China telah membuat kapal induk. China telah pergi ke ruang angkasa. Mereka sudah menguasai teknologi kecerdasan buatan. Mimpi mereka masih panjang, membuat pulau dengan mudah dan melanjutkan eksplorasi ke ruang angkasa. Saat wartawan dari berbagai negara, mengunjungi Taiyuan Heavy Machinery Group Co Ltd (TZCO) di Kota Taiyuan, Provinsi Shanxi, China, baru diketahui, sejarah panjang inovasi mereka yang bukan sulap dan bukan sihir. Pendiri mereka sejak awal paham untuk memajukan China dan juga tampil di dunia, yaitu salah satunya dengan membangun industri alat berat. TZCO didirikan pada 1950 sebagai industri alat berat paling awal di China dan berkembang hingga merupakan bagian dari 100 perusahaan pilot untuk mengembangkan korporasi modern pada 1995. Dalam perjalanan selanjutnya mereka merger dengan perusahaan lain, yaitu Yuci Hydraulic Group Co Ltd dan Shanxi Machinery Manufacturing Company.

Awalnya TZCO adalah produsen kerangka besi, pada 1961 TZCO berhasil membuat crane raksasa.   Capaian lain seperti membangun peluncur roket hingga berbagai alat berat. Pada 2023 mereka telah membuat ekskavator tanpa pengemudi. Pengemudi cukup berada di kantor, hingga ekskavator raksasa bekerja dengan teknologi pengendali jarak jauh berbasis transmisi data yang menggunakan teknologi 5G. TZCO terus membuka berbagai bisnis baru, termasuk bisnis alat berat pertambangan batubara. Mereka kembali melakukan konsolidasi internal sehingga perusahaan makin lincah menghadapi perkembangan zaman. TZCO telah mengekspor produk mereka ke 70 negara. Produk mereka bervariasi, mulai dari crane, komponen hidrolik, mesin-mesin pertambangan, hingga peralatan peluncur roket ke angkasa. Mereka juga sudah membuat mesin pembangkit yang ramah lingkungan.

TZCO juga membuat roda kereta cepat, pipa, dan mesin pembangkit listrik tenaga angin. Mereka telah bermimpi membangun alat-alat yang bisa digunakan untuk membangun pulau di tengah lautan secara cepat serta mengeksplorasi lebih lanjut ruang angkasa. Oleh karena itu, China tidak membuat permainan sulap untuk menjadi maju dan disegani dalam industri modern. Ada jejak kerja keras dan tekun sejak awal serta terus melakukan inovasi tanpa henti. Mereka memiliki sejarah yang kuat dalam menggunakan sains dan teknologi untuk memajukan bangsa. Sejarah mereka di setiap langkah tercatat sangat jelas. Apabila sekarang mereka mampu ke ruang angkasa, bukan karena langkah tiba-tiba. Pendahulu mereka telah meletakkan teknologi dasar yang kemudian berkembang hingga bisa membuat fasilitas peluncur roket ruang angkasa. Kemajuan ini lahir dari sejarah kerja keras, visi, dan warisan generasi sebelumnya. (Yoga)

Suasana permukiman padat yang sebagian besar dihuni warga miskin terpampang di tepian anak Sungai Ciliwung yang membelah wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari Minggu (27/4/2025). BPS mencatat, penduduk miskin per September 2024 mencapai 24,06 juta orang atau 8,57% dari total populasi. Sementara, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem (0%) pada 2029 dan persentase penduduk miskin turun ke 4,5 % pada 2029.  Program Pengentasan rakyat miskin akan terhalang efisiensi anggaran yang juga merupakan program pemerintah. (Yoga)

Setiap 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh. Namun, buruh Indonesia masih menghadapi masalah upah, status kerja, pelanggaran hak, hingga kasus penahanan ijazah yang ramai dibahas publik belakangan ini. “Pekerja Indonesia, terutama buruh perempuan, masih menghadapi pelanggaran hak normative seperti cuti haid dan keguguran. Status kerja yang tak pasti dan politik upah murah makin merugikan. Belum ada kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan buruh. Diharapkan, pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan segera membuat regulasi yang berpihak kepada seluruh pekerja,” ujar Mety Vio Alvionita (32) Buruh di Majalengka.

