN Jaksel yang melibatkan Ketua PN Jaksel dan tiga hakimnya. Pada Sabtu (12/4), aparat Kejaksaan Agung menangkap Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta karena diduga menerima suap Rp 60 miliar untuk mengatur putusan lepas terhadap tiga perusahaan dalam kasus ekspor minyak kelapa sawit mentah. Dua hari berselang, Senin (14/4), tiga hakim yang ditunjuk Arif untuk menangani perkara itu, Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom, juga ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima total Rp 22 miliar.

Korupsi berkorelasi dengan kemiskinan. Hal itu karena uang hasil korupsi yang seharusnya untuk membiayai berbagai program untuk rakyat miskin hanya dinikmati koruptor. Jumlah orang miskin di Indonesia, berdasarkan data BPS, cenderung menurun, tetapi jumlahnya masih signifikan. Tingkat kemiskinan pada September 2024 sebesar 8,57 % dari total populasi atau sebanyak 24,06 juta orang. Oleh karena itu, kita mendorong pengusutan tuntas kasus korupsi di berbagai bidang dan memberi hukuman setimpal bagi pelakunya. Dana publik yang diselamatkan dari korupsi diharapkan dapat betul-betul dipakai untuk menyejahterakan kaum yang lemah dan miskin. (Yoga)

Presiden Prabowo menerbitkan Inpres No 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Hambatan implementasinya antara lain, kurangnya sinergi antarprogram hingga tekanan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Inpres yang dikeluarkan 27 Maret 2025, menginstruksikan berbagai tugas terhadap 45 kementerian/lembaga, para gubernur, dan bupati/wali kota. Bagian kedua inpres tentang strategi kebijakan yang akan ditempuh, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan. Bagian ketiga inpres menjelaskan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk menentukan sasaran program. Inpres tersebut mengamanatkan 11 program yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan.

Dari sisi ketenagakerjaan, terdapat program padat karya di tingkat desa, pelatihan vokasi, jamsostek bagi buruh golongan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, serta padat karya di kantong kemiskinan. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, program pengentasan rakyat dari kemiskinan dalam Inpres No 8 Tahun 2025 cukup bagus karena terdiri dari program yang bersifat bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan SDM, yang diperlukan untuk mengengentaskan kemiskinan secara komprehensif. ”Tinggal bagaimana kemudian mengintegrasikan amanat inpres itu agar satu sama lain ada sinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah harus mempunyai detail target capaian yang disepakati dan menjadi rujukan bersama,” ujarnya, Minggu (20/4).

Selain koordinasi, tantangan yang berpotensi menghadang pelaksanaan inpres adalah karakteristik daerah yang berbeda sehingga memerlukan kegiatan pengentasan rakyat dari kemiskinan yang spesifik. Bagi daerah yang penduduk miskinnya lebih banyak tinggal di hutan, kegiatan yang lebih pas bukan penguatan pelatihan vokasi, melainkan perhutanan sosial. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan juga semestinya dilakukan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Inpres No 8 Tahun 2025 bukan kebijakan yang sekali dijalankan langsung tuntas. (Yoga)

Pencari kerja menghadapi tantangan serius akibat syarat rekrutmen yang tak relevan, diskriminatif, dan sering tak sebanding dengan kompensasi. Diperlukan regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kompetensi. “Saya berdiskusi dengan lulusan baru yang sedang mencari kerja dan mendapati banyak syarat kerja yang tidak relevan, seperti tinggi badan, usia maksimal, belum menikah, tak bertato, dan lolos BI checking. Hal ini menyulitkan pelamar, terutama perempuan, karena ada ketentuan diskriminatif seperti wajib lajang, yang bisa berujung PHK saat menikah atau punya anak,” ujar Dedeh Farihah Ketua Komite Perempuan Konfederasi SPSI. ”Sebagai pencari kerja, saya merasakan sulitnya menembus dunia kerja di Indonesia. Tak cukup hanya bermodal keahlian, kami juga dihadapkan pada syarat tak masuk akal seperti pengalaman kerja untuk fresh graduate atau batas usia sempit. Banyak sarjana potensial tersingkir,” kata Fitra Fidyah N (26) di Temanggung, Jateng.

”Sebagai pencari kerja dari Kaliteng, saya merasa sulit mendapat pekerjaan, terutama yang sesuai jurusan. Sempat menganggur dua tahun, akhirnya bekerja di perusahaan tambang, tapi terkena PHK. Minimnya koneksi, tuntutan multitasking, gaji rendah, dan praktik titipan makin mempersulit. Pemerintah harus lebih tegas menindak pelanggaran ketenagakerjaan yang merugikan pekerja seperti saya,” ujar Rona Meisyara (27) di Barito Timur, Kalteng. “Dua tahun saya mencari kerja tanpa hasil. Banyak lowongan tak masuk akal seperti posisi manajer diminta pengalaman lima tahun, tapi gaji hanya Rp 2,5 juta. Di Surabaya, tren ini sering terjadi. HRD pun banyak yang kurang paham tren industri. Kini saya coba merintis usaha laundry inklusif sambil berharap pemerintah membuka lebih banyak lapangan kerja,” kata Izhaq Rabbin Sulistyo (29) di Sidoarjo, Jatim. (Yoga)