”Hak-hak karyawan masih dihadang berbagai masalah, termasuk tidak adanya batasan waktu kontrak dalam UU Cipta Kerja. Ini merugikan pekerja karena menghilangkan jaminan pengangkatan sebagai karyawan tetap. Aturan ini perlu dikaji ulang demi kepastian kerja. Diharapkan, perusahaan tetap memanusiakan karyawannya dan tidak membiarkan mereka terkatung-katung dalam ketidakpastian status,” ujar Raden Adrianus Dwi Octaviano (29) Pekerja swasta di Jakarta.

“Sebagai freelancer, pekerjaan saya tidak diakui sebagai pengalaman kerja saat melamar kerja tetap. Banyak proyek tanpa kontrak jelas, batasan tugas dan durasi tak pasti, pembayaran terlambat, serta tetap dikenai pajak. Belum ada kebijakan pemerintah yang mendukung freelancer. Harapannya, freelancer diperlakukan layaknya pekerja tetap dengan kontrak dan aturan yang jelas di setiap perusahaan,” kata Cinta Rimandya Marezi, Freelancer, Tangsel. (Yoga)

Salah satu aspek ketahanan eksternal perekonomian nasional tercermin pada neraca transaksi berjalan. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia akan melebar menjadi 1,5 % dari PDB pada 2025 dan 1,6 % pada 2026. Pelebaran defisit ini sedikit tertahan oleh sejumlah indikator, terutama oleh kinerja neraca pendapatan sekunder. Dalam neraca tersebut, mayoritasnya berasal dari transfer uang personal atau remitansi pekerja migran Indonesia. Maka, tak heran bila para pekerja migran menyandang gelar sebagai ”Pahlawan Devisa”. Transfer personal dalam bentuk remitansi selama 2024 tercatat sebanyak 15,7 miliar USD.

Meningkat 37,31 % dalam lima tahun terakhir, dibanding pada 2019, di 11,43 miliar USD. Jumlah pekerja migran Indonesia meningkat dari 3,7 juta pada 2019 menjadi 3,9 juta pada 2024 dengan mayoritas bekerja di Asia Pasifik, terutama di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Sepanjang 2024, sebanyak 297.434 pekerja migran Indonesia ditempatkan di luar negeri dengan mayoritas atau 67 % di antaranya adalah perempuan. Hal itu ditegaskan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding yang mengatakan bahwa sebagian besar pekerja migran yang dikirim ke luar negeri adalah perempuan.

Dalam lima tahun terakhir (2021-2025), ada sebanyak 66,3 % atau 624.908 perempuan pekerja migran yang dikirim ke sejumlah negara. Mereka paling banyak berasal dari Jatim, Jabar, Jateng, serta NTB. ”Para Kartini ini secara langsung, nyata, membantu ekonomi keluarga, membantu ekonomi daerah, dan membantu ekonomi nasional, baik dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi pengurangan kemiskinan,” katanya dalam kegiatan bertajuk ”Edukasi Keuangan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia” sekaligus merayakan Hari Kartini di Jakarta, Senin (21/4). (Yoga)

Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menebus belasan ribu ijazah yang tertahan di sekolah sepanjang tahun 2025. Tujuannya agar siswa dapat melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja. Tebus ijazah merupakan salah satu dari 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Belasan ribu ijazah itu merupakan hasil inventarisasi sementara Pemprov Jakarta. Hasil inventarisasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk ditebus oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas/Bazis) Jakarta. Tahap pertama sudah menjangkau 117 ijazah dengan biaya Rp 596.422.200. Ijazah akan diserahkan pada 25 April 2025. Sementara, bantuan tahap kedua akan menjangkau 250 ijazah. Prosesnya ditargetkan paling lama tuntas pekan kedua Mei 2025.

”Pemutihan ijazah targetnya bisa diselesaikan segera. Jumlahnya banyak, belasan ribu,” kata Pramono selepas halalbihalal bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta, Minggu (27/4) di Masjid Al-Awwabin, Ponpes Miftahul Ulum, Cilandak, Jaksel. Politikus PDI-P ini menambahkan, tebus ijazah tidak terbatas waktu. Sebab, pemiliknya tidak mampu secara ekonomi sehingga ijazah kemungkinan besar tidak akan diambil kembali. ”Semua (ijazah) ditebus. Apakah tertahan 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Kami bantu semua,” kata Pramono. Ijazah ditahan karena tunggakan bukan hal baru di Jakarta. Bahkan, hal ini jadi masalah, seperti halnya kasus siswa putus sekolah dan gagal ikut ujian karena belum membayar uang sekolah. (Yoga)

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Hariyadi Sukamdani, meminta pemerintah agar tidak hanya fokus pada jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga memahami akar penyebabnya demi merumuskan solusi menyeluruh bagi dunia usaha. Hal ini disampaikan menyusul rencana pembentukan Satgas PHK oleh pemerintah.

Saat jumlah penduduk usia produktif melonjak seiring datangnya puncak bonus demografi, jumlah perkawinan justru terus menurun. Ironisnya, kondisi itu berlangsung bersamaan dengan perceraian yang juga naik. Pada 2014 atau dua tahun setelah Indonesia memasuki masa bonus demografi, jumlah perkawinan di Indonesia sebanyak 2,11 juta. Namun, pada 2024 atau dua tahun setelah puncak bonus demografi tercapai pada 2021-2022, jumlah perkawinan justru anjlok 30 % menjadi 1,48 juta kasus. Melimpahnya penduduk usia produktif ternyata tidak serta-merta mendorong banyaknya perkawinan, malah sebaliknya.

Turunnya jumlah perkawinan berlangsung terus-menerus selama satu dekade terakhir. Jumlah perceraian juga naik hingga 9,2 % dalam satu dasawarsa. Pada 2024, jumlah pemuda yang kawin turun menjadi 29,10 % dan yang belum kawin melonjak hingga 69,75 %. Statistik Pemuda Indonesia 2024 menyebut, turunnya jumlah perkawinan itu terjadi akibat pergeseran usia kawin dan meningkatnya batas usia kawin minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, meluasnya kesempatan untuk mendapat pendidikan dan bekerja hingga berkurangnya tekanan masyarakat terhadap perkawinan turut memengaruhi putusan pemuda untuk menikah. Menurunnya jumlah perkawinan membuat peluang reproduksi masyarakat mengecil sehingga tingkat kesuburan total (TFR) alias jumlah anak yang dilahirkan makin sedikit.

Konsekuensinya, jumlah penduduk usia produktif bisa berkurang lebih cepat dan masa bonus demografi akan memendek atau lebih cepat berakhir.  Padahal, bonus demografi bisa menjadi batu loncatan sebuah bangsa untuk naik menjadi negara maju. Indonesia masih bisa bernapas lega mengingat TFR nasional pada 2024 berdasar data Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) BKKBN masih 2,11. Artinya, tiap perempuan usia subur Indonesia rata-rata memiliki 2,11 anak. Nilai ini mendekati replacement rate yang menunjukkan penduduk tumbuh seimbang, yaitu dengan TFR 2,1. Masalahnya, nilai TFR di delapan provinsi sudah di bawah replacement rate.

Pengalaman negara maju menunjukkan, belum ada yang mampu membalikkan TFR, hanya mempertahankan, dan itu pun membutuhkan investasi sangat besar. Besarnya penduduk usia lanjut akan menambah beban ekonomi karena mereka umumnya tidak produktif. ”Pemerintah perlu menyikapi penurunan angka perkawinan secara serius karena bisa memperpendek masa bonus demografi dan mempercepat terbentuknya masyarakat yang menua,” kata Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia Sudibyo Alimoesso, di Jakarta, Kamis (17/4). Lonjakan penduduk tua itu sudah dialami Thailand. (Yoga)

Industri pelayanan (hospitality) merupakan sektor yang terus mengalami perubahan. Dinamika global yang kerap berubah, bahkan tak terduga, mendorong pelaku industri untuk bersikap adaptif. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Iklim industri pelayanan dinilai telah bangkit pada 2024, mendekati level sebelum pandemi Covid-19. Barometer yang jadi acuan, antara lain, tingkat keterisian, tingkat harian, dan keuntungan. Hal ini menandai akhir masa pemulihan sekaligus awal dari era pertumbuhan dan inovasi. Menurut laporan EHL Hospitality Business School, pertumbuhan pasar pelayanan secara global mencapai 4,9 triliun US pada 2024. Kontribusi industri tersebut mencapai 11,1 triliun USD atau 10 % produk domestik bruto dunia.