Pemerintah secara resmi mengesahkan penggabungan usaha atau merger antara PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Telecom Tbk ke dalam satu entitas baru PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Salah satu harapan yang ditekan oleh pemerintah setelah merger dilakukan adalah tidak ada PHK massal oleh manajemen. Menteri Kominikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengumumkan persetujuan merger setelah  verifikasi akhir dituntaskan. Menurut dia, penggabungan ini bukan hanya keputusan korporasi, tetapi juga langkah besar dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berdampak luas. "Kami harapkan mencapai penyehatan industri seluler dan tentu layanan harus terjaga secara baik, efisien, inklusif, dan terjangkau. Dan terhadap pegawainya tidak boleh ada PHK. Sekali lagi untuk penyehatan industri ke depan dalam kerangka membangun sebuah ekosistem atau transformasi digital sesuai amanah Presiden," jelas dia. Meutya menyatakan, layanan internet yang lebih cepat dan merata untuk jutaan warga di  wilayah tertinggi, terdepan, dan terluar (3T) menjadi komitmen utama  dari hasil merger tersebut. Menurut dia, pemerintah memberikan kewajiban peningkatan kecepatan unduh hingga 16%  pada tahun 2029 serta penambahan 8.000 BTS baru yang di fokuskankan pada daerah dengan layanan yang saat ini masih terbatas. (Yetede)

Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Banten berhasil mengungkap kasus politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Serang dengan menangkap dua pelaku berinisial ND (30) dan MH (31). Koordinator Penyidik Gakkumdu, Kompol Endang Sugiarto, menyampaikan bahwa keduanya merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 1 dan kedapatan membawa uang sebesar Rp9.550.000 yang diduga akan dibagikan kepada pemilih. Modus operandi mereka adalah mengumpulkan Kartu Keluarga pemilih untuk menerima imbalan Rp50.000 per orang guna memenangkan paslon tertentu. Meski demikian, para pelaku mengaku bahwa dana tersebut berasal dari seseorang bernama Alex, bukan langsung dari paslon nomor urut 1. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pemilu untuk menjaga integritas demokrasi.

Pergeseran pola makan yang kian seragam telah menjalar hingga ke desa-desa. Konsumsi beras dan gandum mendominasi. Pangan lokal pun kian terpinggirkan. Melalui budidaya beragam pangan lokal, petani desa meretas jalan daulat pangan. Maria Mone Soge (35), petani asal Desa Hewa, Kabupaten Flores Timur, NTT, risau dengan bantuan pangan pemerintah, karena bantuan itu tidak memaksimalkan pangan lokal yang amat beragam. ”Bantuan pangan bertujuan baik untuk mengatasi kerawanan pangan. Namun, sayangnya program ini mengakibatkan masyarakat lokal punya ketergantungan tinggi terhadap pangan impor. Sebab, bantuan pangan itu tidak menggunakan bahan pangan lokal,” ujar Maria dalam diskusi ”Dialog Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan: Kolaborasi Program Untuk Penguatan Sistem Pangan Nasional Berbasis Pangan dan Kearifan Lokal” yang digelar Koalisi Pangan BAIK, Rabu (16/4).

Maria yang biasa disapa Shindy menuturkan, Flores Timur punya keberagaman pangan lokal yang sangat berlimpah. Beras bukan satu-satunya sumber karbohidrat. Petani di sana juga menanam jagung, jewawut, pisang, singkong, dan umbi-umbian lain. Namun, pola makan warga bergeser dalam beberapa dekade terakhir. ”Saat ini masyarakat di sini sangat bergantung pada beras. Padahal, pengganti karbohidrat di sini sangat beragam,” ujarnya. Dampaknya luas. Ketergantungan warga terhadap pangan dari luar daerah memengaruhi perekonomian warga setempat. Peluang ekonomi petani lokal menyempit karena pangan lokal yang mereka hasilkan kurang diminati. Dampak lainnya, kelestarian budaya berpotensi tergerus. Pangan lokal tak sekadar makanan, tetapi juga warisan leluhur yang sarat nilai-nilai sejarah dan budaya

Melalui Komunitas Wetan Hewa Lewo Rotan atau Wetan HLR yang beranggotakan puluhan petani muda, Shindy membudidayakan pangan lokal di desanya. Mereka mengumpulkan beragam benih tanaman lokal, termasuk varietas padi lokal, jagung, dan umbi-umbian. Mereka juga bergerak dalam dunia wirausaha. Bahan pangan lokal diolah menjadi berbagai produk makanan yang dijual di kios-kios di desa tersebut. Media sosial dimanfaatkan untuk mempromosikannya. “Selain budidaya dan mengembangkan wirausaha, kami mengedukasi pentingnya mengonsumsi pangan lokal,” ucapnya. Butuh berbagai strategi untuk menciptakan pasar pangan lokal. Tanpa ada kepastian hasil panen diserap pasar, masyarakat akan ragu untuk menanam dan membudidayakan pangan lokal. Selain itu, kenyang tak harus makan nasi. (Yoga)