Pergerakan pelaku perjalanan, termasuk wisatawan pun meningkat. Pada Januari-September 2024 tercatat 1,1 miliar pelaku perjalanan bepergian secara global, naik 11 % dari 2023. Kunci transformasi ini adalah tumbuhnya segmen pelaku perjalanan baru. Generasi Alfa, generasi selanjutnya yang serba digital, mulai memengaruhi preferensi pelaku perjalanan keluarga. ”Masa depan dan tujuan yang lebih tinggi dari pelayanan berfokus pada orang atau people-centric, menekankan pada peran penting dari koneksi sosial dan interaksi manusia,” ujar Assistant Professor of Marketing di EHL Meng-Mei, Maggie Chen, Jumat (25/4). Seiring teknologi yang terus berkembang, sistem manajemen talenta akal imitasi (AI) berevolusi dengan mempekerjakan orang-orang pada peran yang sesuai dengan keahliannya secara lebih efisien.

Meski demikian, masa depan industri pelayanan mengutamakan fleksibilitas, inklusivitas, dan kesejahteraan karyawannya. Sektor yang terus berkembang dari waktu ke waktu tak lepas dari AI yang meningkatkan efisiensi operasional dengan sentuhan manusia guna memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu. Perbaikan yang terprediksi memastikan operasional berjalan mulus, serta mengurangi durasi pengerjaan. ”Teknologi memungkinkan hyper-personalization yang meningkatkan pengalaman tamu dengan lebih bermakna. Kemajuan AI dan machine learning membantu perusahaan-perusahaan mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan tingkat akurasi yang tinggi,” kata Associate Professor of Empirical Finance di EHL Philippe Masset. (Yoga)

Prinsip keamanan pangan perlu ditegaskan lagi untuk menjadi fondasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, empat kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi di empat daerah berbeda. Ratusan anak setingkat SD, SMP, hingga SMA keracunan setelah menyantap makanan program MBG. Meski persentase kasus keracunan terbilang kecil dibanding  cakupan peserta program MBG yang sudah lebih dari 2 juta orang, kasus keracunan ini tidak bisa dianggap sepele. Badan Gizi Nasional diharap segera menyelidiki penyebab setiap kasus keracunan di lapangan. Karena sifatnya yang massal dengan target 82,9 juta orang tercakup hingga lima tahun ke depan, keterbukaan informasi diperlukan dalam program MBG.

Hasil penyelidikan atas kasus keracunan makanan ini perlu diumumkan kepada publik untuk menjadi pembelajaran bersama mengenai bagaimana menjaga keamanan pangan MBG. Penyediaan makanan dalam jumlah banyak memerlukan SOP ketat agar makanan betul-betul aman dan layak dikonsumsi, seperti dilakukan perusahaan katering profesional. Profesionalisme kita harapkan demi mewujudkan keamanan pangan program MBG. Slogan keamanan pangan FAO/WHO berbunyi, ”Jika tidak aman, itu bukan makanan”. Penjelasannya, hanya jika aman, makanan itu akan memenuhi kebutuhan gizi dan membantu memastikan bahwa setiap orang dapat hidup aktif dan sehat. Prinsip ini juga berlaku bagi makanan dalam program MBG bahwa makanan yang tidak aman bukanlah makanan bergizi. (Yoga)

BP Tapera membuka peluang kerja sama dengan bank swasta, seperti BCA, untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dalam rangka mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Selama ini, penyaluran KPR subsidi skema FLPP hanya dilakukan oleh bank BUMN dan BUMD. Meski belum ada kerja sama resmi, BCA tengah melakukan kajian awal bersama BP Tapera, meskipun infrastruktur internal BCA belum siap mendukung skema subsidi secara nasional.